terjebak pinjaman online

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Melihat Nasib Karyawan Hotel Sultan di Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo******

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) menjawab teka teki soal nasib karyawan Hotel Sultan di tengah konflik antara negara dengan Pontjo Sutowo.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan terkait nasib karyawan Hotel Sultan ke depannya bisa dibicarakan dengan baik.

Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) katanya, sudah punya pengalaman mengatasi permasalahan karyawan sebagaimana terjadi pada Hotel Sultan.

Ia mengatakan sampai dengan saat ini hak karyawan sejatinya masih menjadi tanggung jawab Indobuildco. 

"Nasib karyawan tentunya ini adalah hal-hal teknis. Apakah langsung masuk GBK atau seperti apa, ini bisa kita bicarakan dengan baik untuk masalah ini," kata Rakhmadi, Rabu (4/10).

"Kalau ke depannya bisa dimanfaatkan lebih baik, bersama PPKGBK tentu kita akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mereka juga," tambahnya.

Sengketa antara negara denganPontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin PPKGBK memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

"Hari ini kita lakukan prosesi pengosongan, tapi dengan cara yang sangat persuasif. Dari kami memasang spanduk, kemudian plang pengumuman bahwa lahan di blok 15 ini yang sekarang ada Hotel Sultan ini adalah termasuk dalam HPL Nomor 1/Gelora yang dimiliki oleh Kementerian Sekretariat Negara, PPKGBK," kata Setya.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Ia menyebut salah satu tujuan pemasangan spanduk adalah agar publik menjadi paham. Selain itu juga memberikan informasi kepada pihak-pihak tak berkepentingan untuk tidak ikut campur dalam persoalan ini. Terlebih, ada konsekuensi hukum yang bisa diterima jika terbukti melanggar aturan.

Sementara itu, Chandra Hamzah yang juga selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan. Sebab, hak guna bangunan (HGB) yang mereka miliki sudah habis.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Kemudian karyawan nanti bisa kita bicarakan, penghuni hotel yang ada bisa kita bicarakan, mungkin ada yang menginap sehari, dua hari, bisa kita bicarakan," ucap Chandra.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Mendagri Respons soal Pembatasan Pembelian Beras 10 kg per Hari******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membantah jika pembatasan pembelian beras10 kg per hari oleh pengusaha ritel adalah rekomendasi pemerintah. 

"Setahu saya enggak ada rekomendasi mengenai pembatasan. Setahu saya pemerintah berupaya untuk memperkuat persediaan stok dan melancarkan distribusinya," kata Tito usai menghadiri Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).

"Saya belum tahu (pembatasan pembelian beras) penyebabnya apa. Ada pembatasan saya juga belum tahu. Kalau ada pembatasan, apa penyebabnya saya juga belum tahu," sambungnya.

Tito menegaskan pemerintah selalu menjaga rantai pasok beras. Ia merinci pengawasan dilakukan dari importasi ke Bulog, turun ke pasar besar, distributor besar, distributor kedua, hingga ke tingkat eceran.

"Nah, ini tugas kita untuk sama-sama, kami Kemendagri, Bapanas, Bulog, kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Pangan Polri, kita cek bersama-sama. Itu termonitor dari daerah mana saja, itu yang kita monitor setiap minggu," tutur Tito.

"Kita harapkan dengan langkah-langkah ini akan bisa tertahan harganya dan menurun, tapi saya minta tadi salah satu kunci yang gak boleh ditinggalkan adalah diversifikasi pangan. Makan makanan pokok nonberas," tutupnya.

Lihat Juga : Mendagri Sebut Selain Takut pada KPK, Pemda Juga Ngeri ke Sri Mulyani

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan pada Senin (2/10), tampak jelas aturan yang membatasi pembeli hanya bisa membawa pulang 2 kemasan beras berukuran 5 kg per harinya.

Pembatasan serupa juga terjadi di toko ritel lain, seperti Alfamart hingga Indomaret. Para petugas toko kompak mengatakan pembatasan ini berlaku sudah sejak satu hingga dua minggu belakangan.

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan ini. Ia menyebut pembatasan dilakukan demi mengatasi panic buying mengingat mahalnya harga beras di tengah pasokan yang mengkhawatirkan imbas El Nino.

Roy menyebut pembatasan sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Bapanas dan Bulog. Namun, ia berjanji mencabut batas maksimal pembelian beras di ritel jika stok sudah melimpah, termasuk dengan terbukanya keran impor.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," kata Roy saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke tahun 1978

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri

Aku bukan Yae Rin

Airlangga Lapor PSN ke Jokowi: 170 Proyek Senilai Rp1.299 T Rampung******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal progres penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Tercatat, 170 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.299 triliun selesai dibangun per 4 Oktober 2023. Sementara, 61 lainnya masih dalam tahap konstruksi.

"Kalau kita lihat di 2023 ini sampai 4 Oktober ada 17 proyek yang nilainya Rp259,41 triliun. Proyeknya ada jalan tol, pelabuhan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini juga sudah selesai nilainya Rp125,7 triliun. Kemudian, LRT Rp29,9 triliun, berbagai kawasan industri, berbagai bendungan, dan Jalan Tol Cinere-Jagorawi, Tol Serpong-Cinere, dan Tol Pasuruan," jelasnya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun. Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," jelas Airlangga.

Sementara itu, ia mengatakan 12 PSN lain ditargetkan rampung pada 20 Oktober hingga Desember 2024. Total investasi untuk sejumlah proyek tersebut mencapai Rp23,45 triliun.

Ia menegaskan garapan PSN di tahun depan ada yang bersifat masih konstruksi, sudah beroperasi sebagian, dan penyelesaiannya lewat dari 2024. Namun, proyek-proyek yang sudah selesai urusan keuangannya terus digarap hingga rampung.

"Ini jumlah proyeknya ada 42 (selesai lewat 2024), nilainya Rp1.427 triliun. Karena sifatnya proyek sudah berjalan dan financial closing, tentunya proyek ini berlanjut sampai selesai," tandasnya.

Di lain sisi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang ikut dalam rapat tersebut menyinggung PSN Rempang Eco City di tengah gejolak demonstrasi masyarakat. Menurutnya, proyek Jokowi di Batam tersebut bakal terus berlanjut meski ada protes dari warga setempat.

Ia menepis ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Bahlil berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Bahlil mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Ia berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Jokowi Tunjuk Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan Usai SYL Mundur******

Jokowi menunjuk Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian. Penunjukan itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin.

Jokowi mengatakan penunjukan ia lakukan setelah menerima surat pengunduran diri Syahrul Yasin Limpo.

"Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arif Prasetyo Kepala Badan Pangan," katanya di Istana Merdeka, Jumat (6/10) ini. 

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Sistem monster kekerasan paling kuat

Pedagang Kuliner Pusing Tertekan Kenaikan Harga Bahan Pokok******

Kenaikan harga bahan pokokmembuat sejumlah pedagang kulinertermasukwarteg pusing tujuh keliling.

Adeline, pengusaha kuliner yang memiliki kedai di Sidoarjo, mengaku pusing dengan lonjakan harga pangan, khususnya beras dan cabai.

"Pusing, beras mahal, cabai merah besar juga jadi Rp40 ribu yang biasanya Rp16 ribu per kg," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/10).

Meski bahan pangan kian melonjak, Adel tak sampai hati untuk menaikkan harga dagangannya. Ia khawatir menaikkan harga bisa membuat dagangannya tak laku.

Untuk menyiasatinya, ia mengurangi porsi dan ukuran dagangannya.

"Ya kayak biasanya, diundakno yo gak payu(dinaikkan harganya juga gak laku). Jadinya semua tetap. Cuma kadang porsi nasi aku kurangi, tapi sayurnya ku tambah," katanya.

Ia mengaku setiap hari membutuhkan 2-5 kg beras untuk berjualan.

Setali tiga uang, pedagang kaki lima yang berjualan nasi uduk di kawasan Jakarta Selatan Syarif juga mengaku naiknya harga bahan pangan membuatnya pusing.

Untuk beras misalnya. Syarif mengatakan harganya naik Rp70 ribu dari Rp530 ribu per karung menjadi Rp600 ribu. Kenaikan harga beras telah ia rasakan sebulan terakhir dan belum ada penurunan harga hingga saat ini.

Tak hanya beras, Syarif juga mengeluhkan harga cabai, bawang dan ketimun yang juga naik belakangan ini. Sebelumnya, ia membeli cabai dengan harga Rp25 ribu per kilogram. Namun kini harganya menjadi Rp40 ribu per kilogram.

[Gambas:Video CNN]

Sementara harga ketimun yang sebelumnya ia beli dengan harga Rp7.000 per kilogram menjadi Rp15 ribu per kilogram.

Di tengah kenaikan harga bahan pokok itu, ia tak berani untuk menaikkan harga menu yang disajikan di warungnya.

"Harga kami enggak ikut naik. Kalau harga naik nanti pembelinya kabur. Kami enggak ada niatan untuk naikkan harga juga," kata dia.

"Pendapatan kami tentu jadi berkurang. Jadi pusing juga ya, lumayan berasa naiknya harga pangan ini," ungkap Syarip.