kerja menghasilkan uang banyak

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

situs togel malaysia terpercaya

PGN terus perluas utilisasi gas domestik******

PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik

Jakarta (ANTARA) - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas utilisasi gas domestik, sekaligus menjadikan gas bumi sebagai energi transisi menuju net zero emissionpada 2060.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan komitmen itu dilakukan melalui pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi, termasuk memperluas jaringan gas rumah tangga dan penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) untuk memudahkan akses pengguna gas bumi.

Menurut dia, gas bumi merupakan aset strategis bangsa yang harus dioptimalkan, terutama dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"PGN terus mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi melalui pemanfaatan gas bumi dari sumber-sumber gas domestik. Ke depan, PGN juga akan tetap mengambil inisiatif dalam membangun infrastruktur gas agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna," jelasnya.

Rosa menyampaikan dari aspek infrastruktur, PGN akan terlibat dalam sejumlah proyek strategis 2024, di antaranya proyek pipa gas WNTS-Pemping, proyek infrastruktur gas di kilang Tuban, dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah timur Indonesia.

Dari aspek komersialisasi, PGN akan terus meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan LNG di bisnis trading, hub& storage, dan bunkeringuntuk sektor marine fuel.

"Peran strategis di LNG ini penting digenjot, mengingat LNG akan menjadi pasokan masa depan Indonesia," katanya.

Subholding Gas juga memulai berpartisipasi dalam hilirisasi produk gas bumi di petrokimia, biometana, dan dekarbonisasi yaitu dalam program hidrogen dan transportasi CO2.

Rosa menambahkan PGN juga bersiap menyambut penyelesaian proyek jaringan gas Cirebon-Semarang II.

Untuk itu, PGN akan bersinergi dengan pemerintah dalam mengintegrasikan infrastruktur gas bumi guna meningkatkan pemanfaatan gas bumi di Jawa maupun interkoneksinya sampai Sumatera dan Kepulauan Riau.

Operasionalisasi jaringan gas akan meningkatkan ketahanan pasokan gas dan menjawab isu interkoneksi jaringan dari wilayah Jawa bagian timur yang selama ini belum tersambung dengan wilayah Jawa bagian barat.

"Pengembangan infrastruktur ini akan meningkatkan ketahanan pasokan gas bumi dalam negeri karena dapat mengintegrasikan sumber pasokan dari berbagai wilayah di Jawa dan Sumatera," lanjutnya.

Saat ini, PGN Group telah mengoperasikan jaringan gas pipa dari Gresik, Jatim, sampai Batang, Jateng. Dengan adanya jaringan pipa ini, potensi pasokan gas yang berlebih di Jawa bagian timur dapat memasok kebutuhan energi kawasan industri baru yang bermunculan di Jawa Tengah.

"Tersambungnya jaringan pipa gas di Pulau Jawa ini akan meningkatkan energy securitydan memperkuat pasokan serta distribusi gas bumi kepada berbagai segmen pengguna. Termasuk, mempercepat upaya pemerintah dalam meningkatkan pengguna jargas rumah tangga yang diharapkan dapat memangkas subsidi LPG," ujar Rosa.

Menurut dia, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga menjadi salah satu target prioritas PGN dalam menyediakan gas bumi sebagai energi bersih ramah lingkungan.

"Target kami dalam tiga tahun ke depan, jumlah pengguna jargas bisa mencapai sekitar 2,5 juta pelanggan dan berpeluang terus tumbuh," katanya.

Meski demikian, Rosa mengingatkan pembangunan berbagai proyek infrastruktur yang dilakukan oleh PGN perlu mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan di industri gas bumi.

Pasalnya, sebagai pelaku usaha di level midstreamdan downstream, PGN hanya memainkan peran di salah satu rantai bisnis gas bumi, sehingga walaupun PGN Subholding Gas mengoperasikan 96 persen infrastruktur midstreamdan downstreamgas bumi nasional, PGN membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh stakeholderpengelola kebijakan dan juga pemain bisnis hulu migas dalam melayani pelanggan.

"Kita akan menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan juga pasokan gas bumi yang lebih banyak berbentuk LNG. Karena itu, penting sekali bagi para pemangku kepentingan di industri ini untuk menjaga peran masing-masing, sehingga strategi besar pemerintah menjadikan gas bumi sebagai energi transisi dan memperkuat ketahanan energi nasional dapat terwujud," sebut Rosa.

Baca juga: PGN jalankan 3 strategi prioritas tingkatkan pemanfaatan gas domestik
Baca juga: PGN dan MRT bekerja sama pengembangan jaringan gas bumi di kawasan TOD
Baca juga: PGN siapkan jargas rumah tangga di IKN

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Tong menguasai dunia

slot tidak gacor

Harga emas Antam stagnan di posisi Rp1,164 juta per gram******

Jakarta (ANTARA) - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi, tidak berubah atau stagnan di posisi Rp1.164.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan juga berada di posisi Rp1.164.000 per gram pada Sabtu (2/3/2024).

Harga jual kembali (buyback) emas batangan juga stabil, yakni Rp1.057.000 per gram. Nominal tersebut serupa dengan harga buybackpada Sabtu (2/3/2024) senilai Rp1.057.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Senin:

- Harga emas 0,5 gram: 632.000
- Harga emas 1 gram: Rp1.164.000
- Harga emas 2 gram: Rp2.268.000
- Harga emas 3 gram: Rp3.377.000
- Harga emas 5 gram: Rp5.595.000
- Harga emas 10 gram: Rp11.135.000
- Harga emas 25 gram: Rp27.712.000
- Harga emas 50 gram: Rp55.345.000
- Harga emas 100 gram: Rp110.612.000
- Harga emas 250 gram: Rp276.265.000
- Harga emas 500 gram: Rp552.320.000
- Harga emas 1.000 gram: Rp1.104.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Baca juga: Harga emas naik seiring pelemahan imbal hasil obligasi AS
Baca juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp4.000 per gram
Baca juga: Harga emas Antam hari ini naik Rp22.000 jadi Rp1,164 juta per gram

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Melbourne, andalkan cinta

wso99

184 petugas latihan pengamanan lapas risiko tinggi di Nusakambangan******

Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 184 petugas pemasyarakatan di satuan kerja pemasyarakatan DKI Jakarta menjalani pelatihan tentang pengamanan lembaga pemasyarakatan (lapas) risiko tinggi  (high risk), lapas maksimum, dan lapas super maksimum di Nusakambangan.
"Mereka akan mengikuti latihan di Nusakambangan mulai hari ini hingga Jumat (8/3)," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Ibnu Chuldun di Cawang Jakarta, Senin, usai melepas petugas pemasyarakatan yang akan menjalani pelatihan selama lima hari.
 Ibnu mengatakan peserta kegiatan akan diberikan beragam pelatihan dan pembinaan yang meliputi aspek fisik, mental, dan disiplin. Hal itu mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan kebugaran, sesi pemahaman konsep pemasyarakatan yang maju, memahami dan menjalankan kode etik dalam menjalankan tugas sebagai petugas pemasyarakatan, mempelajari standar pengamanan lapas high-risk, lapas maksimum, dan lapas super maksimum. "Para peserta akan diberikan pemahaman tentang strategi intelijen yang efektif dalam menjaga keamanan di lingkungan pemasyarakatan," paparnya. Menurut dia kegiatan itu dilaksanakan untuk membangun kembali karakter insan pemasyarakatan yang tangguh, berintegritas tinggi, dan menjunjung profesionalisme, sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai petugas pemasyarakatan dengan baik, humanis, serta memberikan pelayanan prima serta pengembangan diri. Dengan mengusung tema "Internalisasi Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju dan Back to Basic", kegiatan ini bertujuan memahami konsep-konsep dasar dalam pemasyarakatan serta mengintegrasikan nilai-nilai kunci dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan, kata dia, petugas pemasyarakatan memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. "Oleh karenanya, penting bagi mereka untuk memiliki karakter yang kuat, disiplin yang tinggi, dan kesiapan mental yang optimal dalam menjalankan tugasnya," ucap Ibnu.Baca juga: Tim PORA dan Kumham DKI perketat pengawasan orang asing jelang Pemilu
Baca juga: Kanwil Kumham DKI apresiasi capaian100 persen kelurahan sadar hukum
Baca juga: Kanwil Kumham DKI kaji perlindungan HAM terkait pencemaran udara DKI

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

slot tergacor saat ini

Membangun pemahaman bersama agar ODGJ bisa kembali ke lingkungannya******

Pekanbaru (ANTARA) - Merawat orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan sebuah tantangan yang dapat menguras emosi dan fisik. Oleh karena itu,  merawat ODGJ dibutuhkan komitmen yang sangat kuat dan penuh kesabaran. 

Pola komunikasi yang baik serta  menghindari konfrontasi adalah hal yang harus diperhatikan ketika menghadapi ODGJ. Sebab, jika salah menyikapi justru akan memperburuk situasi.

Pasien ODGJ atau disebut rehabilitan bisa sembuh kendati harus minum obat teratur. Tapi, untuk memulangkan pasien yang dinilai sudah sembuh ke keluarganya sering kali tidak mudah karena stigma tidak baik terhadap ODGJ.

Jika mereka dipulangkan, tidak jarang mendapat perundungan, ejekan atau dikucilkan. Namun, jika yang bersangkutan tetap bertahan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) maka justru akan memperlambat pemulihannya, bahkan sakitnya bisa kambuh lagi. 

Tantantan seperti itu hingga kini masih sering dihadapi pengelola rumah sakit jiwa, di antaranya
yang dihadapi RSJ Tampan Pekanbaru.  

Persoalan klise tersebut masih dihadapi RSJ di Tanah Air. Bahkan, warga yang mengantar pasien ODGJ tanpa identitas, justru terus berdatangan sehingga bisa menimbulkan kerawanan melebihi kapasitas yang ada.  

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang melibatkan perubahan emosi, pemikiran, perilaku, atau kombinasi dari ketiganya. Gangguan jiwa berhubungan dengan stres atau masalah pada aktivitas sosial, pekerjaan, dan keluarga.

ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.


Tidak bisa menolak

Manajemen RSJ Tampan di Jl HR Soebrantas No.KM 12,5, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, tidak akan pernah bisa menolak ketika masyarakat mengantarkan orang yang berada dalam gangguan kesehatan jiwa itu untuk dirawat.

Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin, mengemukakan bahwa sesuai standar operasional prosedur    pihaknya tidak bisa menolak orang tanpa identitas yang diantar ke RSJ, sebab mereka harus dipelihara oleh negara. 

"Biasanya masyarakat mengantar pasien yang mengalami gangguan jiwa itu, paling sering pasien yang 'ditemukan' di jalan. Itu sudah memang menjadi tanggung jawab kami. Tapi ironis, ketika sudah mulai 'pulih', justru keluarga sering kali tidak mau menerima kepulangan mereka karena stigma," kata Zainal Arifin menambahkan.

Jumlah pasien ODGJ yang menjalani perawatan di RSJ Tampan yang beberapa hari lalu berjumlah 314 orang, namun kini sudah mencapai 328 orang. ODGJ berkeliaran di jalan seperti  tidak pernah habis.

Sementara itu, Psikolog klinis di RJS Tampan, Maha Decha Dwi Putri Spsi MPsi, mengatakan pemicu seseorang bisa mengalami gangguan jiwa bisa faktor pola asuh, faktor genetik, juga bisa karena tekanan dari dalam keluarga atau dari lingkungan, atau karena tidak mampu secara maksimal mengelola stres yang mereka hadapi.  

Oleh karena itu, agar tidak mengalami gangguan kejiwaan, setiap orang harus bisa melakukan antisipasi sejak dini mulai dari keluarga. Semua pihak harus memberikan dukungan positif dan masyarakat perlu diedukasi agar bisa menerima rehabilitan kembali ke rumah maupun lingkungannya dengan baik serta nyaman. 

Setiap orang sudah seharusnya bisa melawan stigma agar rehabilitan bisa nyaman kembali ke rumah mereka. Sebab, obat yang paling mahal itu adalah dukungan keluarga berupa perhatian, kasih sayang, kepedulian, rasa simpati dan empati,  mendapat pengakuan, bahwa mereka sudah sembuh. 

Memang, pasien tetap rutin meminum obat dan tidak boleh putus. Namun begitu, harus dipastikan rehabilitan sudah bisa diterima oleh keluarga inti, dicintai dan diperhatikan lagi. 

Contohnya, RA (50), rehabilitan "sembuh", bisa diterima kembali oleh keluarga, bahkan sudah bisa menanam sayur dan saat panen memberikan kepada perawatnya dulu. 

Di sini, pasien yang sudah berada pada kondisi kooperatif bisa dilatih bertani, menjahit, berkebun, dan lain lain agar saat kembali ke rumah bisa produktif.  

Sukses  yang membahagiakan perawat adalah ketika pasien ODGJ mengalami penyembuhan, dari hari  per hari menyaksikan perubahan mereka, koperatif saat berkomunikasi bahkan bisa menangis saat mereka meninggalkan rumah sakit.     

Seluruh perawat dan petugas RSJ Tampan terharu melihat kesembuhan RA dan bisa kembali ke rumah dengan tenang meski tetap harus meminum obat dengan teratur.

"Sosialisasi sering kita giatkan. Sebab, kendala dalam memulangkan pasien ODGJ yang sembuh itu adalah stigma masyarakat, beban atau aib  bagi keluarga serta faktor ekonomi," kata Direktur RSJ Tampan, Zainal Arifin. 

Rehabilitan yang kooperatif dan dinyatakan sembuh sudah bisa kembali ke keluarga. Peran keluarga  sangat membantu pasien untuk bisa kembali normal dengan mengingatkan dan membantu mereka  tetap meminum obat sesuai resep dokter secara teratur. 


Rehabilitan "terlantar"

Kini masih ada pasein  atau rehabilitan sembuh yang "terlantar" di RSJ Tampan karena belum dijemput keluarga. 

Untuk itu, manajemen RSJ Tampan berupaya mengirim mereka untuk tinggal di penampungan sementara seperti ke Panti Laras awal 2024 sebanyak 14 orang, Panti Werda 8 orang dan 12 orang ke tempat penampungan di Pekanbaru. 

Status kependudukan rehabilitan  ada yang bisa diketahui ada yang tidak bisa diketahui. Setelah melalui pemeriksaan iris mata di kantor dinas kependudukan, tempat asal mereka bisa diketahui. Meteka berasal  dari Aceh, Sumbar, Bengkulu dan NTT. Bahkan juga ada dari Thailand.  

Pemulangan mereka ke daerah asal masing masing bekerja sama dengan dinas sosial setempat. Manajemen RSJ Tampan juga mengupayakan pasien ODGJ yang masih menjalani perawatan untuk mendapatkan KTP guna memperoleh layanan kesehatan program JKN-KIS. 

Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TPKK) Provinsi Riau periode Januari-Februari 2024, Suti Mulyati Edy SKed,  mengatakan kesehatan jiwa merupakan salah satu dari 10 program pokok PKK.

PKK sebagai mitra  pemerintah memiliki peran strategis, termasuk menjaga kesehatan jiwa memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab gangguan jiwa, sebab PKK sebagai agen informasi dan pembangunan.

Karena itu, anggota PKK dapat juga melaporkan jika menemui masyarakat yang mengalami gangguan jiwa kepada RT/RW setempat, sehingga pasien bisa berkonsultasi ke ahlinya atau jika perlu segera dirawat di RS Jiwa agar bisa segera mendapatkan penanganan.

Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja. Orang tua harus menjaga kesehatan jiwa pada anak anak. Penggunaan telepon genggam berlebihan misalnya, bisa memicu ketergantungan dan berdampak kepada ketidakstabilan emosi anak.

Sudah saatnya, masyarakat menghilangkan stigma buruk ODGJ yang telah menjalani pemulihan. Penerimaan rehabilitan untuk pulang kembali ke rumah justru akan sangat mendukung kesembuhan yang lebih baik. Mereka memiliki hak untuk hidup normal kembali dan dihargai.
 

Editor: Slamet Hadi Purnomo
Copyright © ANTARA 2024

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

jam jam gacor higgs domino

Dampak Shopee Garansi Bebas Pengembalian bagi penjual******

Jakarta (ANTARA) - Baru-baru ini, Shopee merilis program terbarunya yaitu Garansi Bebas Pengembalian yang memungkinkan pembeli untuk mengembalikan barang dengan alasan berubah pikiran.

Lewat program ini pembeli bisa melakukan pengembalian barang dengan mudah, bukan hanya saat barang yang diterima tidak sesuai atau rusak, tapi juga kalau pembeli berubah pikiran saat barang diterima. Hal ini pastinya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh Shopee.

Program Shopee ini disambut hangat dan penuh antusiasme oleh para pembeli! Bagaimana tidak? Hal ini menjawab keraguan banyak dari mereka yang masih saja bimbang dan ragu saat hendak berbelanja barang secara online. Lalu bagaimana dengan Penjual? Apa benar program ini hanya menguntungkan Pembeli saja?

Di sisi lain, Garansi Bebas Pengembalian mendapatkan berbagai macam respons berbeda-beda dari para penjual. Ada yang mendukung program ini, karena membuka peluang lebih banyak menarik pembeli baru dan memicu potensi pembelian berulang.

Baca juga: Garansi Bebas Pengembalian Shopee bisa beri manfaat buat UMKM

Namun beberapa ada juga yang mempertanyakan kebijakannya. Alasannya, mereka meragukan program ini dan merasa program ini hanya akan memberikan keuntungan bagi para pembeli saja dan ditambah lagi, kekhawatiran akan biaya tambahan yang mungkin dikenakan kepada penjual.

Jika dilihat secara gambaran besar, penukaran barang dalam kegiatan berbelanja merupakan hal yang wajar aja, kan? Lalu, dimanakah titik masalahnya?

Merasa was-was dengan hal baru yang belum kita pahami sepenuhnya, itu wajar banget. Nah, daripada salah paham, mari kita kupas tuntas tentang program Garansi Bebas Pengembalian untuk penjual.

Berikut 4 kesalahpahaman yang masih sering ditemukan dalam program ini;

• “Rugi dong penjual! kalau hanya 1 dari banyak barang yang konsumen ingin ajukan pengembalian, apakah semua barang harus ikut dikembalikan?”

Siapa bilang? Sejak tanggal 15 Februari kemarin, pembeli tidak perlu lagi untuk mengembalikan seluruh barang yang dibeli saat ingin menggunakan Garansi Bebas Pengembalian. Untuk kenyamanan bersama, saat ini pembeli sudah dapat mengajukan pengembalian barang/dana untuk beberapa kuantitas saja.

Nah, tentunya pembaruan ini bikin untung! Karena proses dan penggunaan Garansi Bebas Pengembalian jadi lebih efektif dan efisien. Beberapa barang yang tidak termasuk dalam pengajuan pengembalian barang/dana tetap terjual.

• “Rugi dong penjual! Kena ongkos kirim berkali-kali!”

Tahukah kamu? Bahwa pada program Garansi Bebas Pengembalian “Berubah Pikiran” ini, penjual tidak perlu menanggung biaya ongkos kirim produk atas pengembalian dari pembeli, lho!

Sampai akhir Maret ini, jika ada penjual yang menemukan ongkos kirim dibebankan kepada penjual untuk pengembalian barang “Berubah Pikiran” pada program Garansi Bebas Pengembalian, Shopee akan mengembalikan dana ongkos kirim dalam 1- 3 hari ke saldo penjual tanpa perlu melakukan permintaan apapun,

Ke depannya, mulai April 2024, pengembalian barang dan dana dengan alasan “Berubah Pikiran” akan ditanggung sepenuhnya oleh Shopee. Sistem Shopee secara otomatis tidak akan menagihkan ongkos kirim kepada penjual.

Baca juga: Cara mudah klaim ‘Garansi Bebas Pengembalian’ di Shopee

. “Rugi dong penjual! Ini bisa jadi celah buat pembeli melakukan kecurangan saat mengembalikan barang!”

Tenang, agar program ini memberikan keuntungan bagi semua pihak dan tidak merugikan pihak manapun, Shopee memiliki sistem untuk memantau performa setiap akun agar meminimalisasi adanya kecurangan dalam proses Garansi Bebas Pengembalian.

Jika pembeli sengaja melakukan kecurangan dan mengembalikan barang tidak sesuai dengan syarat & ketentuan, penjual memiliki wewenang untuk menolak permintaan pengembalian barang dari pembeli. Penjual dapat melakukan banding jika pembeli terbukti melanggar ketentuan program Bebas Pengembalian.

Penjual juga dianjurkan untuk melakukan video unboxing saat menerima barang dari pembeli untuk dijadikan bukti yang valid saat banding.

Perlu dicatat! Bahwa hanya pembeli yang memenuhi syarat saja yang bisa mendapat keuntungan dari program Garansi Bebas Pengembalian. Shopee akan melakukan pemblokiran pada pembeli yang tidak memenuhi syarat atau diketahui pernah menyalahgunakan program ini.

• “Rugi dong penjual! Masa kita harus pasrah aja sih? Misal balikin banyak, belum lagi ada paket yang hilang atau rusak pas dibalikin ke kita padahal di awal barangnya baik-baik saja. Apakah penilaian Shopee adil?”

Intinya, Shopee akan terus memberikan edukasi kepada pembeli terkait syarat dan ketentuan program Garansi Bebas Pengembalian, baik untuk menjaga kondisi produk sama seperti yang dikirimkan, pengemasan produk termasuk label produk/merek harus tersegel dengan baik, dan lainnya.

Bahkan, Shopee juga memberikan kesempatan kepada penjual untuk melakukan banding atas keputusan agen Shopee setelah menerima pengembalian produk dari pembeli. Shopee juga terus berupaya melakukan perbaikan atas SOP yang ada sebagai panduan agen untuk memastikan pengambilan keputusan yang tepat atas permohonan pengembalian barang/dana.

Jika penjual mengalami kendala dalam melakukan banding, mohon dapat menginformasikan kepada tim customer service Shopee dan apabila penjual yang terbukti benar dan memenangkan banding akan mendapatkan hasil penjualan dan pengembalian ongkos kirim kembali.

Program Garansi Bebas Pengembalian ini memberikan manfaat baik untuk pembeli maupun penjual. Program ini dapat membantu penjual untuk menyasar calon-calon pembeli yang sebelumnya ragu-ragu untuk membeli barang secara online dan juga bisa meningkatkan pembelian berulang karena tingkat kepuasan pembeli yang lebih tinggi.

Baca juga: Shopee hadirkan fitur Garansi Bebas Pengembalian

Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Master catur bersih

daftar paid2youtube

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024