link slot gacor maxwin hari ini

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Bahlil Bersiap Cabut Izin Usaha Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Kementerian Investasi/BKPM pimpinan Bahlil Lahadalia bakal mencabut izin usaha PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo atas pengelolaan Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat.

Juru Bicara Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan izin usaha PT Indobuildco diproses dalam online single submission (OSS) di bawah komando Kementerian Investasi. Oleh karena itu, Bahlil Cs ikut mereviu ulang izin usaha Pontjo Sutowo yang tengah berkonflik dengan negara soal hak guna bangunan (HGB) Hotel Sultan.

Tina menyebut reviu sudah dilakukan antara Kementerian Investasi/BKPM bersama Kementerian Sekretariat Negara yang diwakili Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait masalah HGB Hotel Sultan tersebut. Hasilnya, beberapa perizinan usaha memang mengharuskan kejelasan HGB.

"Kalau misalnya kita harus masuk ke sebuah arena pertandingan, syaratnya tiket, tiketnya syaratnya usia 17 tahun. Kita sudah punya tiket dan tiket kita kasih ke yang umur 13 tahun, kira-kira boleh masuk enggak? Tiketnya jadi enggak berlaku kan? Kira-kira seperti itu (apakah izin PT Indobuildco akan dicabut)," sambung Tina.

Ia menegaskan ketidaksesuaian dalam izin usaha PT Indobuildco saat ini adalah HGB atas Hotel Sultan. Menurutnya, HGB yang bermasalah itu berdampak pada perizinan Pontjo Sutowo mengelola hotel tersebut.

Pengelolaan Hotel Sultan belakangan ini memang tengah diperebutkan oleh negara dengan Pontjo Sutowo. Kabar terakhir, negara yang diwakili PPKGBK sudah memasang spanduk khusus pada Rabu (4/10) di Hotel Sultan.

Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Pontjo Sutowo tapi masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut HGB PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

Meski Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan status hukum tanah Hotel Sultan tersebut sudah inkrah milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

CNNIndonesia.com sudah berupaya menghubungi Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva untuk menanggapi rencana pencabutan izin ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]

gen dewa super

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Dunia pedang pertama

Link, Cara, Syarat Daftar Ikut Uji Coba Kereta Cepat Mulai Sabtu Ini******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membuka pendaftaran bagi masyarakat umum yang ingin menjajal uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mulai Sabtu (16/9). 

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan masyarakat umum bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui website resmi kcic.co.id. Ia menyebut masyarakat dapat mengikuti kegiatan uji coba kereta kilat itu secara gratis.

"Adapun kesempatan pada masyarakat umum untuk mencoba dan merasakan sensasi naik KA Cepat pertama di Asia Tenggara ini dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC yang dapat dilakukan mulai Sabtu 16 September 2023," kata Eva melalui keterangan resmi, Jumat (15/9).

KCIC sendiri resmi menjalankan ujicoba operasional kereta cepat dengan penumpang tidak berbayar mulai Jumat (15/9).

Eva mengatakan uji coba dilakukan setelah izin dari Kementerian Perhubungan dikeluarkan pada Kamis (14/9) lalu.

Adapun keterlibatan masyarakat yang merupakan bagian dari uji coba KA Cepat ini akan terus dilakukan hingga 30 September 2023 mendatang.

Eva menjelaskan untuk tahap awal, masyarakat yang diutamakan mengikuti kegiatan uji coba ini adalah warga yang tinggal di sekitar jalur lintas kereta cepat.

"Hal itu dilakukan guna memberikan apresiasi KCIC atas peran serta masyarakat sekitar jalur yang selama ini memberikan dukungan hingga proses pembangunan KA cepat berjalan lancar," tutur Eva.

Ia menyebut pada proses uji coba penumpang tidak berbayar tersebut setiap harinya akan terdapat 4 jadwal keberangkatan dengan mekanisme setiap penumpang akan mendapatkan perjalanan pulang pergi (PP) Halim - Tegalluar dan sebaliknya.

Dengan begitu, kata dia, secara total setiap harinya terdapat 8 perjalanan KA Cepat. Selama masa ujicoba setiap hari nya akan terdapat sekitar 2.200 ketersediaan tempat duduk.

[Gambas:Video CNN]

Song Ting Ci Yuan di tahun-tahun terakhirnya

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Panggil Gadis Manka

Pemerintah Wajibkan Perusahaan Lapor Lowongan Kerja******

Pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerjamelalui sistem informasi ketenagakerjaan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.

Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.

Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.

Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.

"Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan," demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.

Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.

Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Alasan Zulhas Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melarang social commerce seperti TikTok Shop berjualan. Alasannya, jika social commerce dan e-commercedisatukan, pihak platform sangat diuntungkan.

Hal ini karena platform mengantongi algoritma pengguna yang bisa digunakan untuk mengatur iklan kepada yang bersangkutan.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia pun menuturkan dalam revisi perpres tersebutsocial commercehanya diperbolehkan untuk melakukan promosi barang dan jasa saja. Artinya platform tersebut dilarang berjualan secara langsung.

"Dia (social commerce) hanya boleh promosi, seperti TV. TV kan enggak bisa terima uang. Dia semacam platform digital, tugasnya mempromosikan," kata Zulkifli.

Ia juga menyebut dalam revisi permendag tadi, pemerintah akan memisahkan social commercedengan e-commerce. Artinya, tidak boleh ada platform seperti TikTok yang menjadi sosial media dan e-commercesecara bersamaan.

Selain itu, dalam revisi beleid tersebut, pemerintah juga akan mengatur jenis barang impor apa saja yang boleh dijual di dalam negeri. Negara juga akan memperlakukan barang impor sama dengan barang dari dalam negeri.

"Kalau makanan harus ada sertifikat halal, kalau beauty (produk kecantikan) harus ada (izin) BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)-nya," imbuh Zulkifli.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pemerintah akan melarang sebuah platform social commercedan e-commercemenjadi produsen. Dengan kata lain, platform tersebut dilarang menjual barang produksi mereka sendiri.

Terakhir, pemerintah akan membatasi produk impor yang bisa dijual di e-commercehanya boleh di atas harga US0.

"Kalau ada yang melanggar seminggu ini, tentu ada surat saya ke Kominfo untuk memperingatkan. Setelah memperingatkan, tutup," tandas Zulkifli.

[Gambas:Video CNN]