erek buku mimpi

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

10 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Indonesia pada April 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Indonesia sepanjang April 2023 mencapai US,29 miliar. Sebanyak 10 negara tujuan menjadi andalan.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan ekspor negara tujuan utama Indonesia adalah China dengan porsi mencapai 25,62 persen terhadap total ekspor nonmigas.

"Ekspor kita ke China pada April ini capai US,62 miliar, masih jadi mitra dagang utama," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (15/5).

"Empat negara ini yang realisasi impor terbesar di April, di atas US miliar semua," jelasnya.

Adapun beberapa komoditas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia adalah besi dan baja, minyak kelapa sawit dan batu bara. Meski tren harga menurun, tapi masih menjadi penyumbang kinerja ekspor.

Secara rinci, nilai ekspor pada April yang tercatat US,29 miliar ini turun 17,62 persen dibandingkan Maret 2023. Sedangkan, dibandingkan April 2022 yang sebesar US,32 miliar turun lebih dalam, yakni 29,40 persen.

Menurut sektornya secara bulanan, semua komponen ekspor terkontraksi. Migas turun 5,95 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 22,56 persen; tambang dan lainnya turun 7,84 persen; dan industri pengolahan minus 21,5 persen.

Senada, secara tahunan (year on year/yoy) semua sektor ekspor pun kontraksi. Migas -12,18 persen; pertanian, kehutanan, dan perikanan -26,02 persen; tambang dan lainnya -25,85 persen; dan industri pengolahan -31,95 persen.

Berikut 10 negara tujuan ekspor utama Indonesia:

China US,62 miliar
AS US,57 miliar
India US,54 miliar
Jepang US,40 miliar
Malaysia US0 juta
Korea Selatan US0 juta
Taiwan US0 juta
Singapura US0 juta
Thailand US0 juta, dan
Belanda US0 juta.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Kunjungan Wisman ke Bali Capai 1,4 Juta di Kuartal Pertama 2023******

DinasPariwisata Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Balipada kuartal pertama 2023 mencapai 1,4 juta orang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali optimis target kunjunganwismansebesar 4,5 juta pada 2023 bakal tercapai.

"Kalau kunjungan mancanegara tahun ini sudah 1,4 juta dari Januari sampai akhir April 2023. Ini kan low season dan target 4,5 juta, (optimis) bisa kami capai," kata Kepala Dinas Pariwisata Bali Tjok Bagus Pemayu di Gedung DPRD Bali, Jumat (19/5).

Ia menyebut rata-rata lama tinggal atau length of stay turis asing di Bali selama 7 hari. Durasi ini lebih pendek dibandingkan pada 1990 di mana wisman bisa tinggal di Pulau Dewata hingga 21 hari.

Adapun negara asal wisman terbanyak antara lain Australia, disusul India, lalu Singapura. 

Saat ini, rata-rata kunjungan wisman per hari menyentuh angka 12.361 untuk Maret 2023. Bila dibandingkan sebelum pandemi, rata-rata kunjungan wisman sekitar 15 ribu per hari.

"Sebelum pandemi covid-19, itu 15 ribuan per hari. Karena itu, ada 6,3 juta wisman selama tahun 2019," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Akademisi Nilai RUU Kesehatan Berpotensi Rugikan BPJS******

Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.

Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.

"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.

Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.

Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.

Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.

Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.

"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.

Impian Hiburan Tiongkok

Langkah Tak Mendidik Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung******

Kerusakan jalandi Lampungviral belakangan ini usai konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya diTikTok.

Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak. Viral kerusakan jalan itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Jokowi. 

Akhir pekan lalu, Jokowi meninjau langsung jalan rusak di Lampung tersebut. Dengan menaiki mobil dinasnya, ia dan sejumlah menteri menjelajahi jalan rusak tersebut.

Usai peninjauan, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan mengambil alih perbaikan jalan tersebut. Rencananya, Kementerian PUPR menggelontorkan dana Rp625 miliar untuk membiayai perbaikan jalan tersebut. 

Pengambilalihan tanggung jawab, dilakukan karena Pemerintah Daerah Lampung sudah 'angkat tangan' alias menyerah dalam memperbaiki jalan tersebut.  

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak, termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Ia menyebut perbaikan jalan di Lampung akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Kepala Negara RI itu langsung memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Menurutnya, perbaikan jalan rusak tersebut langsung dikebut pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung lama. Selain itu, ia menyinggung soal pengambilalihan wewenang perbaikan jalan rusak bagi daerah tidak mampu.

"Secepat-cepatnya dimulai (perbaikan jalan), yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah," kata Jokowi di Pasar Natar, Lampung.

Namun, aksi Presiden Jokowi mengambil alih perbaikan jalan rusak di Lampung dinilai sebagai pahlawan kesiangan. Langkah ini juga disebut gimik dan tidak mendidik pemerintah daerah (pemda).

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira misalnya, tidak sepakat dengan aksi Jokowi. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Lampung sudah memadai, hanya saja salah alokasi.

"Kalau dilihat APBD Lampung kan cukup, Rp7 triliun lebih. Yang salah selama ini kan alokasi belanjanya, banyak ke belanja pegawai, belanja barang, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya itu kecil. Jadi salah alokasi Lampung itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (8/5).

"Kalau misalnya pemerintah pusat seperti pahlawan kesiangan yang memberikan anggaran untuk perbaikan jalan, itu berarti anggaran yang sudah dialokasikan di Pemda Lampung, di APBD gimana? Itu yang akan jadi pertanyaan soal tata kelola governancedan juga akuntabilitas," sambung Bhima.

Bhima menyinggung manuver Jokowi di balik viralnya jalan rusak Lampung adalah langkah yang tidak mendidik pemda. Menurutnya, jalan provinsi adalah kewenangan pemerintah provinsi (pemprov), begitu pula jalan kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten (pemkab).

Alih-alih mengambil wewenang perbaikan jalan ke pusat, Bhima meminta Jokowi menegur Pemda Lampung. Menurutnya, harus ada sanksi tegas dari pemerintah pusat terkait salah alokasi anggaran tersebut.

"Ini khawatir menimbulkan iri dari pemda lain yang mengambil jalan pintas, tidak apa-apa diviralkan oleh warganya karena tidak diurus jalannya. Kemudian presiden atau menteri datang jalannya jadi mulus, minta anggaran dari pemerintah pusat. Ini pengelolaan anggaran macam apa?" kritik Bhima.

Di lain sisi, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat pengambilalihan tanggung jawab perbaikan jalan rusak di Lampung oleh Jokowi merupakan kebijakan yang tak tepat dalam manajemen keuangan negara.

"Saya kira kata pengambilalihan oleh pusat adalah komunikasi politik yang sebenarnya tidak tepat dalam manajemen keuangan negara," sambung Achmad.

Achmad lantas mengutip penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut Pemda Lampung punya anggaran Rp2,16 triliun, di mana khusus untuk Provinsi Lampung ada anggaran Rp886,8 miliar untuk perbaikan jalan.

Selain itu, ada gelontoran dana APBN untuk pemeliharaan jalan di Lampung. Dana dikucurkan melalui dia keran. Pertama, dari belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar di 2023.

Kedua, dana transfer dari pusat ke pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) untuk Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung sebanyak Rp402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Menurutnya, aksi Jokowi ke Lampung hanya mengambil momen. Achmad menegaskan tidak ada anggaran baru yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan rusak tersebut.

"Jadi narasi Presiden (Jokowi) kemarin ada tambahan anggaran dana untuk Lampung itu misleadingalias menyesatkan. Karena kasus Lampung viral, Presiden mengambil momen dengan berkunjung ke Lampung yang sebenarnya tidak membawa perubahan anggaran baru," tegasnya.

"Kedatangan Presiden ke Lampung lebih banyak gimik dan misleading. Yang sebenarnya terjadi adalah tidak ada perubahan anggaran baru ke Lampung. Bisa dibilang, publik khususnya Lampung kena prank Presiden," tandas Achmad.

Berpotensi Jadi Temuan BPK

Zhanye Panjang

Wakil Perusahaan AS Temui Jokowi Bahas Investasi, Exxon hingga Boeing******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.

Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.

"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).

Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam. 

"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.

Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.

US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.

"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.

"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.

Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Paripurna DPR, PKS******

Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah untuk menunda pembangunan serta pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Setidaknya ada dua fraksi yang meminta hal tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN TA 2024, Selasa (23/5).

Anggota DPR RI Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan pembangunan IKN harus ditunda karena bukan hal yang urgent.

"Fraksi PKS berpandangan pemerintah lebih baik menunda pemindahan IKN sehingga belanja tersebut dapat difokuskan pada pemulihan daya beli masyarakat, peningkatan kesejahteraan, peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja yang berkeadilan lainnya," ujarnya.

Senada, Anggota DPR Fraksi Demokrat Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai yang harus menjadi fokus dan prioritas pemerintah adalah menstabilkan harga kebutuhan pokok, bukan pembangunan IKN. 

Terlebih, saat ini kondisi perekonomian dunia termasuk Indonesia masih dibayangi sejumlah risiko.

"Anggaran yang sifatnya non prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil," jelas Aulia.

Sementara, sembilan fraksi lainnya menyetujui pemerintah melanjutkan pembangunan IKN Nusantara. Mayoritas berpandangan pembangunan tersebut bisa membantu percepatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan dokumen KEM PPKF kepada pimpinan DPR RI.

Dalam dokumen tersebut, pemerintah sangat optimis bisa mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3 - 5,7 persen tahun depan. Hal ini sejalan dengan perekonomian yang konsisten pulih dari tekanan pandemi covid-19.

"Saat ini ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan kuartal I-2023 pada level 5,03 persen yang menunjukkan bahwa resilient perekonomian Indonesia sangat baik," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna, Jumat (19/5) lalu.

Kemudian, laju inflasi pun disusun dengan target kisaran rendah mulai dari 1,5 persen sampai 3,5 persen. Hal ini berkaca pada tingkat inflasi Indonesia yang memang menjadi salah satu terbaik di antara negara G20.

[Gambas:Video CNN]