situs togel yang ada bonus new member 202Jutaan kata 978813Orang-orang telah membaca serialisasi
《maxwin mahjong ways 2》
Pelni Buka Suara soal KPK Usut Dugaan Korupsi di Perusahaan******
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelnibuka suara soal penyidikan KPK atas kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan.
Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto mengatakan pihaknya siap mendukung upaya penegakan hukum yang dilakukan KPK.
"Kami sepenuhnya mendukung dan siap bekerja sama dengan KPK untuk menegakkan hukum sebagaimana yang berlaku di negara ini," terang Evan katanya dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).
"Untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), PELNI telah memiliki pedoman pencegahan korupsi, antara lain pedoman pelaporan pelanggaran (whistle blowing system), pedoman pengendalian gratifikasi dan unit pengendalian gratifikasi," katanya.
KPK melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik Tahun Anggaran 2015-2020.
Sudah ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut. Namun, KPK belum mengumumkannya.
"Kami mengonfirmasi betul KPK saat ini telah memulai proses penyidikan perkara dugaan korupsi terkait dengan pembayaran komisi untuk asuransi perkapalan milik PT PELNI (Persero) Tahun Anggaran 2015-2020," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/1).
Ali mengatakan diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. KPK, terang dia, menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam kasus ini.
"Ini modusnya adalah dugaan melawan hukum, Pasal 2 atau Pasal 3 yang diduga merugikan keuangan negara. Sejauh ini sebagai bukti permulaan terkait dengan kerugian keuangan negara, terus nanti kami kembangkan lebih jauh pada proses penyidikan yang sedang kami lakukan," ucap Ali.
[Gambas:Video CNN]
Konsultan Properti Sebut Pajak Hiburan 40 Persen Bebani Bisnis Hotel******
Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.
Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.
"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).
Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.
"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.
Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.
Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.
"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.
"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.
"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:ligaciputraslot、slot 123 gacor、nama2 situs slot
Terkait:bayar lazada pakai akulaku、prediksi togel bocoran hk、trik pola gacor gates of olympus、cara hutang di shopee、winning568、aerox88、aplikasi kredit barang online、situs slot tergacor 2022、slot gacor hari ini gampang menang、game gacor slot
bab terbaru:erek erek 1001 mimpi(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berbicara panjang lebar mengenai asal usul dan sejarah bagaimana kemudian Prabowo Subianto bisa memiliki tanahribuan hektare.
Kepemilikan lahan ribuan hektare Prabowo memang menjadi sorotan belakangan ini usai Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengusiknya dalam debat beberapa waktu lalu.
Menurut dia, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu. Perusahaan itu memiliki kredit macet di Bank Mandiri.
"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).
"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapicashUS0 juta," tambahnya .
Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.
JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.
"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.
Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.
Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.
Prabowo membantah data Anies tersebut. Tak hanya membantah, Prabowo juga menyebut Anies Goblok.
"Ya Tuhan, ya Allah SWT aku hanya minta satu sebelum kau panggil aku, aku ingin melihat rakyatku sejahtera hanya itu. Saudara-saudara ada pula yang nyinggung-nyinggung punya tanah berapa punya tanah ini, dia pintar atau goblok sih?" Kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa (9/1).
[Gambas:Video CNN]
Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi memastikan tidak akan ada atribut kampanye dalam penyaluran bantuan sosial(bansos) pangan ke masyarakat meskipun saat ini mendekati Pilpres 2024.
"Di semua tempat kita melakukan proses pembagian atau pengantaran kita semua conformbahwa dalam semua proses itu tidak boleh ada atribut apa pun," katanya dalam konferensi pers di Kantor Bulog, Kamis (11/1).
Ia menegaskan bansos yang dibagikan hanya akan dilabeli atribut yang sudah seharusnya. Misalnya jika bansos disalurkan oleh PT Pos Indonesia maka akan ada atribut badan tersebut.
"Ini adalah program negara, punya rakyat. Bagi kami politisasinya ya urusa politisi lah. Kita melaksanakan tugas saja," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan pemberian bansos bersifat mendesak karena menyangkut kebutuhan masyarakat. Ia pun menyebut siapapun presiden, pemberian bansos tetap harus dilakukan.
"Siapapun presidennya wajib sebagai negara menyediakan pangan untuk saudara-saudara kita," katanya.
Di sisi lain, Bayu mengungkapkan sejak bantuan pangan beras tahap pertama digulirkan pada Januari hingga Maret 2023, inflasi beras mengalami penurunan dari 2,63 persen pada Februari 2023. Inflasi kemudian turun menjadi 0,70 persen pada Maret 2023.
Penurunan terus terjadi, sambungnya, menjadi 0,55 persen pada April 2023 dan 0,02 persen pada bulan berikutnya.
Sedangkan bantuan pangan tahap kedua yang disalurkan September sampai dengan Desember, Bayu mengatakan mampu menjaga laju kenaikan harga beras di akhir tahun yang biasanya naik tinggi. Hal itu terlihat dari inflasi beras yang menurun dari 5,61 persen pada September 2023 menjadi 0,43 persen pada Desember 2023.
"Pemenuhan pangan bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui program bantuan pangan beras ini menjadi concern pemerintah karena berpengaruh langsung dalam kemampuan daya beli masyarakat yang turut mempengaruhi inflasi" kata Bayu.
[Gambas:Video CNN]
Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.
Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.
Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.
"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.
"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.
Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.
Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.
"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).
Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.
Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.
"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.
Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.
"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
《maxwin mahjong ways 2》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot server taiwanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《maxwin mahjong ways 2》bab terbaru。