cara pinjam di uangme

Petualangan seorang gadis cerdas

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki pohon dunia

Otorita Seleksi 22 Minat Investasi Pengusaha Singapura di IKN******

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah menyeleksi 22 letter of intent(LOI) alias minat investasi dari pengusahaSingapurayang akan berkunjung ke calon ibu kota baru hari ini, Rabu (31/5).

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan para pengusaha Singapura tersebut sudah tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur sejak Selasa kemarin.

Ia mengatakan delegasi Negeri Singa itu disambut oleh Menteri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM.

Agung mengatakan para pengusaha tersebut hari ini bakal disambut langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Ia mengatakan LOI yang masuk berpotensi bertambah selepas kunjungan tersebut.

Kendati, Agung belum bisa memastikan berapa potensi LOI yang bakal bertambah dari perwakilan pengusaha Singapura itu. Ia hanya menegaskan pentingnya proses seleksi 22 LOI yang sudah masuk dari pelaku usaha Negeri Singa.

"Ini adalah jumlah delegasi investor terbesar yang pernah datang ke IKN. Dari negara 'Garden City' mengunjungi ibu kota 'Forest City'. Pak Menko Marves selaku Ketua Satgas Percepatan Investasi bersama Kepala Otorita IKN akan menyambut mereka di Titik Nol," terang Agung.

"Bisa saja (LOI bertambah selepas site visitke IKN). Tapi lebih penting lagi adalah LOI ini bisa diseleksi lebih akurat dan nantinya memasuki 1 on 1 meeting. Bergantung kebutuhan dan prioritas sektor (proses seleksi LOI)," tandasnya.

Sebelumnya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo (Tommy) menyebut 130 pengusaha Singapura ke IKN merupakan tindak lanjut dari hasil "Leaders Retreat" antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong, yang menyatakan dukungan Singapura bagi pembangunan IKN.

Tommy menjelaskan para pengusaha Singapura yang hadir berasal dari berbagai latar belakang. Dari perwakilan pemerintah, ada Enterprise Singapura. Sementara para pengusaha lainnya bergerak di bidang energi, transportasi, logistik, konstruksi, properti, perdagangan, dan keuangan.

"Pembangunan ibu kota Nusantara merupakan proyek terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai mencapai US miliar. Bagi pengusaha ini tentunya merupakan peluang bisnis yang luar biasa, karena pemerintah hanya akan membangun fasilitas untuk gedung dan perkantoran pemerintahan saja, sementara investasi lainnya akan ditawarkan kepada swasta, baik dalam maupun luar negeri," ujar Tommy melalui keterangan resmi.

[Gambas:Video CNN]

dunia yang berbakat

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Pengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmewajibkan seluruh perusahaan membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksualdi tempat kerja.

Kewajiban ini tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja.

Lihat Juga : Komnas Perempuan Catat 457.895 Kasus Kekerasan Sepanjang 2022

Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja akan melaksanakan tugas dengan berpedoman pada pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang diatur dalam syarat kerja di perusahaan berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Disebutkan juga, pihak-pihak yang dapat mengadukan kekerasan seksual di tempat kerja adalah korban, keluarga korban, rekan kerja korban, serta pihak terkait lainnya.

Lihat Juga : Bareskrim Ambil Alih Kasus Bos Perusahaan Ajak Karyawan Staycation

Pengaduan bisa disampaikan kepada satgas yang dibentuk perusahaan; dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota/provinsi; serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa jika terbukti bersalah, maka pengusaha dapat memberikan sanksi kepada yang diadukan berupa: pertama, surat peringatan tertulis; kedua, pemindahan atau penugasan ke divisi/bagian/unit kerja lain; ketiga, mengurangi atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kemewahannya di perusahaan; keempat, pemberhentian sementara; kelima, pemutusan hubungan kerja (PHK).

Naga perang datang ke pintu

Sistem Bayar Tol Tanpa Setop Masih Tahap Uji Coba Terbatas******

Sistem pembayaran tol elektronik tanpa setop (nirhenti) berbasis Single Lane Free Flow (SLFF) yang pernah berjalan pada 2020 lalu hingga saat ini masih berjalan dalam tahap uji coba terbatas.

Teknologi yang diimplementasikan yaitu dengan menggunakan stikerRFID (Radio Frequency Identification) yang terintegrasi dengan aplikasi yang diberi nama Let ItFlo.

Sistem ini dikembangkan oleh anak perusahaan Jasa Marga yaitu PT Jasamarga Tollroad Operator (JMTO). Sistem ini untuk memenuhi arahan pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemakaian dan untuk mengurangi biaya alat yang dipasang di kendaraan pemakai.

Peningkatan itu, terutama terkait dengan kesulitan monitoring transaksi pembayaran tol, potensi kehilangan saldo maupun fisik uang elektronik hingga keterbatasan dalam melakukan top up uang elektronik.

"Pada dasarnya, Jasa Marga telah mengembangkan uji coba berbagai teknologi yang memudahkan masyarakat khususnya yang termasuk dalam transaksi nirhenti di jalan tol, bahkan jauh sejak sebelum diberlakukannya 100 persen penggunaan uang elektronik di jalan tol pada 2017," ujar Yoga dikutip Rabu (31/5).

Yoga menjelaskan, untuk implementasi uji coba terbatas Let It Flo saat ini dilakukan di total 100 titik ruas jalan tol di wilayah Jabodetabek dan Bali. Hingga saat ini, jumlah pengguna Let it Flo sudah mencapai lebih dari 13.000 pengguna aktif dengan rata-rata transaksi harian sebanyak 3.770 kendaraan.

"Uji coba terbatas masih terus berlangsung di internal Jasa Marga dan juga kalangan eksternal, di antaranya melibatkan Instansi Pemerintah, Perusahaan BUMN, Perusahaan Swasta hingga Komunitas, yang diajak untuk menguji keandalan sistem Let It Flo," ujarnya.

"Selain itu, kami juga mendengarkan berbagai masukan dari para pengguna sebagai catatan perbaikan dan pengembangan di JMTO," ujarnya.

Yoga menjelaskan mekanisme penggunaan sistem pembayaran tol nirsentuh ini. Mobil pengguna Let It Flo akan dipasangkan stiker RFID di lampu utama sisi kanan. Stiker yang digunakan ini nantinya akan terbaca saat melintas di tol tanpa harus berhenti dan tanpa harus menempelkan uang elektronik saat melintas gerbang tol.

"Walaupun dalam keadaan hujan maupun panas, pengguna Let It Flo tidak perlu khawatir, stiker tersebut tetap akan terbaca oleh sistem. Hanya dengan memperlambat laju kendaraan maksimal 20 KM/jam saat memasuki gerbang tol, mobil bisa langsung melintas," katanya.

"Pengguna juga mendapatkan kemudahan untuk melakukan monitoring dan top up saldo Let it Flo hanya dengan menggunakan aplikasi Let It Flo yang bisa didapatkan melalui Google Play dan AppStore," tambah Yoga.

Selain itu Yoga menambahkan, PT JMTO juga mengoperasikan Pusat Monitoring Let it Flo yang berfungsi sebagai pusat pemantau keberfungsian peralatan Let it Flo.

Pusat Monitoring ini terintegrasi dengan Customer Care Let it Flo untuk memastikan kendala dan aduan pengguna Let it Flo mampu ditangani dengan cepat dan tepat.

Saat ini PT JMTO juga bekerja sama dengan Bluebird sebanyak kurang lebih untuk 1.000 kendaraan. Hal ini memberikan kenyamanan, pengalaman yang unik dalam transaksi pembayaran tol bagi para pengguna Bluebird serta memberikan nilai tambah bagi Bluebird dalam monitoring transaksi tol untuk kendaraan operasionalnya.

Sehingga, kata Yoga, dapat disimpulkan bahwa teknologi sistem bayar tol tanpa setop oleh PT JMTO sudah berjalan baik di Indonesia sejak tahun 2017.