petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

gacor93

slot casino 77 646Jutaan kata 562362Orang-orang telah membaca serialisasi

《gacor93》

Pemerintah Akan Bangun Kereta Tanpa Rel Buatan China di IKN******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan China akan dibangun di IKN Nusantara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan China akan dibangun di IKN Nusantara. (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan Chinaakan dibangun di IKN Nusantara.

Ia menyebut kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/agt)

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******

KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

PUPR Bangun 223 Rumah Gratis untuk Tukang Sapu Jalan******

PUPR  telah menyelesaikan pembangunan 223 rumah untuk rakyat miskin di Prabumulih, Sumsel.
PUPR telah menyelesaikan pembangunan 223 rumah untuk rakyat miskin di Prabumulih, Sumsel. Ilustrasi. (Foto: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra)
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 223 unit rumah untuk rakyat miskin, termasuk para tukang sapu jalanan, di Prabumulih, Sumatera Selatan.

Pembangunan itu diselesaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) secara bertahap sejak 2020.

Dikutip dari unggahan akun Instagram resmi Kementerian PUPR, rumah tersebut diberikan gratis untuk tukang sapu jalanan, lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan cor beton, masjid, sumur bor, dan akses jalan.

Pembangunan rumah itu dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.

Dalam program ini, Kementerian PUPR dan Pemkot Prabumulih juga bekerja sama dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Beberapa BUMN dan perusahaan yang terlibat di antara lain PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), PT Bank Syariah Indonesia (BSI), PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, dan PT Mowilex Indonesia.

Dalam program ini, sebanyak 100 unit rumah inti tumbuh tahan gempa (RITTA) dibangun di atas lahan seluas 2 hektare (ha) dengan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA).

Setiap unit rumah dibangun dengan tipe 18 pada tanah seluas 7x10 meter, sehingga dapat dikembangkan menjadi tipe 36 meter persegi.

RITTA akan diberikan secara gratis kepada penerima bantuan, sedangkan tanahnya dihibahkan ke penerima bantuan oleh Pemkot Prabumulih.

Program ini juga menjadi pilot project kolaborasi pemerintah dan pihak swasta. Program ini direncanakan bakal dilaksanakan di provinsi lain di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)




bab terbaru:bigslot88

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
situs slot 7777
slot gacor wwg
slot 168 bet
slot pakai dana
slot depo 2k dana
depo 10 bonus 20
cara ambil pinjaman di kredivo
slot new member 200
situs mudah maxwin
Daftar isi semua bab
Bab 1 bintangmpo
Bab 2 angka jitu prediksi sydney
Bab 3 pjslot168
Bab 4 bewokbet
Bab 5 buku mimpi 2d 54
Bab 6 cara mengaktifkan akun kredivo
Bab 7 gameplay303
Bab 8 slot gacor sore hari ini
Bab 9 axiata4d
Bab 10 pinjaman shopeepay
Bab 11 bos303 slot
Bab 12 judi slot tergacor
Bab 13 slot utama
Bab 14 slot online hari ini
Bab 15 rogtoto
Bab 16 gopay138
Bab 17 skintoto
Bab 18 erek2 31
Bab 19 game slot gacor saat ini
Bab 20 cosmictoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8496bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Pertempuran yang tak terkalahkan

cara menghasilkan uang 20 ribu sehari
Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi
Habib Husein Ja'far Al Hadar didampingi Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berupaya memperkuat sikap generasi muda terhadap keberagaman dan toleransi antar sesama umat beragama dengan menghadirkan ustaz Habib Husein Ja'far Al Hadar, ulama muda. "Mudah-mudahan, kehadirannya bisa menjadi inspirasi anak muda di Kudus yang mayoritas santri sehingga memiliki bekal keberagamaan dan toleransi yang kuat," kata Penjabat Bupati Kudus Muhamad Hasan Chabibie didampingi Habib Husein Ja'far di Pendopo Kabupaten Kudus, Jumat. Setidaknya, kata dia, para generasi muda nantinya juga bisa mendakwahkan ajaran Islam secara santun dan toleran, serta bisa menghargai antar sesama umat beragama. Habib Husein Ja'far mengakui sikap toleransi dan tradisi terasa sekali kehangatannya. Termasuk warga Kudus juga memberikan sambutan yang sangat ramah.

Baca juga: Habib Jafar hingga Seto Mulyadi hadiri Haul ke-14 Gus Dur

Baca juga: Habib Ja'far ajak GenZI lakukan perubahan meski sambil rebahan Menurut dia saat ini di berbagai kabupaten/kota sedang menghadapi bonus demografi, termasuk Kabupaten Kudus. Sehingga generasi tua dituntut bisa mentransfer tradisi secara pengetahuan bisa dipahami, dijalankan, dan dikuatkan oleh anak mudanya. Sementara generasi muda itu, kata dia, banyak membawa tradisi baru yang tidak lebih baik dari tradisi lama atau bersikap apriori terhadap tradisi lama. "Untuk itu, generasi muda diedukasi soal tradisi dan memiliki akselerasi, sehingga tradisi harus dipegang sebagaimana dulu, tetapi dilakukan kontekstualisasi sesuai keinginan anak-anak muda," ujar Habib Husein Ja'far Bondowoso, Jawa Timur. Ia berharap kudus menjadi inspirasi kabupaten/kota lain di Indonesia, sehingga anak mudanya menjadikan media sosial sebagai media untuk mensosialisasikan tradisi di Kudus kepada masyarakat luas. "Tentunya banyak tradisi baik, khususnya toleransi yang perlu diketahui untuk menjadi inspirasi orang lain," ujar Habib Husein Ja'far, ulama muda, yang kini banyak mengisi ruang-ruang media digital, khususnya di kanal YouTube.*

Baca juga: Habib Jafar: Generasi muda adalah tumpuan peradaban bangsa Indonesia

Baca juga: Habib Jafar Husein ajak dai perkaya konten dakwah lewat Medsos

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan putaran sangat indah

ajaib4d
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU
Komisioner KPU RI Idham Holik usai memantau rekapitulasi di tingkat kecamatan di Denpasar, Bali, Sabtu (24/2/2024). ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menilai usulan mempercepat jadwal pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 merupakan domain DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang (UU).

"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.

Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.

”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.

"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.

Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024

Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix sebagai mak comblang

situs gacor online
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan China akan dibangun di IKN Nusantara.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan China akan dibangun di IKN Nusantara. (Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimengungkapkan kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit (ART) buatan Chinaakan dibangun di IKN Nusantara.

Ia menyebut kereta otonom itu bakal dibangun di kawasan Sumbu Barat dan Sumbu Timur IKN.

"Seperti yang saya lihat di China beberapa waktu lalu, kereta ini menggunakan baterai yang disubstitusikan dengan marka jalan dan magnet," kata Budi melalui akun Instagram resmi, Kamis (25/1).

Sementara, untuk satu set kereta akan terdiri dari dua gerbong.

Budi juga mengatakan pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase. Pembangunannya pun tentunya berkoordinasi bersama Badan Otoritas IKN dan Kementerian PUPR.

Ia menambahkan bahwa ERT juga kelak bisa dibangun di daerah lain di Indonesia.

"ART juga sangat mungkin dibangun di kota-kota besar lainnya di Indonesia," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/agt)

Menelan Langit

sarjana4d
KCIC enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya untuk menghindari spekulan tanah.
KCIC enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya untuk menghindari spekulan tanah. (Foto: Agust Supriadi)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) enggan mengungkap titik atau trase yang dilalui Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Hal ini dilakukan untuk menghindari spekulan tanah.

"Sekarang sedang penggodokan untuk perencanaan (Kereta Cepat Jakarta-Surabaya). Kalau trasenya diumumkan, ya nanti spekulan-spekulan tanah main semua," kata Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

KCIC menyebut perpanjangan rute Whoosh ke Surabaya merupakan keniscayaan. Terlebih, ini sudah diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo hingga Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan.

"Kan dalam banyak kesempatan, Pak Presiden (Jokowi), Pak Luhut (Menko Marves Luhut), Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan semuanya menyampaikan ada rencana extend sampai Surabaya. Mungkin tahapannya ke Yogyakarta dulu," jelasnya.

"Ada kemungkinan begitu (tahap pertama sampai ke Yogyakarta dulu), kan kalau sampai Surabaya masalah waktu dan biaya. Intinya bahwa studinya mesti lebih baik, trase, feasibility study (FS), dan lain-lain. Kita punya banyak pengalaman dari Jakarta-Bandung, mestinya lebih oke lah untuk extend ke Yogyakarta dan Surabaya," tutup Dwiyana.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan Indonesia bekerja sama dengan China untuk studi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengatakan pemerintah kini tengah menjalankan studi pembangunan proyek tersebut. Ia mengatakan Indonesia menggandeng China Railway Group Limited (CREC) dalam pembahasan ini.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Dewa Jahat yang Tak Terkalahkan

kinghoki4d
Menteri PUPR Basuki menargetkan infrastruktur penunjang upacara HUT RI ke-79 di IKN tahun ini rampung pada Juli mendatang.
Menteri PUPR Basuki menargetkan infrastruktur penunjang upacara HUT RI ke-79 di IKN tahun ini rampung pada Juli mendatang. (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPRBasuki Hadimuljono membocorkan progres persiapan upacara HUT RI ke-79 di IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Ia menjelaskan penanggung jawab utama 17 Agustus di IKN adalah Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Sementara, Kementerian PUPR bertugas menyediakan sarana dan prasarana.

Basuki pun menargetkan segala sarana dan prasarana untuk menunjang upacara bisa rampung pada Juli mendatang.

Ia menambahkan bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang juga menjabat kepala sekretariat presiden sudah ikut memantau kesiapan upacara HUT RI di IKN itu.

"Kalau yang pelaksanaannya kemarin kan Pak Heru Pj gubernur kan ke sana sebagai kasetpres," ucap Basuki.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah sejak lama menargetkan bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN Nusantara pada 2024 ini.

Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN Nusantara telah berjalan baik. Ia meyakini pembangunan akan sesuai jadwal jika pembangunan terus berjalan baik.

Lihat Juga :
Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

Pembangunan infrastruktur di IKN pun saat ini terus dikebut. Untuk akses jalan, Jokowi menargetkan pembangunan Tol IKN 3B selesai pada Juni 2024. Tol itu menghubungkan Balikpapan dengan IKN.

berkata tol sepanjang 55 kilometer itu sudah setengah rampung. Ia berharap jalan itu bisa selesai sesuai target.

"Ini progresnya sudah hampir 55 persen, diharapkan pada Juni 2024 sudah bisa dipakai," kata Jokowi di Balikpapan beberapa waktu lalu.

Jokowi berkata selama ini akses ke IKN hanya lewat Tol Samarinda-Balikpapan. Perjalanan dengan tol itu memakan waktu 2 jam 15 menit karena harus memutar lewat Sepaku.

Tol IKN akan memangkas separuh waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN. Total waktu tempuh diperkirakan 50 menit.

"Ini akan mempercepat mobilitas orang dan barang nantinya ke Nusantara," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

rumah303
Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.
Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen. (CNN Indonesia/Sakti Dharma Abhiyoso).
Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga :
ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga :
KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)