mujur123

Dewa Koki Tertinggi

game slot mudah

Petugas seberangi sungai distribusikan logistik ke TPS terisolasi******

Dari kantor Kecamatan Ambulu, logistik dinaikkan kendaraan roda empat selanjutnya menggunakan perahu rakitan untuk menyeberangi sungai

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Petugas gabungan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) bersama pengawas pemilu dan muspika dikawal aparat kepolisian terpaksa menyeberangi sungai untuk mendistribusikan logistik ke ke sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) terisolasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

"Ada lima TPS yakni TPS 40, 41,42, 43, dan 44 di Dusun Ungkalan, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu yang harus menyeberangi sungai untuk mendistribusikan logistik Pemilu 2024," kata Kapolsek Ambulu AKP Suhartanto saat dihubungi per telepon di Jember.

Menurutnya Dusun Ungkalan merupakan dusun terisolasi yang diapit kawasan hutan jati yang dikelola Perhutani dan hutan alam yang dikelola Balai Taman Nasional Meru Betiri.

"Dari kantor Kecamatan Ambulu, logistik dinaikkan kendaraan roda empat selanjutnya menggunakan perahu rakitan untuk menyeberangi sungai," tuturnya.

Setelah menyeberangi sungai, logistik Pemilu 2024 untuk empat TPS di dusun terisolasi itu langsung diangkut menggunakan pegonyakni moda angkutan tradisional yang ditarik oleh sepasang sapi.

"Pegon atau cikar itu milik warga Dusun Ungkalan yang digunakan secara sukarela untuk mengantar logistik ke empat TPS di Dusun Ungkalan," ucapnya.

Baca juga: Kapolres Jember cek sejumlah TPS terpencil di tiga kecamatan

Baca juga: KPU Sigi dahulukan distribusi logistik ke TPS terpencil dan tersulit

Baca juga: KPU Sulut: dukungan TNI-AL jangkau TPS pulau terpencil 

Ia berharap partisipasi pemilih warga di Dusun Ungkalan cukup tinggi karena semua pihak yakni Muspika Ambulu, Babinkamtibmas, Babinsa, Sapol PP Kecamatan, Linmas, serta PPS berusaha maksimal untuk mengantarkan logistik demi terselenggara-nya pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.

Sementar Pemilu Anggota Legislatif 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, Pemilu Anggota Legislatif 2024 juga diikuti enam partai politik lokal yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Panduan Budidaya Perkotaan

togel up

Ganjar minta masyarakat coblos sesuai hati nurani******

Semarang (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, meminta masyarakat memberikan suaranya pada pemilu 14 Februari 2024 sesuai dengan hati nurani. "Masyarakat tenang dan datang mencoblos sesuai dengan hati nurani," kata Ganjar usai mencoblos di TPS 11 Kelurahan Lempongsari, Semarang, Jawa Tengah, Rabu.

Dengan demikian, lanjut dia, hal tersebut menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia hari ini.

Baca juga: Anies Baswedan salurkan hak suaranya di TPS 60 Lebak Bulus

Ia juga meminta masyarakat untuk saling menjaga dalam pelaksanaan Pemilu hari ini. "Semua saling jaga sehingga berjalan luber dan jurdil," tambahnya.

Ia juga meminta semua pihak siap untuk menerima apapun hasil pemilu. "Kita tunggu. Kalau hasilnya kami menang, memang ada yang nggak siap," katanya.

Baca juga: Warga Depok tetap antusias datangi TPS walaupun hujan

Ganjar Pranowo mencoblos di TPS bersama dengan istri Siti Atikoh dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar.

Pemungutan suara Pemilu 2024 dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2024. Masyarakat Indonesia akan memberikan suaranya pada pemilihan presiden-wakil presiden, anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR, serta DPD.

Baca juga: Hujan tak hentikan niat warga memilih di TPS tempat Megawati "nyoblos"

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2024

Guizhou Fengyun

trik main slot biar menang domino

Populi Center: Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Hasil quick count (hitung cepat) Pemilihan Umum Presiden 2024 dari Populi Center per pukul 15:30 WIB dari data yang masuk sebesar 40,40 persen menunjukkan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh suara sebesar 60,67 persen.

Adapun capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh suara 22,57 persen, serta capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md memperoleh 16,76 persen.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Baca juga: Hasil hitung cepat KedaiKOPI tunjukkan Prabowo-Gibran unggul sementara

Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud desak KPU dan Bawaslu awasi 'quick count' Pilpres

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MDdnomor urut 3.

Seturut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

situs kerja freelance terpercaya

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Hati iblis yang tak terbatas

cara menghindari telepon dari pinjaman online

Angkat tema malu, Wapres apresiasi Perayaan Nasional Imlek 2575******

Saya kira tema ini sarat makna, baik dalam konteks refleksi hubungan antara individu dengan Tuhannya, maupun antarsesama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi tema Perayaan Nasional Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang diselenggarakan di Balai Samudera, Jakarta, Senin.

Wapres dalam sambutannya secara daring dalam acara itu mengatakan, tema “Malu bila Tidak Tahu Malu, Menjadikan Orang Tidak Menanggung Malu” yang ditetapkan dalam perayaan nasional Imlek, memiliki semangat memperbarui diri dan sarat makna.

“Saya kira tema ini sarat makna, baik dalam konteks refleksi hubungan antara individu dengan Tuhannya, maupun antarsesama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Wapres Ma'rf Amin dalam sambutannya secara daring.

Wapres menyampaikan rasa malu merupakan sifat fundamental untuk terwujudnya kebaikan, sekaligus untuk menciptakan jarak dari keburukan. Seseorang yang memiliki rasa malu, kata dia, akan takut melakukan tindakan yang tidak sesuai norma, nilai, dan etika.

Baca juga: Wapres: Jadikan Imlek momen perbaikan diri dan peningkatan integritas

“Dengan demikian ia tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti sesamanya,” kata Wapres.

Wapres mengatakan dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (SAW) juga bersabda “Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu.”

Menurutnya, hal tersebut bermakna, rasa malu sebagai sebuah faktor yang dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan tidak terpuji dan mendorongnya untuk berbuat kebajikan.

“Sementara dalam falsafah ketimuran, budaya malu yang dimiliki masyarakat Nusantara sejatinya merupakan nilai luhur yang telah tertanam turun-temurun. Namun patut disadari bahwa budaya malu dapat luntur, seiring dengan makin kuatnya desakan zaman yang mengaburkan standar-standar etika dan moral masyarakat,” tutur Wapres.

Baca juga: Presiden Jokowi ajak rayakan keberagaman budaya di Tahun Naga Kayu

Oleh karena itu, kata Wapres, seluruh pemuka agama, termasuk pemuka agama Konghucu, memiliki peran penting dalam membudayakan rasa malu di kalangan umat.

Dia berpandangan ajaran, nasihat, dan edukasi, kepada umat terus diperlukan agar rasa malu dalam diri individu mampu berkembang menjadi sebuah tata nilai komunal yang mengukuhkan identitas bangsa.

“Dengan demikian, keteraturan, kerukunan, dan persatuan bangsa ini senantiasa terpelihara,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres pun mengajak umat Konghucu menjadikan Hari Raya Imlek sebagai momentum perbaikan diri, peningkatan integritas, serta penguatan komitmen berbangsa dan bernegara yang lebih baik guna menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Baca juga: Menag doakan kemajuan bangsa dalam peringatan Tahun Baru Imlek 2575

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

qqcrown88

Jusuf Kalla dan AMIN tunggu hasil resmi penghitungan KPU******

Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN.

Jakarta (ANTARA) - Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) bersama pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) akan menunggu hasil resmi penghitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami semua sependapat untuk menunggu hasil resmi dari KPU karena hitung cepat hanya perhitungan sementara," ujar JK usai menerima kedatangan pasangan AMIN di kediamannya, Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan kedatangan pasangan AMIN ke kediamannya untuk berbicara mengenai sikap atas hasil hitung cepat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei yang mayoritas menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survei Charta Politika dari 94,6 persen data masuk, Prabowo-Gibran unggul 57,89 persen. Begitu pula dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga survei lainnya, yakni unggul 57,85 persen (Indikator dari 94,2 persen data masuk), 59,21 persen (Populi Center dari 95,04 persen data masuk), serta 59,06 persen (Kedai Kopi dari 95,9 persen data masuk).

Meski telah terdapat hasil hitung cepat, JK mengungkapkan bahwa pasangan AMIN baru akan menentukan sikap politik selanjutnya setelah hasil penghitungan resmi dari KPU keluar.

Namun, dia menegaskan bukan merupakan pihak yang harus mengambil sikap.

"Yang mengambil sikap itu partai dari kedua belah pihak, jadi ke masing-masing ketua partai pendukung AMIN," tuturnya.

Adapun JK menerima kedatangan AMIN setelah hasil hitung cepat Pilpres 2024 dari beberapa lembaga survei keluar, yakni sekitar pukul 18.00 WIB.

Kendati demikian, baik Anies maupun Muhaimin enggan berkomentar atau memberikan pernyataan saat keluar dari kediaman Jusuf Kalla.

Baca juga: JK minta Anies berdoa untuk memenangi Pilpres 2024
Baca juga: JK harap pemilu di seluruh Indonesia berlangsung bersihPemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024