uangme pinjol

pramatig 778Jutaan kata 197513Orang-orang telah membaca serialisasi

《uangme pinjol》

Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista******

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedansebagai orang dalam (ordal) di proyek Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Tuduhan itu disampaikan Anies dalam debat ketiga capres. Ia mulanya bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal hubungan standar etika pemimpin negara dengan kemampuan menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Tapi, standar etika itu menurutnya telah runtuh oleh keberadaan orang dalam di proyek Alutsista dan Food Estate.

Tak hanya soal industri pertahanan, Anies juga mengkritik orang dalam lainnya di lingkaran Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan proyek lumbung pangan alias food estateyang salah satunya dikomandoi Kemenhan juga ada orang dalamnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Ia mengaku siap buka-bukaan dengan Anies soal TMI hingga food estateyang dituding ada permainan orang dalam.

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI yang disebut Anies sebagai orang dalam di proyek Alutsista dan bagaimana keterlibatannya dalam proyek itu?

Berdasarkan situs resmi perusahaan, PT Teknologi Militer Indonesia mendeskripsikan diri sebagai platform strategis dalam hal teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta integrator untuk sistem manajemen tempur yang mewujudkan pengembangan teknologi militer tingkat lanjut," tulis pernyataan di situs TMI, dikutip Senin (8/1).

Perusahaan yang berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan ini menawarkan setidaknya empat produk utama. Ada sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.

TMI mempunyai visi, yakni menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.

Pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat Alutsista.

Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.

Mereka juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Bahkan, ada 4 dari 5 BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Akan tetapi, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah tuduhan Anies soal ordal di Kemenhan?

Nama PT TMI mencuat pada 2021 lalu setelah rencana utang asing untuk pembelian senjata oleh Kemenhan. Perusahaan diduga terlibat dalam belanja alutsista senilai US4,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Selain rancangan peraturan presiden yang bocor ke publik, ada juga surat dari Menhan Prabowo. Isi surat tersebut menunjuk PT TMI menjadi pengelola program tersebut.

PT TMI adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ini dulunya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan.

Lalu, dalam dokumen PT TMI yang diperoleh CNNIndonesia.com tercatat lima nama kader Partai Gerindra menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Mereka, antara lain Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.

Akan tetapi, PT TMI membantah keterlibatan perusahaan dalam rencana Kemenhan memborong alutsista senilai seribu triliun rupiah tersebut. Mereka mengatakan tak mendapat satupun kontrak dari Kemenhan.

Di lain sisi, Menhan Prabowo sempat dipanggil Komisi I DPR RI untuk menjelaskan kegaduhan ini. Ia juga membantah peran TMI yang disinyalir sebagai makelar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat itu mengatakan Prabowo menjamin PT TMI tidak akan menjadi broker proyek Rp1,7 kuadriliun itu. Prabowo mengklaim perusahaan tersebut hanya akan menjadi konsultan.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujar Effendi pada Juni 2021, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat sebagai komisaris di PT TMI. Menurut Prabowo, para kader partainya itu menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan,"tandasnya.

Benarkah Tudingan Anies Ada 'Ordal' Prabowo di Proyek Food Estate?******

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedanmenuding ada orang dalam yang bermain dalam proyek food estate di bawah Kementerian Pertahanan era Prabowo Subianto.

Tudingan itu disampaikan Anies selepas bertanya dalam debat ketiga kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai menteri pertahanan. Menurutnya, ada permainan orang dalam di proyek alutsista hingga food estate Kemenhan.

"Ketika bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam dalam pengadaan Alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia, Indonesia Defense Security. Lalu, orang dalam dalam pengelolaan food estate," balas Anies setelah mendengar jawaban Prabowo di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1).

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lantas, benarkah tudingan Anies?

Pada 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk sejumlah menterinya untuk memimpin program food estatedi Kalimantan Tengah. Menhan Prabowo Subianto mendapatkan jatah mengerjakan food estatesingkong di Gunung Mas, Pulau Pisang, dan Kapuas dengan total area 60 ribu hektare.

Berdasarkan dokumen Greenpeace yang berjudul Food Estate: Menanam Kehancuran Menuai Krisis Iklim, Kemenhan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melepas 2.000 ha dari kawasan hutan di Gunung Mas pada Oktober 2020.

Namun, rencana itu membuat masyarakat Dayak yang memiliki tanah tersebut marah.

Akhirnya Prabowo Cs mencari lahan lain dan membuka 760 ha hutan untuk ditanami singkong. Namun, Kemenhan disebut membabat hutan tersebut tanpa menyelesaikan penilaian lingkungan apapun.

Padahal, berdasarkan aturan KLHK, proposal pembukaan lahan di atas 2.000 ha memerlukan penilaian dampak lingkungan terlebih dahulu. Akan tetapi, diskusi publik dan penilaian dampak lingkungan itu baru dilakukan pada Februari 2021 alias setelah pembukaan lahan.

"Prabowo terhubung dengan sebuah perusahaan yang sedang mencari dana investasi untuk berpartisipasi dalam program tersebut melalui penciptaan industri perkebunan singkong. Perusahaan-perusahaan lain dengan berbagai koneksi politik juga memiliki keterkaitan dengan program ini (food estate)," tulis laporan tersebut, dikutip Senin (8/1).

[Gambas:Video CNN]

Mengutip investigasi The Gecko Project dan Tempo, Kemenhan memang ngebut dalam menggarap proyek food estatesingkong. Pada akhirnya, sejumlah peraturan tak diindahkan dan berujung kegagalan proyek.

Menurut investigasi itu, ada salah satu perusahaan yang terafiliasi dalam proyek yang nilainya diprediksi tembus puluhan triliun rupiah. Perusahaan tersebut adalah PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang dianggap tidak punya rekam jejak jelas dalam pengembangan perkebunan.

"Agrinas dimiliki oleh sebuah yayasan nirlaba yang juga dikendalikan oleh Prabowo dengan dukungan sederet purnawirawan dan perwira tinggi militer. Mereka (analis) juga mengatakan bahwa hubungan erat Prabowo dengan para pejabat eksekutif Agrinas dan komisarisnya melahirkan konflik kepentingan yang serius," tulis data hasil investigasi tersebut.

Agrinas dan Kementerian Pertahanan membantah bermitra dalam program food estate. Kendati, investigasi itu menyebut Agrinas berusaha menarik investasi senilai Rp33 triliun dari pemerintah asing.

Untuk memuluskan investasi tersebut, Agrinas disebut mengklaim punya akses khusus atas proyek food estate serta koneksi dengan Prabowo. Bahkan, Agrinas dan Kemenhan disebut juga merencanakan kemitraan food estate lain di Papua.

Greenpeace lantas membuka orang-orang di balik PT Agrinas, mengacu data Kementerian Hukum dan HAM. Disebut pemegang saham mayoritas atau 99 persennya adalah Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang berganti nama menjadi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan, di mana Prabowo Subianto merupakan ketua pembinanya.

Tahun lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mengkritik keras food estate juga menyinggung soal PT Agrinas. Ia mengatakan perusahaan tersebut diisi oleh 'orang dekat'.

"Kebijakannya (food estate) bagus, implementasinya tidak baik," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan pada 17 Agustus 2023 lalu.

"Yang dikritisi PDIP adalah ketika implementasinya ada vested of interestsehingga dibentuk, misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara," sambungnya.

Kini,food estatesingkong di bawah Kemenhan itu diklaim gagal. Bahkan, disebut-sebut sebagai pemicu banjir di Kalimantan Tengah.

Susunan petinggi PT Agrinas menurut penelusuran Greenpeace:

Komisaris Utama: Sakti Wahyu Trenggono (sudah melepas jabatan semenjak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2020)
Komisaris: Arri Sujono
Komisaris: Prasetyo Hadi
Komisaris: Harryadin Mahardika
Komisaris: Sudaryono
Komisaris: Surya Darma
Komisaris: Nugroho Widyotomo
Komisaris: Andreas Yomar Purwoko Bhakti (juga sekretaris Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan)

Direktur Utama: Rauf Purnama
Direktur: Glory Harimas Sihombing
Direktur: Dirgayuza Setiawan
Direktur: Handoko
Direktur: Mahesa Mukhsin
Direktur: Arif Karyadi Uswandi
Direktur: Simon Aloysius Mantiri

Petinggi Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan selaku shareholders Agrinas:

Pendiri: Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Dewan Pembina: Prabowo Subianto
Pembina: Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto
Pembina: Supriadi
Pengawas: Letnan Jenderal TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana

Ketua Pengurus: Mayor Jenderal (Purn) Musa Bangun
Bendahara: Marsekal Muda (Purn) Khoirul Arifin
Sekretaris: Brigadir Jenderal Andreas Yomar Purwoko Bhakti (merangkap komisaris PT Agrinas)

Ma'ruf Amin: Kalau Bansos Terus Namanya Melestarikan Kemiskinan******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut pemberian bantuan sosial (bansos) secara terus menerus berpotensi melestarikan kemiskinan.

Hal tersebut ia sampaikan saat berbincang dengan awak media yang disiarkan di kanal Youtube Wapres RI, Sabtu (6/1).

Menurut Ma'ruf, anggaran sosial dari APBN itu terbatas. Di sisi lain, anggaran itu juga harus bisa bermanfaat untuk menghilangkan kemiskinan.

"Tapi pemberdayaannya, supaya menghilangkan kemiskinan. Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan," ucap Ma'ruf.

Oleh karena itu, ia pun ingin di 2024 anggaran untuk bansos bisa terus berkurang. Sebagai gantinya, anggaran itu dialihkan untuk program pemberdayaan.

"Karena itu kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," ujarnya.

Ma'ruf mencontohkan anggaran bisa digunakan untuk memberdayakan pelaku usaha menengah dan besar. Sebab, kalau unit usaha itu produktif, maka bisa memberdayakan masyarakat juga.

Tak hanya itu, Ma'ruf menilai pemberdayaan pada unit usaha pun bisa menekan angka stunting. Maklum, kata dia, selama anggaran sosial juga mencakup untuk penanganan stunting.

"Jadi pengusaha menengah, besar. Tergantung langkah kita melakukan pemberdayaan. Nanti itu kita dorong supaya mempercepat," tutup Ma'ruf.

Pemerintah memang menggelontorkan banyak bantuan sosial bagi masyarakat selama beberapa tahun belakangan ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menggelontorkan Rp443,4 triliun dana APBN untuk anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023.

Menurutnya, pemberian bansos itu dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.

"Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Selasa (2/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ia merinci, besaran bansos senilai Rp443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp44,5 triliun.

Lalu, penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp44,5 triliun. Kemudian, bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp7,5 triliun.

Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp21,3 triliun. Selanjutnya, subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp68,7 triliun.

Kemudian, untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp40,9 triliun dan bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp7,8 triliun.

Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyalurkan Rp10,4 triliun untuk pemberian BLT desa kepada 2,9 juta keluarga.

Label：hotel4d、berkat4d、majestibet

Terkait：slot 25 bonus 25、sport855、ratugacor88、cara melihat voucher shopee、pinjol yang mudah cair ilegal、slot game dana、slot up、gacor slot 138 win、pulsa slot 5000、id maxwin

bab terbaru：togel389 rtp（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08