cek situs aman

Hancurkan Tuhan

CEO TikTok China Mundur, Pilih Fokus ke CapCut******

CEO Douyin alias TikTok versi China Kelly Zhang telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Alasannya, Zhang akan fokus pada CapCut, aplikasi pengeditan video dan desain grafis. Hal ini diungkap oleh CEO ByteDance Liang Rubo melalui surat internal pada Rabu (7/2).

"Teknologi artificial intelligence (AI) secara substansial akan mengganggu pembuatan kontan dan bahkan melahirkan platform pembuatan konten baru," tulis Liang, dikutip dari South China Morning Post (SCMP).

Seorang perwakilan ByteDance mengonfirmasi bahwa Zhang telah melepaskan jabatannya sebagai kepala eksekutif Douyin. Ia menambahkan bahwa perusahaan berterima kasih atas peran kepemimpinannya.

Menurut seorang sumber yang mengetahui tentang hal ini, hingga saat ini, ByteDance tidak memiliki rencana untuk mengisi posisi yang kosong tersebut.

Berdasarkan laporan media China, Zhang bergabung dengan ByteDance pada 2014 dan dipromosikan sebagai kepala bisnis perusahaan di China pada Maret 2020.

Pengunduran dirinya dilakukan di tengah upaya ByteDance yang semakin gencar untuk mengeksplorasi peluang baru dalam AI generatif, yang telah menarik perhatian dunia setelah perusahaan rintisan AS, OpenAI meluncurkan bot percakapan ChatGPT pada akhir 2022.

Perkembangan pesat teknologi yang mendukung ChatGPT dan chatbot lainnya telah memicu gelombang baru aplikasi pembuatan konten bertenaga AI, seperti pembuat gambar Midjourney dan pembuat video Pika Labs.

Dalam rapat pekan lalu, Liang mengkritik para karyawannya karena 'kurang peka' terhadap teknologi yang sedang berkembang, juga 'kurang peka terhadap krisis'.

Ia mengatakan bahwa salah satu prioritas perusahaan pada 2024 adalah untuk tetap "selalu menjadi yang nomor satu", mengacu pada kebutuhan perusahaan untuk mengikuti semangat kewirausahaannya.

Sistem rekomendasi konten ByteDance telah lama dianggap di industri ini sebagai rahasia di balik kesuksesan global TikTok dan kasus penggunaan AI yang sukses.

Namun, perusahaan itu tidak meluncurkan chatbot Doubao dan Cici AI hingga paruh kedua 2023, setelah Baidu dan Alibaba Group Holding, pemilik Post, meluncurkan layanan saingannya pada awal tahun itu.

Pekan lalu, ByteDance memperkenalkan Coze, sebuah platform yang mirip dengan GPT OpenAI, yang memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan chatbot untuk tugas-tugas tertentu.

Setelah pemindahan Zhang, Han Shangyou, kepala bisnis Douyin sejak Desember 2022, dan Zhang Chao, eksekutif yang bertanggung jawab atas Jinri Toutiao dan situs literatur online Tomato Novel, akan melapor kepada Zhang Lidong, ketua bisnis daratan ByteDance.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi penulis di Azeroth

IHSG Diprediksi Berseri Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan hari ini, Rabu (21/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan akan ditopang oleh harapan baru usai Pilpres 2024.

"Potensi kenaikan jangka panjang masih terlihat seiring dengan rilis data perekonomian yang masih terlihat stabil ditunjang oleh sentimen lain dari nilai tukar yang cenderung membaik. Hari ini IHSG berpotensi naik," katanya dalam riset, Rabu (21/2).

Senada, Analis Bina Artha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan menguat hari ini.

"IHSG dapat membentuk pola double top. Level support IHSG berada di 7.200, 7.099 dan 7.021. Sementara level resistennya di 7.403, 7.503 dan 7.606," katanya.

IHSG ditutup di level 7.352 pada Selasa (20/2) sore. Indeks saham menguat 55,89 poin atau 0,77 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,4 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,4 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 274 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 243 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

Irjen Kemendagri Bersuara Keras soal Naik Harga Beras Cs******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersuara keras soal kenaikan harga sejumlah bahan pokok, mulai dariberas, jagung, hingga bawang putih.

Suara keras mereka sampaikan karena pemerintah pusat dan pemerintah daerah rutin menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual setiap Senin. Rapat virtual yang dipimpin Kemendagri ini menghadirkan sejumlah stakeholderterkait, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS).

Biasanya, rakor dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Kali ini, Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir yang memimpin rapat, mewakili Mendagri Tito.

"Teman-teman dari kementerian/lembaga (K/L) tidak perlu beradu data, datanya kan mirip-mirip saja. Sekarang, bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita berteori terus, sementara di luar harga naik terus, kemudian setiap Senin kita rapat gak ada perubahan, ya gak ada artinya gitu loh!" tegasnya kepada para peserta rakor.

Tomsi menegaskan seharusnya rakor rutin ini menghasilkan suatu keputusan yang sama-sama diamini oleh seluruh stakeholderterkait. Ada dua output yang diharapkan Kemendagri.

Pertama,hasil rakor bisa disampaikan kepada masing-masing pimpinan K/L. Kedua, hasil kesepakatan rakor dilaksanakan di lapangan sehingga harga bahan pokok dan inflasi bisa dikendalikan.

"Ada hal-hal masukan dan saran dari peserta rapat tentu yang baik kita kembangkan untuk kita laksanakan. Harapan saya, kita fokus di situ, kalau slide panjang panjang panjang, selesai kita jam 11 siang. Tapi, di luar harga tetap naik, gak ada guna! Tolong dipilah-pilah datanya yang operasional, yang bisa kita laksanakan," tutup Tomsi.

Apa yang disampaikan Kemendagri tidak keliru. Sejumlah bahan pokok memang mengalami lonjakan harga belakangan ini, misalnya beras.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), harga beras di semua provinsi di Indonesia kompak naik. Baik kualitas bawah, medium, maupun beras super.

Misalnya, beras kualitas bawah I naik Rp200 atau 1,42 persen ke Rp14.250 per kg dan beras kualitas medium I meroket Rp200 alias 1,31 persen menjadi Rp15.500 per kg. Sedangkan beras kualitas super I kini dibanderol Rp16.850 per kg, ini naik Rp200 atau 1,2 persen.

Bahkan, di lapangan beras terpantau langka. Kelangkaan beras terjadi di sejumlah toko ritel modern menjelang pencoblosan Pemilu 2024 hingga sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Apa Itu Beras Premium yang Kini Langka dan Mahal?******

Beras premium terpantau langka di ritel modern beberapa waktu terakhir. Kalaupun ada, harganya melonjak.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan beras premium langka karena keterlambatan panen akibat El Nino.

"Beras premium memang suplainya itu agak melambat, panen kita kan mundur. Karena suplainya melambat, harganya naik," jelasnya di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

"Stok beras SPHP cukup, kita ada 1,3 juta ton di Bulog, jadi aman, enggak ada masalah," tutur Zulhas.

Lantas apa yang dimaksud beras premium?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, beras terdiri atas medium dan premium. Perbedaan kedua jenis beras itu terletak pada komponennya yakni derajat sosoh, kadar air, beras kepala, butir patah, butir beras, butir gabah, dan kebersihan beras dari benda asing lainnya.

Beras premium merupakan beras dengan mutu terbaik sesuai SNI beras, dengan persentase derajat sosoh minimal 95 persen. Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan perikarp, testa, aleuron dan lembaga dari butir beras pecah kulit. Derajat sosoh dipersyaratkan dalam beras karena menentukan tingkat putihnya warna beras.

Kadar air beras premium maksimal 14 persen. Kadar air pada beras merupakan faktor mutu utama karena menentukan masa simpan beras. Kadar air penting karena menentukan kondisi kritis di mana mikroorganisme dapat tumbuh dan merusak beras.

Lihat Juga : ANALISISPerlukah Dibentuk Kemenko Baru Demi Program Makan Siang Gratis?

Lalu, beras premium juga harus mengandung beras kepala minimal 85 persen. Beras kepala disyaratkan dalam SNI beras karena menentukan tingkat keutuhan beras setelah proses penggilingan.

Selanjutnya, butir patah dalam beras premium maksimal 15 persen. Kandungan butir patah menunjukkan ketidakutuhan beras sehingga beras terlihat seperti hancur.

Beras premium juga tidak boleh mengandung butir beras lainnya, seperti butir menir yang menunjukkan ketidakutuhan beras dan butir merah yang menunjukkan adanya jenis campuran sehingga beras tidak tampak putih.

Dalam beras premium juga tidak boleh ada butir kuning atau rusak akibat proses fisik atau aktivitas mikroorganisme, serta butir kapur yang disebabkan oleh faktor fisiologis.

Beras premium juga tidak boleh terdiri atas butir gabah atau butiran padi yang sekamnya belum terkupas. Butiran gabah tidak diinginkan karena akan mengganggu palatabilitas atau rasa nasi.

Terakhir, beras premium juga tidak boleh mengandung benda asing atau benda selain butiran beras seperti butiran batu kecil, sekam, atau lainnya. Benda asing menunjukkan tingkat pencemaran beras atau tidak bersihnya proses pengolahan beras.

Sementara beras medium, memiliki persentase derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, beras kepala minimal 75 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan boleh mengandung butir beras lainnya seperti butir menir, merah, kuning rusak, dan kapur maksimal 5 persen.

Beras medium juga boleh mengandung butir gabah dan benda asing lainnya maksimal 0,05 persen.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, beras premium dibanderol Rp14.640 per kg pada Rabu (21/2), turun tipis dari Rp14.600 pada pekan lalu.

Sementara beras medium dibanderol Rp13.220 per kg, turun tipis dari Rp13.230 per kg pada pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Jin Ke Ru Giok

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan