keju4d

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Tom Lembong Menyesal Pernah Jadi Bagian dari Pemerintahan Jokowi******

Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Thomas Trikasih Lembong aliasTom Lembong mengaku menyesal pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Penyesalan karena pada kala itu strategi yang dijalankannya dalam membenahi ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya berhasil.

Tom Lembong memang pernah menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, tepatnya di Kabinet Kerja 2014-2019. Ia pernah menduduki posisi Menteri Perdagangan (Mendag) dari 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sejak 27 Juli 2016 hingga 23 Oktober 2019.

"Termasuk di saat-saat kita menjalankan strategi yang menurut data yang saya lihat, rada-rada tidak berhasil. Kalau mau lebih keras lagi, ya banyak gagal," sambungnya.

Menurutnya, salah satu bentuk kegagalan yang dimaksud ialah Pemerintah RI tidak dapat mengatasi kondisi di mana dalam 10 tahun terakhir jumlah kelas menengah di Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan.

Lebih lanjut, ia pun memaparkan data yang menurutnya lebih akurat dan representatif dengan realita dibandingkan hanya sekadar data pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Ia pun memaparkan tentang data penjualan sepeda motor.

Tom Lembong mengatakan, pada 2013 lalu terjadi puncak penjualan sepeda motor hingga tembus 7,9 juta unit terjual. Namun dari tahun ke tahun, angka itu mengalami penurunan, apalagi karena terbentur pandemi. Akan tetapi hingga saat ini penjualan motor hanya di kisaran 5 juta unit per tahun.

"Sepuluh tahun terakhir ini kelas menengah kita tidak berkembang. Minimum paling baik itu stagnan, tidak bertambah dan ada potensi cukup besar bahwa kelas menengah kita lalu menciut karena sekali lagi, bagi saya indikator yang paling tepat itu ya jumlah sepeda motor," ujarnya.

Bentuk grafik yang sama juga terlihat dari pertumbuhan pembelian mobil dan barang elektronik, di mana jumlahnya terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena ketimpangan.

"Sepuluh tahun terakhir ini, fokus kebijakan ekonomi adalah investasi. Sebagai seorang mantan Kepala BKPM, saya tahu banget, saya pernah jadi salesman republik ini untuk menarik investor, menarik investasi. Tapi banyakan investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, bukannya padat karya," jelasnya.

Tom Lembong mengatakan aliran investasi berfokus ke industri seperti pertambangan hingga perkebunan. Akan tetapi, berdasarkan penilaiannya, hanya sekitar 20 persen masuk ke Indonesia dan bisa dinikmati masyarakat.

Oleh karena itu, menurutnya sudah waktunya pemerintah untuk turut mendorong perkembangan sektor jasa.

[Gambas:Video CNN]

"Industri itu hanya 18 persen dari ekonomi kita. Nggak sampai seperlima. Sementara yang namanya sektor jasa itu kalau dijumlahkan itu 52 persen dari ekonomi kita. Jadi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, perbankan, jasa transportasi, angkutan, perhotelan, orang sering lupa bahwa sektor properti, real estate itu bagian dari sektor jasa, perumahan, perkantoran, bangunan, jasa konstruksi, itu semua sektor jasa. Jadi, sektor jasa itulah padat karya," ujarnya.

"Apakah itu hotel, apakah itu supir truk, apakah itu supir bus, apakah itu pilot pesawat, apakah itu pramugara pramugari itu semuanya lapangan kerja. Lapangan kerja di situ, itu pada karya, ya. Kalau kita ke smelter nikel, itu kerjanya gak banyak, apalagi pabrik baterai, atau pabrik mobil listrik," pungkasnya.

langit keputusasaan

Alasan Menteri PUPR Basuki Tak Ikut Jokowi Resmikan Tol Danau Toba******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tak mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan dua ruas tol di Sumatera Utara (Sumut) pada hari ini, Rabu (7/2).

Juru bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan ketidakhadiran Basuki lantaran tengah dinas di luar negeri. Endra menerangkan Basuki sedang menghadiri 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia. Acara itu merupakan rangkaian 10th World Water Forum yang akan digelar di Bali pada 18-25 Mei mendatang.

"Menteri Basuki, beliau menjalankan tugas dan mendapat izin Bapak Presiden untuk menghadiri acara 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia, sebagai rangkaian dari persiapan 10th World Water Forum pada Mei 2024 yang akan datang di Bali, Indonesia," ujar Endra seperti dikutip Detik, Rabu (7/2).

Kehadiran Basuki, sambung Endra, diwakili oleh Menhub Budi Karya Sumadi yang juga Menteri PUPR ad interim serta Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian.

"Oleh karenanya beliau diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku Menteri PUPR Ad Interim dan Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian," ujarnya.

Dalam keterangan resmi terpisah, Basuki mengajak Tunisia dan negara-negara di Kawasan Mediterania untuk berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 saat menghadiri The 5th Mediterranean Water Forum.

"Tunisia dan negara-negara Mediterania lainnya memiliki peran penting dalam proses regional dan telah membuat kontribusi yang signifikan dalam World Water Forum ke-10 yang akan dilaksanakan di Bali pada Mei 2024," ujar Basuki di Jakarta, Selasa kemarin.

Basuki mengatakan saat ini Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR bersama dengan World Water Council tengah menyiapkan Ministrial Declaration, yang telah dibahas dalam 1st Preparatory Meeting di UNESCO Headquarters di Paris, Prancis, akhir Januari 2024.

"Deklarasi ini akan menjadi dokumen yang menggabungkan komitmen kolektif dari berbagai negara, termasuk dari Kawasan Mediterania. Deklarasi bertujuan untuk menghasilkan komitmen atas tindakan nyata dan solusi inovatif yang akan berkaitan dengan Deklarasi Tunis yang kita sepakati hari ini," katanya.

Nama Basuki berjejer dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi masuk dalam deretan menteri yang disebut bakal hengkang dari Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani dan Retno menegaskan tetap bekerja di tengah isu mundur. Sementara itu, Basuki belum bersuara tentang kabar tersebut. Adapun menteri yang sudah resmi mundur dari kabinet Jokowi adalah Menko Polhukam MahfudMD yang sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

[Gambas:Video CNN]

Iblis ada di sekitar

Menteri Basuki Dampingi Jokowi Lagi Usai Diisukan Mau Mundur******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonoterlihat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi.

Basuki sebelumnya sempat absen dari kegiatan-kegiatan peresmian pembangunan oleh Jokowi hingga memantik spekulasi politik bahwa ia akan mundur dari kabinet jelang Pemilu 2024 ini.

Ia muncul di Makassar, Sulawesi Selatan saat Jokowi meresmikan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPAL-DT) Losari pada Kamis (22/2).

Di hari yang sama, Basuki juga turut mendampingi Jokowi meresmikan akses Tol Makassar New Port (MNP).

Dalam peresmian ini, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan juga Erick Thohir.

Sebelumnya, Basuki sempat tak tampak mendampingi Jokowi dalam peresmian ruas Tol Tebing Tinggi-Indrapura dan Indrapura-Limapuluh di Sumatera Utara pada Rabu (7/2) silam.

Kala itu, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra Atmawidjaja mengatakan Basuki tidak bisa hadir di Sumut lantaran masih menghadiri forum di luar negeri, yakni 5th Mediterranean Water Forum di Tunisia.

[Gambas:Video CNN]

Hal ini pun memicu spekulasi politik bahwa Basuki mundur jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Rumor itu mulanya diungkap ekonom senior Faisal Basri.

Faisal mengaku mengajak sejumlah menteri untuk mundur dari kabinet karena Jokowi dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun rumor ini segera ditepis oleh Basuki. Ia menegaskan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan kabinetnya berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus. Perintahnya kan begitu," ujar Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Kaisar Dewa Mekanik

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

Bapanas Sebut Beras 700 Ribu Ton Bakal Diguyur ke Pasar******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) akan mengkoordinasikan penyaluran beras 700 ribu ton ke pasar tradisional hingga toko ritel modern. Hal ini dilakukan di tengah laporan kelangkaan beras premium di sejumlah gerai ritel.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengungkapkan beras tersebut akan didistribusikan oleh Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) mengingat stoknya yang berlimpah.

Namun, pihaknya akan melakukan pengemasan ulang mengingat kemasan beras dari pasar induk hingga 50 kg. Sementara, beras di pasar ritel dikemas dalam ukuran 5 kg.

Kemudian, sekitar 50 ribu ton beras akan digelontorkan oleh Food Station untuk wilayah Jabodetabek. Selain beras komersil, pihaknya juga akan mendistribusikan beras SPHP 5 kg ke ritel modern maupun pasar tradisional.

Proses distribusi, sambung Arif, juga akan dipercepat demi membantu mengendalikan kondisi di lapangan. Hal ini juga sejalan dengan rapat bersama Jokowi dan sejumlah menteri yang telah dilakukan pada pagi ini. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bulog, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), hingga Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

"Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog yang ada di sini, karena kami mau mempercepat, cetak yang 5 kg SPHP. Nanti Bulog akan berkoordinasi dengan penggiling padi, cetak secepatnya, kirim ke modern market, kirim ke pasar tradisional," terangnya.

Lebih lanjut, langkah pembatasan pembelian beras di toko ritel juga akan terus dilaksanakan untuk menjaga pemerataan akses produk. Dalam hal ini, masyarakat dibatasi untuk membeli maksimal 10 kg beras atau 2 kali 5 kg.

Pembelian beras dan gula di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamadi sebelumnya dibatasi karena persediaan stok yang menipis.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Indomaret kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (12/2), pembelian beras dan gula dibatasi maksimal 1 pak isi 5 kilogram (kg) per konsumen.

Petugas mengatakan awalnya pembelian beras dan gula dibatasi 2 pak per konsumen sejak beberapa bulan terakhir. Namun, pembatasan semakin ketat menjadi 1 pak sejak pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Shiv Nadar, dari Penjual Kalkulator Jadi Orang Terkaya ke******

Shiv Nadar merupakan konglomerat yang sukses merintis bisnis IT di India. Pundi-pundi hartanya berasal dari perusahaan teknologi dan piranti lunak HCL Technologies.

Forbes mencatat, per Sabtu (10/2), total kekayaan Nadar mencapai US,4 miliar atau sekitar Rp568,25 triliun (asumsi kurs Rp15.611 per dolar AS).

Tumpukan harta itu membuat Forbes menempatkan Nadar pada posisi ke-3 orang terkaya di India dan ke-40 di dunia.

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, Nadar melanjutkan sekolah di The American College, Madurai dan meraih gelar sarjana Teknik Elektronika dan Kelistrikan PSG College of Technology.

Karir Nadal berawal saat menjadi karyawan Cooper Engineering Ltd, lini usaha Walchand Group, di Pune pada 1967. Namun, ia tak lama bekerja di sana karena ingin membangun bisnis sendiri.

Kemudian, Nadar mendirikan perusahaan pertamanya, Microcomp, yang fokus pada penjualan kalkulator teledigital 'Televista'. Ia bangun perusahaan tersebut bersama lima orang rekannya Ajai Chowdhry, Arjun Malhotra, Subhash Arora, Yogesh Vaidya, S. Raman, Mahendra Pratap dan DS Puri.

Pada 1976, Nadar dan rekan-rekannya mendirikan Hindustan Computer Limited (HCL) Technologies dengan bermodalkan 187 ribu rupee. Awalnya, perusahaan fokus pada bisnis kalkulator dan mikroprosesor.

Bisnis mikrokomputer HCL berkembang pesat saat IBM meninggalkan pasar India. Tak berhenti di situ, Nadar terus mengembangkan bisnisnya dengan merambah pasar luar negeri.

Pada 1980, Nadar mendirikan Far East Computer yang menyediakan perangkat keras teknologi dan informasi di Singapura.

Nadar menyadari untuk mengembangkan bisnis teknologi yang mumpuni di India membutuhkan banyak sumber daya manusia yang berkualitas. Karenanya, pada 1981, Nadar dan sejumlah rekannya mendirikan NIIT, lembaga yang menyediakan program pelatihan dan pengembangan keahlian di bidang IT. Saat ini, NIIT sudah tersebar di lebih dari 40 negara.

Nadar membawa HCL ke papan bursa saham pada 1999. Setelah itu, HCL terus melaju kencang hingga menjadi salah satu perusahaan pengembang piranti lunak terbesar India dan pionir revolusi bisnis teknologi India.

Tahun lalu, perusahaan meraup pendapatan hingga US,6 miliar atau sekitar Rp196,7 triliun dengan mempekerjakan lebih ari 225 ribu orang.

Berkat kontribusi dalam mengembangkan industri teknologi, Nadar mendapatkan penghargaan Padma Bushan dari pemerintah India pada 2008.

Nadar memutuskan untuk melepaskan jabatannya sebagai orang nomor satu HCL pada Juli 2020. Ia meneruskan tonggak kepemimpinan perusahaan pada putrinya, Roshni Nadar Malhotra. Kendati demikian, ia tetap mengawasi jalannya perusahaan sebagai penasihat strategis.

Di usia senjanya, Nadar banyak menghabiskan waktu dengan berderma bersama sang istri, Kiran Nadar. Setidaknya ia telah menyumbangkan US,1 miliar dari hartanya.

Sumbangan Nadar diberikan melalui Yayasan Shiv Nadar yang banyak memberikan donasi untuk sektor pendidikan.

[Gambas:Video CNN]