situs yang paling gacor hari ini

pola dan jam gacor olympus 140Jutaan kata 487428Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs yang paling gacor hari ini》

Retno: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), yang sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

“Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi,” tutur Retno dalam keterangan tertulisnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi.

“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” kata Retno.

Lebih lanjut, ia menyerukan perlunya memperkuat ekosistem HAM, yang menjadi tanggung jawab kolektif semua negara.

Di ASEAN, ujarnya, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human RightsDialogue sementara di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

“Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota,” ujar Retno.

Ia pun menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran,” ujar Retno menambahkan.

Baca juga: Menlu: ICJ harus nyatakan pendudukan Israel ilegal
Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menlu Retno bicara soal Palestina di ICJ pada 23 Februari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri targetkan KTP digital bisa akses layanan publik Juni 2024******

Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 nanti

Batam (ANTARA) - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya mempercepat transformasi digital melalui pemberlakuan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau KTP digital untuk pelayanan publik.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar di Kota Batam, Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan hal tersebut sejalan dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE, dan Perpres Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

"Selain itu hal ini juga sejalan dengan instruksi Presiden RI terkait percepatan pemberlakuan IKD atau KTP digital yang dikembangkan oleh Kemendagri saat ini," kata Teguh di Batam, Kepulauan Riau (Kepri), Rabu.

Ia menyebutkan pada tahap pertama IKD yang diterapkan harus bisa melayani sembilan layanan SPBE Prioritas, antara lain layanan terintegrasi di bidang administrasi kependudukan, bidang pendidikan, layanan kesehatan, dan layanan bansos.

Baca juga: Kemendagri siapkan inovasi pemindahan data fisik KTP-el ke digital

"Kemudian transaksi keuangan negara, administrasi pemerintahan, layanan portal pelayanan publik, layanan Satu Data Indonesia, dan layanan kepolisian yang terintegrasi," ujar dia.

Teguh mengatakan Indonesia akan memasuki era baru pelayanan publik yang terintegrasi, Single Sign On (SSO) yang efisien, efektif, berbasis kebutuhan masyarakat dalam satu portal nasional terintegrasi.

"Untuk itu Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama Peruri bakal melakukan penguatan fitur IKD yang terintegrasi dengan portal nasional dan aplikasi pelayanan prioritas SPBE sebagai SSO," ujar Teguh.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan rakornas menjadi sarana monitoring dan evaluasi kinerja Dukcapil serta menjadi wadah untuk koordinasi dan konsolidasi pemerintah, khususnya jajaran Dukcapil seluruh Indonesia.

Baca juga: Teknologi "mobile e-ID" mungkinkan layanan publik secara digital

"Dukcapil adalah satu-satunya unsur pelaksana Kemendagri yang memiliki data kependudukan terlengkap dibandingkan instansi manapun di Indonesia," kata Mendagri.

Selain itu data kependudukan yang dimiliki oleh Dukcapil memiliki peran vital yang digunakan untuk berbagai instansi pemerintah dalam menjalankan program maupun kegiatannya, seperti data untuk pemilu, bansos pengentasan kemiskinan, perpajakan, serta perbankan.

Mendagri menambahkan perlu adanya penguatan infrastruktur teknologi informasi guna memastikan keamanan dari IKD sesuai dengan praktik terbaik internasional.

"Jadi KTP digital ini menjadi basis data utama yang digunakan masyarakat untuk mengakses seluruh layanan publik yang ada di Indonesia. Kita targetkan ini mulai berjalan pada Juni 2024 nanti," ucap Mendagri Tito Karnavian.

Baca juga: Mendagri: 132 daerah belum maksimal rekam KTP-el akan dimonitor

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Wapres sampaikan pengalaman RI jaga perdamaian melalui dialog agama******

Wellington, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memperkuat dialog lintas agama dan moderasi beragama sebagai kontribusi menciptakan perdamaian dunia.

Pengalaman itu disampaikan Wapres Ma'ruf dalam agenda Dialog Lintas Agama pada kuliah umum di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru, Rabu.

"Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan, antara lain tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk keragaman agama," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia sejak dua tahun terakhir berkomitmen untuk aktif di bidang dialog lintas agama sebagai salah satu elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia.

Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dan komunitas internasional untuk mendorong saling pengertian antarpemeluk agama secara global.

Dikatakan Wapres Ma'rif, Indonesia memiliki modal yang kuat di bidang dialog lintas agama karena berangkat dari pengalaman sebagai negara yang sangat majemuk.

"Kami memiliki 278 juta penduduk,17 ribu pulau, enam agama yang diakui secara resmi, sekitar 1.300 suku, dan 718 bahasa daerah," katanya.

Pada kesempatan kuliah umum yang dihadiri sekitar 100 lebih mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Victoria Wellington, Wapres menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola perbedaan, sehingga tidak menjadi faktor yang memicu perpecahan.

Baca juga: Wapres: RI-Selandia Baru berpandangan sama ciptakan perdamaian global

Baca juga: Wapres: Daging halal peluang dongkrak neraca dagang RI-Selandia Baru

Pertama, kata Ma'ruf, tradisi dialog lintas iman telah melembaga dan mengakar kuat di masyarakat sebagai pilihan pertama dan utama dalam mencari solusi atas persoalan bangsa Indonesia.

"Kami memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama, yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia, untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan lintas umat beragama," katanya.

Pemerintah juga memperkuat regulasi tentang kehidupan bangsa yang rukun dan damai, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas nama agama, kata Ma'ruf menambahkan.

Kedua, kata Ma'ruf, Indonesia memegang teguh landasan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan harmoni.

"Nilai-nilai tersebut tertuang dalam ideologi Pancasila, Konstitusi 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki latar berbeda, nasionalis dan religius," katanya.

Sementara dari sisi kebijakan, tidak boleh ada regulasi yang diskriminatif berbasis agama di semua bidang, baik itu politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun bidang-bidang lainnya, kata Ma'ruf menambahkan.

Berikutnya, Wapres menyampaikan peran pemuka agama dan masyarakat sipil yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga terus dilibatkan dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderasi.

"Terkait hal ini, dua organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baru saja menerima Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia dari Uni Emirat Arab, atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan moderasi, persaudaraan dan perdamaian," katanya.

Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Baca juga: Wapres sebut inisiatif Christchurch Call perlu dialog lintas agama

Baca juga: Wapres tawarkan kemitraan komprehensif RI-Selandia Baru di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjam uang bank mandiri、gacor sgp、cara mengambil hp di akulaku

Terkait：slot terpercaya resmi、intan123、slot gacor new member 100、yoi4d、over slot、situs judi capsa online terpercaya、cara pinjam uang di pegadaian online、mamibet88、cmd188 slot、jam slot gacor hari ini

---

---

bab terbaru：voucher indomaret 50 ribu（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10