petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

bocoran admin riki slot hari ini terbaru

akun slot resmi gacor 538Jutaan kata 623700Orang-orang telah membaca serialisasi

《bocoran admin riki slot hari ini terbaru》

58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******

Buruh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.
Buruh industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022. (AP/Achmad Ibrahim).
Jakarta, CNN Indonesia--

Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun

"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.

Lihat Juga :
Pengusaha Nilai Ada Salah Pemahaman soal Relokasi Pabrik

Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.

Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.

"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.

Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.

Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.

[Gambas:Video CNN]



(skt/bir)

[Gambas:Video CNN]

Seberapa Serius Krisis Pupuk yang Dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20?******

Ekonom mengungkapkan harga pupuk global naik secara signifikan di tengah perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini bisa membuat petani terancam gagal panen.
Ekonom mengungkapkan harga pupuk global naik secara signifikan di tengah perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini bisa membuat petani terancam gagal panen. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/PRASETYO UTOMO).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka tahun 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi, Selasa (15/11).

Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina.

Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70 persen bahan baku pupuk berasal dari gas.

"Rusia jadi salah satu negara pengendali pasokan gas untuk pupuk dan juga Rusia juga supplypupuk, secara langsung maka terjadi kenaikan harga pupuk di banyak negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Lihat Juga :
Kerajinan Tangan hingga Kopi Jadi 'Oleh-oleh' Delegasi KTT G20 Bali

Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30 persen dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya banyak petani harus beli pupuk dengan harga non subsidi yang lebih mahal.

Jika harga pupuk mahal di tingkat petani maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan, petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen.

Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam.

Sementara dari sisi kesehatan, dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya naik.

Lihat Juga :
China Kekurangan Stok Daging Babi

Di sisi lain, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pupuk merupakan wacanan yang sengaja dibuat oleh produsen pupuk global. Menurutnya, pasokan pupuk global sebenarnya dalam kondisi aman.

"Krisis pupuk itu kan orang mengemukakan krisis ada kepentingan. Kepentingan dibaliknya itu apa? Kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional mereka. Siapa yang menikmati krisis pangan? Ya mereka lah," ujarnya.

Maka dari itu, Dwi mengatakan negara berkembang seperti Indonesia perlu mewaspadai wacana krisis pangan.

Ia menjelaskan krisis pangan ditandai dengan menurunnya produksi pangan dunia di atas 10 persen. Sementara saat ini produksi pangan hanya turun 1,4 persen.

"Saat ini enggak ada tanda-tanda (krisis pangan), produksi pangan dunia baik-baik saja," ujarnya.

Ia mengatakan perang Rusia-Ukraina memang memengaruhi ketersediaan pasokan global, tetapi tidak secara signifikan. Bahkan kenaikan harga pupuk disebut sebenarnya terjadi sebelum oerang Rusia-Ukraina.

"Memang logistik ada terganggu tapi tidak langsung melonjakkan harga pupuk sampai tiga kali lipat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



 

(fby/sfr)




bab terbaru:akulaku bisa dicicil

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
rentalslot77
bo slot online
iprim303 slot
pinjam uang tanpa bi checking
pemadat 2d togel
dewa slot 888
pinjaman online bisa dicicil
slot 100 bonus
pinjaman online bulanan
Daftar isi semua bab
Bab 1 slot modal receh maxwin
Bab 2 cara dapetin duit banyak
Bab 3 info slot terbaru
Bab 4 bpo777
Bab 5 betwin88
Bab 6 slot tergacor gampang maxwin
Bab 7 mpogancor
Bab 8 situs situs slot online
Bab 9 angka jitu oregon 12
Bab 10 pinjaman online dengan tenor panjang
Bab 11 prediksi togel 5d hari ini
Bab 12 juarahoki
Bab 13 slot online mudah menang
Bab 14 gacor 838
Bab 15 situs slot receh gacor
Bab 16 dapat uang dari neo+ bank
Bab 17 gacor slot net
Bab 18 cara mendapatkan uang dengan cepat dan mudah
Bab 19 rebrand slot
Bab 20 bandungtoto
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5083bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Putri Berubah

daftar slots
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri.
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Lihat Juga :
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

Lihat Juga :
Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]



(skt/bir)

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

revo999
Pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.
Pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK. (Dok. Pupuk Indonesia).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.



Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

Lihat Juga :
Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Kesengsaraan Abadi Penglai

aplikasi pembiayaan kredit
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menghentikan perdagangan aset kripto token FTX.
Badan Pengawas Paerdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menghentikan perdagangan aset kripto token FTX. (Diolah dari Istockphoto/ipopba).
Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) resmi menghentikan perdagangan aset kripto token FTX sejak Senin (14/11).

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah tersebut diambil setelah token FTX mengajukan kebangkrutan ke pengadilan Amerika Serikat, yang berakibat penarikan besar-besaran dan harga token FTX terus turun drastis.

"Bappebti mengambil langkah penghentian tersebut menyusul kejatuhan FTX ke dalam krisis pada 11 November 2022 silam. Saat ini, FTX dalam proses mengajukan status bangkrut di sistem pengadilan Amerika Serikat," jelas Didid lewat keterangannya di Jakarta, dikutip dariAntara, Kamis (17/11).

Didid menambahkan, Bappebti melakukan pengawasan yang intens melalui pedagang aset kripto yang memfasilitasi perdagangan Token FTX.

Lihat Juga :
Jokowi Kembali Blusukan ke Pasar usai Tutup KTT G20

Dengan demikian, setiap calon pedagang fisik aset kripto yang memperdagangkan token FTX wajib memperhatikan, memantau, dan menganalisis perkembangan token FTX untuk memberikan perlindungan bagi nasabah aset kripto.

Berkantor pusat di Bahama, FTX adalah sebuah perusahaan pedagang token atau aset kripto yang memiliki produk derivatif dan spot trading secara global serta didirikan di Antigua dan Barbuda pada 2019. FTX memiliki lebih dari satu juta nasabah dan merilis FTX Token sebagai produknya.

Saat ini terdapat beberapa pedagang fisik aset kripto terdaftar di Bappebti yang memfasilitasi perdagangan FTX Token. Bappebti mencatat, pada Januari-Oktober 2022, transaksi yang terjadi senilai Rp106,5 milliar dengan total nilai volume transaksi sebesar 193.435.

Pangsa Token FTX hanya 0,038 persen dari total nilai transaksi aset kripto di Indonesia periode Januari-Oktober 2022 tercatat sebesar Rp 279,8 trilliun.

"Berdasarkan hasil analisis dan pertimbangan serta demi keamanan dan perlindungan kepentingan nasabah aset kripto di Indonesia, kami merekomendasikan agar perusahaan pedagang fisik aset kripto untuk tidak memfasilitasi perdagangan FTX Token," terang Didid.

Diharapkan, perusahaan pedagang fisik aset kripto juga melakukan penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga :
ANALISISKawal Janji Manis KTT G20 Agar Terealisasi

Sementara itu, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Tirta Karma Senjaya menjelaskan volatilitas nilai aset kripto adalah bagian dari risiko investasi yang harus selalu dipelajari dan dianalisis setiap nasabah.

Investasi aset kripto merupakan instrumen yang sangat volatileatau mudah berubah. Artinya, dapat meraup keuntungan yang besar dalam waktu singkat, namun potensi kerugiannya juga sangat besar (high risk, high return). Sebab itu, nasabah perlu waspada.

Selain itu, Bappebti akan meninjau ulang daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto menyusul kondisi token FTX saat ini.

[Gambas:Video CNN]



(dzu/sfr)

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan seni bela diri yang hebat

gacor77 demo slot
Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan investasi senilai US$ 6 miliar hingga US$ 8 miliar di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada para investor.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno secara langsung membuka Global Tourism Forum 2022. (Foto: Arsip Kemenparekraf)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menawarkan investasi senilai US$ 6 miliar hingga US$ 8 miliar di delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) kepada para investor.

Hal ini disampaikan Sandiaga Uno kepada 200 peserta, termasuk 21 investor potensial dari berbagai negara saat membuka Global Tourism Forum 2022 di Jimbaran, Bali.

"Kami berharap selain dari delapan KEK, ada 12 sustainable tourism project yang kita tawarkan dan 21 investor yang hadir di sini akan mendapatkan pilihan," kata Sandiaga dalam keterangannya dikutip Jumat (18/11).

Harapan tersebut katanya merujuk deklarasi yang disampaikan para pemimpin negara dalam KTT G20, antara lain fleksibilitas dalam kebijakan, stabilitas makro ekonomi.

Selanjutnya, sustainable development goals dan investasi yang sangat diperlukan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

"Ini semua tercakup dalam Global Tourism Forum, dan pesan dari Bapak Presiden agar kita hentikan perang, kita hentikan kekerasan dengan alasan kemanusiaan untuk kebangkitan kita dan juga masalah pangan dan energi ini yang menjadi salah satu kunci utama kita bisa hadirkan," kata Sandiaga.

"Kedua, Bapak Presiden mengharapkan mereka untuk tinggal lebih lama lagi di Indonesia, di Bali dan lima destinasi super prioritas, mendorong bangkitnya sektor ekonomi kita," tutupnya.

(inh/inh)

Kaisar Xuan kembali

get 88 slot
PT Angkasa Pura I mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan hari ini, Rabu (16/11), di tengah kepulangan pesawat VVIP dari KKT G20 Bali.
PT Angkasa Pura I mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan hari ini, Rabu (16/11), di tengah kepulangan pesawat VVIP dari KKT G20 Bali. Ilustrasi. (Arsip Humas Bandara).
Denpasar, CNN Indonesia--

PT Angkasa Pura I (AP I) selaku operator Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai mengimbau calon penumpang untuk memperhatikan jadwal penerbangan dari dan ke Bali hari ini, Rabu (16/11).

Pasalnya, puncak kepulangan pimpinan delegasi dan organisasi internasional dari KTT G20 jatuh pada hari ini, khususnya pada pukul 14.00 WITA hingga 20.00 WITA. Adapun jumlah pesawat yang akan berangkat yakni 16 penerbangan.

"Untuk itu, kami mengimbau kepada para penumpang yang akan berangkat melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai di periode waktu tersebut agar memerhatikan dan mengantisipasi keberangkatan di jam-jam yang dimaksud," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi di Denpasar, Bali pada Selasa (15/11) malam.

Ia juga menginformasikan operasional penerbangan komersial reguler di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali pada periode kedatangan para delegasi KTT G20 tetap berjalan normal dan lancar.

Pada periode 13-14 November 2022, terdapat 78.190 pergerakan penumpang komersial, yang terdiri atas 39.799 penumpang rute domestik dan 38.391 penumpang rute internasional.

Kemudian, terdapat 641 pergerakan pesawat udara komersial yang terdiri atas 363 pergerakan pesawat udara rute domestik dan 278 pergerakan pesawat rute internasional.

"Kami berupaya untuk dapat memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin, baik terkait pada penanganan delegasi KTT G20 serta kepada para pengguna jasa bandara yang menggunakan penerbangan reguler," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]



(kdf/sfr)

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

gacor slot 168 login
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri.
Pengusaha menilai jika pemerintah merevisi PP 36/2021 soal pengupahan berarti menganulir aturan yang dibuatnya sendiri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Lihat Juga :
Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

Lihat Juga :
Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]



(skt/bir)