abjad 4d 485Jutaan kata 138490Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot online terbaik》
Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK******
Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).
Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.
ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Menteri Basuki Blak******
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengecek langsung Terowongan Kembar Tol Cisumdawu, Sumedang, Jawa Barat yang sempat viral dikabarkan retak akibat gempa bumiyang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.
Usai mengecek, Basuki memastikan tidak ada retakan atau kerusakan lainnya di Terowongan Cisumdawu akibat gempa tersebut.
Ia mengatakan memang ada pola mirip retakan pada terowongan tersebut. Tapi itu bukan retakan, melainkan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton tidak rata di terowongan.
Keamanan didasarkan pada hasil pengukuran SHMS (Structural Health Monitoring System) yang tidak menunjukkan kerusakan struktur terowongan akibat gempa.
Ia mengatakan berdasarkan pengukuran SHMS, regangan terowongan akibat gempa bumi pada 31 Desember 2023 dan gempa susulan pada 1 Januari 2024 yang lalu relatif kecil.
Malahan katanya, regangan masih kalah akibat akibat perubahan suhu yang terjadi setiap hari.
"Jadi suhu siang-malam atau panas-dingin itu menyebabkan adanya regangan pada terowongan. Dampak dari gempa kemarin lebih kecil dari pengaruh perbedaan suhu harian pada terowongan ini. Terowongan ini dilengkapi dengan expansion joint untuk menyerap regangan tersebut, jadi secara struktural aman," jelasnya Rabu (10/1) seperti dikutip dari detikfinance.
Terowongan Cisumdawu memiliki panjang 472 meter. Terowongan itu sempat dikabarkan retak akibat gempa bermagnitudo 4,8 yang mengguncang Sumedang beberapa waktu lalu.
Hal itu juga dikonfirmasi Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari. Ia mengatakan pascagempa di Kabupaten Sumedang, ada keretakan di terowongan ganda Tol Cisumdawu.
"Gempa bumi yang M 4,8, ketiga menyebabkan adanya sedikit keretakan di dinding Terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Pihak pengelola melakukan asesmen dan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Namun atas keretakan itu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas dan kondisi masih aman terkendali," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Tim Capres Respons Temuan Kemenkop UKM Soal Atribut Kampanye Impor******
Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.
Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.
Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.
"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.
"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.
Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.
Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.
"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).
Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.
Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.
"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.
Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.
"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara cicil hp、romeoslot、slot gacor terpercaya mudah menang
Terkait:selain akulaku、cara pinjam di shopeepay、rajabandut、cara pinjol tanpa rekening、pinjaman online yang aman dan bunga rendah、bumi4d、esse4d、kingasia77、rtp mpo1221、beli iphone pakai shopee paylater
bab terbaru:slot slot88(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subiantomenugaskan Universitas Pertahananmembangun rumah apung untuk masyarakat pesisir utara Jawa atau Pantura.
Menurut Prabowo, hunian terapung yang murah diperlukan warga Pantura. Sebab, wilayah tersebut terancam tenggelam buntut penurunan muka tanah dan kenaikan air laut.
Ia pun mengaku sudah memiliki model rumah terapung yang dibuat oleh para ahli di Universitas Pertahanan. Dari pemodelan itu, Prabowo mengatakan harga rumah terapung bisa sekitar Rp130 jutaan.
Dengan panel surya itu, kata Prabowo, kelak rumah terapung di Pantura tidak akan terlalu bergantung pada listrik dari PLN. Selain itu, urusan sanitasi pun terjamin dengan bioteknologi yg modern mikroba.
Selain rumah terapung, untuk memitigasi kenaikan air laut di Pantura Prabowo juga bakal membangun rumah panggung.
Ia menyebut rumah panggung itu harus dibangun paling tidak di atas 500 cm.
"Rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita kan begitu ya kan," kata Prabowo.
Kawasan Pantura memang terancam tenggelam imbas penurunan muka tanah. Penurunannya terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun.
Sementara, ancaman kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.
[Gambas:Video CNN]
Konsultan properti Colliersmenyebut pajak hiburan 40 persen membebanihoteldi seluruh Indonesia yang mulai pulih dari pandemi covid-19.
Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan kenaikan pajak untuk golongan diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa itu jelas memberatkan.
"Secara umum ini agak berat karena hotel pada umumnya sekarang itu lagi mulai recoverysetelah pandemi. Pada saat pandemi hancur-hancuran, sekarang baru mulai naik, tiba-tiba dihantam lagi 40 persen rasanya akan berat. Dan ini kan berlakunya bukan cuma di Bali, seluruh Indonesia sebenarnya," katanya dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).
Akan tetapi, ia menyebut seberapa besar dampak yang akan muncul dari kenaikan tarif pajak ini harus dilihat lebih lanjut di lapangan.
"Artinya untuk semua kelas pun akan lebih berat. Pengeluaran orang akan jadi lebih tinggi. Sekarang hoteliers berusaha tarik orang-orang datang, tapi sekarang ada tambahan gitu (pajak 40 persen). Rasanya itu akan berpengaruh," tandas Monica.
Berdasarkan data Colliers, ada banyak hotel di Bali tutup pada 2020-2023. Meski ada yang akhirnya buka kembali, tak sedikit yang akhirnya gulung tikar.
Sejak covid-19 mulai reda, tingkat wisatawan domestik dan asing ke Bali diklaim terus meningkat, setidaknya mulai 2022. Tingkat keterisian dan harga hotel pun terus membaik dalam dua tahun terakhir.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Namun, tarif pajak untuk kelompok spa Cs terdampak kenaikan. Ini tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tak ada batas bawah dan hanya disebutkan batas maksimal pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen.
Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya protes dengan tarif baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.
"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," ucap Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Spa ini kebugaran atau wellnesskalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tegasnya.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait.
Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.
"Dalam penetapan tarif, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, mendasarkan pada praktik pemungutan di lapangan," ucap Lydia kepada CNNIndonesia.com.
"Dan mempertimbangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan perlu mendapatkan dukungan lebih kuat melalui optimalisasi pendapatan negara," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden buka suara soal temuan Kementerian Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) terkait partai politik(parpol) lebih memilih membeli alat peraga kampanyedari luar negeri ketimbang belanja produk lokal.
Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran, Bobby Gafur Umar membantah temuan itu. Ia mengatakan pihaknya lebih mengutamakan produk lokal.
Pihaknya juga sudah memesan dari supplier lokal sejak jauh-jauh hari.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Hal senada juga disampaikan Deputi Operasi TPN Ganjar - Mahfud, Denon Prawiraatmadja. Ia mengatakan pihaknya menggunakan alat peraga kampanye (APK) dari relawan.
"Kita justru memberdayakan seluruh relawan dan TPD (tim pemenangan daerah) untuk secara swadaya dalam menyiapkan APK. Kita banyak di-support relawan mendistribusi APK," imbuhnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Timnas Anies - Cak Imin, Wijayanto Samirin menyebut pihaknya belum memesan terlalu banyak atribut kampanye. Karenanya, ke depan tim Anies-Cak Imin, katanya, akan mengutamakan poduk UMKM lokal.
"Belum pernah pesan banyak APK. Itu saya rasa bukan pertanyaan tapi ide bagus," katanya.
Kemenkop UKM mengendus parpol lebih memilih membeli alat peraga kampanye dari luar negeri ketimbang belanja produk lokal. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius menuturkan hal tersebut terindikasi dari lesunya penjualan di UMKM konveksi pada masa Pemilu 2024 ini.
Padahal, di masa pemilu biasanya UMKM kebanjiran pesanan alat peraga kampanye.
"Sekarang pesanan itu lari ke e-commerce. Dan juga yang kita tahu e-commerce barangnya dari luar negeri. Kebanyakan dari luar negeri, tapi yang dari UMKM-nya lebih sedikit," tutur Yulius dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/1).
Meski demikian, ia belum mendapat data rinci terkait parpol yang membeli alat peraga kampanye dari luar negeri.
Yulius mengaku mendengar informasi bahwa ada parpol yang malah mencetak alat peraga kampanye dari China.
"Dicetak di luar negeri, China misalnya. Datanya enggak ada," kata dia.
Lebih lanjut, Yulius menuturkan pihaknya telah melakukan observasi lapangan ke beberapa pelaku UMKM di area Pasar Jaya Tanah Abang dan Pasar Jaya Senen di DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 orang pelaku UMKM, penjualan produk untuk kampanye pada periode Pemilu 2019 dirasakan lebih baik dibandingkan pemilu tahun ini.
"Meskipun ada permintaan, namun tidak seramai dan tidak sebanyak pemilu sebelumnya. Dinilai terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40 sampai 90 persen," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
Konsultan properti Colliers Indonesia menyebut tahun ini merupakan waktu tepat untuk membeliapartemen. Terlebih, pemerintah menggratisan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelianproperti.
Colliers juga memprediksi 2024 akan menjadi tahun kebangkitan sektor apartemen.
"Kami melihat sektor apartemen, bagi konsumen, ini saat yang tepat untuk mulai membeli. Tapi tentunya dengan catatan bahwa membeli dengan kehati-hatian dan melihat potensi bahwa properti ini bisa bertumbuh," tutur Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).
Pertama,potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini. Kedua,penerapan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.
Ketiga,Ferry mengatakan harga apartemen saat ini cenderung lebih murah dibandingkan price to income (PIR) ratio. Keempat,relaksasi PPN juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).
Berdasarkan hitungan Colliers, ada 14 persen apartemen kelas atas yang memenuhi kriteria gratis PPN. Batas untuk kelas atas, harganya tidak lebih dari Rp5 miliar, sesuai aturan insentif PPN.
Sedangkan kelas menengah ke atas ada 41 persen dan 45 persen sisanya segmen apartemen untuk menengah ke bawah.
"Jadi, total memenuhi syarat ada sekitar 10.581 stok unit yang bisa mendapatkan insentif PPN. Dari unit ini yang mendominasi adalah kelas menengah bawah dengan range harga Rp500 juta-Rp600 juta per unit," tutur Ferry.
Ferry memperkirakan permintaan apartemen pada 2024 bakal meningkat hingga 2 persen didorong dengan insentif PPN DTP tersebut.
Sejauh ini, harga apartemen dengan strata title atau status kepemilikan masih stabil di angka Rp35,6 juta per meter persegi. Colliers meramal harganya akan naik 1 persen sampai 2 persen dalam 3 tahun mendatang.
Insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Beleid ini ditetapkan November tahun lalu.
Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen PPN untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024. Sedangkan Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN yang digratiskan hanya 50 persen dari besaran PPN.
"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat 1 beleid tersebut.
"Orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai peraturan menteri ini," sambung pasal 5 ayat 2.
[Gambas:Video CNN]
《situs slot online terbaik》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,voucher pengguna baru blibliHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot online terbaik》bab terbaru。