mpo188

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Buruh Tolak Keras Pemindahan Pabrik Pulogadung ke Subang******

Serikat buruh menolak rencana Menteri BUMN Erick Thohir untuk memindahkan kawasan industri Pulogadung (JIEP) di Jakarta Timur ke Subang, Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan ada empat alasan utama dibalik penolakan pemindahan pabrik Pulogadung ke Subang.

"Pertama, akan terjadi PHK besar-besaran, karena tidak semua pekerja pabrik di JIEP mau pindah ke Subang," paparnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ketiga, JIEP adalah industri semi padat modal yang masih layak ada di pinggiran Jakarta.

"Keempat, upah buruh di Subang sangat lebih rendah dibanding upah buruh di Jakarta," pungkasnya.

Setali tiga uang, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Mirah Sumirat juga menentang keras rencana tersebut.

Mirah mengatakan perusahaan bakal memberikan dua pilihan kepada para karyawan, yakni ikut pindah ke Subang dengan konsekuensi penyesuaian upah atau mengundurkan diri (resign) secara sukarela agar tidak mendapat pesangon.

"Bukan dipecat, tapi disuruh mundur agar pekerja tidak dapat pesangon. Pintar juga nih perusahaan, pintar-pintar licik," jelasnya.

Ia juga menyoroti bagaimana nasib perekonomian di sekitar Pulogadung yang selama ini sudah terbantu dengan kehadiran para buruh.

"Nasib mereka (UMKM) bagaimana, kalau ditinggalkan berarti mata pencaharian mereka sudah tutup dong. Karena memang roda ekonomi itu berasal dari dukungan pekerja buruh sebesar 80 persen," tegasnya.

Sebab itu, Mirah meminta pemerintah harus bijak dalam mengambil suatu keputusan. Alih-alih hanya memindahkan kawasan industri yang sudah ada, ia menyarankan untuk membangun kawasan industri baru di daerah agar terjadi pemerataan perekonomian, industri, dan lapangan kerja.

Sebelumnya, Erick Thohir mengatakan akan memindahkan kawasan industri di Pulogadung ke Subang sejalan dengan penetapan Bandara Kertajati di Jawa Barat yang akan difokuskan menjadi bandara kargo.

Alasan lainnya, Erick menilai kawasan industri Pulogadung karena tidak cocok berada di tengah kota karena menambah polusi.

Kawasan industri Pulogadung merupakan salah satu kawasan industri paling lama di Indonesia dan memiliki lokasi strategis. Kawasan ini ditetapkan menjadi kawasan industri berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. Ib.3/2/35/1969.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Grab Jelaskan Alasan Tutup GrabKitchen di Indonesia******

Grab akan menutup layanan GrabKitchen di Indonesia pada 19 Desember 2022. Konsekuensinya, perusahaan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap belasan karyawan.

Layanan GrabKitchen sudah beroperasi sejak 2018 di Indonesia sebagai sebuah bisnis cloud kitchenatau dapur sewa yang hanya melayani pesan antar.

Namun, lini bisnis Grab ini dianggap mengalami pertumbuhan yang tidak konsisten. Terlebih sejak adanya peralihan menjadi model bisnis aset-ringan.

Kendati harus melakukan PHK, pihak Grab masih memberikan kesempatan untuk karyawannya mencoba posisi yang tersedia di divisi lain.

Sementara, bagi mereka yang memutuskan berpisah dan tidak mendapat tempat di divisi lain, Grab bakal memberikan kompensasi dan pemenuhan kewajiban sesuai regulasi.

Mayang juga menjelaskan Grab bakal memberikan kompensasi tambahan di luar dari yang sudah ditetapkan.

"Kami berharap upaya ini dapat membantu karyawan yang terdampak dalam keadaan yang tidak mudah ini. Atas kebersamaan yang telah terbina, besar terima kasih kami pada semua," jelasnya.

Berikut rincian kompensasi yang akan diterima karyawan Grab yang kena PHK:

1. Kompensasi Tambahan (di luar kompensasi wajib)
- Kompensasi tambahan berdasarkan itikad baik perusahaan (Goodwill Payment) dengan jumlah sesuai kebijakan perusahaan
- Kompensasi tambahan terkait periode pemberitahuan kepada karyawan (Notice Payment)

2. Program Manfaat Tambahan
- Perpanjangan asuransi kesehatan hingga 31 Desember 2022
- Pencairan dana fleksibel karyawan (GrabFlex)
- Pencairan sisa hari cuti, untuk cuti tahunan serta cuti hamil untuk ibu (maternity leave) dan cuti ayah (paternity leave)
- Dukungan konseling melalui Grabber Assistance Programme
- Kesempatan untuk menjajaki posisi yang tersedia di divisi lainnya dalam ekosistem Grab
- Beragam program pelatihan yang mencakup perencanaan karier, teknik pencarian kerja, personal branding, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Tiba di pegadaian besar atas nama menjadi yang terkuat

IHSG Unjuk Gigi ke 7.053 Ditopang 301 Saham yang Menguat******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 7.053 pada Senin (24/10) ini. Indeks sahammenguat 35,27 poin atau 0,5 persen dibandingkan Jumat (21/10) kemarin.

Dilansir RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,85 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,74 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 301 saham menguat, 245 terkoreksi, dan 151 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin oleh sektor teknologi sebesar minus 0,53 persen.

Bergeser ke bursa asing, bursa saham Asia nampak bergerak bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,31 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 6,83 persen dan indeks Kospi di Korea Selatan menguat 1,04 persen.

Bursa saham Eropa juga bergerak bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,38 persen, indeks CAC 40 di Perancis naik 0,38 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,65 persen.

Sementara itu, bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 naik 2,37 persen, indeks NYSE naik 2,19 persen, sementara indeks NASDAQ naik 2,31 persen.

[Gambas:Video CNN]

Yang paling arogan dalam sejarah

Faisal Basri Kritik Keras Rencana Jokowi Larang Ekspor Timah******

Ekonom senior Faisal Basri mengkritik keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor timah karena jenis komoditas yang dilarang adalah ingot atau batang timah.

Menurut Faisal, Jokowi menyamakan bijih nikel dengan bijih timah. Padahal, bijih timah sudah dilarang sedari dulu alias selama ini Indonesia tidak mengekspor timah dalam bentuk bijih

"Nah, dia mau melarang (ekspor) ingot, batang timah itu yang udah 70 persen. Jadi yang sudah kita ekspor itu timah batangan, itu mau dilarang," paparnya dalam sesi diskusi di ASA Indonesia, Jumat (21/10).

Wacana larangan ekspor timah ini merebak sejak akhir 2021. Saat itu, Jokowi mengatakan akan melarang ekspor timah mulai 2024, setelah pelarangan ekspor bauksit hingga tembaga.

Larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri.

"Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan setop. Misalnya tahun depan atau setop tahun ini bisa terjadi. Saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter baik nilai BUMN maupun nilai swasta harus kita kalkulasi semuanya ya terima kasih," kata Jokowi, Kamis (20/10), seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

Kendati, Faisal tetap tak setuju dengan rencana pelarangan ekspor timah tersebut. "Jadi Pak Jokowi jangan asal. Pak Jokowi ini bukan bapak rumah tangga, istri sama anak-anaknya. Ini rumah tangga 270 juta orang. Ingat itu nasib rakyat-rakyat Bangka Belitung kayak gimana dari larangannya," tegas Faisal sembari menggebrak meja.

Sebelumnya, Jokowi berencana menyetop ekspor timah seiring dengan dibangunnya smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah.

"Hari ini saya melihat smelter baru yang dimiliki oleh PT Timah. Ini menunjukkan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah. Nikel sudah, timah, bauksit," kata Jokowi, Kamis (20/10).

"Ini semuanya akan saya ikuti dan ini nanti akan selesai November yang kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel tetapi kita belum berhitung kapan akan kita stop untuk ekspor bahan mentah timah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Jatuh ke dalam debu

Vaksin Pfizer Akan Dijual Rp2 Juta per Dosis di AS pada 2023******

Pfizer akan mulai menjual secara komersil vaksin Covid-19 dengan biaya US0 atau sekitar Rp2 juta per dosis di Amerika Serikat. Hal ini menyusul langkah pemerintah setempat yang berhenti memberikan subsidi terkait vaksinasi gratis kepada masyarakatnya.

Eksekutif Pfizer mengatakan harga komersial untuk dosis dewasa dapat dimulai awal 2023, tergantung pada saat pemerintah menghentikan program pembelian dan pendistribusian suntikan vaksin.

Lihat Juga : Omicron XBB Sudah Masuk Indonesia, Apa Saja yang Perlu Diketahui?

Seorang juru bicara mengatakan perusahaan juga memiliki program bantuan berbasis pendapatan yang membantu warga AS dalam memenuhi syarat tanpa asuransi untuk mendapatkan vaksin.

CNNdalam laporannya menyebutkan analisis yang diterbitkan Keluarga Kaiser Foundation pekan ini mengatakan tanpa pendanaan atau perlindungan tambahan, pencegahan dan penanggulangan Covid-19 akan terhambat, terutama pada sisi vaksin, tes, dan terapi, terlebih poin itu tidak masuk ke dalam perlindungan asuransi.

Lihat Juga : Poin-poin Penjelasan Menkes Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

Vaksin dosis dua Pfizer memulai debutnya pada akhir 2020 dan telah menjadi suntikan pencegahan paling umum yang digunakan untuk memerangi Covid-19 di AS.

Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit, lebih dari 375 juta dosis vaksin asli, yang dikembangkan Pfizer bersama produsen obat Jerman BioNTech telah didistribusikan di AS.

Angka itu belum termasuk 12 juta dosis booster terbaru yang disetujui awal tahun ini.

Vaksin Pfizer menghasilkan pendapatan US,78miliar pada tahun lalu dan merupakan produk terlaris dari perusahaan obat tersebut. Analis memperkirakan hal itu akan menghasilkan USmiliar lagi tahun ini, menurut FactSet.

Lihat Juga : 133 Pasien Meninggal, Menkes Belum Putuskan KLB Gagal Ginjal Akut

Tetapi mereka juga memperkirakan penjualan akan turun dengan cepat setelah itu. Lebih dari 90 persen populasi orang dewasa AS telah menerima setidaknya satu dosis vaksin COVID-19, menurut CDC. Tetapi hanya sekitar setengah dari populasi itu yang telah menerima dosis booster.