gadun slot link alternatif

Panggil pahlawan dari dunia lain

pinjam uang di atome

Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan dua prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD

Dalam paparannya saat jumpa pers, Hadi menyebut situasi keamanan dan ketertiban sejauh ini, termasuk selama tahun politik Pemilu 2024, masih kondusif.

"Situasinya sangat kondusif. Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," kata Hadi.

Mengenai hal itu, Hadi menyampaikan dirinya langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Tugas dari TNI/Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga," kata dia.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

Baca juga: Mahfud siap bertemu dengan Hadi Tjahjanto
Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi
Baca juga: Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Angin adalah riak dedaunan

situs slot gacor 2022

Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat******

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

trik menang main gaple

Moeldoko usul RI jadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan kepada organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) agar Indonesia menjadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat melakukan pertemuan bilateral dengan Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, di Kolombo, Sri Lanka, Jumat.

"Indonesia bersedia menggagas pengembangan pusat riset, dengan dukungan dari FAO dan lembaga terkait lainnya, ini akan menjadi ajang tukar pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik,” kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menyampaikan tiga gagasan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Asia Pasifik, yakni mendorong regenerasi petani melalui pusat pelatihan, membangun smart farming, serta memperkuat riset dan inovasi tropical farming.

Moeldoko mengatakan pembentukan pusat laboratorium pelatihan regenerasi petani merupakan bagian dari transformasi sistem agri food.

Saat ini, kata dia, semua negara mengalami masalah yang sama, yakni petani semakin menua dan generasi muda yang berminat di pertanian kian sedikit.

Untuk itu diperlukan program percepatan regenerasi petani melalui sebuah laboratorium pelatihan.

“Ini akan menjadi tempat berbagi ilmu dan praktik baik dari berbagai negara Asia pasifik dan kemudian direplikasi melalui jaringan FAO,” katanya.

Moeldoko memastikan Indonesia siap menjadi pusat laboratorium percepatan pembentukan petani muda. Alasannya, Indonesia punya keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah telah bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani yang meliputi pelatihan berjenjang dari hulu hingga hilir dengan melibatkan dunia usaha, kementerian/lembaga, Bank Sentral Indonesia, asosiasi petani, dan organisasi kepemudaan.

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, dibutuhkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dengan penggunaan teknologi.

Moeldoko pun mengusulkan penguatan smartfarmingsebagai jenis pertanian baru. Salah satu negara yang bisa menjadi mitra strategis, menurut dia, adalah Korea Selatan.

"Korea Selatan terkenal sebagai negara yang dapat menjadi contoh pengembangan smartfarmingdan kita siap bekerja sama dalam melatih petani muda,” tuturnya.

Selain regenerasi petani dan pengembangan smartfarming, Moeldoko mengungkapkan penguatan investasi riset dan inovasi di bidang tropicalfarmingjuga harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Asia Pasifik.

Selama ini, ujar dia, riset dan pengembangan pangan lokal belum berjalan dengan baik, terutama soal perbenihan / pembibitan dan pemanfaatan plasma nutfah, goodagriculture, serta peningkatan nilai tambah.

“Padahal pengembangan pangan dapat menjawab isu ketahanan pangan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, mengapresiasi dan akan mendukung upaya Indonesia dalam meregenerasi petani.

Ia juga menyetujui usulan pemerintah Indonesia dan akan berbagi pengalaman untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah regenerasi petani.

“FAO juga sudah membuat studi tentang saran kebijakan yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan minat petani muda,” ujarnya.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Bunga bertebaran di seluruh wajah dengan senyuman

slot gacor siang

Moeldoko usul RI jadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengusulkan kepada organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) agar Indonesia menjadi pusat pelatihan petani muda Asia Pasifik.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat melakukan pertemuan bilateral dengan Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, di Kolombo, Sri Lanka, Jumat.

"Indonesia bersedia menggagas pengembangan pusat riset, dengan dukungan dari FAO dan lembaga terkait lainnya, ini akan menjadi ajang tukar pengalaman dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik,” kata Moeldoko dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menyampaikan tiga gagasan strategis untuk memperkuat ketahanan pangan di Asia Pasifik, yakni mendorong regenerasi petani melalui pusat pelatihan, membangun smart farming, serta memperkuat riset dan inovasi tropical farming.

Moeldoko mengatakan pembentukan pusat laboratorium pelatihan regenerasi petani merupakan bagian dari transformasi sistem agri food.

Saat ini, kata dia, semua negara mengalami masalah yang sama, yakni petani semakin menua dan generasi muda yang berminat di pertanian kian sedikit.

Untuk itu diperlukan program percepatan regenerasi petani melalui sebuah laboratorium pelatihan.

“Ini akan menjadi tempat berbagi ilmu dan praktik baik dari berbagai negara Asia pasifik dan kemudian direplikasi melalui jaringan FAO,” katanya.

Moeldoko memastikan Indonesia siap menjadi pusat laboratorium percepatan pembentukan petani muda. Alasannya, Indonesia punya keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah telah bekerja sama dengan FAO membangun program regenerasi petani yang meliputi pelatihan berjenjang dari hulu hingga hilir dengan melibatkan dunia usaha, kementerian/lembaga, Bank Sentral Indonesia, asosiasi petani, dan organisasi kepemudaan.

Menurut Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini, untuk menarik minat anak muda menjadi petani, dibutuhkan cara-cara baru dalam bercocok tanam dengan penggunaan teknologi.

Moeldoko pun mengusulkan penguatan smartfarmingsebagai jenis pertanian baru. Salah satu negara yang bisa menjadi mitra strategis, menurut dia, adalah Korea Selatan.

"Korea Selatan terkenal sebagai negara yang dapat menjadi contoh pengembangan smartfarmingdan kita siap bekerja sama dalam melatih petani muda,” tuturnya.

Selain regenerasi petani dan pengembangan smartfarming, Moeldoko mengungkapkan penguatan investasi riset dan inovasi di bidang tropicalfarmingjuga harus dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan di Asia Pasifik.

Selama ini, ujar dia, riset dan pengembangan pangan lokal belum berjalan dengan baik, terutama soal perbenihan / pembibitan dan pemanfaatan plasma nutfah, goodagriculture, serta peningkatan nilai tambah.

“Padahal pengembangan pangan dapat menjawab isu ketahanan pangan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani,” terangnya.

Sementara itu, Asisten Direktur Jenderal dan Perwakilan Regional FAO untuk Asia Pasifik Jong Jin Kim, mengapresiasi dan akan mendukung upaya Indonesia dalam meregenerasi petani.

Ia juga menyetujui usulan pemerintah Indonesia dan akan berbagi pengalaman untuk menemukan cara terbaik dalam memecahkan masalah regenerasi petani.

“FAO juga sudah membuat studi tentang saran kebijakan yang bisa dijadikan referensi untuk meningkatkan minat petani muda,” ujarnya.
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Dewa perang terkuat

website kredivo

Pemerintah diskusikan anggaran program makan siang gratis pekan depan******

Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mulai mendiskusikan anggaran program makan siang gratis pada pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 pada rapat kabinet Senin (26/2) depan.

“Anggarannya ada bertahap, nanti hari Senin kita lihat. Ada skalanya,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat.

Airlangga mengatakan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025.

“Kita baru bahas judulnya, PPKF,” ujar Airlangga. “(Pembahasan program makan siang gratis) sudah pasti masuk,” lanjut dia.

Program makan siang gratis merupakan salah satu program yang diusung oleh pasangan calon (paslon) Prabowo-Gibran. Berdasarkan hasil perhitungan cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tercantum dalam laman https://pemilu2024.kpu.go.id, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,89 persen per 22 Februari 2024 pukul 23.00.15 WIB.

Baca juga: Bapanas: Program makan dan susu gratis geliatkan ekonomi perdesaan

Baca juga: Menko: Aksesi OECD bantu Indonesia keluar dari 'middle-income trap'

Dalam dokumen visi-misinya, paslon tersebut menjelaskan program makan siang gratis bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan bakal menyasar siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren.

Bantuan gizi juga akan diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program tersebut menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada tahun 2029.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Perancangan APBN 2025 menjadi yang terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sementara pelaksanaan APBN 2025 akan dijalankan oleh pemerintahan berikutnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia.

“APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia,” ujar Sri Mulyani, Selasa (13/2).

Baca juga: Maksimalkan mesin ekonomi, pemerintah dorong efisiensi biaya logistik

Baca juga: Airlangga: Resesi Jepang berpotensi mendongkrak investasi ke RI

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Li Shifan

cara mendapatkan voucher gratis ongkir shopee cod

1.728 personel dikerahkan untuk amankan demo di depan KPU dan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian mengerahkan sebanyak 1.728 personel untuk mengamankan demonstrasi oleh sejumlah elemen masyarakat di depan Kantor KPU RI maupun Bawaslu RI.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Candro mengatakan, lalu lintas di depan Kantor KPU RI dilakukan penutupan dengan pagar beton terkait adanya aksi tersebut.

"Polda Metro Jaya menurunkan 1.728 personel baik yang ada di kawasan KPU maupun Bawaslu. Untuk saat ini arus lalu lintas sudah kami lakukan penutupan dalam rangka penyiapan melayani elemen-elemen yang akan datang ke Kantor KPU ini," kata Susatyo di Jakarta, Rabu.

Susatyo menjelaskan, usai pemungutan suara pada Pemilu 2024, massa dari berbagai elemen masyarakat kerap menggelar aksi di kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol maupun Bawaslu RI di Jalan Mohammad Hoesni (MH) Thamrin, Jakarta Pusat.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Terkait hal tersebut, dia mengatakan bahwa tugas aparat Kepolisian adalah mengamankan agar aksi aman, damai dan tertib serta tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Susatyo melanjutkan, pengamanan aksi di sekitaran Bawaslu masih bersifat situasional. Apabila massa banyak yang berdatangan dan menutup hampir depan ruas jalan Bawaslu, maka pihaknya akan menutup lalu lintas dari Bundaran HI.

Untuk estimasi jumlah massa yang unjuk rasa, Susatyo mengaku belum mengetahui hal tersebut. Hanya saja, Susatyo mengatakan massa tersebut berasal dari elemen buruh dan mahasiswa.

"Kami masih menunggu, masih berkoordinasi dengan korlap. Semoga aksi ini berjalan aman, damai dan tertib,” ujar Susatyo.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024