136 slot

Satu pukulan bagi kaisar

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Jelang Libur Panjang Iduladha******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat terbatas pada perdagangan Selasa (27/6).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan jelang akhir perdagangan sebelum libur panjang IHSG tak akan berubah banyak dari penutupan hari sebelumnya. Pasalnya, tidak ada sentimen yang bisa memberikan kejutan.

"Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG berpotensi menguat. Hal ini dikarenakan bulan depan mulai bermunculan rilis kinerja emiten sepanjang semester I-2023.

"Rilis kinerja emiten ini akan menambah semarak pergerakan IHSG sepanjang bulan mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat," jelasnya.

Hari ini, William memperkirakan IHSG bakal berada di rentang support6.601 dan resisten 6.742. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi adalah HMSP, BBCA, BBNI, BBRI, TLKM, UNVR, INDF, ASRI, dan SMRA.

IHSG sebelumnya ditutup di level 6.664 pada Senin (26/6). Indeks saham menguat 24,93 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,07 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 236 saham menguat, 294 terkoreksi, dan 213 lainnya stagnan. Sembilan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 1,47 persen.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Wan Zhen'er

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sage dan Gadis

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan serba profesional dari dunia lain

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Norma 100: Inovasi Kemnaker untuk Tingkatkan Kepatuhan Ketenagakerjaan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berinovasi untuk memberikan pengawasan yang lebih efektif dan efisien terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan peluncuran fitur pemeriksaan norma ketenagakerjaan berbasis website, Norma 100, oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, di Jakarta, Selasa, (27/6).

Dalam sambutannya, Ida menekankan pentingnya reformasi pengawasan ketenagakerjaan serta perencanaan strategis yang tepat dalam bidang ini. Menurutnya, diperlukan inovasi dan pengembangan metode layanan pengawasan ketenagakerjaan yang mudah, murah dan menjangkau lebih banyak perusahaan.

"Pada prinsipnya metode Norma 100 ini memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menilai tingkat kepatuhan dirinya sendiri terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mewujudkan tempat kerja yang layak dan berkeadilan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/6).

Hasil pengisian Norma 100 ini akan dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi (LHV), sehingga dapat menunjukkan skor tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pemenuhan norma ketenagakerjaan yang mudah dipahami. Jika perusahaan memperoleh skor antara 91 hingga 100, maka perusahaan tersebut akan diklasifikasikan sebagai Tingkat Kepatuhan Tinggi (Hijau).

Di sisi lain, perusahaan yang memperoleh skor antara 71 hingga 90 akan masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Sedang (Kuning). Sementara, jika perusahaan memperoleh skor kurang dari 70, maka perusahaan tersebut akan dikategorikan sebagai Tingkat Kepatuhan Rendah (Merah).

Ida menekankan pentingnya memberikan reward atau insentif kepada perusahaan yang mematuhi norma-norma ketenagakerjaan, terutama yang berada dalam kategori Hijau.

"Sementara perusahaan yang memiliki tingkat kepatuhan dengan kategori Merah nantinya dapat dijadikan prioritas utama dalam pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan maupun konsultasi sampai pada penyusunan program kepatuhan norma ketenagakerjaan dan K3 secara mandiri," jelas Ida.

Sementara itu dalam laporannya, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3), Haiyani Rumondang, memaparkan pengembangan Norma 100 sejak 2022 merupakan upaya konkret untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Kemnaker Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2021.

"Norma 100 sendiri telah diujicobakan di 6 perusahaan smelterterkemuka di Indonesia, dalam beberapa kali FGD tahun 2022 dengan diikuti lebih dari 50.000 perusahaan dan terakhir ujicoba Kerjasama dengan KADIN Indonesia," tutup Haiyani.