rtp rog777

Saya tidak terkalahkan

Seberapa Serius Krisis Pupuk yang Dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka tahun 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi, Selasa (15/11).

Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina.

Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70 persen bahan baku pupuk berasal dari gas.

"Rusia jadi salah satu negara pengendali pasokan gas untuk pupuk dan juga Rusia juga supplypupuk, secara langsung maka terjadi kenaikan harga pupuk di banyak negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).

Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30 persen dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya banyak petani harus beli pupuk dengan harga non subsidi yang lebih mahal.

Jika harga pupuk mahal di tingkat petani maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan, petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen.

Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam.

Sementara dari sisi kesehatan, dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya naik.

Di sisi lain, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pupuk merupakan wacanan yang sengaja dibuat oleh produsen pupuk global. Menurutnya, pasokan pupuk global sebenarnya dalam kondisi aman.

"Krisis pupuk itu kan orang mengemukakan krisis ada kepentingan. Kepentingan dibaliknya itu apa? Kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional mereka. Siapa yang menikmati krisis pangan? Ya mereka lah," ujarnya.

Maka dari itu, Dwi mengatakan negara berkembang seperti Indonesia perlu mewaspadai wacana krisis pangan.

Ia menjelaskan krisis pangan ditandai dengan menurunnya produksi pangan dunia di atas 10 persen. Sementara saat ini produksi pangan hanya turun 1,4 persen.

"Saat ini enggak ada tanda-tanda (krisis pangan), produksi pangan dunia baik-baik saja," ujarnya.

Ia mengatakan perang Rusia-Ukraina memang memengaruhi ketersediaan pasokan global, tetapi tidak secara signifikan. Bahkan kenaikan harga pupuk disebut sebenarnya terjadi sebelum oerang Rusia-Ukraina.

"Memang logistik ada terganggu tapi tidak langsung melonjakkan harga pupuk sampai tiga kali lipat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Amazon Bakal PHK 10 Ribu Karyawan******

Amazon dikabarkan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 10 ribu karyawan.

Berdasarkan sumber The New York Times yang dilansir CNN, Selasa (15/11), PHK kemungkinan dimulai pada awal pekan ini.

PHK tersebut kemungkinan mencakup staf yang bekerja di perangkat Amazon (seperti asisten suaranya Alexa), serta orang-orang di divisi ritel dan sumber daya manusia, menurut laporan itu. Namun jumlahnya karyawan yang terdampak bisa berubah.

Senin kemarin, The Wall Street Journal juga melaporkan Amazon akan memberhentikan ribuan pekerja dengan mengutip seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Amazon menjadi perusahaan terbaru yang masuk ke deretan perusahaan teknologi yang telah mengumumkan PHK signifikan dalam beberapa pekan terakhir.Pekan lalu, induk Facebook, Meta mengumumkan merumahkan 11.000 karyawan.

PHK dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan penurunan tajam permintaan. Padahal, banyak raksasa teknologi menambah staf selama pandemi.

Awal bulan ini, Amazon mengatakan membekukan perekrutan perusahaan "untuk beberapa bulan ke depan," mengutip ketidakpastian ekonomi dan "berapa banyak orang yang telah kami pekerjakan" dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan dengan cepat menambah jumlah karyawannya saat pandemi lantaran konsumen mengubah kebiasaan dan pengeluaran untuk belanja melalui e-commerce.

Dalam laporan pendapatan terbarunya, perusahaan memperkirakan pendapatannya untuk kuartal liburan akan lebih rendah dari yang diperkirakan para analis.

Sepanjang tahun ini berjalan, saham Amazon telah jatuh lebih dari 40 persen di tengah penurunan pasar yang lebih luas.

Berita tentang potensi PHK di berbagai e-commerce global mencuat pada momen yang penting bagi industri ritel, jelang musim belanja liburan.

Terlepas dari ketakutan akan resesi dan tekanan inflasi, Federasi Ritel Nasional AS memperkirakan peningkatan penjualan 6 persen hingga 8 persen dari tahun lalu selama periode belanja liburan.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Abadi

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Induk Shopee, Sea PHK 7.000 Karyawan dalam 6 Bulan Terakhir******

Sea Ltd, induk Shopee, dikabarkan melakukan PHK terhadap 7.000 karyawan atau sekitar 10 persen dalam jumlah tenaga kerjanya dalam enam bulan terakhir. Tahun lalu, perusahaan tercatat mempekerjakan 67 ribu karyawan

DilansirBloomberg, Selasa (15/11), sumber anonim yang mengetahui masalah itu mengungkapkan pemangkasan karyawan dilakukan lantaran perusahaan tengah berupaya untuk menahan kerugian yang membengkak dan menarik kembali perhatian investor.

Dari ribuan karyawan yang dipecat, sekitar 100 di antaranya berasal dari lini usaha e-commerce, Shopee. Mereka yang terdampak disebut menerima pemberitahuan tentang hal itu sejak awal pekan ini.

Staf yang terkena dampak termasuk mereka yang mendukung perekrutan dan pelatihan di Shopee dan cabang layanan keuangan digital SeaMoney, yang mengawasi produk pembayaran ShopeePay.

Manajer juga diminta untuk merekrut dengan lebih hati-hati karena perusahaan bersiap menghadapi penurunan ekonomi.

Perusahaan telah kehilangan hampir 90 persen nilainya sejak puncaknya tahun lalu.

Investor mempertanyakan tentang prospek penghasilan di era kenaikan suku bunga dan semakin ketatnya persaingan.

Untuk mengatasinya, perusahaan telah memangkas jumlah karyawan, menutup operasi e-commerce di beberapa pasar Eropa dan Amerika Latin dan mengurangi biaya operasional.

Gelombang PHK menerpa raksasa game dan ritel online ini sejak Juni lalu. Shopee dikabarkan melakukan PHK secara besar-besaran di berbagai wilayah operasionalnya, khususnya untuk lini usaha ShoppePay dan ShoppeFood.

Di Thailand, Shopee dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawan di negara tersebut.

Dilansir dari The Thaiger,Kamis (29/9), jumlah orang yang terkena PHK sebanyak 100 orang.Shopee melakukan PHK untuk restrukturisasi perusahaan.

Manajemen perusahaan teknologi multinasional Singapura itu mengatakan restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi operasional untuk membuat perusahaan lebih gesit dan mampu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang.

Badai PHK sebelumnya telah menerjang raksasa teknologi lainnya. Baru-baru ini Facebook dilaporkan akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan. Amazon juga mengambil langkah serupa terhadap 10 ribu karyawannya.

[Gambas:Video CNN]

Seorang pencuri ulung

58.572 Buruh Tekstil Sudah Terkena PHK per November 2022******

Buruh industri tekstil dan produk tekstil(TPT) yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 58.572 orang per November 2022.

Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga menjawab isu soal relokasi pabrik yang berkembang dan menjadi salah paham di masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tidak ada relokasi pabrik TPT pada tahun

"Tidak ada relokasi di 2022, belum ada. Apindo ini luas, tapi yang jelas di industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nggak ada (relokasi). TPT tidak ada relokasi," tegas Anne.

Terlepas dari isu PHK dan relokasi pabrik, Anne mengaku kesal dengan polemik data yang terjadi. Ia menganggap seharusnya pemerintah yang turun langsung mendata, bukan asosiasi pengusaha.

Menurutnya, asosiasi pengusaha tidak bisa memaksa anggotanya untuk mengisi survei terkait PHK. Beda dengan pemerintah yang bisa mewajibkan pengusaha untuk mengisi data tersebut.

"Daripada berantem soal data, kenapa gak pemerintah yang minta ke seluruh pengusaha? Kayak PeduliLindungi itu kan pemerintah. Kok bisa jadi kita yang diserang? Pemerintah kan dibayar dari pajak kita, masa sekarang pengusaha yang harus kasih data?" keluhnya.

Anne menyarankan pemerintah untuk mewajibkan pengusaha mengirim data terkait PHK secara periodik, bahkan setiap hari.

Ia menjelaskan industri selalu memberikan informasi ke pemerintah melalui PeduliLindungi ketika ada yang terinfeksi covid-19, terdampak pandemi, hingga masuk Rumah Sakit (RS). Ia berharap pendataan PHK juga bisa dilakukan serupa.

[Gambas:Video CNN]