buku mimpi jam tangan

Pelukis Buku One Piece

Kemenhub Waspadai 323 Daerah Rawan Bencana Selama Nataru******

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal mewaspadai 323 daerah rawan bencana di Pulau Jawa dan Sumatera selama masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Terhadap daerah rawan, ada 4 model daerah rawan yang kami waspadai, terutama rawan banjir, jembatan rawan, longsor, dan amblesan. Kondisi rawan yang saat ini kami awasi untuk Pulau Jawa sebanyak 230 lokasi," kata Risal secara virtual dalam Jumpa Pers Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2022/2023, Rabu (14/12).

Risal memaparkan 230 daerah rawan di Pulau Jawa terbagi ke dalam 74 lokasi rawan banjir, 24 jembatan rawan, 63 longsor, dan 69 amblesan. Ini tersebar di daerah operasi (DO) 1 sampai 9 yang dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero).

"Untuk mengantisipasinya kami menyiapkan alat material untuk siaga (AMUS) di beberapa lokasi, berdampingan juga dengan alat-alat dan beberapa titik untuk antisipasi untuk daerah rawan longsor dan ambles," jelasnya.

Ia menjelaskan ada lokomotif tambahan yang tersebar di 14 titik posko, 3 crane di Cirebon, Yogyakarta, dan Bandung, kereta pembangkit di 14 titik, serta pusat kendali di 9 lokasi.

Di lain sisi, penumpang kereta api pada 2022 diprediksi mencapai 5,11 juta penumpang dengan rata-rata penumpang harian mencapai 316.141 orang. Jumlah penumpang tertinggi diprediksi terjadi pada 24-25 Desember 2022 serta tanggal 31 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Kemenhub Prediksi 44,17 Juta Orang Berpergian Saat Libur Nataru******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan 44,17 juta orang atau 16,35 persen dari total penduduk Indonesia melakukan perjalanan selama libur Natal2022 dan Tahun Baru2023.

"Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT), potensi pergerakan nasional pada Nataru 2022/2023 adalah 44,17 juta orang," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (13/12).

Budi Karya mengatakan potensi pergerakan masyarakat tahun ini meningkat dibandingkan 2021 lalu sebanyak 13 persen penduduk.

Sedangkan penggunaan moda terbanyak masih menggunakan angkutan jalan dengan jumlah total sekitar 67,97 persen.

Ia menyebut, provinsi asal pelaku perjalanan terbanyak diperkirakan dari wilayah Jabodetabek sebanyak 16,5 persen atau 7,1 juta orang. Kemudian disusul Jawa Timur sebanyak 14,5 persen atau 6,2 juta orang, Jawa Tengah sebanyak 13,6 persen atau 5,8 juta orang, dan selanjutnya Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Untuk provinsi tujuan pelaku perjalanan terbanyak diprediksi menuju wilayah Jawa Tengah sebanyak 19,7 persen atau 8,7 juta orang, Jawa Timur 17,5 persen atau 7,7 juta orang, Jawa Barat 14,6 persen atau 6,5 juta orang, dan sisanya menuju Jabodetabek dan Yogyakarta.

"Sementara untuk kota/kabupaten daerah wisata menjadi tujuan terbanyak pergerakan Nataru yaitu Yogyakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Malang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Budi juga menyampaikan prediksi jumlah penumpang angkutan umum Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 pada moda transportasi darat (angkutan jalan) sebanyak 3,23 juta orang, atau naik 12 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 2,87 juta orang.

Jumlah penumpang angkutan penyeberangan diprediksi sebanyak 2 juta orang, atau naik 7 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 1,87 juta orang.

Angkutan kereta api sebanyak 5,1 juta orang, atau naik 127,6 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 2,24 juta orang.

Angkutan udara diprediksi sebanyak 3,16 juta orang, atau naik 53,4 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 2,06 juta orang.

Sementara untuk angkutan laut sebanyak 1,23 juta orang, atau naik 156 persen dibandingkan tahun 2021/2022 yaitu sebanyak 0,48 juta orang.

Adapun posko angkutan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 akan dimulai dari 19 Desember 2022 - 3 Januari 2023, khusus angkutan laut hingga 8 Januari 2023.

"Prediksi total penumpang angkutan umum Nataru ini 14,72 juta orang, naik 54,62 persen dibanding tahun lalu," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Cepat: Pertandingan Penebusan Pria

Sandi Buka Suara Soal Efek Aturan Miras di KUHP bagi Pekerja Wisata******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno membuka peluang aturan pemidanaan terkait minuman beralkohol(minol) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Pariwisata.

Hal tersebut disampaikan Sandiaga merespons kritikan dari pengacara senior Hotman Paris Hutapea yang khawatir dengan potensi pemidanaan Pasal 424 KUHP soal menambahkan miras terutama terhadap pekerja wisata Bali.

"Ya semua masukan ini akan kami bicarakan dan mungkin di [revisi] UU Pariwisata akan kita perjelas," kata Sandi, ditemui di Kedai Kopi Johny, Jakarta, Sabtu (10/12).

Sandi juga mengaku dampaknya terhadap pelayan atau waiterjika ancaman pemidanaan di KUHP itu benar bisa sejauh itu. 

"Dan waitersitu yang kasihan, kalau nambah orderkan orang kasih tips itu menjadi salah satu sumber pendapatan mereka. Nah ini yang harus kita perhatikan dan ini jangan jadi pasal yang memberatkan mereka," urainya.

"Nah ini harus kita sosialisasikan dan kita perjelas," imbuh dia, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Terlebih, menurut Sandi, industri pariwisata merupakan salah satu yang paling banyak menciptakan lapangan kerja di Bali.

"Ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai jadi pasal yang memberatkan mereka [pekerja di industri pariwisata]," sambungnya.

Hotman sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa pasal KUHP itu mengancam siapa pun yang menambahkan miras kepada mereka yang sudah mabuk.

"Di sini disebutkan kalau ada orang mabuk itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah ini yang masuk penjara satu tahun," ujarnya di Kedai Kopi Johny, Jakarta Utara.

Pasal 424 KUHP berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Hotman juga menyebut aturan yang dimuat dalam KUHP dikhawatirkan bakal mematikan ruang gerak para pelaku usaha seperti restoran, hotel, dan bar apabila benar-benar diterapkan.

Sebagaimana diketahui, RKUHP resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR di tengah berbagai protes dari masyarakat.

Pengesahan RKUHP sebelumnya sempat tertunda pada 2019. Sejak awal, RKUHP dinilai banyak memuat pasal bermasalah yang mengancam kebebasan demokrasi dan masyarakat sipil.

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Satu pukulan akan meledak

Bahlil Jawab JK soal RI Tak Punya Smelter: Sampai Ayam Punya Gigi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia susah memiliki smelternikel sendiri. Alasannya, karena bank tidak memberikan kredit untuk pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12). Bahlil mengatakan perbankan nasional hanya mau membiayai jika mempunyai modal inti (ekuitas) di atas 30 persen sampai 40 persen.

Sementara, untuk membangun satu line smelter investasi yang dibutuhkan adalah sekitar US0 juta hingga US0 juta. Dengan demikian untuk membangun empat line dibutuhkan investasi di atas US miliar.

"Ini masalah besar, dan saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ini nggak berubah, sampai ayam punya gigi, muka kaya saya, Pak Sarmuji, Pak Demer gak akan punya smelter di republik ini," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia mengatakan tak heran saat ini smelter di Indonesia hanya dimiliki oleh asing. Pasalnya, mereka memiliki dana dan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi, ini juga jadi masalah kita, kalau kemudian kita ribut, mohon maaf kenapa ini asing semua yang ambil bahan baku kita? Bos mereka yang investasi," kata Bhalil.

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung RI yang masih belum punya smelter nikel sendiri. Ia mengkritisi smelter di Tanah Air masih dikelola China.

JK pun mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Dia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK beberapa waktu lalu.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Era seni bela diri super

Pemerintah Akan Bangun Ekosistem Baterai Listrik di Sulawesi Tenggara******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah fokus membangun ekosistem baterai listrikdi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada 2024.

Nantinya, Sultra akan menjadi salah satu ekosistem baterai kendaraan listrik aliaselectric vehicle(EV) dengan hilirisasi nikel melalui penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber daya.

"2024-2025, Sulawesi Tenggara akan menjadi salah satu bagian hilirisasi untuk membangun ekosistem EV battery," kata Bahlil dalam acara peringatan Hari Nusantara di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Selasa (13/12), dikutip dari Antara.

Pemerintah bakal membuat nilai tambahnya sampai 70-80 persen melalui proses hilirisasi. Ambisi membangun ekosistem baterai listrik di Sultra juga sebagai jalan menciptakan lapangan pekerjaan dengan gaji yang cukup memadai.

Menurutnya, pembangunan pabrik hilirisasi juga akan meningkatkan pendapatan daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Bahlil juga menekankan proses hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara harus menerapkan konsep ekonomi hijau yang mengimplementasikan prinsip berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.

"Sekarang kalau mau produk kita laku di dunia, tidak bisa kita hindari green energy, green industry. Kalau kita masih pakai batu bara pasti produk kita tidak akan laku atau tidak dihargai sebaik proses industri yang memakai green energy, EBT," tegasnya.

Menteri Investasi itu menegaskan green industrydan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) bakal menjadi syarat bagi investor yang ingin membangun pabrik hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara.

[Gambas:Video CNN]