tiktok4d 600Jutaan kata 8443Orang-orang telah membaca serialisasi
《42 di erek erek》
IHSG Diprediksi Lesu Akibat Bayang******Jakarta, CNN Indonesia--
Indeks harga sahamgabungan (IHSG) diperkirakan melemah pada perdagangan Rabu (9/11). Pelemahan itu dipicu karena pergerakan nilai tukar rupiah yang lesu.
Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan di sisi lain musim rilis kinerja kuartal III 2022 serta pembagian dividen beberapa emiten akan menopang pergerakan.
"Secara teknikal candlestick membentuk long long black body dengan volume yang cukup tinggi mengindikasikan potensi pelemahan," kata Dennies seperti dikutip dari riset hariannya.
Sementara, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG masih berada dalam area konsolidasi wajar. Potensi tekanan masih cukup besar dibandingkan dengan kemampuan untuk naik.
"Para investor masih harus mewaspadai adanya potensi koreksi wajar dikarenakan sentimen dari fluktuasi harga komoditas juga nilai tukar rupiah yang masih akan membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," katanya.
Lihat Juga :Bandara Kertajati Bakal Layani Penerbangan Reguler |
Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan JSMR, BBNI, AALI, ASRI, BBCA, UNVR, dan WIKA.
IHSG ambruk ke level 7.050 pada Selasa (8/11). Indeks saham melemah 52,27 poin atau minus 0,74 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,16 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 35,30 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******Jakarta, CNN Indonesia--
Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).
Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.
Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.
"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.
Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.
Lihat Juga :KAI: Kereta Cepat Jakarta-Bandung Baru Balik Modal 38 Tahun |
Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.
Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.
Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.
Lihat Juga :Pemerintah Kucurkan Rp526,54 M untuk Infrastruktur KTT G20 di Bali |
Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.
Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.
Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.
Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.
Lihat Juga :IHSG Diprediksi Menguat Tipis Jelang Rilis Data Ekonomi AS |
Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).
Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.
"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.
Lihat Juga :Waskita Kebut Tol Kapal Betung Kelar Kuartal III 2023 |
Rugi Miliaran Jadi Alasan Bos The Good Dept PHK Karyawan******Jakarta, CNN Indonesia--
CEO The Goods Dept Ruby Sjabana mengaku besarnya nilai kerugian menjadi alasan soal pemutusan hubungan karyawan (PHK) lebih dari 30 orang pekerjanya.
"Tahun lalu juga kejadian, nilainya juga miliaran tapi tahun lalu kita nggak kasih sanksi, kita nggak menuntut apa-apa, kita putihkan, kita maafkan," kata Ruby dikutip dari Detik, Kamis (10/11).
Dalam sebuah unggahan viral di Twitter @DiahLarasatiP, dijelaskan kronologi brand lokal ternama itu diduga memaksa lebih dari 30 orang karyawannya mengundurkan diri atau akan dikenakan ganti rugi hingga Rp30 juta rupiah per orang.
Ia menceritakan akar masalahnya adalah proses stock opname (SO) yang dilakukan pada 19 hingga 20 Oktober 2022 menunjukkan terdapat banyak minus. Dalam salah satu toko bahkan dilaporkan lebih dari 1.000 produk minus dibandingkan dengan data di sistem.
Ruby lantas menjelaskan duduk perkara kasus viral tersebut dari sisi The Goods Dept. Menurutnya, perusahaan menemukan kerugian yang berulang sehingga harus bertindak tegas.
"Saat kami melakukan audit internal, kami menemukan kerugian yang berulang yang besar sekali di mana sebenarnya ini tahun sebelumnya juga sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Tahun lalu kita telah memutihkan artinya kita tidak menuntut tanggung jawab dari karyawan, kami tanggung sendiri semuanya, tapi kebocoran ini terjadi lagi di tahun ini," jelasnya.
Lihat Juga :Facebook PHK 11 Ribu Karyawan Imbas Penurunan Pasar Iklan |
Ia mengaku sangat kecewa dan akhirnya meminta pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini dilakukan agar mitra The Goods Dept bisa lebih leluasa menitipkan barang di perusahaan tersebut.
"Setelah kejadian ini banyak para mitra bertanya pada kita sebenarnya aman nggak dan kita menanggung kerugian itu. Jadi harus ada sesuatu peraturan yang ditegakkan. Di ritel memang semua yang bekerja di toko harus mempertanggungjawabkan apapun kekurangan barang, seperti di mini market juga begitu," papar Ruby.
Soal lokasi toko yang terdampak, Ruby tidak menjelaskannya secara spesifik. Ia hanya menyebut bahwa dari 5 toko ada jadwal stock opname mulai 12 September.
"Tapi kan nggak bisa keseluruhan toko bareng, itu dilakukan berurutan. Setiap toko itu jumlahnya lumayan besar, (kalau ditotalkan jumlahnya 1.000 barang). Kalau ditotal nilai kerugian miliaran," jelasnya.
Lihat Juga :Menaker Pastikan UMP 2023 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh? |
Untuk penyelesaian masalah, Ruby mengatakan bahwa perusahaan memberi pilihan kepada karyawan terkait apakah ingin tetap bertanggung jawab sesuai aturan atau tidak. Jika bersedia, mereka masih dipersilakan tetap bekerja.
"Tapi rata-rata mereka menyatakan cukup berat, bisa nggak dicicil. (Dari perusahaan tidak bisa karena) tahun lalu kita sudah hapuskan, jadi kali ini harap diselesaikan," ujarnya.
Kendati, Ruby tak menampik pada akhirnya The Goods Dept menawarkan opsi resign kepada para karyawan terkait yang tidak bisa menuntaskan ganti rugi.
"Akhirnya kita tawarkan kalau mau dihapuskan, mau nggak resign karena hubungan industrial ini sudah cacat nih dan mereka mengatakan ya sudah kami nggak sanggup untuk mengganti. Untuk itu nanti dibuat surat resign, surat kesepakatan bersama yang menyatakan nanti gajinya dibayarkan tapi diperhitungkan dengan angka pertanggungjawaban," jelasnya.
"Titik poinnya adalah kita sudah kehilangan kepercayaan, jadi kalau sudah kehilangan kepercayaan sudah susah karena ini bukan yang pertama," sambung Ruby.
[Gambas:Video CNN]
Label:situs slot bet 600、akulaku pinjol、situs lgdbet
Terkait:situs win slot login、bar slot、pinjol yang di blokir ojk、slot terbaru terpercaya、idngoal、priaqq、madu 888 slot、semua situs judi slot online、judototo、julo pinjol legal atau ilegal
bab terbaru:cara menang main fafa(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《42 di erek erek》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,modal rebahan dapat uangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《42 di erek erek》bab terbaru。