situs yang lagi gacor hari ini

Penjahat penjelajah waktu

ASITA Klaim Turis Asing Siap Banjiri Bali Meski UU KUHP Disahkan******

Asosiasi Perusahaan Perjalanan WisataIndonesia (ASITA) mengklaim kunjungan turis asing ke Balimasih belum terdampak oleh pengesahan aturan zina di UU KUHP.

Ketua DPD Association of The Indonesia Tours and Travel Agencies (Asita) Bali I Putu Winastra mengatakan hal itu sekaligus merespons kabar pembatalan penerbangan ribuan wisatawan dari Perth Australia menuju Bali usai uu itu disahkan.

Ia mengatakan pembatalan itu tidak benar. Selama ini, pihaknya juga tidak menerima laporan ada wisatawan yang membatalkan pesanan travel agentuntuk berlibur ke Bali.

"Tidak ada (pembatalan) seperti itu. Jadi flightmasih tetap jalan kok itu tidak ada cancel. (Pembatalan) booking-an tidak ada. Sampai saat ini baik-baik saja. Kita juga sudah menyampaikan bahwa informasi ini harus proper kita berikan. Jadi tidak asal-asalan, kita memberikan informasi," ujarnya saat dihubungi, Jumat (10/12).

"Justru kita banyak mendapatkan booking-an luar negeri, sudah semakin bagus booking-annya. Saya laporan dari anggota kalau (ribuan booking-an) pasti, anggota kita kan ratusan pasti ada ribuan," lanjutnya.

Meski kunjungan masih bagus, ia meminta pemerintah agar memberikan klarifikasi terkait aturan zina di UU KUHP tersebut dengan baik untuk turis asing supaya aturan itu tidak ditanggapi negatif oleh wisatawan.

"Pemerintah, harapan kita agar bisa memberikan klarifikasi yang proper kepada masyarakat terutamanya di luar negeri, sehingga informasi dan berita-berita yang tidak semestinya ditanggapi negatif itu tidak ada," ujarnya. 

Winastra mengatakan selama pemerintahan gencar memberikan informasi di luar negeri atau di negara-negara yang wisatawannya banyak berkunjung ke Bali, tentu ke depan tidak akan berdampak kepada kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata.

"Saya kira tidak (akan berdampak), selama kita memberikan klarifikasi yang benar kepada media asing ataupun di luar negeri. Kita tidak ada yang meng-counterdi luar negeri. Jadi liar informasinya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Sekilas tentang melampaui

Mendag soal Tahu Lenyap di Pasar DKI******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membantah temuan CNNIndonesia.com soal tahuyang lenyap di pasar DKI Jakarta dan Depok  karena perajin mogok produksi imbas harga kedelaimahal.

Ia mengklaim tahu masih ada di pasar. Hal itu terbukti karena Zulkifli masih makan tahu pagi ini.

"Engga (langka) saya masih makan tahu tadi pagi, jangan panas-panasin kamu," ujarnya di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/12).

Lalu, kedelai itu pun nanti akan dijual dengan subsidi Rp1.000 ker kilogram (kg).

"Tapi (barangnya) belum sampai, impornya dari Amerika sana, jauh perlu waktu. Mungkin akhir Desember (baru sampai)," imbuh Zulkifli.

Sebelumnya, tahu sudah tidak dijual lagi di pasar area DKI Jakarta dan Depok, Jawa Barat. Hal itu terjadi karena produsen mogok produksi imbas harga kedelai yang mahal.

Pedagang pun akan menaikkan harga tahu demi menyiasati kenaikan harga kedelai.

Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat menjelaskan kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang sulit dihindari. Pasalnya, langkah produsen menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.

"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," kata Yuni kepada CNNIndonesia.com Selasa (6/12) kemarin.

Kendati, Yuni belum mengetahui harga tahu bakal naik hingga berapa. Terlepas dari harga tahu yang bakal naik, Yuni sudah menaikkan harga tempe terlebih dahulu.

Sementara itu, Di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Ipang selaku penjual tahu dan tempe tak lagi menjajakan tahu. Ia menuturkan sudah sejak Senin kemarin tahu tidak dijual.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya.

Menurutnya, kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah. Oleh karena itu, langkah ini diambil untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa tahu bakal mengalami kenaikan harga.

[Gambas:Video CNN]

Ia menambahkan aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.

Ipang tadinya menjual tahu isi 10 buah dengan harga Rp7.000. Ia bakal kembali menjual tahu pada Kamis (8/12) setelah aksi mogok produksi selesai. Sementara itu, ia masih menjual tempe seharga Rp7.000 per papan

Era seni bela diri super

4 Kursi Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN Kosong, Mau Ngelamar?******

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.

Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).

Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.

JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.

"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Pemprov Malut Minta BKPM Cabut Izin Pengelola Pulau Widi******

Pemerintah Provinsi Maluku Utara(Malut) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melayangkan surat ke BKPM atau Kementerian Investasi terkait permohonan pencabutan izin pengelolaan Pulau Widi oleh Leadership Islands Indonesia (LII).

Kepala DPMPTSP Provinsi Malut Bambang Hermawan membenarkan bahwa lembaganya telah mengeluarkan surat tersebut. Ia menilai ada beberapa pertimbangan keluarnya surat tersebut.

Pertama, pelanggaran Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dengan Pemprov Malut dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, dan surat dari Bupati Halmahera Selatan tentang pencabutan MoU.

Kedua, izin pemanfaatan kawasan hutan untuk wisata telah diberikan sampai tiga kali, yakni pada 2015. Kemudian diperpanjang dan berakhir pada 2017, lalu penerbitan lagi pada 2018. LII diberikan waktu selama tujuh bulan, namun yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan atau kegiatan.

Berdasarkan hal itu, DPMPTSP Malut memohon kepada BKPM untuk mencabut pengelolaan Pulau Widi oleh LII, mengingat LII ialah perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang kewenangannya ada di BKPM.

Pemprov Malut melalui DPMPTSP hanya memberikan dukungan terhadap rekomendasi dan perizinan di bawahnya. Antara lain, kesesuaian ruang, UPL UKL, serta izin pemanfaatan wisata untuk kawasan hutan.

Nah, dengan dibekukannya izin pemanfaatan hutang lindung sebagai kawasan wisata, Bambang melanjutkan maka tidak ada lagi landasan pusat untuk memperpanjang izinnya.

Pemprov Malut, kata Bambang, selama ini tidak pernah menerima pemberitahuan dalam bentuk apapun dari LII terkait rencana lelang pengelolaan wisata Kepulauan Widi di salah satu situs asing.

"Tidak ada pemberitahuan, bersurat juga tidak ada, dan apapun alasannya adalah penyimpangan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

belas kasihan Tuhan

Mengintip Pesangon Pekerja Korban PHK JD.ID******

E-commerce JD.ID melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 persen atau 200 karyawan. Mereka lantas berjanji memberikan hak-hak karyawan terdampak.

Head of Corporate Communications & Public Affairs JD.ID Setya Yudha Indraswara mengatakan PHK dilakukan sebagai langkah adaptasi untuk menghadapi tantangan bisnis saat ini.

Setya menuturkan JD.ID bakal terus memberikan dukungan kepada karyawan yang terkena PHK. Dukungan yang dimaksud antara lain dengan tetap memberikan asuransi,talent promoting, dan hak-hak lain.

Pemerintah telah menetapkan aturan terkait pesangon buruh atau pekerja yang terkena PHK. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam beleid tersebut, pesangon yang berhak diterima korban PHK dirinci melalui pasal 40 ayat (2). Berikut besaran pesangon berdasarkan aturan tersebut:

a. pekerja yang mengalami PHK dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, mendapatkan pesangon sebesar 1 bulan upah.
b. pekerja dengan masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, mendapatkan pesangon 2 bulan upah.
c. pekerja dengan masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, mendapatkan pesangon 3 bulan upah.
d. pekerja dengan masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, mendapatkan pesangon 4 bulan upah.
e. pekerja dengan masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, mendapatkan pesangon 5 bulan upah.
f. pekerja dengan masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, mendapatkan pesangon 6 bulan upah.
g. pekerja dengan masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, mendapatkan pesangon 7 bulan upah.
h. pekerja dengan masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, mendapatkan pesangon 8 bulan upah.
i. pekerja dengan masa kerja 8 tahun atau lebih, mendapatkan pesangon 9 bulan upah.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

4 Kursi Pimpinan Tinggi Madya Otorita IKN Kosong, Mau Ngelamar?******

Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi Tim Transisi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Sidik Pramono menyebut masih ada 4 jabatan pimpinan tinggi(JPT) madya yang masih kosong.

Saat ini, pihaknya membuka lowongan dan melakukan perekrutan untuk mengisi posisi tersebut. "Presiden telah membentuk Panitia Seleksi JPT madya di lingkungan otorita IKN untuk mengisi 4 posisi itu," ujarnya dilansir Antara di Samarinda, Sabtu (3/12).

Pembentukan panitia seleksi ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 140/TPA, tanggal 30 November 2022 tentang Pembentukan Pantia Seleksi JPT Madya di Lingkungan Otorita IKN.

Sedangkan empat posisi lowong yang dilakukan perekrutan itu adalah Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, serta Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

Untuk panitia seleksi, kata Sidik, terdiri atas Ketua yang dijabat oleh Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Sekretaris dijabat oleh Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan sejumlah anggota panitia.

Berdasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, susunan organisasi di bawah kepala dan wakil kepala Otorita IKN akan diisi oleh sejumlah JPT madya di lingkungan Otorita IKN.

JPT madya di bawah IKN itu adalah sekretariat, deputi bidang perencanaan dan pertanahan, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang sosial, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, deputi bidang pendanaan dan investasi, deputi bidang sarana dan prasarana, serta unit kerja hukum dan kepatuhan.

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2022, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono melantik lima JPT Madya Otorita IKN, yakni sekretaris, deputi bidang pengendalian pembangunan, deputi bidang transformasi hijau dan digital, deputi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kepala unit hukum dan kepatuhan Otorita IKN.

"Pengisian jabatan dilakukan segera karena UU IKN mengharuskan Otorita IKN beroperasi paling lambat akhir tahun 2022. Pada 10 November lalu, Otorita IKN juga telah membuka seleksi terbuka untuk mengisi 27 posisi jabatan kepala biro atau direktur di lingkungan Otorita IKN," tandas Sidik.

[Gambas:Video CNN]