ceriaslot123

Pernikahan

IHSG Diramal Tangguh Menjelang Rilis Suku Bunga Bank Indonesia******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (25/7).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyarankan investor mengakumulasi pembelian saham dari emiten yang kinerjanya bagus. Harapannya bisa mendongkrak performa bursa hingga beberapa waktu mendatang.

"Jelang rilis data perekonomian tingkat suku bunga pada hari ini disinyalir belum akan mengalami perubahan. Sedangkan pergerakan IHSG terlihat masih cenderung bergerak menguat terbatas," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ITMG, CTRA, ICBP, TLKM, BBNI, SMGR, AALI, dan TBIG.

Senada, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memprediksi IHSG bakal kokoh hari ini. Ia meramal indeks akan bergerak di rentang 6.800-6.921.

Lihat Juga : Bos DJP: Tak Ada Hubungan Pajak Natura dengan Pemeriksaan Wajib Pajak

"Sektor komoditas memang terlihat akan 'comeback' sejak adanya perkiraan Fed rate akan berhenti naik. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixedcenderung menguat," ungkapnya.

Ia menyebut IHSG akan mencoba melanjutkan pengujian resistance di level 6.921 setelah gagal tembus di awal pekan ini.

IHSG ditutup hijau di posisi 6.899 pada perdagangan Senin (24/7). Indeks saham menguat 18,59 poin atau plus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,39 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,86 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Karier Pesawat Dandy

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Jiwa Setan

LRT, Asa Baru Mathilda Menembus Macet Jakarta Demi Sesuap Nasi******

Masyarakat Jakartadan daerah penyangganya mendapatkan harapan baru akan tersedianya alat transportasimassal yang nyaman.

Hal ini seiring selesainya pembangunan LRT Jabodebek. Kementerian Perhubungan menyebut setelah selesainya pembangunan LRT tersebut, moda transportasi yang menelan dana Rp32 triliun itu selanjutnya akan dioperasikan akhir bulan ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap moda transportasi massal itu bisa mengurangi kendaraan pribadi di jalan.

Terkait tarif LRT Jabodebek, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menetapkan sebesar Rp5.000 untuk satu kilometer pertama. Lalu selanjutnya Rp700 setiap kilometer berikutnya.

Dengan perhitungan itu, maka tarif LRT Jabodebek untuk jarak terjauh berkisar di Rp20 ribu hingga Rp25 ribu.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap  dengan tarif dan kehadiran LRT ke depan bisa membuat 140 ribu orang yang selama ini naik kendaraan pribadi beralih ke LRT.

Dengan hal itu diharapkan jumlah kendaraan pribadi beredar di Jakarta bisa ditekan sehingga polusi bisa dikurangi. Maklum, data Kemenhub, jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta memang cukup besar.

Data Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan yang beredar di Jabodetabek yang meliputi mobil, bus, motor dan truk saja sudah tembus 21,76 juta unit.

Jumlah itu tumbuh 7 persen lebih setiap tahun. Besarnya jumlah kendaraan yang beredar di jalanan ibu kota tersebut berdampak ke kemacetan.

Akibat kemacetan, masyarakat Jakarta harus menghabiskan waktu berjam-jam di jalanan ibu kota. Masalah itu menimbulkan kerugian ekonomi sampai dengan Rp71,4 triliun di Jakarta.

Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.

Namun, Jokowi menyebut tarif LRT Jabodebek perlu diberikan subsidi atau Public Service Obligation (PSO). Menurutnya, setiap transportasi publik harus disubsidi.

Subsidi LRT, kata Jokowi, nantinya akan diatur oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Yang jelas ada itu urusannya menteri perhubungan. Masak presiden suruh hitung-hitung seperti itu," katanya.

Lantas bagaimana pendapat masyarakat soal LRT Jabodebek?

Salah satu warga Bekasi, Mathilda mengatakan LRT Jabodebek memang memberikan harapan baru baginya dalam mendukung mobilitasnya dari rumahnya di Bekasi ke ke Jakarta Selatan demi mencari sesuap nasi.

Memang, selama ini ada KRL yang bisa ia gunakan. Ada juga sarana transportasi lain. Tapi katanya, kehadiran LRT memberikan semakin banyak pilihan baginya untuk menuju tempat kerja.

Apalagi kabarnya, dengan moda transportasi ini, jarak Jakarta-Bekasi yang biasanya harus ditempuh berjam-jam bisa dijangkau hanya dalam 45 menit saja.

"Soalnya kalau pulang ke Bekasi naik KRL kan suka lama ya dan desak-desakan. Jadi harapannya kalau pakai LRT tuh lebih nyaman," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/8).

Meski memberikan harapan baru, ia masih berharap agar pemerintah bisa menekan harga tiket LRT. Ia merasa tarif tiket Rp20 ribu masih terlalu mahal.

[Gambas:Video CNN]

"Tapi kalau bisa sih harga tarifnya lebih murah dong. Soalnya kan biaya hidup mahal ya, tapi gaji enggak naik-naik. Ya kalau bisa ongkos transportasi juga jangan mahal-mahal ya," katanya.

Segendang sepenarian dengan Mathilda, salah satu warga Depok bernama Naely mengatakan warga di sekitar Jakarta perlu LRT Jabodebek karena KRL saat ini sudah terlalu penuh. Namun ia menilai tarif LRT Jabodebek masih terlalu mahal.

"Selisihnya sangat jauh dari tarif KRL, jadi kalau bisa harganya diturunkan lagi," katanya.

Ke depan, Naely berharap LRT Jabodebek bisa beroperasi lebih baik lagi.

"Semoga transportasi baru ini bisa dijangkau lebih banyak orang," katanya.

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

Daftar Senjata yang Masih Diimpor RI Meski Sudah Dilarang Jokowi******

Indonesia masih imporsejumlah senjata yang sebelumnya dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi). Misalnya, pistol, bom sampai alutsista.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperoleh CNNIndonesia.com,Selasa (15/8), ada tujuh jenis senjata yang masih diimpor pada periode Januari-Juli 2023.

Berikut daftarnya;

2. Bom

Kelompok senjata ini meliputi bombs, grenades, torpedoes, mines, missiles, and similar munitions of war and parts thereof. Sebenarnya pada Februari, Maret, dan Mei 2023 tidak ada impor.

Sedangkan pada April 2023 tercatat senjata impor jenis ini masuk US,2 juta, Juni 2023 meroket hingga US,3 juta, dan Juli 2023 turun setengahnya ke angka US,1 juta.

3. Amunisi

Impor kategori antara lain; other ammunition and projectiles and parts thereof, including shot and cartridge wads. Pada Maret lalu sebenarnya impor amunisi ini nihil.

Kendati, impor alat utama sistem senjata (alutsista) jenis ini meningkat menjadi US,2 juta pada April 2023, US,3 juta di Mei 2023, turun ke US2 ribu pada Juni 2023, dan naik lagi ke US8 ribu pada Juli 2023.

4. Alutsista

Berdasarkan data BPS, Alutsista yang diimpor jenis shotgun cartridges. Sebenarnya pada Mei lalu nilai impor senjata ini nol. Akan tetapi, angka impornya pada Maret 2023 menyentuh US ribu, April 2023 US5 ribu, Juni 2023 US.337, dan Juli 2023 membengkak ke US juta.

5. Kelompok spring or gas guns and pistols, excluding arms of heading 9307.

Rinciannya, per Maret 2023 Indonesia mengimpor US ribu, naik ke US ribu di April, turun menjadi US ribu pada Mei, melesat ke US,4 juta di Juni, dan merosot ke US,5 juta pada bulan lalu.

[Gambas:Video CNN]

6. Alutsista jenis lainnya

BPS mencatat total impor kumulatif sejak Januari-Juli 2023 sebesar US,2 juta. Nilai impor tertinggi terjadi pada Juli 2023 lalu sebesar US,7 juta.

Jika dilihat berdasarkan negara asal, Korea Selatan menjadi pemasok alutsista terbanyak ke Indonesia dalam enam bulan ini, yakni mencapai US juta. Bahkan, Indonesia tak pernah absen mengimpor senjata dan amunisi dari Negeri Ginseng.

Negara terbanyak kedua adalah China dengan total ekspor senjata ke Indonesia senilai US,1 juta sejak awal 2023. Namun, Indonesia sempat sama sekali tak mengimpor alutsista dari Negeri Tirai Bambu pada Februari lalu.

Kemudian, ada Amerika Serikat senilai US juta, Afrika Selatan US,6 juta, dan Spanyol sebesar US juta. Sedangkan nilai transaksi impor alutsista Indonesia dengan negara pemasok lainnya menyentuh US juta.

Namun, data BPS itu tidak mencantumkan K/L mana yang mengimpor senjata dan amunisi tersebut, apakah Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, atau stakeholder terkait lain.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bolak balik telah menegaskan industri dalam negeri sudah bisa memproduksi senjata.

Oleh karena itu, ia melarang Kemenhan hingga Polri mengimpor senjata dan hanya memperbolehkan impor senjata berteknologi tinggi, seperti pesawat tempur.

"Kalau yang canggih-canggih, silahkan. Kalau mau beli pesawat tempur, karena kita belum bisa. Kalau senjata, peluru, kita sudah bisa, apalagi hanya sepatu. Kenapa harus beli dari luar?" ujar Jokowi pada pembukaan Penghargaan P3DN 2023 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3).

Kronik Penulis Lucu

Curiga Ada 'Sesuatu' di Balik Aguan******

Menjelang akhir jabatannya, Presiden Jokowi kian getol merangkul sejumlah investoruntuk ikut membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tindakan tersebut tentu tak mengherankan. Maklum, Jokowi sendiri punya mimpi bisa melaksanakan upacara HUT Kemerdekaan RI tahun depan di ibu kota baru tersebut.

Kabar terbaru yang masuk soal investor, pemerintah mengklaim sejumlah konglomerat Indonesia akan berinvestasi di IKN. Konglomerat itu antara lain; pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Bahkan Aguan ia sebut menjadi pemimpin konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di IKN. Selain Aguan, Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga menyebut nama Miliarder Sukanto Tanoto bakal masuk di proyek IKN.

Bahlil mengungkap proyek apa saja yang bakal dibangun oleh Aguan cs. Beberapa di antaranya adalah hotel, cafe, pusat olahraga, dan lainnya.

"Saya kan janji ke kalian kan September mereka akan membangun, groundbreaking untuk membangun hotel, akan membangun taman-taman, akan bangun tempat pertemuan, olah raga, cafe-cafe," ujarnya di sela-sela acara ASEAN Economic Ministers (AEM) di Semarang, Sabtu (19/8) seperti dikutip dari detikfinance.

Tak hanya itu, Bahlil juga menyebut di IKN juga akan dibangun stasiun-stasiun untuk moda transportasi. Menurutnya, kehadiran para cukong ini sekaligus menepis isu tidak ada investor yang masuk ke IKN.

Ucapan Bahlil itu tentu bukan tanpa alasan. Pemerintah belakangan memang tekun mencari investor.

Pemerintah sempat menjajal kerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi terkait investasi di IKN. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian terkait hal tersebut.

Juni lalu, Jokowi juga terbang ke Singapura dan menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai mencapai US,6 miliar atau Rp38,68 triliun (kurs Rp14.880 per dolar AS) untuk proyek pembangunan IKN.

Selang satu bulan, Jokowi meluncur ke China. Di sana, ia bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu.

Kepala negara lantas menawarkan pengusaha China investasi di 34 ribu hektare (ha) lahan yang sudah siap di IKN.

Lantas, apakah keikutsertaan sejumlah taipan Tanah Air seperti Aguan-Sukanto Tanoto dalam membangun proyek IKN tadi bakal menjadi jaminan proyek itu akan berjalan seperti apa yang diinginkan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita belum yakin mereka akan terlibat langsung dalam berinvestasi di IKN. Pasalnya para pengusaha ulung tersebut baru melakukan kunjungan saja.

Ia menilai keikutsertaan Aguan dan Sukanto merupakan pencitraan pemerintah.

"Menurut hemat saya, hanya sebagai bagian dari trik pemerintah untuk membangun kesan bahwa IKN sudah banyak diminati oleh pengusaha, terutama pengusaha papan atas nasional," ucap Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Apalagi, kata dia, selama ini pengusaha-pengusaha tersebut terbiasa menggarap pasar yang lucrative alias menguntungkan di pusat-pusat keramaian dengan margin keuntungan besar dan jaminan keberhasilan yang tinggi. Sementara, IKN bukanlah lahan menguntungkan secara bisnis.

Menurut Ronny, IKN hanyalah proyek politik yang hitung-hitungan bisnisnya tak jelas sampai hari ini. Jika memang IKN adalah lahan investasi yang bagus untuk pengusaha, maka sejak awal seharusnya pengusaha sudah menyambut positif rencana tersebut.

"Nyatanya tak demikian toh. Sudah empat tahun, tak ada tanda-tanda komitmen pasti dari investor-investor besar. Bahkan beberapa investor yang awalnya berniat untuk berkomitmen, justru hengkang," ucapnya.

Perkataan Ronny ini bukan isapan jempol belaka. Lihat saja, kepastian investasi dari Arab Saudi saja belum jelas.

Tahun lalu, Softbank Group mundur dari proyek. Pemerintah sendiri mengklaim alasan konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Tokyo itu mundur karena permintaan proposal yang tak menguntungkan Indonesia.

Ronny lantas menyinggung terkait niatan tulus atau tidaknya para pengusaha nasional membantu pemerintah memancing investor. Menurutnya, jawabannya jelas bahwa pengusaha tak memakai ukuran tulus atau tidak tulus dalam berinvestasi.

Ia menilai para pengusaha memakai parameter prospek perkembangan bisnis dan prospek mendapatkan keuntungan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dan itu tak bisa disalahkan. DNA pengusaha toh memang begitu," kata dia.

Oleh karena itu, lagi-lagi ia menduga kedatangan Aguan cs ke IKN adalah dalam rangka undangan atau permintaan pemerintah. Mereka didatangkan sekadar untuk membangun kesan bahwa pengusaha-pengusaha tersebut berniat untuk terlibat lebih jauh dalam pembangunan IKN.

"Hanya sebatas pembangunan kesan semata. Intinya, tak ada jaminan mereka akan terlibat langsung, apalagi setelah Jokowi tak lagi berkuasa," imbuh Ronny.

Jika dugaannya itu benar, maka rakyat dibohongi. Sebaliknya, jika mereka memang menjadi tulang punggung investor swasta di sana, maka IKN akan jadi ajang bancakan pengusaha properti, yang didukung secara penuh oleh pemerintah.

Ronny pun pesimis groundbreaking yang dijanjikan dilakukan pada September akan menjadi kenyataan bagi selesainya proyek IKN dalam waktu dekat. Ia mencontohkan groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dimulai pada 2016, namun baru akan selesai tahun ini.

Sementara, IKN jauh lebih masif proyeknya ketimbang kereta cepat.

"Proyek-proyek toh memang sudah berjalan. Tapi yang berjalan adalah yang dibiayai APBN toh, bukan dari sisi Investor," ucap Ronny.

Pelibatan Aguan dan Sukanto Tanoto Tak Jamin Tarik Investor ke IKN