bonus new member to rendah

Satu kata bisa menjelaskan segalanya

Pembangunan Akses ke Stasiun Kereta Cepat di Karawang Molor 6 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut pembangunan akses jalan ke StasiunKereta CepatJakarta-Bandung di Karawang bakal mundur 6 bulan.

Menurutnya, fokus pemerintah saat ini adalah membangun stasiun Halim, Jakarta, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar, Bandung.

Menurutnya, wilayah Karawang sudah memadai dan didukung oleh perumahan yang cukup bagus. Erick menyebut saat ini tinggal dicarikan akses keluar-masuk jalan tol yang menghubungkan Stasiun Kereta Cepat di Karawang.

"Tetapi kalau melihat di Karawang itu perumahannya semuanya pada bagus, tinggal cari aksesnya yang masuk ke jalan tol," tambahnya.

Terkait masalah akses jalan ini, Erick balik bertanya soal siapa yang membuat akses ke stasiun Karawang. Meski begitu ia berkomitmen untuk meneruskan pembangunan akses jalan hingga rampung.

"Terus kalau ditanya yang salah Pak Erick Thohir, ya nggak tahu dulu yang bikin Karawang, Tegalluar, saha (siapa)? Cuman kita harus selesaikan," tegasnya.

Erick menambahkan wilayah Tegalluar akan dijadikan kota baru. Erick mengaku sudah ada pembicaraan dengan gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil.

Menurutnya, baik Padalarang dan Tegalluar menjadi lokasi yang berpengaruh bagi kota Bandung. Ia menilai wilayah tersebut harus dikembangkan.

Apalagi tambahnya, Kota Bandung sekarang ini cenderung macet saat hari libur.

"Karena itu dua-dua sayap di Bandung. Dan di Bandung itu hari libur 40 persen macet. Nah ini harus dikembangkan. Tegalluar sendiri Pak Emil kemarin bicara bahwa ini bisa juga kalau ada kesepakatan daerah menjadi kota baru. Ya bagus kan, supaya Bandung juga berkurang bebannya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Pengusaha Logistik Usul Pajak Barang Impor di E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana pemerintah melarangimportir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Alih-alih membatasi harga produk impor, Ketua APLE Sonny Harsono mengusulkan pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh).

Dengan langkah itu, harga barang impor pun tidak terlalu murah dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," kata Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Pemerintah juga diusulkan melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. untuk Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casing serta charger ponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Selanjutnya, pemerintah disebut juga perlu melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-border bagi pelaku UMKM di tanah air.

Lihat Juga : Melihat Gaji Eselon I PNS yang Kata Kemenpan RB Timpang dengan Direksi

Sonny menilai rencana larangan menjual barang impor di bawah Rp1,5 juta tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Misalnya, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commerce lokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujarnya.

Selain itu, ada juga platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-border UMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Maka dari itu, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut dinilai justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Larangan jualan barang impor di bawah Rp1,5 juta di e-commerce akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Langkah itu dinilai bisa melindungi produk UMKM lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

[Gambas:Video CNN]

Hati Naga dan Ambisi

Menteri PUPR Sebut Rapat Bahas Revitalisasi JIS Digelar Rabu Depan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan membahas revitalisasi atau penyempurnaan Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada rapat yang dilaksanakan Rabu (9/8).

"Hari Rabu nanti baru kita rapatkan, Selasa mau rapat, tapi saya ada rapat dengan BPK, jadi Rabu," kata Basuki kepada wartawan di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu, (5/8).

Lihat Juga : Sekda DKI Sebut Pengelolaan TIM dan JIS Salah Sejak Lahir

Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak terkait dari mulai  PSSI, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

"Ya dari FIFA, evaluasi FIFA, Pak Erick [Ketum PSSI Erick Thohir] mau kirim surat ke saya, nanti dari surat itulah saya undang PSSI, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung untuk rapat hari Rabu," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan rumput JIS juga akan dibahas setelah surat evaluasi FIFA diterima. Basuki mengatakan semua keputusan akan dibahas pada rapat hari Rabu pekan depan.

"Rumput mau diganti, makanya semuanya putusannya baru hari Rabu nanti, siapa berbuat apa, siapa yang nangani nanti persisnya," tuturnya.

Lihat Juga : Fakta Hasil FIFA Inspeksi JIS, Manahan, GBT, Jalak Harupat

Sebagai informasi, Basuki sempat membeberkan anggaran biaya untuk mengganti rumput yang ada di lapangan JIS agar memenuhi standar FIFA, yakni Rp6 miliar. Hal ini disebut telah dikoordinasikan dengan ahli, yaitu Qamal Mustaqim.

"Baru saya tanya tadi rumput ke pak Qamal itu Rp 6 M (anggarannya) satu lapangan. Itu nanti dari PU," kata Basuki kepada wartawan, Selasa (4/7).

Sementara untuk akses masuk ke JIS, anggarannya belum dihitung. Basuki menyebut pihaknya keroyokan dengan pihak lain untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di sekitar kawasan JIS.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Iwan Takwin menargetkan revitalisasi JIS selesai pada Oktober 2023.

"Sesuai timeline semua Oktober itu harus selesai," kata Iwan dalam Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7).

Iwan mengatakan revitalisasi JIS meliputi pembaruan rumput stadion, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pembangunan akses keluar masuk stadion.

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

Uji Coba Kereta Cepat Mundur ke Awal September******

Jadwal operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dipastikan mundur ke awal September.

General Manager Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa menyebut uji coba terbatas gratis yang mengangkut penumpang batal digelar pada 18 Agustus mendatang.

"18 Agustus geser ke awal September. Namun, belum commercial operating date(COD), masih uji coba tidak berbayar untuk penumpang," ungkap Eva kepada CNNIndonesia.com,Selasa (8/8).

"Nanti akan kami informasikan kembali mekanisme dan tata cara masyarakat agar dapat mengikuti proses uji coba," tandas Eva.

Semula pemerintah mengatakan operasi KCJB akan dilakukan pada 18 Agustus 2023. Nantinya, masyarakat bisa menjajal uji coba gratis hingga Oktober 2023 mendatang.

Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal juga enggan memastikan apakah izin operasional kereta cepat bakal dikeluarkan sebelum 18 Agustus. Ia pun membantah kabar diterbitkannya izin operasional sementara.

"Kita tunggu, kalau berjalan dengan baik (uji coba) maka kita akan keluarkan izin operasinya. Enggak (izin sementara), regulasinya gak ada," ungkap Risal di kantornya, Jumat (4/8).

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi sempat berujar izin operasional KCJB paling lambat diterbitkan pada 1 Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

KAI Daop 1 Jakarta Temukan 58 Penumpang Kebablasan Sepanjang 2023******

PTKAI (Persero) Daop 1 Jakarta menemukan sebanyak 58 penumpang yang kebablasan atau turun di stasiun dengan kelebihan relasi sepanjang 2023. 

Pelaksana Harian Manager Humas Daop 1 Jakarta Feni Novida Saragih mengatakan temuan tersebut berdasarkan laporan Customer Service On Train (CSOT) melalui Pusat Pengendali Pelayanan (Pudalyan).

KAI mengungkapkan banyak sekali ragam modus yang dilakukan oleh penumpang yang dengan sengaja tidak segera turun di stasiun yang tertera pada tiket.

Adapun modus itu diantaranya sengaja beranjak dari kursinya saat berhenti di stasiun, dengan alasan ke toilet. Bahkan, ada yang dengan sengaja berlama-lama di kereta makan.

Dengan banyaknya kasus tersebut, KAI akan memberikan sanksi bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi di tiketnya mulai Kamis (3/8) ini. Sanksi yang dimaksud berupa denda hingga tidak diperkenankan naik kereta api sementara waktu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Feni mengatakan penumpang memang tidak boleh berhenti di stasiun yang melebihi relasi yang tertera pada tiket. Penumpang kereta api wajib turun di stasiun tujuan sesuai dengan yang tertera di tiket.

"Sebagai langkah pencegahan atas jenis pelanggaran tersebut, kondektur selalu mengumumkan melalui pengeras suara di dalam kereta api bahwa pelanggan wajib turun di stasiun tujuan sesuai dengan yang tertera di tiket," katanya melalui keterangan resmi.

Lihat Juga : Garuda Indonesia Rugi Rp1,16 T pada Semester I 2023

Selain itu, kondektur juga melakukan kegiatan pengecekan melalui aplikasi Check Seat Passenger. Pengecekan meliputi kesesuaian identitas, tempat duduk, nama kereta api, nomor kereta api, tanggal, dan relasi tiket penumpang sesuai manifest apabila diperlukan.

Untuk itu, diharapkan semua penumpang dapat menempati sesuai dengan yang tertera pada tiket.

Jika kondektur mendapati penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi, maka kondektur menyampaikan kepada penumpang yang bersangkutan bahwa secara aturan dikenakan sanksi berupa denda yang harus dibayar menggunakan uang tunai di kereta saat itu juga.

Adapun besaran dendanya yaitu dua kali dari harga tiket parsial subkelas terendah sesuai dengan kelas pelayanan yang dimiliki penumpang dari stasiun tujuan yang tertera pada tiketnya sampai dengan stasiun tempat penumpang diturunkan.

Bagi penumpang yang dengan sengaja melebihi relasi dan tidak dapat membayar di atas kereta api, maka ia tetap diturunkan pada stasiun kesempatan pertama, serta akan dijemput oleh petugas stasiun.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Petugas di stasiun akan mengantar penumpang tersebut ke loket untuk dilakukan pembayaran denda.

"KAI masih memberi waktu 1x24 jam sejak jadwal kedatangan KA tempat penumpang diturunkan untuk pembayaran denda," imbuh Feni.

Apabila dalam kurun 1x24 jam penumpang tersebut tidak membayarkan dendanya, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api selama 90 hari kalender.

Sementara bagi penumpang yang tercatat lebih dari tiga kali melakukan pelanggaran atas tindakan melebihi relasi dari yang tertera di tiket, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan naik kereta api selama 180 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Menteri PUPR Sebut Rapat Bahas Revitalisasi JIS Digelar Rabu Depan******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan membahas revitalisasi atau penyempurnaan Jakarta Internasional Stadium (JIS) pada rapat yang dilaksanakan Rabu (9/8).

"Hari Rabu nanti baru kita rapatkan, Selasa mau rapat, tapi saya ada rapat dengan BPK, jadi Rabu," kata Basuki kepada wartawan di kawasan GBK, Jakarta, Sabtu, (5/8).

Lihat Juga : Sekda DKI Sebut Pengelolaan TIM dan JIS Salah Sejak Lahir

Dalam rapat tersebut, Basuki mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah pihak terkait dari mulai  PSSI, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Plh Wali Kota Bandung, Ema Sumarna.

"Ya dari FIFA, evaluasi FIFA, Pak Erick [Ketum PSSI Erick Thohir] mau kirim surat ke saya, nanti dari surat itulah saya undang PSSI, Gubernur Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bandung untuk rapat hari Rabu," ujarnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan rumput JIS juga akan dibahas setelah surat evaluasi FIFA diterima. Basuki mengatakan semua keputusan akan dibahas pada rapat hari Rabu pekan depan.

"Rumput mau diganti, makanya semuanya putusannya baru hari Rabu nanti, siapa berbuat apa, siapa yang nangani nanti persisnya," tuturnya.

Lihat Juga : Fakta Hasil FIFA Inspeksi JIS, Manahan, GBT, Jalak Harupat

Sebagai informasi, Basuki sempat membeberkan anggaran biaya untuk mengganti rumput yang ada di lapangan JIS agar memenuhi standar FIFA, yakni Rp6 miliar. Hal ini disebut telah dikoordinasikan dengan ahli, yaitu Qamal Mustaqim.

"Baru saya tanya tadi rumput ke pak Qamal itu Rp 6 M (anggarannya) satu lapangan. Itu nanti dari PU," kata Basuki kepada wartawan, Selasa (4/7).

Sementara untuk akses masuk ke JIS, anggarannya belum dihitung. Basuki menyebut pihaknya keroyokan dengan pihak lain untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas di sekitar kawasan JIS.

Beberapa waktu lalu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (JakPro) Iwan Takwin menargetkan revitalisasi JIS selesai pada Oktober 2023.

"Sesuai timeline semua Oktober itu harus selesai," kata Iwan dalam Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2022 di Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/7).

Iwan mengatakan revitalisasi JIS meliputi pembaruan rumput stadion, pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO), dan pembangunan akses keluar masuk stadion.