promo lazada

Pahlawan seni bela diri yang hebat

slot transfer

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Pemenang Yang Mahakuasa

dapurtoto

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Tentara Pembebasan Alien

galaxy bet77

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

penerbangan putus asa

sihoki login

Kemarin, Resep kue Taylor Swift hingga Ed Sheeran konser di JIS******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita menarik menghiasi kanal Lifestyle, tekno, dan otomotif ANTARA pada Sabtu (2/3), di antaranya Taylor Swift ditantang ungkap resep kuenya, hingga Ed Sheeran enerjetik buka konser sambil nyanyikan "Tide".

Berita selengkapnya dapat anda simak pada tautan berikut:

1. Taylor Swift ditantang ungkap resep kuenya

Beberapa hari setelah Andy Reid mengungkapkan bahwa Taylor Swift telah membuat Pop-Tarts rumahan untuk Travis Kelce dan jajaran pemain penyerang Kansas City Chiefs, pemilik jenama kue panggang itu meminta sang penyanyi untuk membagikan resep kuenya.

2. Samsung tegaskan Galaxy Ring tak akan kompatibel dengan perangkat iOS

Vice President of Samsung Digital Health Team Hon Pak dalam acara diskusi di Mobile World Congress 2024 menegaskan bahwa Galaxy Ring tidak akan kompatibel dengan perangkat berbasis sistem iOS.

3. Apple dilaporkan batalkan pesanan microLED untuk Apple Watch Ultra 3

Apple dilaporkan membatalkan pesanan microLED, yang kabarnya akan digunakan untuk layar Apple Watch Ultra 3, ke perusahaan yang berbasis di Austria, ams-Osram.

4. Elon Musk gugat OpenAI karena dianggap lebih mengutamakan keuntungan

Elon Musk menggugat OpenAI dan sejumlah jajaran pimpinannya, termasuk Sam Altman selaku CEO, karena perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) itu dianggap telah melanggar kesepakatan misi pendirian perusahaan tersebut.

5. Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"

Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, secara enerjetik dan lantang membuka konser tur dunianya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu malam, sambil menyanyikan lagu berjudul “Tide”.

Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

istri parit

pinjol yang bunganya rendah

Rihanna lakukan konser penuh pertama di acara pernikahan di India******

Jakarta (ANTARA) - Rihanna kembali tampil di panggung pre-weddingAnant Ambani dan Radhika Merchant di Jamnagar, India, pada Jumat (1/3).

Penyanyi ini tampil di pesta mewah yang merupakan bagian dari perayaan calon pengantin baru, yang akan secara resmi menikah pada 12 Juli di Mumbai.

Daftar tamu yang berjumlah hampir 1.200 orang termasuk Rihanna serta Bill Gates, Mark Zuckerberg, Sunder Picha, Ivanka Trump dan selebriti Bollywood Shah Rukh Khan.

Baca juga: Rihanna jadi pengisi suara "The Smurfs Movie" yang tayang 2025 nanti

Melansir Billboard pada Sabtu (2/3), dikabarkan ada 19 lagu di set list Jumat malam.

Ia membawakan “Bitch Better Have My Money,” “Work,” “Umbrella,” “Stay,” “All of the Lights,” “We Found Love,” “Diamonds” dan lainnya.

“Pertunjukannya adalah yang terbaik,” kata Rihanna di depan kamera pasca konser, sambil didekati oleh paparazzi.

Meskipun Rihanna tampil untuk pertunjukan paruh waktu Super Bowl dan Oscar tahun lalu, dia belum melakukan konser penuh sejak Anti World Tour pada tahun 2016.

“Saya belum pernah melakukan pertunjukan nyata dalam delapan tahun,” tambahnya.

Baca juga: Rihanna rilis lagu "Lift Me Up"

Ambani adalah putra multi-miliarder Mukesh Ambani, ketua dan direktur pelaksana Reliance Industries, dan Nita Ambani, pendiri Reliance Foundation. Sedangkan Merchant adalah putri dari Viren Merchant, CEO Encore Healthcare Pvt. Ltd., dan pengusaha Shaila Merchant.

Dinasti Ambani terkenal dengan pesta pernikahan yang mewah. Ketika putri Mukesh, Isha, menikah pada tahun 2018, Beyoncé tampil di upacara tersebut, dan ketika putra tertua raksasa bisnis tersebut, Akash, menikah pada tahun 2019, Chris Martin dari Coldplay dan Chainsmokers diundang tampil.

Baca juga: Rihanna dinobatkan jadi wanita muda terkaya di Amerika Serikat

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

pola trik maxwin

Bina Marga DKI bersihkan tali dan mulut air antisipasi genangan******

dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta membenahi dan membersihkan tali air serta mulut air di seluruh wilayah untuk mengantisipasi terjadinya genangan selama musim hujan.

"Tujuan kegiatan ini antara lain menciptakan kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan yang bersih dan tertata," kata  Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo saat memberikan arahan pada kegiatan kerja bakti di Jakarta, Sabtu.

Selain membersihkan tali air dan mulut air, Dinas Bina Marga DKI Jakarta juga  menata pembatas jalan dan membersihkan trotoar, jembatan penyeberangan orang (JPO), serta halte bus.

Menurut dia sasaran kegiatan bersih-bersih dan perapian ini adalah seluruh kota administrasi Jakarta yang dilaksanakan secara serentak pada hari ini.

Heru merinci kerja bakti dimulai dengan edukasi keselamatan (safety talk) di masing-masing titik lokasi untuk memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh jajaran.

Setelah itu, seluruh jajaran langsung melakukan kerja bakti, antara lain melakukan pembersihan saluran (gutter), pembersihan mulut dan tali air, perbaikan jalan, perapian pembatas jalan, pembersihan trotoar, membersihkan rumput, hingga perapian kabel udara.

Kegiatan kerja bakti dengan kerja sama dan semangat gotong royong ini diharapkan mewujudkan Jakarta yang bersih dan nyaman bagi masyarakat.

Semangat kerja bakti ini pun disemarakkan di media sosial dengan tagar #DBMKERJA #DBMKOMPAK.

Heru menjelaskan kerja bakti serentak melibatkan sekitar 400 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2.000 Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari Dinas Bina Marga dan Suku Dinas Bina Marga yang membersihkan sarana dan prasarana terkait di beberapa titik yang tersebar di lima kota administrasi Jakarta.

Beberapa lokasi yang menjadi sasaran kerja bakti serentak antara lain kawasan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jati Baru Raya, Jalan Taman Jatibaru, kawasan Patung Pemuda, sekitar Hotel Orient Jakarta, sekitar Bundaran HI, sekitar Simpang Susun Semanggi.

Kemudian Jalan D.I. Panjaitan, Jalan Kebon Sirih, Jalan Puri Kembangan, Jalan Puri Elok, Rumah Pompa Tomang, Jalan Jenderal Sudirman (sisi selatan), Jalan Pemuda, dan Jalan Inspeksi Kali Sunter.

Kerja bakti ini juga dilakukan di setiap pompa lintas bawah (underpass) yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat.
Baca juga: Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024
Baca juga: Petugas Bina Marga tertibkan kabel udara di Pulogadung
Baca juga: Sudin Bina Marga bangun 11 Jalan Antar Kampung di Jaksel

 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024