kudasakti168

Kekuatan Yongle

Pendaftaran Asean Business Awards 2023 Resmi Dibuka 29 Mei******

Arsjad Rasjid, Ketua Kadin sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), mengumumkan pendaftaran ASEAN Business Awards (ABA) 2023 resmi dibuka.

"ABA 2023 bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi ekspresi konkret komitmen dan dukungan industri, UMKM serta individu terhadap kemajuan, inovasi juga visi inklusivitas, sentralitas dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan ini," kata Arsjad dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Arsjad menyebut dengan ABA 2023 semua perusahaan, UMKM dan individu dipersilakan untuk berpartisipasi dan mendaftarkan dirinya sebagai bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sangat inklusif.

Lima pilar bagi perusahaan dan UMKM terdiri dari pilar Transformasi Digital, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan dan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi.

Pilar ini akan diisi oleh 10 kategori penghargaan yaitu The Bionic Company, The Best CX, Net-Zero Leader, Plastic Waste Circularity, Sustainable Crop Production, Tech for Sustainable Agriculture, Health Innovation, Corporate Health Achievement, Export Growth, dan Innovative Investment.

Sementara tiga pilar untuk kategori individual terdiri dari Women, Youth, dan Friends of ASEAN. Ketiga pilar ini memiliki masing-masing satu kategori penghargaan, yaitu ASEAN Women Leader, ASEAN Under 40, dan Friends of ASEAN.

Untuk dapat ikut serta dalam penghargaan ini, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi perusahaan besar, UMKM maupun individu.

Persyaratan untuk perusahaan besar antara lain, terdaftar di negara anggota ASEAN, setidaknya 50 persen kepemilikan perusahaan oleh negara-negara ASEAN, telah beroperasi di dua negara anggota ASEAN atau lebih selama minimal lima tahun dan memiliki pendapatan tahunan perusahaan lebih dari US juta.

Sementara itu, persyaratan untuk UMKM meliputi memiliki kepemilikan ekuitas oleh negara-negara ASEAN setidaknya 50 persen, telah beroperasi selama minimal dua tahun di minimal satu negara anggota ASEAN dan memiliki pendapatan tahunan kurang dari US juta.

Sementara syarat bagi peserta individu antara lain memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang yang relevan dengan pertumbuhan dan ekonomi ASEAN serta terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Syarat lainnya menyertakan surat dukungan dari organisasi berbasis ASEAN, anggota ASEAN-BAC, asosiasi, atau lembaga pemerintah dan menyampaikan pernyataan pribadi yang merincikan pencapaian serta dampak yang telah dicapai dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Tahap screeningdan shortlistingpemilihan nominasi akan dilakukan hingga Agustus dengan melibatkan juri-juri berpengalaman. Kemudian pengumuman pemenang dilaksanakan pada 4 September yang disertai pertunjukan budaya dari negara-negara ASEAN.

Arsjad Rasjid yakin ABA 2023 akan menarik nominasi yang lebih luas dan beragam, menguatkan integrasi ekonomi ASEAN dan menunjukkan kekuatan dan potensi kawasan ini kepada dunia. Ia berharap pebisnis besar, UMKM maupun individu di ASEAN akan memanfaatkan kesempatan berharga ini.

[Gambas:Video CNN]

pengolahan mayat

Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamenyebut Dana Moneter Internasional (IMF) pernah memperparah sakit atau krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1998 lalu. Saat itu, Indonesia sebagai negara yang sakit sebetulnya hanya cukup dirawat di ruang rawat inap saja.

Tapi akibat saran yang diberikan IMF, sakit Indonesia malah semakin parah sehingga harus dirawat di ICU. Saran itu antara lain, menutup PT Dirgantara Indonesia dan menghentikan pemberian bantuan sosial.

Karena saran itu, daya beli masyarakat Indonesia anjlok. Krisis ekonomi di Indonesia semakin parah.

Ia mengatakan permintaan IMF itu tidak berdasar.

"Jadi apakah kita mau mengikuti dokter (IMF) yang sudah menjadikan kita dari ruang rawat inap ke ICU. Kita dulu ini ibarat orang sakit ya sakit. Tapi kita seharusnya tidak perlu operasi total, (tapi karena saran IMF), kita dioperasi total, tapi begitu operasi selesai, gagal juga operasinya," katanya Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan ada beberapa dasar yang membuat pemerintah merespons keras permintaan IMF agar Jokowi menghentikan larangan ekspor nikel.

Salah satunya, laporan lembaga itu  yang menyebut kebijakan larangan ekspor ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan dampak negatif bagi Indonesia maupun negara lain.

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan katanya, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

"IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******

Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.

Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).

Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.

Lihat Juga : Dilarang di Era Megawati, Kini Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).

Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]

catatan pembunuhan bardik

Menaker: Cuti Bersama Iduladha Potong Cuti Tahunan Karyawan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenjawab keluhan pengusaha soal cuti bersamatambahan yang ditetapkan pemerintah pada Hari RayaIduladha tahun ini.

Ia mengatakan sebenarnya kebijakan cuti bersama sifatnya fakultatif atau pilihan dan sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Artinya, pengusaha boleh tidak menerapkan kebijakan itu.

"Pelaksanaan cuti bersama bersifat falkutatif atau pilihan, sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh," kata Ida di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/6).

Ida menjelaskan aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Menaker M/3/HKBP04/4 tahun 2022 tentang Cuti Bersama pada Perusahaan. Dalam SE itu disebutkan cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan.

Ia pun mengatakan buruh yang tidak menggunakan cuti bersama Iduladha, maka jumlah cuti tahunan tidak berkurang dan mendapatkan upah.

"Pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa," ucapnya.

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersama pada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Maklum, perayaan Iduladha dilakukan 28 dan 29 Juni. Cuti bersama ditetapkan pemerintah pada 28 dan 30 Juni.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Misalnya begini, untuk perusahaan padat karya dengan karyawan 10 ribu orang. Lembur 1 hari sama dengan 8 jam kerja dikalkulasi lembur hari libur menjadi 8 × 2 = 16 jam. Upah rata-rata Rp2,5 juta," katanya kepada CNNIndonesia, Rabu (21/6) malam.

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya.

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Pendaftaran Asean Business Awards 2023 Resmi Dibuka 29 Mei******

Arsjad Rasjid, Ketua Kadin sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC), mengumumkan pendaftaran ASEAN Business Awards (ABA) 2023 resmi dibuka.

"ABA 2023 bukan sekadar ajang penghargaan, tetapi juga menjadi ekspresi konkret komitmen dan dukungan industri, UMKM serta individu terhadap kemajuan, inovasi juga visi inklusivitas, sentralitas dan pertumbuhan berkelanjutan di kawasan ini," kata Arsjad dalam keterangan resmi, Selasa (30/5).

Arsjad menyebut dengan ABA 2023 semua perusahaan, UMKM dan individu dipersilakan untuk berpartisipasi dan mendaftarkan dirinya sebagai bagian integral dalam pertumbuhan ekonomi ASEAN yang sangat inklusif.

Lima pilar bagi perusahaan dan UMKM terdiri dari pilar Transformasi Digital, Pembangunan Berkelanjutan, Ketahanan Pangan, Ketahanan Kesehatan dan Fasilitasi Perdagangan dan Investasi.

Pilar ini akan diisi oleh 10 kategori penghargaan yaitu The Bionic Company, The Best CX, Net-Zero Leader, Plastic Waste Circularity, Sustainable Crop Production, Tech for Sustainable Agriculture, Health Innovation, Corporate Health Achievement, Export Growth, dan Innovative Investment.

Sementara tiga pilar untuk kategori individual terdiri dari Women, Youth, dan Friends of ASEAN. Ketiga pilar ini memiliki masing-masing satu kategori penghargaan, yaitu ASEAN Women Leader, ASEAN Under 40, dan Friends of ASEAN.

Untuk dapat ikut serta dalam penghargaan ini, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi perusahaan besar, UMKM maupun individu.

Persyaratan untuk perusahaan besar antara lain, terdaftar di negara anggota ASEAN, setidaknya 50 persen kepemilikan perusahaan oleh negara-negara ASEAN, telah beroperasi di dua negara anggota ASEAN atau lebih selama minimal lima tahun dan memiliki pendapatan tahunan perusahaan lebih dari US juta.

Sementara itu, persyaratan untuk UMKM meliputi memiliki kepemilikan ekuitas oleh negara-negara ASEAN setidaknya 50 persen, telah beroperasi selama minimal dua tahun di minimal satu negara anggota ASEAN dan memiliki pendapatan tahunan kurang dari US juta.

Sementara syarat bagi peserta individu antara lain memiliki pengalaman minimal tiga tahun di bidang yang relevan dengan pertumbuhan dan ekonomi ASEAN serta terlibat aktif dalam pengembangan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Syarat lainnya menyertakan surat dukungan dari organisasi berbasis ASEAN, anggota ASEAN-BAC, asosiasi, atau lembaga pemerintah dan menyampaikan pernyataan pribadi yang merincikan pencapaian serta dampak yang telah dicapai dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di ASEAN.

Tahap screeningdan shortlistingpemilihan nominasi akan dilakukan hingga Agustus dengan melibatkan juri-juri berpengalaman. Kemudian pengumuman pemenang dilaksanakan pada 4 September yang disertai pertunjukan budaya dari negara-negara ASEAN.

Arsjad Rasjid yakin ABA 2023 akan menarik nominasi yang lebih luas dan beragam, menguatkan integrasi ekonomi ASEAN dan menunjukkan kekuatan dan potensi kawasan ini kepada dunia. Ia berharap pebisnis besar, UMKM maupun individu di ASEAN akan memanfaatkan kesempatan berharga ini.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]