game slot tergacor hari ini

Panduan Dewi Bintang

5 'Badai' yang Disebut Zulhas Menerpa Kemendag Usai Digeledah Kejagung******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanalias Zulhas menyebut ada "badai" yang menerpa kementeriannya. Badai itu ia ungkap usai Kementerian Perdagangan digeledah Kejaksaan Agungterkait dugaan korupsiimpor gula pada Selasa (3/10) kemarin.

"Kemendag itu kan memang saya masuk badai yang sampai sekarang belum kelar," kata dia di Istana Kepresidenan, Selasa (3/10).

Zulhas tak mengungkap badai yang dimaksudnya tersebut. Cuma katanya, badai sudah melanda Kemendag sebelum ia ditunjuk menjadi menteri perdagangan.

Berikut rinciannya.

1. Kasus korupsi izin ekspor CPO

Kejagung tengah menyelidiki perkara dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya yang diberikan pada periode 2021-2022. Kasus ini tengah masuk dalam babak baru, yakni menetapkan korporasi sebagai tersangka.

Pada Jumat (16/6) silam, Kejagung telah menetapkan raksasa grup bisnis sawit, Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group sebagai tersangka korporasi yang terlibat dalam kasus itu.

Mereka diduga merugikan keuangan negara hingga Rp6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp12,3 triliun akibat perkara ini.

Kasus ini berawal sejak 2022 silam sebagai efek domino kisruh minyak goreng di dalam negeri.

Pada tahun itu, terjadi lonjakan hingga kelangkaan minyak goreng. Di saat bersamaan, pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan untuk mengatasi kisruh tersebut.

Salah satunya, menerapkan wajib pemenuhan domestik (domestic market obligation/DMO) bagi eksportir minyak sawit.

Kasus ini menyeret pejabat eselon I Kemendag kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.

Bersama empat orang lainnya, ia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022.

Menurut Kejagung, penetapan status tersangka tak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO dan DPO (domestic price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya.

Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir tak memenuhi DPO dan tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Dalam putusan perkara, majelis hakim PN Tipikor memandang perbuatan terpidana merupakan aksi korporasi, dan yang memperoleh keuntungan ilegal adalah korporasi (tempat para terpidana bekerja) sehingga korporasi harus bertanggung jawab.

Putusan PN Tipikor ini kemudian dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah terhadap terdakwa, sehingga Kejagung kemudian memproses hukum korporasi.

Terbaru, pada Senin (17/7) kemarin, penyidik kembali memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut. Salah salah satu saksi yang diperiksa merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan Sri Hariyati.

Selain memeriksa Kepala Biro Hukum, penyidik dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus juga turut memeriksa satu orang pegawai Kemendag.

Kejagung juga memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk diperiksa terkait perkara CPO. Namun pihaknya tak merinci lebih jauh soal Airlangga di kasus ini.

2. Dugaan korupsi impor gula

Kejagung pada Selasa (3/10) menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi impor gula.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan dari hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi itu terjadi di Kemendag dalam periode impor gula 2015-2023.

Penyidik, kata dia, menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang," tuturnya dalam konferensi pers.

Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah.

3. Korupsi impor garam

Kejagung juga sempat mengusut kasus dugaan korupsi dalam program impor garam industri periode 2016-2022.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Kemendag menerbitkan persetujuan impor garam industri pada PT MTS, PT SM dan PT UI tanpa melakukan verifikasi sehingga menyebabkan kelebihan impor garam industri.

Burhanuddin menyebut terdapat total 21 perusahaan importir yang mendapat izin Kemendag pada 2018. Total ada 3.770.346 ton atau setara dengan Rp2,05 triliun garam impor. Namun, proses tersebut dilakukan tanpa menghitung stok garam lokal dan garam industri yang tersedia sehingga mengakibatkan garam industri melimpah di Indonesia.

Kejagung juga telah menangkap satu tersangka berinisial YN terkait kasus tersebut. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan tersangka ditangkap karena tak memenuhi panggilan yang telah disampaikan secara sah dan patut sebanyak dua kali.

YN yang merupakan Direktur Utama PT Sumatraco Langgeng Makmur itu ditahan selama 20 hari.

Dalam kasus ini, YN mempunyai peran yaitu mengalihkan garam impor yang peruntukannya untuk didistribusikan kepada Industri Aneka Pangan sesuai dengan rencana distribusi yang diajukan dalam permohonan rekomendasi kepada Kementerian Perindustrian RI menjadi garam konsumsi.

Korupsi Gerobak Bantuan UMKM

Game ini menyerang dunia lain

Mendag Zulhas Janji Bantu TikTok Bikin E******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas berjanji membantu TikTokjika ingin membuate-commercesendiri dan mengajukan izin ke pemerintah.

Bantuan ini ditawarkan Zulhas usai pemerintah melarang praktiksocial commerce, seperti TikTok Shop, yang beroperasi dalam satu aplikasi.

Pelarangan TikTok Shop Cs tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang resmi diundangkan 26 September 2023.

Ia membantah jika pemerintah dituding melarang seluruh operasional TikTok, apalagi diklaim antiasing. Menurutnya, apa yang dilakukan negara adalah mengatur social commerce yang dianggap membunuh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tanah air.

"TikTok sebagai media sosial kita persilakan. Kalau mau jadi social commercesilakan, dia bisa iklan dan promosi. Tapi, kalau jualan (transaksi), dia nanti bisa urus (izin) e-commerce, kita bantu," janjinya.

"Oh belum (TikTok mengajukan izin e-commerce), baru kirim surat akan ikuti aturan pemerintah. Jadi, TikTok sudah mengatakan mereka sebagai media sosial itu boleh iklan, promosi boleh. Kalau mau urus e-commerce silakan, kita bantu. Jadi tidak usah khawatir," tutupnya.

Terlepas dari itu, TikTok Shop resmi tutup sore ini sejak pukul 17.00 WIB. Warga Indonesia sudah tidak bisa lagi bertransaksi langsung di aplikasi media sosial asal China tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Kronologi Mentan 'Hilang' Usai Diisukan Jadi Tersangka Korupsi******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dikabarkan menghilang di Eropausai dikabarkan telah ditetapkan jadi tersangka korupsi oleh KPK.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Ia mengatakan sampai dengan saat ini Kementerian Pertanian belum tahu keberadaan Syahrul.

Ia mengatakan kabar terakhir dari Syahrul adalah saat kunjungan kerja di Spanyol.

Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo sampai kemudian dia dikabarkan hilang misterius?

Dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yasin Limpo mengemuka terkait masalah penempatan pegawai. 

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Yasin Limpo pun enggan menanggapi kabar tersebut.

Nah, untuk menyelidiki dan mencari bukti atas dugaan kasus itu, pekan lalu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pertama, rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra. 

Dalam penggeledahan ini, KPK menemukan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran, catatan laporan keuangan dan pemberian aset. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.

[Gambas:Video CNN]

Kedua,KPK juga menggeledah Kantor Kementerian Pertanian.

Saat penggeledahan terjadi, Syahrul sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satunya, Spanyol.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, di Negeri Matador itu Syahrul bertemu petani di Spanyol.

Syahrul mengunjungi screen house hortikultura di Almeria, Spanyol pada Kamis (28/9) waktu setempat. Di sana, SYL melihat perkebunan screen house modern yang dibangun di atas lahan 5 hektare.

Lahan yang dikunjungi Syahrul diklaim merupakan bekas lahan tandus karena selama ribuan tahun lalu hanya berbentuk gurun pasir. Namun, warga setempat mulai memanfaatkannya sebagai lahan pertanian subur pada 40 tahun terakhir.

"Saya datang ke Almeria dan bertemu petani (bernama) Pak Tomas untuk melihat apa saja yang bisa diterapkan di Indonesia. Mengapa? Karena masalah pangan harus ditangani lintas negara," kata Syahrul dalam keterangan resmi.

"Hasilnya cukup luar biasa karena saya melihat jenis green paper california khas daerah sini tumbuh subur. Bahkan, saya melihat mentimun dari Monsanto yang ukurannya besar-besar," sambungnya.

Harvick mengatakan saat kunjungan itu, Syahrul didampingi eselon I dan II Kementan. Namun Syahrul berpisah dari rombongan Kementan saat hendak pulang.

Menurut Harvick, hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah. Setelah itu, Kementan tidak mengetahui keberadaan Syahrul hingga saat ini.

Kementan belum melapor ke pihak berwajib tentang hilangnya Syahrul tersebut. Harvick yakin pihak berwajib telah bergerak melakukan pencarian.

"Kelihatannya pemerintah, tentu instansi yang bertanggung jawab sama hal ini sudah mungkin sudah mulai mencari posisi keberadaan Pak Menteri kita," ujarnya.

Pengumuman terakhir China Entertainment

Pemerintah akan Perketat Pengawasan Jastip Barang Impor******

Pemerintah bakal memperketat pengawasan bisnis jasa titip (jastip). Hal itu dilakukan untuk meredam banjir barangimpor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pengawasan soal jastip barang impor juga bakal dilakukan hingga di pelabuhan. Hal itu dilakukan dengan menggandeng Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Ini kerja sama dari Dirjen Imigrasi jangan sampai ada orang yang kerjanya bolak-balik hanya untuk impor jasa barang titipan," tutur Airlangga di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).

Apabila nilainya melebihi US0 per orang d pungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI), dengan rincian: BM: 10 persen (Flat), PPN: 11 persen, dan PPh: 0,5-10 persen (jika punya NPWP) atau 1-20 persen (jika tidak punya NPWP).

"Dari Kementerian Keuangan sudah membuat regulasi untuk jarak barang titipan itu yang bebas di bawah US0, yang sisanya tentu dikenakan bea masuk," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pengetatan pengawasan jastip ini tak lepas dari keluhan asosiasi maupun masyarakat imbas barang impor yang membanjiri pasar tradisional.

Ia menyebut saat ini pasar tradisional sepi dan penjualan barang impor makin tinggi di e-commerce.

Airlangga menambahkan barang impor akan mengganggu pangsa pasar dan produksi barang dalam negeri. Apalagi, saat ini marak impor ilegal pakaian bekas.

Menurutnya, hal ini pun dapat memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri.

"Oleh karena itu perlu beberapa hal yang berkaitan hal tersebut untuk diregulasi ulang," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

dewa serigala liar

Alasan Jokowi Angkat Kepala Badan Pangan Jadi Plt Mentan******

Presiden Jokowi mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas menteri pertanian.

Hal itu ia lakukan setelah Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis (5/10) kemarin imbas terseret kasus korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Jokowi berdalih penunjukan Arief dilakukan demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan.

Syahrul Yasin Limpo mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai menteri pertanian karena sedang terseret dalam dugaan kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Kasus korupsi itu kini sedang disidik KPK. KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka.

Status tersangka itu pun sudah dikonfirmasi Menko Polhukam Mahfud MD.

Namun di tengah kabar penetapan tersangka itu, Syahrul sempat dikabarkan 'hilang' di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Tahun-tahun ketika aku menjadi Kaisar Langit

Melihat Denyut Hotel Sultan di Tengah Ribut Negara Vs Pontjo Sutowo******

Hotel Sultan masih beroperasi seperti biasa di tengah polemik pengelolanya, Pontjo Sutowo dengan pemerintah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (6/10) pukul 10.00 WIB, sejumlah karyawan hotel, seperti para satpam maupun resepsionis bekerja seperti biasa di depan hotel.

Dua orang satpam tampak sigap membukakan pintu mobil tamu yang datang. Seorang resepsionis juga terlihat sibuk mengurus data para tamu.

Sementara para tamu, tampak silih berganti masuk dan keluar ke hotel. Mayoritas yang datang menggunakan mobil pribadi, ada juga yang menggunakan taksi.

Aktivitas hotel tampak tidak terganggu, meski sejumlah spanduk bertuliskan 'Tanah ini aset negara milik Pemerintah Republik Indonesia' terpajang di depan hotel.

Sengketa antara negara dengan Pontjo Sutowo soal kepemilikan Hotel Sultan memasuki babak baru setelah pada Rabu (4/10) kemarin, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk sebagai bagian dari upaya pengosongan lahan Hotel Sultan yang dikelola oleh PT Indobuildco.

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengatakan pemasangan spanduk ini merupakan langkah persuasif yang diambil pemerintah.

Salah satu pertimbangan upaya persuasif ini adalah konsumen atau para tamu yang menginap maupun sudah memesan kamar di Hotel Sultan.

"Ada konsumen, ada hak konsumen, ada hak konstitusional. Itulah menjadi konsen kami. Makanya, kami sudah imbau kepada manajemen, karena kami komitmen, manajemen komitmen. Setiap warga yang sempat, apakah menginap itu betul-betul dilindungi," ujarnya.

Sementara itu, Chandra Hamzah selaku kuasa hukum PPKGBK menyampaikan sudah enam kali mengirimkan surat kepada PT Indobuildco untuk segera mengosongkan lahan.

Surat itu dikirimkan pada 15 Juni, 7 Juli, 7 Agustus, 22 Agustus, 11 September, dan terakhir 13 September. Namun, surat tak pernah direspons oleh PT Indobuildco hingga akhirnya dilakukan proses pemasangan spanduk di lahan Hotel Sultan.

Kendati demikian, kata Chandra, pihaknya masih berharap PT Indobuildco mau menyelesaikan persoalan ini secara baik, termasuk soal pengosongan lahan.

"Tidak ada yang tidak bisa kita bicarakan tapi filosofinya bahwasanya tanah ini milik barang milik negara, itu no negotiable, tidak perlu diperdebatkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]