rumah judi slot

Master Fantasi Super

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

kehilangan masa remaja

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Warisan kekaisaran

Karyawati di Bekasi Polisikan Bos Terkait Ajakan Staycation******

Seorang karyawatidi perusahaan kosmetik berinisial PT K di Bekasi akhirnya berani buka-bukaan soal syarat staycation yang diberlakukan oleh bosnya supaya kontrak kerja bisa diperpanjang.

Karyawati berinisial AD tersebut mengaku syarat itu memang benar adanya. Paling tidak, hal itu pernah ia alami sendiri. 

Ia mengatakan kerap diajak staycation dan berpergian oleh atasannya agar kontraknya bisa diperpanjang. 

Korban turut melampirkan data dan bukti-bukti yang ada saat membuat laporan.

"Per hari ini kontrak (AD) diputus. Diputus kontrak mengindikasikan bahwa benar di perusahaan tersebut terjadi kasus seperti yang ramai di bicarakan selama ini," kata Obon Tabroni seperti dikutip dari detik.com, Selasa (9/5).

Obon menduga diputusnya kontrak AD lebih cepat karena yang bersangkutan lapor ke polisi hingga kasus ini ramai ke permukaan.

"Indikasi ke arah situ," ucapnya.

Sementara itu AD mengatakan harusnya kontrak kerjanya di PT K habis 13 Mei 2023 mendatang. Ia mengatakan jelang kontrak habis, bosnya selalu mengajak jalan.

"Sampai sekarang pun terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak 13 Mei ini, dia kayak nagih lagi 'Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua'," jelas AD dalam keterangannya.

Ajakan jalan berdua itu seringkali didapatkan AD. Mulanya ia hanya bisa berdalih untuk mengulur waktu pertemuan dengan atasannya karena masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ajakan terakhir dilontarkan, AD baru berani untuk menolak. Mendengar hal itu atasannya tersebut langsung mengancam tidak akan memperpanjang kontraknya.

[Gambas:Video CNN]

"Aku kan lama-lama risi ya, jadi aku tekenin lagi aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok, terus udah gitu harga diri. Nagih-nagih terus. Di situ aku langsung ngambil keputusan nggak mau. Kemudian dia langsung kayak 'ya udah kamu habis kontrak aja nggak diperpanjang," jelasnya.

Ajakan jalan berdua itu seringkali didapatkan AD. Mulanya ia hanya bisa berdalih untuk mengulur waktu pertemuan dengan atasannya karena masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ajakan terakhir dilontarkan, AD baru berani untuk menolak. Mendengar hal itu atasannya tersebut langsung mengancam tidak akan memperpanjang kontraknya.

"Aku kan lama-lama risi ya, jadi aku tekankan lagi aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok, terus sudah begitu, ini masalah harga diri. Menagih-nagih terus. Di situ aku langsung mengambil keputusan nggak mau. Kemudian dia langsung kayak 'ya sudah kamu habis kontrak saja, tidak diperpanjang," jelasnya.

Makanan Tiandao

Freeport dan AMINEF Lanjut Sediakan Beasiswa untuk Pelajar Papua******

PT Freeport Indonesia (PTFI) melanjutkan kerja sama dengan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua, belum lama ini.

Kerja sama yang berjalan selama lima tahun itu disepakati langsung oleh Direktur PTFI, Tony Wenas, dengan Direktur Eksekutif AMINEF, Alan Feinstein. Melalui program Community College Initiative, PTFI menyediakan 50 beasiswa, masing-masing untuk 10 pelajar per tahun.

Sebelumnya, dalam 25 tahun terakhir PTFI telah memberikan beasiswa bagi 12 ribu masyarakat Papua, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga program doktor. Tony menjelaskan, program beasiswa selama dua semester ini sekaligus mengokohkan komitmen perusahaan di bidang pendidikan.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang, khususnya orang Papua yang mempunyai kesempatan lebih rendah untuk mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih sedikit untuk belajar di luar negeri," ujarnya.

Direktur PTFI, Tony Wenas saat kerja sama antara Freeport Indonesia dan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua. (Foto: Arsip Freeport Indonesia).

Nantinya, para pelajar yang mendapatkan beasiswa program CCI dapat memilih sendiri program studi yang diikuti. Saat ini, penerima beasiswa telah mencapai 99 orang, baik dari Papua maupun Indonesia bagian Timur lainnya, dengan 73 di antaranya mengikuti program CCI.

Ruth, salah seorang penerima beasiswa PTFI, mengaku memperoleh banyak ilmu dan pengalaman selama belajar di AS.

"Selama di Amerika, saya mendapat banyak sekali pengalaman, baik profesional maupun pengembangan diri. Antara lain, saya bisa bekerja sama dengan berbagai profesor, kita di sana diajar level profesor, bukan S1 S2. Saya belajar mengembangkan diri," tutur Ruth.

Tony kemudian menambahkan, dalam program beasiswa ini, PTFI berperan sebagai sponsor korporat swasta terbesar.

Orang kaya yang saleh

Freeport dan AMINEF Lanjut Sediakan Beasiswa untuk Pelajar Papua******

PT Freeport Indonesia (PTFI) melanjutkan kerja sama dengan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua, belum lama ini.

Kerja sama yang berjalan selama lima tahun itu disepakati langsung oleh Direktur PTFI, Tony Wenas, dengan Direktur Eksekutif AMINEF, Alan Feinstein. Melalui program Community College Initiative, PTFI menyediakan 50 beasiswa, masing-masing untuk 10 pelajar per tahun.

Sebelumnya, dalam 25 tahun terakhir PTFI telah memberikan beasiswa bagi 12 ribu masyarakat Papua, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga program doktor. Tony menjelaskan, program beasiswa selama dua semester ini sekaligus mengokohkan komitmen perusahaan di bidang pendidikan.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang, khususnya orang Papua yang mempunyai kesempatan lebih rendah untuk mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih sedikit untuk belajar di luar negeri," ujarnya.

Direktur PTFI, Tony Wenas saat kerja sama antara Freeport Indonesia dan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua. (Foto: Arsip Freeport Indonesia).

Nantinya, para pelajar yang mendapatkan beasiswa program CCI dapat memilih sendiri program studi yang diikuti. Saat ini, penerima beasiswa telah mencapai 99 orang, baik dari Papua maupun Indonesia bagian Timur lainnya, dengan 73 di antaranya mengikuti program CCI.

Ruth, salah seorang penerima beasiswa PTFI, mengaku memperoleh banyak ilmu dan pengalaman selama belajar di AS.

"Selama di Amerika, saya mendapat banyak sekali pengalaman, baik profesional maupun pengembangan diri. Antara lain, saya bisa bekerja sama dengan berbagai profesor, kita di sana diajar level profesor, bukan S1 S2. Saya belajar mengembangkan diri," tutur Ruth.

Tony kemudian menambahkan, dalam program beasiswa ini, PTFI berperan sebagai sponsor korporat swasta terbesar.

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Susi Bicara soal Bahaya Besar Usai Jokowi Izinkan Pasir Laut Diekspor******

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berharap Presiden Joko Widodo membatalkan keputusannya dalam membuka keran ekspor pasir laut.

"Semoga keputusan ini dibatalkan. Kerugian lingkungan akan jauh lebih besar. Climate change sudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya, Senin (29/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI

Berkaitan dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10 Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri esdm atau gubernur.

Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Selain membayar PNBP, Jokowi juga mewajibkan pelaku usaha itu membayar pungutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]