gudangslot

Lagu Yin Liting Qiaoxia

slot2500

Seperti Sri Mulyani, Menteri Basuki Juga Berbaju Hitam saat Mencoblos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ikut menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum2024.

Mengutip detikcom, Basuki melakukan pencoblosan di TPS 161 yang terletak di balai RW 24, Perumahan Kemang Pratama, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Rumah Basuki terletak sangat dekat dengan TPS tempat ia terdaftar. Karenanya, ia beserta keluarga tampak berjalan dari rumah menuju TPS sekitar pukul 12.05 WIB.

Setelah tiba di TPS, Basuki dan keluarga langsung mendaftarkan diri. Basuki baru bisa melakukan pencoblosan pada siang hari, mulai pukul 12.00-13.00 WIB, lantaran ia terdaftar sebagai DPK (Daftar Pemilih Khusus) di TPS 161 tersebut.

Sebab rumahnya yang lama telah digusur untuk pembangunan jalan tol.

"Kan kalau yang pindahan (DPK) mulainya jam 12. Kan (rumahnya yang lama) digusur tuh," kata Basuki di TPS 161 Perumahan Kemang Pratama, Kota Bekasi.

Saat ditanya wartawan siapa yang akan dipilihnya, Basuki hanya bergumam seakan sedang berpikir namun tidak melanjutkan omongannya. "Hmmmm, okeh," ucapnya sembari terus berjalan ke TPS.

Setelah itu Basuki terlihat masih mengantre menunggu giliran mencoblos. Di saat yang bersamaan tidak sedikit warga sekitar yang meminta foto bersama. Dirinya juga tampak cukup akrab berbincang-bincang dengan pemilih lainnya.

Tidak lama setelahnya Basuki dipanggil untuk melakukan pengecekan surat suara dan melakukan pemilihan di bilik suara. Ia baru menyelesaikan pemilihan sekitar pukul 12.20 WIB dan menunjukkan tangannya yang sudah diberi tinta biru.

[Gambas:Video CNN]

Baju hitam juga dikenakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 di TPS 73 Bintaro, Tangerang Selatan, Banten pada Rabu (14/2).

Ia datang mengenakan kemeja hitam didampingi oleh sang suami, Tonny Sumartono.

"Pemilihan Umum telah memanggil kita. Hak demokrasi Pancasila. Kita kawal bersama untuk Indonesia bermartabat," ujar Sri Mulyani melalui akun Instagram resmi @smindrawati.

(agt/sfr)

momok ilmu hitam

tempat main slot terpercaya

Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonojuga buka-bukaan soal isu mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Basuki membantah isu itu. Ia mengatakan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Dia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya," ujarnya.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

[Gambas:Video CNN]

(dfh/agt)

[Gambas:Video CNN]

Artis pakaian wanita

cocol88 rtp

Jepang jadi ketua Dewan Keamanan PBB selama Maret 2024******

Toronto, Kanada (ANTARA) - Jepang mulai Jumat (1/3) Maret bertindak sebagai ketua Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dan akan mengusung dua topik sebagai agenda utama.

Duta Besar Jepang untuk PBB Yamazaki Kazuyuki menyebutkan kedua topik itu adalah pembatasan kepemilikan senjata nuklir dan pembangunan perdamaian dalam pencegahan konflik.

Terkait Gaza, Kazuyuki mengatakan Dewan Keamanan berencana melakukan sidang pada 7 Maret dengan sesi yang membahas soal Timur Tengah.

Ia menggambarkan topik sidang itu sebagai "peluang bagi Dewan Keamanan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan Gaza."

Ketika ditanya soal pelanggaran Israel terhadap resolusi-resolusi Mahkamah Internasional (ICJ), Kazuyuki mengatakan bahwa Jepang tidak akan tinggal diam.

Namun, katanya memperingatkan, "Kita harus menahan diri untuk tidak memberikan penilaian hukum secara spesifik pada kasus ini."

Ia menggambarkan insiden-insiden yang terjadi di Gaza sebagai peristiwa "sangat tragis".

Akan tetapi, kata Kazuyuki, Israel punya hak untuk melindungi rakyatnya sambil mematuhi aturan internasional serta hukum kemanusiaan internasional sebagai negara anggota.

Baca juga: AS dilaporkan cegah reaksi DK PBB atas serangan bantuan Gaza

Dubes Jepang itu juga menyebut kegiatan-kegiatan Badan PBB untuk urusan Pekerjaan dan Pemulihan bagi Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) sangat penting dan "sangat diperlukan".

Ia menyatakan harapan bahwa kepercayaan pada UNRWA akan terbangun kembali sesegera mungkin.

Militer Israel terus melancarkan serangan maut ke Jalur Gaza sejak kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyerbu ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serbuan Hamas itu, menurut Israel, menewaskan hampir 1.200 warganya.

Sementara itu, gempuran Israel telah menewaskan sedikitnya 30.228 warga Palestina dan melukai 71.377 lainnya. Kehancuran terjadi di mana-mana, dan berbagai kebutuhan pokok menjadi terbatas.

Israel juga melakukan blokade hingga melumpuhkan Jalur Gaza. Akibatnya, penduduk Gaza terutama mereka yang tinggal di bagian utara berada di ambang kelaparan.

Perang yang dilancarkan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza mengungsi di tengah kelangkaan makanan, air bersih, dan obat-obatan, kata PBB.

Selain itu, menurut badan dunia itu, 60 persen infrastruktur di Gaza rusak atau hancur.

Di badan kehakiman PBB, yakni Mahkamah Internasional (ICJ), Israel digugat melakukan genosida.

ICJ pada Januari mengeluarkan perintah sementara terhadap pemerintah Israel untuk berhenti melakukan genosida.

Israel juga diperintahkan mengambil langkah-langkah yang menjamin para warga sipil di Gaza dapat menerima bantuan kemanusiaan.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Aljazair minta pertemuan mendesak DK PBB bahas serangan Israel terbaru

Penerjemah: Tia Mutiasari
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

situs slot gacor dini hari

Penyebab Beras Langka Versi Erick Thohir dan Bos Bulog******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir hingga Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal isu kelangkaan berasdi toko ritel modern belakangan ini.

Erick menyebut ada musim tanam dan panen yang mempengaruhi stok beras tanah air.

"Siklus ini terjadi, karena itu siklusnya hari ini kita lihat juga di Maret (2024) itu baru produksi padi sangat meningkat, hampir surplus 3,5 juta ton. Tentu di masa-masa ini kita harus intervensi," ucapnya saat mengecek stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ramayana Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2).

Ia dipanggil Jokowi bersama Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Rapat tersebut memutuskan pemerintah akan mengguyur 250 ribu ton beras SPHP ke pasar.

"Tinggal bagaimana masyarakat bisa (memilih) opsi, ada yang premium Rp69.500 (per 5 kg) atau Rp54.500 (beras SPHP per 5 kg), itu kan opsi bagaimana kita melakukan konsumsi yang sesuai daya beli keluarga. Tapi pemerintah pastikan 250 ribu ton kita gelontorkan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badam Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menepis adanya kelangkaan beras di ritel modern.

Memang ada pembatasan pembelian beras di pasar modern sebanyak dua pack alias 10 kg per orang. Namun, Arief menegaskan aturan itu sudah diberlakukan sejak lama.

"Alasan dibatasai 2 pack karena kalau belanjanya 2 ton ya di pasar induk, jangan di ritel, nanti habis display-nya," tutur Arief.

"Jadi kalau mau belanja yang agak besar, pedagang, ya jangan di ritel. Tapi kemarin di media bilangnya kelangkaan beras, dibatasi pembelian 2 pack, kayaknya sudah dari dulu kita bilang kalau di ritel itu (dibatasi) 2 pack. Masa di rumah mau naruh (beras) 1 ton?" imbuhnya.

Di lain sisi, Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menyebut ada keanehan yang terjadi di toko ritel. Padahal, Bulog sudah menyuplai beras ke ritel modern lebih banyak 160 persen dibandingkan Januari 2023-Februari 2023.

[Gambas:Video CNN]

Bayu menekankan penyaluran beras SPHP sampai ke ritel modern agar masyarakat lebih mudah menjangkaunya.

"Banyak sekali informasi yang datang ke kami, kita taruh 1 ton, itu kan 1.000 kg. Kalau 5 kg (satu pack) berarti ada 200 sak, masa hanya dalam setengah jam habis terjual?" ungkap Bayu keheranan.

"Jadi, kalau Bulog terus begini kan berat, kalau terus menerus yang dihadapi bukan rumah tangga sebenarnya. Jadi, orang yang beli satu sak, 5 kg, itu (seharusnya) bisa sampai dua minggu," sambungnya.

(skt/agt)

Supermarket benteng saya

erek erek 2d buku

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea adalah penyakit

we slot

Kemarin, pilkada serentak tetap 27 November sampai Jokowi di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (1/3) menjadi sorotan, di antaranya keputusan KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 sampai Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik kembali dibaca:

Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, yang kini telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Selengkapnya baca di sini.

TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan markas besar (Mabes) TNI AL di IKN akan selesai dibangun dan mulai bisa digunakan pada Juni 2024.

"Jadi Juni kita harus sudah mulai berkantor. Memang lahan sudah disediakan, namun pembangunan baru akan dimulai," kata Laksamana Ali saat ditemui di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jakarta Utara, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholdsebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

Selengkapnya baca di sini.

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024