dunia play77

Jalan spiritual yang kekal

Respons Nelayan, KKP Setop Permanen Penambangan Pasir di Pulau Rupat******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan secara permanen kegiatan penambangan pasir di Pulau Rupat, Riau.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan penghentian tersebut merupakan respons terhadap aksi puluhan nelayan Suka Damai di Beting Aceh dan Pulau Babi, Rupat Utara yang menuntut penyelamatan Pulau Rupat dari ancaman tambang pasir laut. Sekaligus, wujud komitmen KKP dalam melindungi ekosistem pesisir Pulau Rupat.

"Pada intinya, kegiatan tambang di Pulau Rupat sudah resmi kami stop karena terbukti menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove dan padang lamun", ungkap Adin dalam keterangannya, Rabu (21/6). 

Untuk menangani kasus ini, KKP telah membentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut yang telah menganalisis kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat.

"Kami sudah bentuk tim ahli ekosistem pesisir dan laut untuk kasus yang ada di Rupat. Hasil analisa terhadap kerusakan yang terjadi di perairan Pulau Rupat, memang benar bahwa 25 persen kerusakan disebabkan faktor alam sedangkan 75 persen sisanya disebabkan faktor tindakan atau kelalaian manusia" papar Adin.

Atas kerusakan yang ditimbulkan, KKP menghentikan kegiatan penambangan di wilayah tersebut secara permanen.

Lihat Juga : BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN

KKP juga telah menyampaikan permintaan evaluasi perizinan penambangan di perairan Pulau Rupat kepada Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM).

Selain itu, PT. LMU dan perusahaan lain yang turut menyebabkan kerusakan juga dikenakan denda administratif sebagai pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan.

Untuk menghindari banyaknya penambangan pasir pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sendimentasi Laut. Ia menegaskan bahwa PP itu tidak akan memberikan ruang untuk menambang pasir laut dengan dalih sedimentasi.

"Justru penerbitan PP 26 Tahun 2023 ini salah satunya untuk mengantisipasi kasus-kasus seperti di pulau Rupat supaya tidak terjadi lagi," terang Adin.

Adin menekankan terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023, lokasi tambang sendimen hanya dapat ditentukan berdasarkan penelitian tim ahli.

Sehingga lokasi yang boleh ditambang adalah lokasi yang terdapat sendimen yang boleh diambil, bukan pasir yang menjadi bagian penting dalam keberadaan pulau atau ekosistem laut.

Lihat Juga : Luhut Klaim Produsen Mobil Listrik Terkemuka Akan Tanam Rp19 T di RI

"Sebelum ada PP 26/2023 kan kurang jelas, pasir dianggap sebagai salah satu materi pertambangan. Nah, dengan adanya PP 26/2023, penambangan di Pulau Rupat menjadi tidak diperbolehkan selamanya karena di lokasi tersebut tidak mungkin ditetapkan sebagai lokasi sendimen karena merupakan pulau-pulau kecil terluar yang dilindungi," ujar Adin.

Lebih lanjut Adin menegaskan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Keppres No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pemanfaatan Pulau Rupat hanya diperbolehkan untuk wilayah pertahanan, konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi saya tegaskan Pulau Rupat tidak diperbolehkan untuk kegiatan penambangan, penegasan ini kami harapkan menjawab kegelisahan nelayan sekitar Pulau Rupat", pungkas Adin.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan bahwa pengelolaaan sedimentasi usai terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2023 adalah bertujuan melindungi ekologi untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini diwujudkan dengan strategi pengawasan yang ketat melalui patroli Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang terintegrasi dengan teknologi satelit supaya tidak akan ada lagi kegiatan tambang yang merusak kelestarian laut.

[Gambas:Video CNN]

Setan Fana

Daftar Fasilitas Kesehatan Gratis yang Dicabut Usai Covid Jadi Endemi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut status pandemi covid-19 di Indonesia Rabu (21/6) ini. Di masa endemi, ada beberapa fasilitas kesehatan yang dulunya gratis kini berbayar, seperti vaksin dan perawatan covid.

Minggu (19/6) lalu, Jokowi mengatakan pemerintah tidak lagi menanggung biaya penanganan pasien Covid-19 bila status pandemi sudah diganti menjadi endemi. Masyarakat diminta memahami situasi ini yang dikatakan Jokowi sebagai konsekuensi.

"Ini hati-hati kalau sudah masuk endemi, kalau kena covid-19 bayar. Saat ini masih ditanggung pemerintah. Begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu, sakit covid-19 bayar. Konsekuensinya itu," ujarnya di peringatan satu dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), seperti dikutip Antara.

"Sejak hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut status pandemi, dan kita mulai masuk ke endemi," ujarnya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (21/6).

"Sero survei menunjukkan 99 persen masyarakat Indonesia miliki antibodi covid-19. WHO juga sudah cabut status public health emergency of international concern," imbuhnya.

Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di cakupan geografis yang luas. Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Maret 2020.

Setelah hampir tiga tahun, WHO mengakhiri status darurat kesehatan publik yang menjadi perhatian nasional (PHEIC) tetapi masih menyatakan Covid-19 sebagai pandemi pada Juni 2023. Beda dari pandemi, endemi merupakan wabah penyakit yang tersebar hanya di daerah tertentu.

[Gambas:Video CNN]

Toko Hitam Tuhan Tuhan

KAI Diskon Tiket Kereta Libur Sekolah 25 Persen untuk 25 Juni******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) alias KAImenebar diskon tiket keretaapi jarak jauh hingga 25 persen pada musim libur sekolah tahun ini.

Diskon berlaku untuk keberangkatan 25 Juni-9 Juli 2023. VP Public Relations KAI Joni Martinus menjelaskan promo ini bernama Anti Jaim alias Kejutan Trip Juni Asyik Melimpah.

Ia menambahkan tiket promo tersebut bisa dibeli pada 21 Juni hingga 24 Juni mendatang.

Joni mengatakan KAI mengalokasikan 18.680 tempat duduk untuk berbagai perjalanan KA jarak jauh dalam promo ini, mulai dari kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Ia mencontohkan tarif promo bisa didapatkan untuk KA Argo Dwipangga relasi Gambir-Solo Balapan PP sebesar Rp315 ribu, dari harga normal Rp420 ribu.

KAI berharap masyarakat bisa memanfaatkan promo ini sebaik-baiknya mengingat kuota yang terbatas. Joni menyebut tiket promo tersebut bisa dibeli melalui aplikasi KAI Access, situs kai.id, atau seluruh channel penjualan tiket yang bekerja sama dengan KAI.

Berikut daftar KA yang mendapat promo Anti Jaim berupa diskon hingga 25 persen:
1. Argo Dwipangga (Gambir-Solo Balapan PP)
2. Argo Lawu (Gambir-Solo Balapan PP)
3. Argo Muria (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng PP)
4. Argo Sindoro (Gambir-Semarang Tawang Bank Jateng PP)
5. Bangunkarta (Pasar Senen-Jombang PP)
6. Bogowonto (Pasar Senen-Lempuyangan PP)
7. Brantas (Pasar Senen-Blitar PP)
8. Brawijaya (Gambir-Malang PP)
9. Ciremai (Bandung-Semarang Tawang Bank Jateng PP)
10. Fajar Utama Solo (Pasar Senen-Solo Balapan)
11. Fajar Utama Yogyakarta (Yogyakarta-Pasarsenen)
12. Gajayana (Gambir-Malang PP)
13. Gaya Baru Malam Selatan (Pasar Senen-Surabaya Gubeng PP)
14. Gumarang (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi PP)
15. Harina (Bandung-Surabaya Pasarturi PP)
16. Jaka Tingkir (Pasar Senen-Purwosari PP)
17. Jayakarta (Pasar Senen-Surabaya Gubeng PP)
18. Kertajaya (Pasar Senen-Surabaya Pasarturi PP)
19. Kertanegara (Purwokerto-Malang PP)
20. Lodaya (Bandung-Solo Balapan PP)
21. Majapahit (Pasar Senen-Malang PP)
22. Malabar (Bandung-Malang PP)
23. Mataram (Pasar Senen-Solo Balapan PP)
24. Matarmaja (Pasar Senen-Malang PP)
25. Mutiara Selatan (Bandung-Surabaya Gubeng PP)
26. Progo (Pasar Senen-Lempuyangan PP)
27. Ranggajati (Cirebon-Jember PP)
28. Sancaka (Yogyakarta-Surabaya Gubeng PP)
29. Sawunggalih (Pasar Senen-Kutoarjo PP)
30. Senja Utama Solo (Solo Balapan-Pasar Senen)
31. Senja Utama Yogyakarta (Pasar Senen-Yogyakarta)
32. Sindang Marga (Kertapati-Lubuklinggau PP)
33. Singasari (Pasar Senen-Blitar PP)
34. Turangga (Bandung-Surabaya Gubeng PP)
35. Wijayakusuma (Cilacap-Ketapang PP)

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

KCIC Bocorkan Kemenhub Minta Harga Kereta Cepat di Bawah Rp250 Ribu******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membocorkan harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) tidak akan melebihi Rp250 ribu sekali jalan.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan opsi tersebut adalah permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu," katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Detik Finance, Kamis (22/6).

Adapun KCJB akan memiliki tiga kelas, yakni kelas VIP dengan total 18 penumpang, kelas 1 dengan total 28 penumpang, dan kelas 2 dengan total 555 penumpang. Ia menuturkan Kemenhub masih menggodok besaran pasti tarif KCJB. Karenanya, pihaknya pun belum bisa mengumumkan secara resmi.

Menurutnya,  pemerintah ingin memudahkan sistem pertiketan. Apalagi, KCJB akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti LRT Jabodebek. Dwiyana juga belum dapat memastikan apakah feeder KCJB akan berbayar atau tidak.

"Itu yang kita bahas dengan KAI makanya kenapa tarif belum bisa kita sampaikan. Karena itu kita ingin ada integrasi ticketing juga dengan feeder, dengan LRT seperti itu. Makanya nanti saat COD (Commercial Operation Date) benar-benar penumpang itu seamless ya benar-benar kita buat mudah untuk mendapatkan tiket semuanya," bebernya.

Lihat Juga : Luhut Sebut Pemerintah Siap Suntik Rp9,3 T untuk INKA Produksi KRL

KCJB akan diluncurkan pada 18 Agustus 2023 mendatang. Setelah peluncuran kereta itu akan memasuki masa pengenalan atau soft operation hingga Oktober. Rencananya, tiket KCJB akan digratiskan namun hanya penumpang terpilih yang bisa merasakannya.

KCJB ditargetkan dibuka untuk umum dan berbayar pada pekan pertama Oktober.

"Targetnya (berbayar) Minggu pertama Oktober," ungkap Dwiyana.

Ia pun berharap bisa segera mengumumkan kepastian harga tiket KCJB. Dwiyana juga menyebut adanya opsi bundling tiket yang terintegrasi dengan tiket KAI, KA Feeder, hingga LRT Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Basuki soal Mandor Asing Akan Awasi IKN: Kan Saya yang Putuskan******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan keputusan akhir terkait rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaraada di tanganya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

Menurut Basuki, selama ini proyek pembangunan IKN belum menemukan kendala meski tenaga pengawasnya dari dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing untuk mengawasi pembangunan IKN.

Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ujar Luhut di Gedung DPR, Jumat (9/6) lalu.

Penunjukan mandor akan dilakukan setelah ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jokowi juga telah buka suara mengenai rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan mega proyek itu.

Menurut Jokowi, istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek.

Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan.

Ia juga membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara.

"Mandor apa? Beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya," ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Staf Erick soal Sandi Heran WSBK Bikin Rugi Rp100 M: Bantu Cuma Sekali******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hanya membantu sekali membiayai ajang World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika dari tiga kali gelaran.

Pernyataan Arya tersebut merespons keheranan Menparekraf Sandiaga Uno yang heran ajang WSBK merugi padahal sudah dibayari kementeriannya.

"Jadi Pak Sandi jangan terkejut, 'kok bisa (merugi), kami kan bantu'. Oh iya (memang bantu), bantunya cuma sekali dari tiga kali WSBK," kata Arya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, dikutip dari Detik.com,Kamis (21/6).

"Itu dari tiga kali WSBK dilaksanakan, Kemenparekraf membantunya sekali, nggak apa-apa. Terima kasih sudah dibantu. Itu yang dibantu fee lisensinya," imbuhnya.

Menurutnya, ajang internasional harus juga dibiayai pemerintah. Namun, dari tiga kali gelaran WSBK, pemerintah hanya mendanai satu kali, itu pun biaya lisensinya saja. Arya lantas mencontohkan ajang Formula E yang dibiayai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Formula E itu dibayar APBD DKI Jakarta. Tapi kalau WSBK, itu tiga kali, sekali dibantu oleh pemerintah. Itu (fee lisensi) agak mahal memang," ucapnya.

Lihat Juga : Basuki soal Mandor Asing Akan Awasi IKN: Kan Saya yang Putuskan

"Kami berharap dibantu terus. Sebenarnya kami minta (dibiayai fee lisensi) yang kemarin terakhir (WSBK 2023), cuman enggak dikasih sama pak Sandi. Enggak apa-apa juga, karena namanya juga minta tolong, dikasih iya, enggak dikasih ya sudah," Arya menambahkan.

Menparekraf Sandiaga Uno sempat mengutarakan dirinya heran ajang WSBK dan MotoGP bisa membuat Sirkuit Mandalika rugi. Pasalnya, ia mengklaim saat itu Kemenparekraf juga ikut cawe-cawedengan mengeluarkan uang untuk mendanai gelaran tersebut.

"Terkait penyelenggaraan, itu business to business(b to b). Apabila penyelenggaraan itu dilakukan dengan penuh profesionalisme dan perhitungan yang tepat, karena di WSBK, MotoGP pada 2022 itu, kami pemerintah yang membayar. Kemenparekraf yang membayar saat itu," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (20/6).

Sebelumnya, holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney melaporkan Sirkuit Mandalika di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat masih merugi. Salah satu penyebab kerugian terbesar adalah penyelenggaraan World Superbike (WSBK).

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengungkapkan gelaran balap WSBK itu menimbulkan kerugian Rp100 miliar. Pasalnya, ajak tersebut tidak menarik bagi investor untuk menjadi sponsor. Ia mengusulkan ajang balap motor itu dihapuskan agar kerugian tak bertambah.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujar Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]