r88slot

Lin Han Lin Yao

Tol Indralaya Palembang Ditutup Sementara******

PT Hutama Karya (Persero) menutup sementara Tol Indralaya-Tol Prabumulih. 

Berdasarkan informasi yang disampaikan Hutama Karya melalui akun 

[Gambas:Instagram]

Terkait penutupan itu, Hutama Karya meminta pengguna jalan menggunakan jalan nasional (non-tol) sebagai alternatif rute.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya #InfraBuddies dan selalu tetap berhati-hati dalam berkendara!," katanya.

Sementara itu mengutip detik.com, Jalan Tol Indralaya-Prabumulih sepanjang 64,50 Km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) resmi beroperasi. Tapi, pengelola belum memberlakukan tarif.

Meskipun demikian, pengendara yang akan melintas masuk Jalan Tol Indralaya - Prabumulih tetap diminta membawa kartu uang elektronik (e-Money) untuk tapping di Gardu Tol.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Qualcomm PHK 1.258 Orang di AS******

Qualcomm akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1,258 orang di dua kantornya di California, Amerika Serikat (AS).

Rencana pemangkasan itu terungkap berdasarkan surat pengajuan ke Departemen Pengembangan Ketenagakerjaan California baru-baru ini.

Dilansir CNBC, Rabu (12/10), perusahaan ini memiliki sekitar 51 ribu karyawan pada September 2022, menurut laporan keuangan tahunan terakhirnya. Artinya, jumlah pekerja yang terancam kena PHK mewakili sekitar 2,5 persen dari angkatan kerja tersebut.

PHK akan berlaku sekitar 13 Desember di kedua wilayah tersebut, tulis pengajuan tersebut.

Namun, dalam pengajuan itu, perusahaan memastikan tidak ada lokasi yang akan ditutup fasilitasnya.

Saat diminta konfirmasi CNBC, perusahaan tersebut mengacu pada laporan pendapatan kuartal terakhirnya, yang mencatat bahwa mereka memperkirakan pengurangan tempat kerja dan biaya restrukturisasi terkait.

Hal itu seiring ketidakpastian makroekonomi dan permintaan yang masih terjadi.

"Sementara kami sedang dalam proses mengembangkan rencana kami, saat ini kami perkirakan tindakan ini sebagian besar akan berupa pengurangan tenaga kerja, dan sehubungan dengan tindakan tersebut, kami perkirakan akan menimbulkan biaya restrukturisasi tambahan yang signifikan, yang sebagian besarnya kami perkirakan akan timbul pada kuartal keempat tahun fiskal 2023," ujar perusahaan.

"Saat ini kami mengantisipasi tindakan tambahan ini akan diselesaikan secara substansial pada paruh pertama tahun fiskal 2024," sambung perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

CEO Nasional bercinta dengan istrinya yang imut

Sandiaga Akui Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui harga tiket pesawat di Indonesia masih cukup mahal.

Karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan industri penerbangan dan Kementerian Perhubungan agar harga tiket tersebut lebih terjangkau masyarakat.

"Iya masih mahal dan kita mengupayakan untuk mendorong jumlah penerbangan ditambah dan ketersediaan kursi kita bekerja sama dengan industri penerbangan dan kementerian perhubungan," kata Sandiaga di Makassar, Jumat (3/11).

"Harapannya agar menuju Nataru ditambah jumlah penerbangan, sehingga (dengan) ditambahnya jumlah kursi, harga tiket lebih terjangkau," ungkapnya.

Sementara, terkait peluang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, Sandi memastikan pemerintah dapat mendorong pergerakan antarkabupaten dan kota di atas 6 jam.

"Kami mendorong destinasi-destinasi yang ada, terutama kampung karst Ramang-ramang di Maros, agar lebih didorong sehingga bisa jadi pemicu bergeraknya wisata-wisata nusantara yang kita targetkan 1,2 miliar pergerakan wisatawan nusantara tahun ini," tuturnya.

Sandiaga mengimbau semua pihak harus menjaga Kampung Ramang-ramang, yang masuk dalam wilayah geopark UNESCO, agar tidak mengalami kasus yang dialami seperti di Danau Toba.

"Kita harus menjaga jangan sampai seperti (danau) Toba yang mendapatkan kartu kuning, harus kita jaga. Saya tadi menggugah pemikiran mahasiswa agar mereka terlibat untuk menjaga, karena ekosistem Geopark UNESCO itu ada partisipasi masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

Pengusaha Ungkap Bahaya Perang Israel******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengungkap bahaya dari perang Israel-Palestina ke dunia usaha Tanah Air.

Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Bobby Gafur Umar mengatakan dampak bahaya perang yang mulai terasa adalah kenaikan harga energi.

Menurutnya, kenaikan harga energi lalu berimbas pada tingginya harga bahan baku industri. Hal ini katanya, cukup berbahaya bagi Indonesia.

"Kami masih membutuhkan, kalau itu (bahan baku) mahal dan barangnya tidak tersedia seperti kejadian pandemi kemarin, maka bisa mengganggu iklim dari pertumbuhan industri," ucapnya dalam konferensi pers, Rabu (11/10).

Bob juga mewanti-wanti kenaikan harga gas imbas perang. Ia menilai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) khusus pelaku industri yang sebesar US per MMBTU, bisa saja naik.

Jika hal itu terjadi, maka iklim industri juga bakal terganggu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Apindo Shinta Kamdani mengingatkan pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah saat perang berlangsung.

Ia menilai perang bisa membuat nilai tukar rupiah kian terpuruk. Selain itu, pemerintah juga harus bisa menjaga level inflasi RI agar tidak naik.

"Sebenarnya ini semua berkaitan ya kalau kita mengatakan, Indonesia sendiri kan sekarang cukup baik dari segi makro prudentialnya. Tapi memang konflik-konflik seperti ya secara tidak langsung pasti ada dampak," jelas Shinta.

Pemerintah Israel resmi mengeluarkan pernyataan perang setelah adanya serangan dari pasukan militan Palestina, Hamas, pada Sabtu (7/10).

Diberitakan CNN, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah Israel akan "melakukan balas dendam yang besar" atas serangan yang dilakukan pasukan Hamas.

Hampir lima hari sejak perang Israel dan militan Palestina Hamas, jumlah korban tewas mencapai total 2.100 orang dan luka-luka terus bertambah.

Dari total tersebut, korban tewas dari sisi Israel adalah 1.200 orang, sementara di sisi Palestina ada 900 orang yang meninggal dunia, termasuk ratusan anak-anak.

[Gambas:Video CNN]

Semua langit dan dunia

Qualcomm PHK 1.258 Orang di AS******

Qualcomm akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1,258 orang di dua kantornya di California, Amerika Serikat (AS).

Rencana pemangkasan itu terungkap berdasarkan surat pengajuan ke Departemen Pengembangan Ketenagakerjaan California baru-baru ini.

Dilansir CNBC, Rabu (12/10), perusahaan ini memiliki sekitar 51 ribu karyawan pada September 2022, menurut laporan keuangan tahunan terakhirnya. Artinya, jumlah pekerja yang terancam kena PHK mewakili sekitar 2,5 persen dari angkatan kerja tersebut.

PHK akan berlaku sekitar 13 Desember di kedua wilayah tersebut, tulis pengajuan tersebut.

Namun, dalam pengajuan itu, perusahaan memastikan tidak ada lokasi yang akan ditutup fasilitasnya.

Saat diminta konfirmasi CNBC, perusahaan tersebut mengacu pada laporan pendapatan kuartal terakhirnya, yang mencatat bahwa mereka memperkirakan pengurangan tempat kerja dan biaya restrukturisasi terkait.

Hal itu seiring ketidakpastian makroekonomi dan permintaan yang masih terjadi.

"Sementara kami sedang dalam proses mengembangkan rencana kami, saat ini kami perkirakan tindakan ini sebagian besar akan berupa pengurangan tenaga kerja, dan sehubungan dengan tindakan tersebut, kami perkirakan akan menimbulkan biaya restrukturisasi tambahan yang signifikan, yang sebagian besarnya kami perkirakan akan timbul pada kuartal keempat tahun fiskal 2023," ujar perusahaan.

"Saat ini kami mengantisipasi tindakan tambahan ini akan diselesaikan secara substansial pada paruh pertama tahun fiskal 2024," sambung perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.