situsslot77

Nian Jingui

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Pelukis Buku One Piece

Mencari Biang Kerok Maju Mundur Investor di IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara seharusnya mulai masuk fase pembangunan tahun ini. Namun,investasi pada proyek tersebut nampaknya masih sangat sedikit sehingga rencana pengembangan lokasi itu terkesan mandek.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahkan belum lama ini menagih-nagih swasta untuk segera berinvestasi di IKN Nusantara. Salah satu pihak swasta yang ditagih ada PT Ciputra Development Tbk atau Ciputra Group terkait investasi lahan di IKN Nusantara.

"Komitmen yang betul-betul riil saya belum dengar dari Ciputra. Ciputra Group. Pak Budiarsa berapa hektar? Tadi saya lihat masih ngambang gitu lho," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan lahan seluas 300 ha itu adalah tahap pertama investasi Ciputra Group di IKN. Ia pun meminta Budiarsa untuk segera merealisasikan minatnya.

"Ya mungkin ini pertama, tapi 300 hektare ini sudah luas sekali. Asal segera dimulai Pak Budiarsa," kata Jokowi.

Ia juga mengingatkan seluruh investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN. Pasalnya payung hukum IKN pun sudah jelas, yakni Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Tak hanya menagih ke swasta, Jokowi juga meminta Dewan Penasihat Ibu Kota Nusantara (IKN) Tony Blair turut mempromosikan IKN ke dunia internasional.

"Presiden minta Tony Blair dan Tony Blair kebetulan menawarkan diri juga untuk membantu promosikan ibu kota baru ini ke internasional," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, melalui keterangan resmi, Rabu (19/10).

Sementara itu, meski proyek IKN Nusantara terlihat jauh panggang dari api, tetapi Kepala Badan Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono sudah mengklaim industri food and beverage seperti gerai kopi luar negeri, Starbucks, akan masuk di ibu kota negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Selain Starbucks, industri kuliner lain yang diklaim akan masuk ke ibu kota baru yaitu Kopi Kenangan, dan Kopi Tuku.

"Nanti di IKN ada kopi yang kelasnya Starbucks, Kopi Kenangan, Kopi Tuku, itu kita ingin keberagaman," katanya dalam Pre Market Sounding Proyek IKN seperti dikutip dari Detik.

Bambang menyebut para pengusaha kuliner tersebut sudah menghubungi badan otorita untuk menanyakan proses investasi di IKN.

Calon Investor IKN Perlu Kepastian

Menanggapi alotnya investasi swasta di IKN tersebut, Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan proyek IKN itu yang bersifat multiyears membutuhkan komitmen bukan dari presiden tapi dari presiden selanjutnya.

"Makanya saya melihat tidak ada kepastian dari keberlangsungan project ini. Beda presiden pasti beda prioritas programnya mbak. Makanya banyak investor yang ragu untuk melanjutkan investasinya," tutur Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/10).

Ia mengatakan hal itu bisa dilihat dari beberapa investor yang kabarnya mundur dari investasi IKN.

"Kalau benar terjadi mundur massalnya investor, saya khawatir IKN menjadi mega projectyang terbengkalai, atau The Next Hambalang," katanya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancaman Resesi Ekonomi

Penguasa Surgawi Segala Alam

Kimia Farma Setop Penjualan Obat Sirop Buntut Kasus Gagal Ginjal Akut******

PT Kimia Farma Tbk menghentikan penjualanobat siropbuntut penyebaran gagal ginjalakut progresif atipikal di Indonesia yang mencapai 206 orang per Selasa (18/10).

"Menindaklanjuti arahan dari pemerintah, untuk saat ini kami menghentikan sementara distribusi dan penjualan produk obat sediaan cairan/sirop," kata Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro kepada CNNIndonesia.com, Rabu (19/10).

Kendati, Ganti belum bisa memastikan sampai kapan penghentian penjualan obat sirup ini.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menginstruksikan agar apotek maupun tenaga kesehatan di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual atau meresepkan obat bebas dalam bentuk cair atau sirop kepada masyarakat.

Upaya itu dilakukan sebagai kewaspadaan atas temuan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang mayoritas menyerang usia anak di Indonesia.

"Untuk sementara ini Kemenkes sudah mengambil langkah untuk menyelamatkan kasus yang lebih banyak, atau kematian yang berikutnya. Kita berhentikan sementara penggunaannya sampai selesai penelitian atau penelusuran kami," ujar Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril, Rabu (19/10).

Syahril menjelaskan dari temuan 206 kasus yang berdasarkan laporan 20 provinsi di Indonesia, 99 orang di antaranya dinyatakan meninggal dunia.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

Muhadjir Sebut Layanan BPJS di Desa dan Kota Masih Timpang******

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyoroti ketimpangan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terjadi di desa dan kota.

Menurutnya, peningkatan pelayanan kesehatan tanpa didukung dengan upaya pemerataan kualitas pelayanan, maka perbaikan dan peningkatan kualitas hanya akan dinikmati oleh sekelompok orang saja.

"Ini yang harus dipahami oleh setiap pemegang kebijakan, harus memiliki visi yaitu Indonesia sentris dengan segala seluk beluknya. Bukan Jakarta sentris," tuturnya dalam acara Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022, di Kantor BPJS Kesehatan Jakarta, Rabu (19/10).

Dalam menyelesaikan kendala ketimpangan di lapangan terutama di daerah, Muhadjir mengimbau beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kuantitas, kualitas, dan akses pelayanan serta relevansi antara fasilitas kesehatan dan kebutuhan masyarakat.

"Kita harus ke lapangan langsung melihat kenyataannya untuk banyak belajar membaca fenomena yang belum berjalan dengan baik. Jangan segera puas dengan apa yang kita capai, kita harus terus bergerak menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Menurut data terakhir pada 7 Oktober 2022, jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat menjadi 246.464.342 jiwa atau kurang lebih 89,35 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

Sementara, pada segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) berjumlah 150,37 juta jiwa, yang terdiri dari 111,75 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBN dan 38,62 juta jiwa penduduk miskin pada segmen PBI APBD.

"Dengan kolaborasi dan inovasi dengan faskes yang berkualitas, diupayakan BPJS akan semakin baik dan semakin dirasakan kehadirannya. Kami juga tentu sangat mengharapkan dukungan kementerian terkait untuk memajukan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron.

Selain mendorong masyarakat agar menjadi peserta BPJS dan PBI, BPJS Kesehatan juga harus menjaga loyalitas mereka dan memastikan pelayanan kesehatan bisa dijangkau seluruh lapisan serta wilayah.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Kalbe Farma Klaim Tak Pakai Bahan yang Diduga Picu Gagal Ginjal Akut******

Kalbe Farma mengklaim tak menggunakan bahan baku etilen glicol dan dietilen glicol dalam produksi obat sirop.

Klaim ini mereka sampaikan terkait kasus gagal ginjal akut progresif atau atipikal yang marak terjadi di Indonesia belakangan ini.

"Kalbe mematuhi seluruh ketentuan Badan POM dan tidak menggunakan bahan baku Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG)," kata Kalbe dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (20/10).

Kasus gagal ginjal akut progresif marak terjadi di Indonesia belakangan ini. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan Selasa (18/10) kemarin sudah ada 206 kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Indonesia.

Dari jumlah itu, 99 orang di antaranya meninggal dunia.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Mohammad Syahril menambahkan ratusan kasus gagal ginjal misterius itu didapatkan dari laporan 20 provinsi di Indonesia yang sudah masuk per 18 Oktober 2022. Mayoritas kasus terjadi pada anak usia 1-5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Sebanyak 206 kasus dari 20 provinsi yang melaporkan, dengan tingkat kematian 99 kasus atau 48 persen. Di mana angka kematian pasien yang dirawat, khususnya di RSCM sebagai RS rujukan nasional ginjal itu mencapai 65 persen," kata Syahril dalam acara daring, Rabu (19/10).

Berkaitan dengan kasus itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menginstruksikan seluruh apotek yang beroperasi di Indonesia untuk sementara ini tidak menjual obat bebas dalam bentuk sirop kepada masyarakat.

Para tenaga kesehatan juga diminta tak lagi memberikan resep obat sirop kepada pasien. 

Kalbe merespons positif larangan itu.

"Kebijakan antisipatif pemerintah terhadap pengaturan peredaran produk sediaan sirup merupakan bentuk kehati-hatian yang juga menjadi perhatian Kalbe dalam memasarkan obat kepada masyarakat," kata mereka.

Guru Besar Wuji

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]