rtp ceria777

istri yang penyayang

king petir slot

Perusahaan Telat Bayar THR Wajib Bayar Denda******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan yang membayar tunjangan hari raya (THR) di atas H-7 Lebaran akan dikenakan sanksi.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sanksi yang diberikan berupa denda 5 persen dari total THR per individu atau bisa juga dari jumlah THR pekerja yang belum dibayarkan.

"Kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yakni THR," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, katanya, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

situs tergacor di indonesia

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Lihat Juga : Tiga BBM Non Subsidi Naik per 1 Agustus 2023, Berikut Daftar Harganya

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

Lihat Juga : Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Catatan Kenaikan oleh Ratusan Pemurni

agen gacor slot

DKI tetapkan tiga parameter padanan data sebagai syarat mendapat KJMU******

Ada juga yang orang tuanya  berpenghasilan cukup tinggi, misal ASN, PNS, dosen, yang perlu dilakukan verifikasi validasi

Jakarta (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta menetapkan tiga parameter padanan data sebagai syarat mendapat Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) agar tepat sasaran.

Ketiga padanan itu, yakni datanya masuk  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat, penataan dan penertiban sesuai domisili, dan pekerjaan kepala keluarga penerima KJMU.
 "Kemarin kita ada tiga parameter padanan data. Dari SIAK terpusat itu ternyata yang sudah pindah ada sembilan orang, pindah luar DKI. Lalu, tiga orang sudah meninggal. Jadi ada 12 yang bisa dihapus karena memang datanya sudah di luar DKI," kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis. Budi menyebut Pemprov DKI Jakarta juga masih menemukan sejumlah mahasiswa yang tercatat sebagai penerima bantuan KJMU, padahal orang tuanya merupakan aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). "Yang perlu diverifikasi dan validasi adalah di saat kita mengiris dan  padankan dengan program penataan dan penertiban penduduk, ada cukup banyak mereka yang sudah berada di luar DKI. Ada juga yang orang tuanya  berpenghasilan cukup tinggi, misal ASN, PNS, dosen, yang perlu dilakukan verifikasi validasi," jelas Budi. Selain itu, Budi mengatakan petugas Disdukcapil DKI saat ini tengah memverifikasi dan melakukan validasi terhadap 33 dari 627 mahasiswa yang tidak sesuai kriteria itu. "Bisa ditanyakan ke Disdik kenapa. nah ini kan perlu diverifikasi dan validasi, bisa jadi dalam (orangtua) mereka sudah pensiun. Mereka (para mahasiswa penerima KJMU) belum update ke kita," ucap Budi. Pemprov DKI Jakarta membuka posko pelayanan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran. "Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Purwosusilo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (19/3). Posko ini dibuka pada Senin-Jumat pukul 08.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB mengikuti jam kerja kantor selama Ramadhan.
Baca juga: Pemprov DKI siap cek kembali data penerima KJP Plus dan KJMU
Baca juga: Tina Toon temukan warga miskin yang dicoret dari KJP Plus
Baca juga: DKI buka posko pelayanan KJMU untuk pastikan bantuan tepat sasaran

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Aku benar-benar iblis

slot gacor di dunia

Bank DKI Copot Fidri Arnady dari Jabatan Direktur Utama******

Jakarta, CNN Indonesia--

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Bank DKI memutuskan mencopot Fidri Arnaldy dari jabatannya sebagai direktur utama PT Bank DKI. Posisi  Fidri lantas digantikan oleh Amirul Wicaksono sebagai pelaksana tugas. 

Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta Nasrudin Djoko Surjono mengatakan pergantian itu dalam rangka penyegaran organisasi perseroan serta guna mendukung penerapan tata kelola perseroan yang baik.

"RUPS telah memberhentikan Bapak Fidri Arnaldy dan mengangkat Bapak Amirul Wicaksono yang telah menjabat sebagai Direktur untuk merangkap sebagai pelaksana tuigas dalam menjalankan kewenangan Direktur Utama sampai dengan diangkatnya Direktur Utama Perseroan yang definitif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Penerapan tata kelola perusahaan diharapkan mampu memperkuat posisi daya saing PT Bank DKI secara berkesinambungan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan corporate value serta kepercayaan stakeholders.

"Persetujuan pemegang saham diputuskan dalam RUPS Luar Biasa pada 1 Agustus 2023," ujarnya.

Djoko menjelaskan per 31 Desember 2022, total aset PT Bank DKI sebesar Rp78,885 triliun. Sementara total Laba Bersih sebesar Rp939,11 miliar.

"Pergantian pengurus ini diharapkan sebagai upaya untuk terus meningkatkan kapabilitas dan daya saing, serta adaptif dalam mengantisipasi dinamika perubahan teknologi perbankan," tutur Djoko.

[Gambas:Video CNN]

(dzu/sfr)

Kaisar Xuan kembali

hari slot gacor

330 sekolah di Kabupaten Demak terdampak banjir******

Di tempat pengungsian juga tidak bisa belajar karena tempatnya terbatas dan ramai

Demak (ANTARA) - Sebanyak 330 sekolah tingkat TK hingga SMP di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, terdampak banjir, sehingga mengakibatkan belasan ribu siswa tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar.

"Hasil pendataan sementara total ada 330 sekolah. Meliputi TK dan PAUD sebanyak 185 sekolah serta SD dan SMP sebanyak 145 sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Harris Wahyudi Ridwan di Demak, Kamis.

Untuk jumlah siswanya, kata dia, memang belum didata, namun setiap kelas untuk tingkat SD antara 28-30 siswa. Sedangkan SMP juga hampir sama untuk setiap kelasnya.

Dengan jumlah perkiraan siswa sebanyak itu, maka siswa yang terdampak bisa mencapai belasan ribu siswa.

Baca juga: Pemkab Demak berlakukan WFH untuk ASN yang kantornya tergenang banjir
Baca juga: BAZNAS penuhi kebutuhan gizi pengungsi banjir Kudus selama Ramadhan

Terkait dampak banjir tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak juga membuat surat edaran ke sekolah-sekolah.

Dalam edaran itu, ​​​​untuk satuan pendidikan di wilayah yang terdampak banjir dan atau akses jalur menuju sekolah tidak bisa dilalui, maka kegiatan belajar mengajar dapat dialihkan dari rumah atau tempat pengungsian dengan memberikan tugas tambahan atau pembelajaran moda daring dari masing-masing guru kelas dan guru mata pelajaran.

"Bagi kepala sekolah, guru, atau tenaga pendidik dalam melaksanakan tugasnya di sekolah tempat bertugas terdampak banjir dan atau akses menuju sekolah tidak bisa dilalui, maka dapat finger printdan bertugas di Kantor Korwil Bidang Dikbud," ujarnya.

Jika tidak memungkinkan, kata dia, dapat mengajukan dispensasi melalui Korwil Bidang Dikbud atau Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak agar dapat bertugas di rumah atau tempat pengungsian.

Dalam rangka mengantisipasi korban jiwa, maka seluruh orang tua atau wali murid diminta untuk menjaga anaknya agar tidak bermain di luar yang dapat membahayakan diri dari bahaya banjir.

"Kami juga meminta satuan pendidikan untuk melaksanakan tindakan preventif, menjaga sarana dan prasarana, buku mata pelajaran, dan aset-aset milik sekolah," ujarnya.

Baca juga: Antrean kendaraan ke Semarang via Mijen Demak mengular akibat banjir
Baca juga: Pemprov Jateng segera mendata lahan pertanian terdampak banjir

Demi kemanusiaan, ia menjelaskan, sekolah di wilayah sekitar daerah yang terdampak banjir agar dapat mengalokasikan sebagian ruang kelas untuk digunakan sebagai tempat pengungsian sementara. Sedangkan kegiatan belajar mengajar sebagian siswa dapat dilaksanakan melalui tambahan tugas atau pembelajaran dengan moda daring.

Untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah, kata dia, menunggu kondisi banjir sudah surut dan aman.

Sinta, salah satu siswa SD 01 Wonorejo, Kecamatan Karanganyar mengakui sejak banjir dirinya memang tidak ke sekolah, karena sekolahan juga terdampak banjir.

"Di tempat pengungsian juga tidak bisa belajar karena tempatnya terbatas dan ramai. Lebih baik libur dahulu sambil menunggu banjirnya surut," ujarnya.

Baca juga: Pengeringan genangan banjir Demak-Kudus dikebut selesai tiga hari
Baca juga: BNPB perpanjang operasi TMC untuk kurangi banjir Demak dan sekitarnya
Baca juga: Pj Gubernur Jateng minta seluruh tanggul sungai dievaluasi

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tubuh dharma saya yang keren

pinjol cair ke seabank

Yusril tertawa merespon upaya Timnas Amin siapkan 1.000 advokat ******

Kalau 1.000 kan enggak muat di sidang MK kan he..he, terlalu banyak

Jakarta (ANTARA) - Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra merespon dengan tawa upaya Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan mengerahkan 1.000 advokat untuk menggugat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.

"Kalau 1.000 kan enggak muat di sidang MK kan he..he, terlalu banyak," kata Yusril sambil tertawa saat ditemui di kediaman Prabowo Subianto di kawasan Kartanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam.

Yusril mengatakan persidangan nantinya hanya boleh diwakilkan oleh beberapa kuasa hukum yang merepresentasikan penggugat dan tergugat.

Pihaknya sendiri memastikan tidak akan menempatkan banyak perwakilan kuasa hukum di dalam ruang sidang MK.

"Kemungkinan pasti akan dibatasi oleh MK, berapa orang yang boleh masuk ke ruang sidang ya nanti kami akan Insya-Allah bergantian. Paling yang tetap hadir itu ya ketua sekretaris dan para wakil ketua," tutur Yusril.

Terkait kesiapan menghadapi gugatan di MK, Yusril mengaku Koalisi Indonesia Maju sudah melakukan persiapan dengan matang.

Baca juga: Yusril jadi ketua tim hukum wakili Prabowo Gibran bertarung di MK 

Baca juga: Ketua MK: Hakim yang tangani perkara PHPU dapat bantuan keamanan

Dia memastikan akan memimpin langsung tim kuasa hukum yang terdiri dari 35 orang untuk membela Prabowo-Gibran di meja hijau persidangan MK.

Sejumlah 35 orang itu terdiri dari perwakilan berbagai kader partai politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Ada beberapa, kalau enggak salah ada tiga dari Gerindra ada tiga dari Golkar juga ada dari Demokrat juga tiga, selebihnya advokat profesional," tutur Yusril.

Dengan persiapan tersebut, Yusril dan jajaran KIM yakin dapat memenangkan gugatan dari kubu 01 dan 03 di MK.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024