slot online

Jiwa naga di dunia ini

bo slot maxwin

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Gerbang Bayangan Langit

slot paling bagus

Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Widodo akan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Rabu hari ini.

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara,” ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Pengecoran Warisan

voucher groupon

Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Wukong membaca obrolan pribadi

heylinkslotdemo

Jokowi apresiasi MNP sebagai pelabuhan terdalam******

Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta

Makassar (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengapresiasi keberadaan Makassar New Port (MNP) sebagai pelabuhan terdalam di Indonesia yakni 16 meter yang dinilai sangat baik untuk pelayanan bongkar muat kontainer.

"Makassar New Port ini juga merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta," kata Jokowi pada peresmian MNP di Makassar, Kamis.

Dia mengatakan, keberadaan MNP ini yang mendukung konektivitas pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan juga efisiensi biaya logistik.

Sebelumnya, lanjut dia, biaya logistik negara rata-rata 24 persen jauh lebih tinggi dari biaya logistik negara tetangga yang hanya 9 - 12 persen. Hal itu karena pelabuhan di Indonesia belum terintegrasi dengan industri atau pabrik yang jauh dari pelabuhan.

Namun setelah pelabuhan terintegrasi seiring dengan mergernya Pelindo I, II, III dan IV, biaya logistik sudah turun menjadi 14 persen.

"Meski ini masih tetap di atas biaya logistik dari negara lain, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama," kata Jokowi.

Sementara itu, "Djewelling Time" atau masa tunggu kapal di pelabuhan, lanjut dia, sebelumnya 5-7 hari, setelah terjadi efisiensi kini rata-rata dibawah tiga hari.

Untuk kapasitas muatan pelabuhan sebelumnya hanya 750 ribu TEUs kini sudah mencapai 2,5 juta TEUs.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga sempat menyinggung pelabuhan kontainer yang lama itu dapat dijadikan "city center". Namun itu tergantung persetujuan dari wali Kota Makassar dan Gubernur Sulawesi Selatan.

Baca juga: Moeldoko optimistis MNP rampung pertengahan 2023
Baca juga: Pelindo siap lakukan pembebasan lahan akses tol MNP
 

Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Kiamat Pembunuh

voucher potongan harga lazada

Dari Vladimir Putin hingga Rishi Sunak ucapkan selamat ke Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari 13 kepala negara lantaran mengungguli perolehan suara dari pasangan calon lain berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Ucapan tersebut diutarakan dalam akun X resmi milik beberapa kepala negara hingga media massa. Salah satu ucapan datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ucapan selamat itu disampaikan melalui keterangan yang dimuat laman web Kremlin.

"Yang terhormat Tuan Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat yang tulus atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden," bunyi pesan selamat Putin yang dikutip dari siaran pers, Kamis.

Baca juga: Prabowo dipastikan tunggu hasil KPU sebelum umumkan jajaran kabinet 

Selain itu, Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagaimana yang diunggah di akun X @prabowo.

Ucapan tersebut dikirim Sunak melalui sebuah surat resmi dari Downing Street. Selain bertuliskan ucapan selamat, isi surat juga berisi peringatan diplomasi Indonesia-Inggris yang memasuki usia 75 tahun.

Sunak juga mengatakan bakal meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Inggris, salah satu kerja sama yang direncanakan oleh Sunak adalah pembahasan soal krisis iklim melalui upaya peralihan ke energi alternatif.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos lewat akun X juga mengucapkan selamat kepada Prabowo.

"Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral PH dengan Indonesia, tetangga dekat dan mitra di ASEAN, terutama saat kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini," kata Marcos.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese adalah salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Prabowo. Melalui akun X, ia mengucapkan selamat kepada Prabowo karena menjadi calon presiden terpilih Indonesia versi hitung cepat.

"Saya merasa terhormat menjadi pemimpin asing pertama yang hari ini berbicara dengan Prabowo yang memiliki keunggulan jelas dalam hal resmi dan tidak resmi, mengenai ambisi saya untuk masa depan hubungan Australia-Indonesia," tulis Albanese.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan presiden Indonesia yang baru setelah dilantik pada Oktober 2024."

Baca juga: Prabowo kembali terima kunjungan Jenderal Angus Campbell di Jakarta

Berikut daftar tokoh dunia yang sudah mengucapkan selamat untuk Prabowo per Rabu (21/2):

Via Telepon:
1. PM Australia, Anthony Albanese
2. ⁠DPM Australia, Richard Marles
3. ⁠PM Singapura, Lee Hsien Loong
4. ⁠PM Malaysia, Anwar Ibrahim
5. ⁠Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe
6. ⁠PM Albania, Edi Rama
7. ⁠Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta
8. ⁠Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah
9. ⁠Mantan PM Thailand, Thaksin Sinawatra
10. ⁠Mantan PM Inggris, Tony Blair
11. Menlu Turki, Hakan Fidan
12. Presiden Nicaragua, Daniel Ortega

Via Twitter / Surat:
1. PM India, Narendra Modi
2. ⁠PM Inggris, Rishi Sunak
3. ⁠Presiden Rusia, Vladimir Putin
4. ⁠Presiden China Xi Jinping
5. Presiden Filipina Bongbong Marcos.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Gibran mengantongi suara 58,92 persen. Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,09 persen. Sedangkan di posisi ke tiga ada Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara mencapai 16,99 persen.

Data tersebut dikutip hari ini pada pukul 21.00 WIB dari situs resmi https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Saya sangat baik

slot777 online login

AHY sebut Prabowo mendorong dirinya berperan di pemerintahan ke depan******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut calon presiden Prabowo Subianto mendorong dirinya untuk bisa berperan di pemerintahan ke depan.

Hal itu disampaikan AHY saat menjawab pertanyaan wartawan soal ada tidaknya pembahasan alokasi kursi menteri dalam pertemuannya dengan Prabowo Subianto, Selasa (20/2) malam.

“Beliau mengucapkan selamat (atas amanah sebagai menteri Jokowi) dan tentunya mendorong memang sejak awal agar saya bersama Demokrat itu berperan di pemerintahan dan tentunya lima tahun ke depan,” kata AHY di Jakarta, Rabu.

Pertemuan AHY dengan Prabowo dilakukan di suatu tempat, Selasa (20/2). Pertemuan itu diunggah AHY di akun Instagram @agusyudhoyono.

Niat AHY menemui Prabowo adalah untuk melaporkan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo kepadanya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

AHY merasa perlu melaporkan amanah yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo selaku senior sekaligus capres yang didukung partainya.

Adapun meski mendapat dorongan untuk berperan di pemerintahan lima tahun ke depan, AHY mengaku belum membahas secara spesifik mengenai tugas apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan, jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.

“Tidak secara spesifik atau belum membahas secara spesifik apa yang akan dikerjakan lima tahun ke depan dalam susunan atau formasi tertentu. Nanti mungkin di kesempatan berikutnya kita akan bicara seperti itu,” jelasnya.

Baca juga: AHY tekankan ingin hadirkan kepastian hukum terkait pertanahan

Baca juga: AHY sempat minta doa restu Prabowo sebelum dilantik jadi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024