bo slot gampang menang

nabi yang tak terbatas

Indonesia Akan Produksi Massal Baterai Kendaraan Listrik Mulai April******

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut Indonesia siap memproduksi massal baterai kendaraan listrikmulai April 2024 nanti.

Kesiapan disampaikan oleh Staf Khusus Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa. Ia mengatakan produksi masal itu akan dilakukan PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power yang berbasis di Karawang, Jawa Barat.

Ia mengatakan produksi massal ini merupakan sejarah baru dan menunjukkan bahwa komitmen hilirisasi yang dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan ini bukan hanya wacana.

Ia berharap produksi massal ini bisa berjalan dengan lancar.

Sementara itu Direktur PT HLI Green Power Hong Woo Pyoung mengatakan untuk mendukung kelancaran ini, pihaknya sudah mempersiapkan rencana produksi sejak September 2023.

Persiapan salah satunya dilakukan dengan melatih para teknisi yang terlibat dalam produksi tersebut.

"Kami telah menyiapkan segala sesuatu sejak September 2023 lalu. Kami siap untuk melakukan produksi secara massal di April 2024 ini. Para engineer dari Indonesia pun telah kami latih selama setahun dan masih akan terus kami berikan pelatihan. Mereka sangat pintar, rajin, dan kompeten. Kami sangat bangga pada para engineer dari Indonesia," ucap Hong Woo Pyoung.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Sri Mulyani Sebut UMKM Sumbang 97 Persen Penciptaan Lapangan Kerja RI******

Menteri KeuanganSri Mulyani mengungkapkanUMKMberkontribusi 97 persen ke penciptaanlapangan kerjadi Indonesia. Lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya.

Selain itu, kontribusi UMKM terhadap PDB juga cukup tinggi yakni 61 persen. Namun, dari 64 juta UMKM di Indonesia, baru 20 persen yang bisa mengakses pembiayaan dari perbankan.

"97 (persen) Indonesiajob creationdilakukan oleh UMKM, ini relatif sangat tinggi dibandingkan banyak negara lain. Ini juga menunjukkan bahwa mungkin dominasi dari penciptaan kesempatan kerja oleh UMKM not necessarily a format sector," ujar Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024, Kamis (7/3).

"Kita semua tahu, pada akhirnya UMKM seperti tadi 29 juta yang belum dapat akses pembiayaan, mereka akan jatuh pada mekanisme pasar biasa, melalui rentenir, pembiayaannya sangat tinggi," imbuhnya.

Bendahara negara ini mengungkapkan akses pembiayaan inilah yang menyebabkan UMKM sulit naik kelas. Padahal, kontribusinya ke perekonomian dan tenaga kerja di dalam negeri sangat besar.

"Salah satu faktor yang menjadi kendala adalah pembiayaan. Ada 29,2 juta tidak mampu mengakses pembiayaan, ini lebih ke akses. Itu adalah constraintatau karena masalah affordability," kata dia.

Oleh sebab itu, ia berharap BRI melalui BRILink bisa menjangkau 29 juta pelaku usaha kecil ini untuk mendapatkan akses pembiayaan. Pasalnya, itu akan berdampak baik pada penciptaan lapangan kerja dan perekonomian dalam negeri.

"Saya harap Pak Narso (Dirut BRI Sunarso) melalui BRILink agent ini dapat menebus dan menjangkau 29 juta orang yang masih belum mendapatkan akses pembiayaan," paparnya.

Namun, ia menekankan bukan berarti pemerintah tidak ikut andil. Pasalnya, APBN masih terus memberikan subsidi agar usaha 'wong cilik' mendapatkan pembiayaan.

Contohnya, subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ada di semua Bank Himbara. Untuk 2024 anggarannya Rp47 triliun untuk membayar selisih bunga yang harusnya 6 persen menjadi hanya 3 persen.

"Kita juga memiliki KUR yang meskipun di depan nasabah adalah bank. Namun subsidinya dibayar oleh APBN. Anggarannya Rp47 triliun di 2024 untuk meng-cover 280 triliun plafon kredit usaha rakyat yang akan disalurkan lebih dari 44,8 juta debitur. Ini adalah contoh instrumen APBN yang bisa di-leverageuntuk bisa menggunakan dana dari perbankan, namun mengurangi beban UMKM yang sangat tinggi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan emas kripton di dunia lain masih belum bisa dihentikan

Daftar Direksi dan Komisaris Baru BNI, Ada Orang Istana******

Menteri BUMNErick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI. Ada 'orang istana' hingga BUMN Jasa Raharja di susunan kepengurusan yang baru.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini (4/3), Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Yusuf Permana ditunjuk sebagai komisaris.

Ia menggantikan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto, yang diberhentikan dengan hormat.

Selain ada 'orang istana' jadi komisaris baru, RUPS juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Askolani sebagai komisaris BNI.

Di jajaran direksi, Erick merombak banyak posisi. RUPS menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai Wakil Direktur Utama BNI. Ia digantikan oleh Putrama Wahju Setyawan, yang sebelumnya sebagai Direktur Retail Banking BNI.

Kemudian, Corina Leyla Karnalies diangkat menjadi Direktur Retail Banking BNI dari sebelumnya sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI.

Erick juga menunjuk Hussein Paolo Kartadjoemena sebagai Direktur Digital & Integrated Transaction Banking BNI. Sebelumnya, ia menjabat sebagai SEVP of Corporate Development & Transformation BNI.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

Lalu, Silvano Winston Rumantir diberhentikan dengan hormat sebagai Direktur Wholesale & International Banking BNI. Pengganti Silvano adalah Agung Prabowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama BNI Sekuritas.

Kemudian, Direktur Institutional Banking BNI Muhammad Iqbal juga diberhentikan dengan hormat. Posisinya diisi Munadi Herlambang, yang sebelumnya menjabat Direktur Hubungan Kelembagaan Jasa Raharja.

RUPS Tahunan juga menyetujui pemberhentian dengan hormat Sis Apik Wijayanto sebagai Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI. Ia digantikan I Made Sukajaya, yang sebelumnya menjabat sebagai SEVP Remedial & Recovery BNI.

Daftar Komisaris BNI terbaru:

Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Pradjoto
Wakil Komisaris Utama Pahala Nugraha Mansury
Komisaris Independen Sigit Widyawan
Komisaris Askolani
Komisaris Independen Asmawi Syam
Komisaris Mohamad Yusuf Permana
Komisaris Independen Iman Sugema
Komisaris Independen Septian Hario Seto
Komisaris Independen Erwin Rijanto Slamet
Komisaris Fadlansyah Lubis
Komisaris Robertus Billitea

Daftar Direksi BNI terbaru:

Direktur Utama Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama Putrama Wahju Setyawan
Direktur Digital & Integrated Transaction Banking Hussein Paolo Kartadjoemena
Direktur Enterprise & Commercial Banking I Made Sukajaya
Direktur Finance Novita Widya Anggraini
Direktur Risk Management David Pirzada
Direktur Institutional Banking Munadi Herlambang
Direktur Network & Services Ronny Venir
Direktur Retail Banking Corina Leyla Karnalies
Direktur Human Capital & Compliance Mucharom
Direktur Technology & Operations Toto Prasetio
Direktur Wholesale & International Banking Agung Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa naga di dunia ini

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.