link slot admin

Kebangkitan industri militer

OJK Prediksi Kredit Motor dan Utang Pinjol Melonjak Jelang Ramadan******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan kredit motorhingga pinjaman online (pinjol) semacam paylater bakal naik pesat menjelang Ramadan. Pinjaman itu di antaranya untuk keperluan mudik dan libur Lebaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Lainnya (PMVL) OJK Agusman mengatakan selalu ada peningkatan penyaluran pembiayaan pada bulan puasa. Ini didapat dari data penyaluran pembiayaan selama 5 tahun terakhir di multifinance.

"Khususnya, penyaluran pembiayaan multiguna pada kendaraan bermotor. Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat atas kendaraan bermotor, termasuk untuk keperluan mudik atau bepergian selama libur Lebaran," ungkapnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Februari 2024 secara virtual, Senin (4/3).

Berdasarkan hal tersebut, Agusman memproyeksi pertumbuhan utang pembiayaan pada Maret 2024 akan berada di kisaran 11 persen hingga 13 persen secara year on year (yoy).

Di lain sisi, ia memperingatkan perusahaan pembiayaan agar tetap hati-hati dalam memberikan kredit. Ini dilakukan agar pertumbuhan piutang tidak diiringi dengan kenaikan risiko kredit.

Jika mengacu Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan pada sehari sebelumnya.

Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Pakar Asing Beber Risiko Program Makan Siang Gratis Prabowo******

Sejumlah pakar asing mewanti-wanti risiko program makan siang gratis yang diusung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Lembaga pemeringkat utang Fitch Ratings menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo bakal berdampak pada peringkat kredit Indonesia karena memicu penumpukan tekanan pada kas pemerintah.

Lebih dari itu, program ambisius ini bahkan disebut bisa melampaui batas defisit anggaran yang ditetapkan undang-undang sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Lembaga ini menyinggung pernyataan Prabowo bahwa Indonesia bisa mempertahankan rasio utang terhadap PDB yang jauh lebih tinggi "juga menunjukkan risiko terhadap proyeksi fiskal dasar kami."

Prabowo menawarkan program makan siang dan susu gratis ditujukan kepada hampir 80 juta anak Indonesia. Program kampanye pemilihan presiden (pilpres) ini bertujuan mengurangi masalah kekurangan gizi dan stunting di Indonesia.

Saat ini, ia meraup suara terbanyak dalam real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga Selasa (5/3) pagi, ia dan Gibran Rakabuming Raka, pasangannya, mengantongi 58,82 persen suara.

Seorang perwakilan tim kampanye Prabowo mengatakan program makan siang dan susu gratis dijadwalkan berlangsung hingga 2029 dan membutuhkan hingga Rp450 triliun per tahun.

Dia mengatakan kepada Nikkei Asia bahwa pemerintahan Prabowo nantinya membutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga Rp120 triliun untuk tahun pertama pemerintahan.

Wakil Presiden dan Pejabat Kredit Senior Moody's Investors Service Anushka Shah pun menyuarakan kekhawatiran serupa.

Shah berujar program makan siang dan susu gratis Prabowo "menunjukkan genjotan fiskal yang lebih ekspansif."

"Jika diterapkan, mereka akan menandai perbedaan dari rekam jejak panjang Indonesia dalam anggaran dan rasio utang yang dikelola secara konservatif," ucapnya pada 15 Februari lalu.

Selain program makan siang dan susu gratis, Prabowo juga punya proyek melejit lainnya yang merupakan warisan dari presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi). Proyek tersebut yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan.

"Pada titik ini, implikasi untuk kelayakan kredit Indonesia netral, meski begitu kami sangat memperhatikan komposisi parlemen untuk mendapatkan petunjuk yang lebih besar mengenai arah kebijakan dan implementasi reformasi," kata Shah.

Saat ini, pemerintah RI sudah mulai membahas anggaran untuk tahun berikutnya, termasuk pula rencana kebijakan Prabowo.

Saat rapat kabinet 26 Februari lalu, Jokowi mengatakan proposal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 harus menyesuaikan program-program presiden baru dan memastikan kelangsungan kerja pemerintahan saat ini.

"Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengakomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024," kata Jokowi saat itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebut program makan siang dan susu gratis Prabowo telah dimasukkan ke dalam perhitungan pemerintah untuk perkiraan pertumbuhan PDB dan defisit fiskal tahun 2025.

Menurutnya, defisit APBN Indonesia pada 2025 akan mencapai 2,45 persen hingga 2,8 persen PDB. Angka ini naik dari target tahun ini sebesar 2,29 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Gila Perkotaan yang Tak Terkalahkan

Erick Thohir rencanakan sinergi Bank Muamalat dan BTN Syariah******

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023

Labirin Orang Mati

KPK panggil Sekretaris Utama Basarnas Max Ruland Boseke******

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023

pencuri ganda

PDIP Usul Bentuk Timsus Beras di Paripurna DPR Demi Cegah Krisis******

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Aria Bima mengusulkan untuk membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah berasnasional jelang Ramadan.

"Pimpinan, saya mengusulkan DPR membuat tim khusus untuk masalah perberasan nasional. Walaupun informasi dari pemerintah ketersediaan itu ada, tapi apakah mencukupi dan ketersediaan itu harganya terjangkau oleh masyarakat khususnya beras medium," ujar Aria dalam Sidang Paripurna DPR yang ditayangkan secara virtual di akun Youtube DPR RI, Selasa (5/3).

Menurut Aria, sejumlah negara mulai menutup pintu ekspor beras ke Indonesia seperti Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, meski musim panen diperkirakan April, untuk beras sampai ke pasaran membutuhkan waktu sebulan.

"Kalau kita bikin pansus beras itu terlalu lama. Sementara, waktu Ramadan dan lebaran sudah dekat," ujar Sufmi.

DPR, menurut Sufmi, sebaiknya mengoptimalkan Komisi IV untuk turun ke lapangan untuk mengatasi persoalan tersebut.

Masalah beras juga menjadi sorotan Anggota Dewan dari Fraksi DPR, Slamet. Ia menuntut kehadiran pemerintah untuk serius mengatasi isu tersebut.

Slamet menyinggung soal harga beras yang tak kunjung turun. Namun, kenaikan harga beras itu tidak dinikmati oleh petani.

Berdasarkan catatannya, Bulog hanya membeli 2 persen beras dari petani. Sedangkan 98 persen sisanya dibeli oleh swasta. Artinya, menurut Slamet, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga pasar.

Pada saat yang sama, rakyat berhak mendapatkan harga beras yang terjangkau. Terlebih, El Nino sudah berlalu.

"Melalui pimpinan saya harapkan pemerintah serius untuk menangani bagaimana logistik pangan dikelola dengan baik. Pastikan kesejahteraan petani tetapi dijaga dengan membeli seluruh potensi petani yang dipanen hari ini," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

kekuatan sihir

Luhut Bongkar Praktik Culas Kementerian Lembaga Akali Produk Impor******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves)Luhut Panjaitan mengungkap praktik culas yang dilakukan kementerian/ lembaga dalam memakai produk impor.

Ia mengatakan ada instansi pemerintah yang culas mengakali produk impor dengan menyulapnya seolah-olah itu adalah buatan dalam negeri.

Praktik culas itu terungkap dari hasil audit BPKP yang diterimanya. Luhut mengatakan pemerintah langsung bertindak tegas terhadap kelakuan instansi itu dengan menghukum mereka. 

Luhut sayang, tidak menjabarkan secara rinci kementerian dan lembaga culas itu. Ia juga tak merinci waktu audit BPKP serta jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap oknum culas tersebut.

Ia hanya mengatakan belanja yang bersumber dari APBN maupun pinjaman luar negeri harus diprioritaskan penggunaan untuk membeli produk dalam negeri dan pembayaran menggunakan rupiah.

Alasannya, pinjaman luar negeri dan APBN itu semua uang rakyat. Karenanya, belanja harus diprioritaskan untuk produk dalam negeri.

Untuk itu, ia pun meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

"Nanti saya minta juga BPKP mengaudit dan saya terus terang tidak segan untuk melaporkan kepada Presiden, institusi mana, individu mana dan oknum mana yang bermain-main dengan ini, karena dengan audit BPKP, ini kita bisa tahu semua," katanya pula.