slot gacor 138

mimpi bintang yang sempurna

396 Saham Layu, IHSG Tersungkur ke Posisi 6.886******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.886 pada Selasa (1/8). Indeks saham melemah 44,86 poin atau minus 0,65 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,19 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 23,42 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 161 saham menguat, 396 terkoreksi, dan 184 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,87 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,34 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 1,31 persen.

Sementara, bursa saham Eropa kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,11 persen, indeks DAX di Jerman minus 0,67 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis minus 0,72 persen.

Di sisi lain, bursa Amerika justru kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,15 persen, indeks NYSE Composite 0,39 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,21 persen.

[Gambas:Video CNN]

Shenglongxu

Jokowi Minta Mendag Era SBY Godok Pendanaan Global hingga Harga Karbon******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan mantan menteri perdagangan era Susilo Bambang Yudhoyono, Mari Elka Pangestu, ke Istana Presiden, Jakarta, Selasa (1/8).

Dalam pertemuan itu, Luhut menjelaskan Jokowi memberikan tugas kepada Mari berkaitan dengan forum Global Blended Finance (GBF) Alliance yang diluncurkan Indonesia saat KTT G20 di Bali akhir tahun lalu.

Menurut Luhut, eks direktur pelaksana Bank Dunia itu ditugaskan untuk mengorganisir forum pendanaan campuran tersebut.

Dalam mengorganisir forum GBF, Mari Elka juga mendapat tugas menjadi utusan khusus Jokowi pada forum antar negara tersebut. Selain itu, Mari juga akan menangani isu harga karbon.

"Nanti sekaligus dari Global Blended Finance juga nanti juga merangkap pada carbon pricing, teknologi hasil G20 juga nanti di masukan ke situ," kata Luhut.

GBF Alliance diluncurkan untuk bisa membangun kapasitas pembiayaan campuran yang lebih baik di seluruh wilayah, baik antar negara, sektor swasta, dan filantropi.

Selain itu, GBF juga diperkenalkan dalam G20 Development Working Group sebagai sebuah inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang berbasis Prinsip G20.

Selanjutnya, GBF diposisikan untuk membantu meningkatkan pembiayaan campuran di negara berkembang, termasuk negara yang masih kurang berkembang, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang.

"Nanti akan kami atur segera ratas (rapat terbatas) untuk menyiapkan itu, sehingga dengan cepat Bu Mari bisa bekerja dengan tim nya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Memikirkan Tibet

BI Izinkan Pebisnis Pakai Rekening Simpanan Dolar Jaminan Kredit******

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan eksportir bisa menggunakan rekening khusus simpanan DevisaHasil Ekspor (DHE) sebagai jaminan pengambilan kreditdi perbankan.

Hal ini sebagai jawaban atas keresahan eksportir yang takut kekurangan modal karena diwajibkan menyimpan DHE nya di dalam negeri sebanyak 30 persen selama tiga bulan mulai 1 Agustus 2023.

"Kalau eksportir butuh rupiah, deposito valas atau reksus valas bank bisa digunakan sebagai agunan untuk kredit rupiah," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jumat (28/7).

"Jadi bank bisa memberikan kredit rupiah kepada eksportir dengan agunan reksus atau deposito valas, (untuk besaran) suku bunganya antara bank dengan eksportir," jelasnya.

Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar memastikan pihaknya telah memberikan memberikan arahan dan imbauan kepada seluruh perbankan agar bisa menjadikan rekening khusus DHE sebagai jaminan pemberian kredit kepada eksportir.

Dengan demikian, maka eksportir tak perlu lagi khawatir jika kekurangan modal akibat DHE nya di tahan selama tiga bulan. Sebab, pemerintah pun menyiapkan kemudahan lainnya.

"OJK memberikan dukungan penempatan DHE SDA dari eksportir di bank yaitu untuk dapat digunakan sebagai agunan tunai atau cash collateral sepanjang memenuhi persyaratan agunan tunai di dalam aturan OJK mengenai kualitas aset," pungkas Mahendra.

Sebelumnya, para eksportir mengungkapkan cemas dengan aturan wajib simpan DHE ini. Sebab kebijakan itu mereka nilai bisa mengganggu arus keuangan perusahaan karena uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama.

"Aturan tersebut akan mengganggu arus kas para eksportir SDA, bukan saja perusahaan pertambangan batu bara, tetapi juga mineral, kehutanan, perkebunan, dan perikanan," ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia kepada CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, ia menekankan pihaknya siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis PP 36/2023 tersebut.

Senada, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab, para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha.

"Sebenarnya itu menjadikan perusahaan harus menambah biaya, karena ditahan tiga bulan. Ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja sebesar 30 persen dari devisa yang ditahan," ungkapnya.

Hiburan panjang umur

Nasib WSBK dan MotoGP di Tangan Erick Thohir******

Nasib penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dan MotoGP di Sirkuit Mandalika di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka mengatakan Erick telah mengimbau pihaknya agar melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah WSBK akan dihapus atau tetap dipertahankan.

Terlebih, ini adalah proses bisnis yang melibatkan banyak pihak, sehingga tak bisa diputuskan begitu saja tanpa pertimbangan yang matang.

Menurutnya, evaluasi tak hanya dilakukan untuk WSBK dan MotoGP tapi juga seluruh event internasional yang menjadi penugasan ITDC, terutama yang dilaksanakan di Sirkuit Mandalika.

"Tidak hanya WSBK, semua kita evaluasi. MotoGP juga. Apa yang harus baru, apa yang mungkin ditunda digeser dimunculkan," imbuhnya.

Troy menekankan sampai saat ini belum ada keputusan mengenai nasib WSBK dan MotoGP dan event lainnya. Pasalnya, evaluasi dari semua aspek seperti, teknis, marketing, promosi, hingga multiplier efek harus betul-betul dikaji.

"Semua masih proses evaluasi, kalau ditanya apakah batal apa tidak, ini proses. Proses evaluasi panjang nggak sehari dua hari. Apalagi, kita BUMN tidak boleh rugi tapi kita harus memberikan dampak. Betul penugasan, tapi penugasan kan harus dihitung secara untung ruginya. Jadi kami lakukan evaluasi, tak hanya WSBK, semuanya," ujar Troy.

Di tempat yang sama, Direktur InJourney Maya Watono mengingatkan penyelenggaraan ajang balap internasional di Mandalika memberikan dampak positif pada perekonomian dan promosi Indonesia di mata dunia.

"Kalau kita lihat MotoGP, multiplier economic impactdari MotoGP Rp3,57 triliun dari satu event. Jadi kita jangan lihat hanya satu event seperti ini, tapi event itu memberikan impact ekonomi dan multiplier effect yang luar biasa untuk masyarakat NTB, dan juga untuk Indonesia sebagai awareness," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Luhut Pede Wajib Parkir Dolar Dongkrak Cadangan Devisa RI Jadi US0******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini kebijakan Presiden Jokowi yang mewajibkan eksportir 'memarkir' dolar di dalam negeri minimal tiga bulan bisa meningkatkan cadangan devisa hingga US0 miliar.

Dalam aturan itu eksportir wajib menyimpan devisa hasil ekspor minimal US0 ribu di dalam negeri paling tidak selama tiga bulan.

"Diberi bunga oleh Bank Indonesia sehingga dengan demikian cadangan devisa kita saya kira lebih dari US0 miliar dalam setahun ini," kata Luhut di Jakarta, Kamis (27/7).

Dalam Pasal 5 ayat (1), eksportir wajib memasukkan devisa berupa DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Adapun DHE SDA berasal dari hasil barang ekspor pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Lihat Juga : Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan penempatan DHE SDA dalam rekening khusus diwajibkan terhadap eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai ekspor pada PP itu paling sedikit US0 ribu atau setara dengan nilai tersebut.

Sementara itu, Pasal 7 mencantumkan besaran DHE yang harus disimpan dalam rekening khusus tersebut.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan oleh eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen (tiga puluh persen) dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," bunyi Pasal 7.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa mencapai US miliar.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan, yang ditahan itu sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan, kita bisa simpan dalam setahun sekitar US sampai US miliar," papar Airlangga, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]