pinjol legal ojk bulanan

Dongeng dunia yang berbeda

RI akan Gugat Badan Anti******

Indonesia berencana menuntut lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap sebesar 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) yang dibayarkan oleh pembuat pesawat Airbus kepada pemerintah Inggris.

Airbus, produsen pesawat terbesar di dunia, menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Ia menambahkan negara Asia Tenggara tersebut sedang berkonsultasi dengan penasihat hukumnya di Inggris.

Indonesia, sambungnya, telah memberikan bukti-bukti selama penyelidikan. Komentarnya pertama kali dilaporkan minggu ini oleh The Financial Times.

Seorang perwakilan pemerintah Inggris mengatakan kemitraannya dengan Indonesia dalam menanggulangi kejahatan internasional "sangat dihargai".

"Inggris berkomitmen terhadap kewajiban internasionalnya, sejalan dengan proses yang semestinya," kata seorang juru bicara pada Rabu malam.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

Erick Minta Komisaris******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memerintahkan jajaran direksi hingga komisaris memberangus 'virus' judi onlinedi tubuh perusahaan pelat merah.

"Ya tentu saya prihatin, apalagi kalau sudah penipuan (penggelapan uang negara), ya ditangkap lah ya (pejabat BUMN yang merugikan negara karena judi online), apalagi penipuan-penipuan. Sekecil apapun itu penipuan," ujarnya kepada CNNIndonesia.comdi Kantor Transmedia, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

"Tapi gini, percuma dong kalau saya punya komisaris dan direksi perusahaan-perusahaan BUMN kalau hal-hal kecil harus kembali ke menteri lagi," imbuhnya.

"Jadi, saya lebih (ke) konteks besar. Tentu saya berharap isu-isu ini (judi online), direksi dan komisaris jadi bagian penting (memberantas)," tutupnya.

Pada awal September 2023 lalu, seorang pegawai BUMN di Jayapura berinisial RSSM ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dana nasabah Rp1,4 miliar. Pelaku diduga menggunakan uang tersebut untuk judi online.

Tersangka diduga memakai modus mengirim uang dari nasabah yang baru ke rekening pribadinya. Lalu, uang tersebut disetor tersangka ke situs judi online.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim audit internal dari bank tersebut diperoleh hasil kerugian negara sebesar Rp1,1 miliar," kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura Marvie de Queljoe, dikutip dari detikcom.

Polisi mengatakan total uang yang ditransfer ke rekening pelaku berjumlah Rp1,4 miliar. Namun, tersangka mengembalikan uang tersebut senilai Rp300 juta.

Peluang Kuasai Hotel Sultan

Dalam kesempatan sama, Erick juga menanggapi soal peluang perusahaan pelat merah menguasai Hotel Sultan.

Namun, ia tak berbicara banyak. Pasalnya, ia belum tahu lebih dalam soal desakan pengosongan Hotel Sultan yang sekarang masih dikuasai PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo.

"Saya enggak bisa komentar mengenai pengosongan (Hotel) Sultan karena saya belum tahu dan belum ada pembicaraan ke sana (peluang BUMN kuasai Hotel Sultan)," katanya.

"Saya belum ada pembicaraan (peluang BUMN ambil alih Hotel Sultan). Jadi, saya tidak mau komentar yang saya belum tahu," sambung Erick.

Terlepas dari pernyataan Erick, Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) memasang spanduk khusus sore ini di Hotel Sultan. Pemasangan spanduk berwarna merah itu dilakukan petugas keamanan GBK dengan kawalan sejumlah aparat kepolisian.

Spanduk itu bertuliskan 'Tanah Ini Aset Negara Milik Pemerintah Negara Republik Indonesia Berdasarkan HPL No.1/Gelora atas nama Sekretariat Negara RI c.q. PPKGBK dan telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 276/PK/Pdt/2011'.

Pontjo memang masih kekeh mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, pemerintah menyebut hak guna bangunan (HGB) PT Indobuildco sudah habis dan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Penganut Nyamuk

Ajukan Pengunduran Diri, Mentan Puji Jokowi Soal Pemberantasan Hama******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melontarkan puja-puji kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.

Pengajuan pengunduran diri ini disampaikan SYL di tengah kasus permintaan paksa atau pemerasan jabatan dalam dugaan korupsi yang dilakukannya di Kementan.

"Saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma, mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden (Jokowi). Indonesia punyabest practicedalam pengendalian berbagai hama penyakit, baik unggas maupun hewan besar, dan itu mendapatkan apresiasi dunia. Saya berikan presentasi itu di depan semua negara yang ada atas nama Presiden," bebernya di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

Ia menyampaikan usul surat pengunduran diri tersebut melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Mentan SYL menyebut dirinya tengah berhadapan dengan proses hukum sehingga kudu melepaskan jabatannya.

Namun, ia menolak mendapatkan penghakiman atau stigma buruk dari masyarakat. SYL juga menepis jika dirinya sengaja 'hilang' di Eropa.

Akan tetapi, SYL mengaku belum mendapatkan panggilan untuk bertemu langsung dengan Jokowi.

"Belum ada panggilan, saya belum tahu ada apa-apa, saya cuma baca di media sosial," tegas SYL.

"Beri saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini karena tadi saya juga diperiksa di Polda dan capek banget rasanya saya hadapi ini semua. Saya harap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Pak Presiden, lebih baik saya ambil sikap seperti ini," tutupnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka terkait permintaan paksa atau pemerasan jabatan di kasus dugaan korupsi. Bahkan, Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan kabar tersebut.

"Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkaranya seperti apa pasti pada saatnya KPK akan sampaikan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat," ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Jumat (29/9).

"Kami sadar betul ini jelang tahun politik 2024, semua yang dikerjakan KPK pasti selalu dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. Kami ingin tegaskan pada waktunya akan dibuka secara terang apa yang menjadi alat bukti, perbuatannya seperti apa di hadapan majelis hakim ketika proses penyidikan ini cukup," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Rahasia seni bela diri

Bahlil Bersuara soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ikut bersuara soal kisruh antara negara dengan Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan.

Seperti diketahui, sejak 2006, Pontjo Sutowo selaku pemilik PT Indobuildco memang berupaya melawan negara agar tetap bisa mengelola hotel yang terletak di kawasan Gelora Bung Karno (GBK) tersebut.

Menurut Bahlil, polemik Hotel Sultan sudah dimenangkan negara lewat Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Terkait Pontjo Sutowo yang menolak hengkang dari Hotel Sultan, ia menyebut itu merupakan hal biasa.

Indobuildco memang sempat mengelola tanah tempat berdirinya Hotel Sultan. Namun, hak guna bangunan (HGB) mereka habis dan lahan tersebut harus dikembalikan ke negara.

Meski demikian Pontjo rajin menggugat dan meminta perpanjangan hak kelola atas Hotel Sultan. Namun, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan sengketa tanah tersebut sudah selesai dan berkekuatan hukum tetap menjadi milik negara berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA).

Karena status hukum tetap tersebut, Mahfud meminta Indobuildco segera mengosongkan kawasan tersebut.

Sementara itu, tim kuasa hukum Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) Saor Siagian meminta PT Indobuildco menyerahkan tanah Hotel Sultan. Ia menegaskan PT Indobuildco sudah tidak memiliki hak atas lahan tersebut.

"Kami ingatkan karena masih ada pejabat atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi. Kami sebagai kuasa hukum kemudian dikuatkan Pak Menko, hukum ini harus segera berakhir, saya kira cukup 50 tahun, tetapi ini menyangkut wajah negara, karena ini wajah negara kita soal GBK ini. Itu sebabnya mengapa ini harus kita punya atensi," ucap Saor.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

Emil Salim: Perhubungan dan Pariwisata Kunci Persatuan Indonesia******

Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 1973-1978, Emil Salim, mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan dan pengembangan sektor pariwisata untuk mempersatukan Indonesia. Pesan ini disampaikannya dalam acara Hub Space x KAI Expo 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9).

Dia pun bercerita sejarah dan tantangan dalam membangun sistem perhubungan yang menyatukan seluruh negeri. Ia mengungkapkan, pada lima puluh tahun yang lalu Presiden Soeharto memberikan tugas untuk mempersatukan Indonesia melalui perhubungan.

"Lima puluh tahun yang lalu Bapak Soeharto memberikan tugas mempersatukan tanah air Indonesia melalui perhubungan, tugas itu kami terjemahkan di dalam membangun satu sistem komplikasi satelit domestik yang bisa menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan seluruh penjuru tanah air," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Kemudian, tugas berikutnya adalah menjadikan udara sebagai faktor pemersatu, yang mencakup upaya mengembangkan kapal udara perintis di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan harapan dapat mencapai daerah terpencil.

Selain itu, Emil Salim juga menekankan pentingnya menjaga karakter bangsa dalam pengembangan sektor pariwisata, sesuai dengan permintaan Soeharto. Ini melibatkan penerapan konsep Tri Hita Karana.

"Pariwisata harus menjaga Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang utuh antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Hubungan ketiga ini tidak boleh rusak oleh pariwisata," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Emil Salim berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam bidang perhubungan dan berharap agar mereka diberikan kesuksesan oleh Tuhan.

Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan tidak hanya menjadi departemen teknis yang mengurus hal-hal teknis, tetapi juga menjadi alat pemersatu wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Emil sambil mengingatkan refleksi penting tentang peran pembangunan infrastruktur dalam menyatukan Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan permintaan Presiden Soeharto, yang tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai informasi, sambutan Emil Salim tersebut terjadi dalam kesempatan rangkaian acara apresiasi penghargaan dedikasi kepada Menteri Perhubungan dari masa ke masa yang telah berkontribusi dalam pelayanan perhubungan di Tanah Air. Penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Sang Penyihir dalam Film dan TV

3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun******

Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).

Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.

Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.

Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.

Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.

Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.

Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.

"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.

Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.

"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.

Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.

Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.

"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.

"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.

Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.

Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.

Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.

"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.

Bukti Panik Tak Ada Investor Tertarik Masuk IKN