erek erek 2d 65

Kaisar Xuan kembali

Erick Thohir Sebut BUMN Karya Dapat Oleh******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir mengatakan dua BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PP dipercaya membangun prasarana perkeretaapian di Filipina, yakni Malolos-Clark Railway Project.

Erick menyampaikan kepercayaan Filipina terhadap Adhi Karya dan PP terwujud dalam penandatanganan pada Juli 2023 yang disaksikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

"Malolos-Clark Railway Project ini menjadi bukti bahwa jika pengelolaan BUMN Karya dijaga dengan benar dan governance-nya mengikuti standar terbaik, maka BUMN Karya dapat berkinerja dan memberikan kontribusi yang optimal," ujar Erick saat kunjungan kerja di Manila, Filipina, Kamis (11/1).

Hal ini merupakan catatan prestasi yang menjadi bukti bahwa BUMN Karya dapat bersaing dengan pemain besar internasional di bidang kontruksi dan menjadi modal BUMN Karya dalam mengikuti pelelangan internasional.

Saat ini, lanjut Erick, ADHI dan PP dalam proses penerbitan untuk Phillippine Contractors Accreditation Board (PCAB) atau Surat Usaha Jasa Kontruksi (SUJK) dari Pemerintah Filipina.

Sementara, proses pembebasan lahan juga tengah dilakukan Pemerintah Filipina dan groundbreakingatas proyek ini direncanakan pada Maret 2024.

"Dari 9 kontrak pekerjaan yang dilelang dengan nilai proyek sebesar US,75 miliar, Joint Venture Adhi Karya dan PP mendapatkan 2 kontrak package secara profesional," ucap Erick.

Erick mengatakan dari total nilai kontrak sebesar US,75 miliar atau setara Rp 41,25 triliun, JV ADHI dan PP memperoleh kontrak sebentar US0 juta atau setara Rp8,4 triliun, dengan porsi 51 persen ADHI dan 49 persen PTPP .

Dunia Dewa Bela Diri

Rincian Biaya Haji per Embarkasi, Tertinggi Surabaya Rp97,8 Juta******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 H/2024 M yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Nilai Manfaat. Beleid yang diteken 9 Januari 2024 itu mengatur biaya haji per embarkasi.

Ketentuan biaya ini berlaku bagi jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

BPIH sendiri adalah biaya keseluruhan yang harus dikeluarkan untuk pelaksanaan ibadah haji dan dikelola pemerintah setiap musim haji. Dana ini merupakan gabungan dari uang jemaah dan subsidi pemerintah.

- Embarkasi Aceh sebesar Rp87.359.984

- Embarkasi Medan sebesar Rp88.509.253

- Embarkasi Batam sebesar RpRp91.198.048

- Embarkasi Padang sebesar Rp89.103.471

- Embarkasi Palembang sebesar Rp91.307.248

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp95.862.448

- Embarkasi Solo sebesar Rp95.926.122

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp97.890.448

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp93.874.558

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp93.835.219

- Embarkasi Makassar sebesar Rp97.609.469

- Embarkasi Lombok sebesar Rp95.995.002

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp95.862.448

BPIH ini dipergunakan untuk biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan di Arafah, Mudzalifah, dan Mina, pelindungan, pelayanan di embarkasi atau debarkasi, pelayanan keimigrasian, premi asuransi dan pelindungan lainnya, dokumen perjalanan, biaya hidup, pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi, dan pengelolaan BPIH.

Berikut besar Bipih jemaah haji:

- Embarkasi Aceh sebesar Rp49.995.870

- Embarkasi Medan sebesar Rp51.145.139

- Embarkasi Batam sebesar RpRp53.833.934

- Embarkasi Padang sebesar Rp51.739.357

- Embarkasi Palembang sebesar Rp53.943.134

- Embarkasi Jakarta (Pondok Gede dan Bekasi) sebesar Rp58.498.334

- Embarkasi Solo sebesar Rp58.562.008

- Embarkasi Surabaya sebesar Rp60.526.334

- Embarkasi Balikpapan sebesar Rp56.510.444

- Embarkasi Banjarmasin sebesar Rp56.471.105

- Embarkasi Makassar sebesar Rp60.245.355

- Embarkasi Lombok sebesar Rp58.630.888

- Embarkasi Kertajati sebesar Rp58.498.334

Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup, dan visa.

Beleid ini juga mengatur tentang Besaran BPIH Tahun 1445 H/2024 M yang bersumber dari Nilai Manfaat yang digunakan untuk membayar selisih BPIH dengan besaran Bipih sebesar Rp8.200.040.638.567.

Sementara, Nilai Manfaat untuk Jemaah Haji Khusus sebesar Rp14.558.658.000.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

Flip Akhirnya Akui PHK Karyawan Imbas Gejolak Ekonomi Global******

Flipakhirnya mengakui telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Co-founder sekaligus CEO Flip Rafi Putra Arriyan mengatakan gejolak ekonomi global yang tak menentu menjadi alasan perusahaannya perlu merampingkan organisasi.

"Hal tersebut (kondisi ekonomi global) memberikan dampak kepada hampir semua lini usaha, tidak terkecuali Flip. Demi menjamin keberlangsungan bisnis Flip, manajemen dengan berat hati melakukan reorganisasi internal," ucap Rafi dalam keterangan resmi perusahaan, dikutip Kamis (11/1).

Meski begitu, Flip menegaskan pihaknya memberikan kompensasi yang adil kepada para pekerja terdampak.

"Seluruh pihak yang terdampak diberikan kompensasi secara adil dan sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia," tegas Rafi.

"Karyawan terdampak juga tetap dapat menggunakan asuransi kesehatan, pemberian laptop kantor, serta memanfaatkan jaringan perusahaan untuk mempermudah akses mencari pekerjaan baru," tutupnya.

Sebelumnya, desas-desus PHK di perusahaan yang melayani keuangan digital ini mencuat di X. Ada salah seorang pengguna yang mengatakan terjadi silent layoff di perusahaan dengan inisial huruf depan 'F' dan belakang 'Lip'.

Unggahan itu tertanggal Selasa (9/1). Pengguna X itu menduga kabar PHK tersebut tertutup ingar bingar debat calon presiden ketiga yang dihelat tepat dua hari sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Senja

JK Cerita Tanah Prabowo yang Diusik Anies, Dulu Milik Bob Hasan******

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul tanah ribuan milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden Minggu (7/1) lalu.

Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu.

JK bercerita bahwa ia lah yang punya peran besar dalam proses pembelian tanah itu. Peran dilakukannya dalam memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo sebut lahan digunakan untuk food estate

Dua hari setelah debat, atau pada Selasa (9/1) Prabowo mengatakan lahan ratusan ribu hektare miliknya sudah diserahkan sebagai tanah hak guna usaha (HGU) yang digunakan untuk proyek lumbung pangan atau food estate.

"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa.

Prabowo bercerita semua itu bermula sekitar tiga tahun lalu. Ia ditugaskan menggarap proyek food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.

Saat itu, Prabowo mengajukan lahan HGU yang ia kuasai untuk proyek food estate tersebut. Ia mengaku telah menguasai tanah HGU itu sebelum ia menjabat sebagai Menhan.

"Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 ahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara," ucap dia. Ia juga meralat data Anies soal jumlah lahan HGU miliknya, yaitu bukan 340 ribu hektare melainkan 500 ribu hektare.

Tidak diketahui apakah lahan yang disinggung oleh JK dan lahan yang disebut diberikan Prabowo untuk food estate adalah lahan yang sama. 

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN******

Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi mengubah harga propertidi Jakarta dan melahirkan peluang alih fungsi gedung kementerian/lembaga (K/L) menjadi hunian.

Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan pihaknya memang masih belum memastikan apakah properti di Jakarta akan murah jika pusat pemerintahan bergeser ke IKN. Ia menegaskan semuanya masih tergantung dengan penawaran dan permintaan yang ada di Jakarta.

"Kalaupun itu terjadi (harga properti di Jakarta jadi murah atau makin mahal), enggak dalam jangka pendek. Dan kalau memang kita bicara Jakarta harganya (properti) bakal naik atau turun, itu memang supply dan demand yang ada di Jakarta. Jadi, pergerakan harganya boleh dibilang tidak tergantung pada IKN," jelas Monica dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Colliers juga membahas peluang menyulap gedung-gedung K/L di Jakarta untuk menjadi hunian warga. Monica mengatakan ada tiga faktor utama yang perlu ditimbangkan untuk mewujudkan ide ini.

Pertama, regulasi. Namun, menurutnya saat ini tata kota dari gedung-gedung kementerian yang ditinggalkan itu adalah untuk perkantoran.

Kedua,zoning atau pemetaan wilayah. Monica menyebut zoning dari bangunan kementerian/lembaga itu kantor pemerintahan, sehingga perlu dipikirkan ulang jika ingin diubah menjadi hunian.

Ketiga,teknis mengubahnya. Ia mengatakan ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji matang-matang jika ingin menjadikan gedung tersebut sebagai hunian warga.

"Jadi, jawabannya memang enggak semudah itu kalau memang langsung di-convertjadi hunian," ungkapnya.

"Bahkan, kalau misalnya tetap mau (jadi) officepun juga ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi regulasinya dan harus dihitung juga kebutuhan ruangnya seperti apa. Memang ada rencana-rencana seperti itu, tapi ini rasanya akan bertahap karena suplai di IKN-nya juga bertahap," imbuh Monica.

Monica juga menekankan perpindahan pejabat pemerintah ke IKN pun tak akan langsung dan membuat Jakarta kosong. Ia menyebut semuanya akan dilakukan bertahap.

Akan tetapi, ia tak menutup kemungkinan dengan opsi menyulap gedung tersebut menjadi hunian. Meski, lokasinya yang di tengah kota bakal menjadi pertimbangan khusus.

[Gambas:Video CNN]