paling gacor malam ini

Pemecahan

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.

Darah kerajaan

Mendag Zulhas Cerita Beda 'Berdagang' dengan China dan Jepang******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas bercerita soal bedanya menjalin kerja sama dengan China dan Jepang. Menurutnya, perundingan dengan Jepang sangat alot, sedangkan dengan Tiongkok negosiasi lebih mudah.

"Berunding dengan Jepang, saya sudah hampir 8 tahun soal ikan tuna aja sulit. Ukurannya harus sama, bentuknya harus sama. Kalau kirim pisang harus sama bentuknya, ukuran harus sama, warna, sulit sekali," Zulhas dalam acara Digital Creative Leadership Forum yang diselenggarakan CNN Indonesiadi Kempinski Grand Ballroom, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).

"Sementara yangemerging countryseperti Tiongkok, Indonesia mau apa, oke, enggak banyak persyaratan. Yang penting kami untung, Anda untung, rakyat Tiongkok senang, rakyat Indonesia senang, jadi. Begitu juga dengan India (mudah)," imbuhnya.

Ia pun mengungkap keadaan ekonomi dunia sekarang sudah terasa sangat berbeda. Dulu, kata Zulhas, negara-negara maju masih mau membantu Indonesia hingga bisa tumbuh dengan baik. Namun, sekarang perdagangan Indonesia dengan negara-negara Barat menjadi sulit.

"Bahkan EU (Uni Eropa) itu mengeluarkan satu undang-undang yang disebut dengan EU Anti-Deforestasi. Begitu juga Jepang. Jepang juga tidak mudah. Misalnya kereta cepat. Kok, dapat China tapi tidak Jepang. Berunding dengan Jepang soal tuna saja sulit," bebernya.

Sistem yang paling kuat

Daftar Pengusaha yang Masuk TKN Prabowo******

Sejumlah pengusaha didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Para pengusaha ini pun masuk struktur tim pemenangan yang terdiri dari pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

1. Aburizal Bakrie (Pembina)

Aburizal Bakrie lama dikenal sebagai salah satu pengusaha dari kerajaan bisnis Bakrie Group dan politisi Indonesia

2. Hashim Djojohadikusumo (wakil ketua pengarah)

Hashim merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bioethanol, perkebunan karet di kelompok perusahaan Arsari Group.

3. Putri Kuswisnu Wardani (anggota penasihat)

Putri Kuswisnu Wardani dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Ia merupakan bos perusahaan Mustika Ratu.

4. Maher Algadri (anggota penasihat)

Maher Algadri bukan nama asing di kalangan pengusaha elite. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaan Kodel Group yang membuat namanya melambung sebagai salah satu konglomerat terbesar di Indonesia.

Maher merupakan taipan yang moncer pada era Orde Baru. Namanya tercatat dalam laporan Forbes sebagai konglomerat kelas kakap pada era itu.

5. Theo Sambuaga (anggota penasihat)

Nama Theo Sambuaga tak asing lagi di dunia bisnis Tanah Air. Ia adalah presiden komisaris PT Lippo Cikarang.

6. Erwin Aksa (wakil ketua koordinator strategis)

Lahir dari keluarga pengusaha, Erwin Aksa menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah bersama Bosowa Group.

7. Rosan Roeslani (ketua umum TKN)

Rosan merupakan mantan menteri BUMN. Sebelumnya, Rosan juga dikenal sebagai 'pentolan' para pengusaha karena pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia aktif sebagai pengusaha kondang nasional, usahanya merambah berbagai sektor lewat bendera Recapital Group.

8. Pandu Sjahrir (wakil bendahara umum)

Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pandu merupakan pengusaha sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Daftar Pengusaha yang Masuk TKN Prabowo******

Sejumlah pengusaha didapuk menjadi Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Para pengusaha ini pun masuk struktur tim pemenangan yang terdiri dari pembina, pengarah, penasihat, pakar, hingga koordinator relawan.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

1. Aburizal Bakrie (Pembina)

Aburizal Bakrie lama dikenal sebagai salah satu pengusaha dari kerajaan bisnis Bakrie Group dan politisi Indonesia

2. Hashim Djojohadikusumo (wakil ketua pengarah)

Hashim merupakan seorang pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan, program bioethanol, perkebunan karet di kelompok perusahaan Arsari Group.

3. Putri Kuswisnu Wardani (anggota penasihat)

Putri Kuswisnu Wardani dikenal sebagai pengusaha kosmetik. Ia merupakan bos perusahaan Mustika Ratu.

4. Maher Algadri (anggota penasihat)

Maher Algadri bukan nama asing di kalangan pengusaha elite. Sepak terjangnya dalam bisnis dikenal berkat perusahaan Kodel Group yang membuat namanya melambung sebagai salah satu konglomerat terbesar di Indonesia.

Maher merupakan taipan yang moncer pada era Orde Baru. Namanya tercatat dalam laporan Forbes sebagai konglomerat kelas kakap pada era itu.

5. Theo Sambuaga (anggota penasihat)

Nama Theo Sambuaga tak asing lagi di dunia bisnis Tanah Air. Ia adalah presiden komisaris PT Lippo Cikarang.

6. Erwin Aksa (wakil ketua koordinator strategis)

Lahir dari keluarga pengusaha, Erwin Aksa menjadi pengusaha nasional mengikuti jejak sang ayah bersama Bosowa Group.

7. Rosan Roeslani (ketua umum TKN)

Rosan merupakan mantan menteri BUMN. Sebelumnya, Rosan juga dikenal sebagai 'pentolan' para pengusaha karena pernah menjabat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Ia aktif sebagai pengusaha kondang nasional, usahanya merambah berbagai sektor lewat bendera Recapital Group.

8. Pandu Sjahrir (wakil bendahara umum)

Pandu merupakan keponakan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Pandu merupakan pengusaha sekaligus Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

Cerita Zulhas RI Susah Ekspor Ikan ke Jepang: Panjangnya Saja Diukur******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan mengungkap ketimpangan aturan ekspor imporantara Indonesia dan negara-negara di berbagai belahan dunia. 

Karena ketimpangan itu, barang ekspor Indonesia sempat kesulitan masuk ke negara lain. Sebaliknya, barang impor dari negara lain malah secara gampang masuk ke Indonesia.

"Karena (ini) kita keluar (ekspor) susah. Ini yang ke Jepang mengirim pisang saja susah. Sudah 10 tahun enggak boleh-boleh. Kirim mangga susah betul, ukurannya harus begini, sama juga melarang," beber Zulhas di The Manohara Hotel, Sleman, DIY, Senin (6/11).

Karena masalah itu, Zulhas menuturkan Kemendag mengembalikan pengawasan barang impor yang semula dilakukan di luar kawasan pabean (post-border) ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

"Barang dari luar itu sekarang kita perketat masuknya. Kemarin gampang, dari luar masuk langsung ke toko-toko. Kaos, mainan, obat-obatan, bedak, vitamin, pakaian, segala macam," kata Zulhas.

Dengan kembali berlakunya pengawasan di kawasan pabean, maka barang-barang impor harus mengurus Persetujuan Impor (PI) di Kementerian Perdagangan.

Zulhas menekankan pentingnya pengawasan barang impor ini demi melindungi produk-produk dalam negeri agar tak kalah bersaing atau bahkan layu sebelum berkembang. Pengetatan ini ditegakkan supaya produk-produk negara lain tidak lagi mendominasi pusat grosir seperti di Tanah Abang atau Mangga Dua.

Zulhas melanjutkan, pemerintah juga menetapkan positive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung lewat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melalui e-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah US0.

Selain keempat komoditas tadi, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi US0.

"Enggak bisa cuma setengah dollar, US langsung, peniti, sandal langsung (impor), obat-obat nggak bisa lagi, harus US0," tegasnya.

"Lain (di luar 4 komoditas) enggak boleh, akhirnya banyak sekarang e-commerceyang tidak jualan impor lagi. Dia akan jualan barang-barang dari UMKM," kata Zulhas.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barang impor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

[Gambas:Video CNN]

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Dalam revisi Permendag 25/2022, pengaturan tata niaga diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Setan Panah

Siapa Saja Penerima BLT El Nino Rp400 Ribu dari Jokowi?******

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai(BLT) El Nino senilai Rp400 ribu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLT tersebut akan diberikan selama dua bulan, pada November-Desember 2023. Nantinya, penerima BLT mendapatkan Rp200 ribu per bulan.

"Prosesnya akan bisa diakselerasi November 2023-Desember 2023 kita transfer satu kali sehingga langsung untuk dua bulan sekaligus," katanya dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (6/11).

Ia mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini dan jajarannya sudah memegang data calon penerima BLT tersebut, sehingga tak perlu mengumpulkan data baru.

Masyarakat dapat mengecek sendiri secara online apakah termasuk penerima BLT El Nino lewat dua cara.

Pertama, dengan mengunjungi laman resmi Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Kedua, melalui aplikasi Cek Bansos yang dirilis Kemensos.

Berikut caranya:

Website Kemensos cekbansos.kemensos.go.id

1. Buka laman cekbansos.kemensos.go.id.

2. Masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan

3. Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP

4. Ketik 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode

5. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon refresh untuk mendapat kode baru

6. Klik tombol CARI DATA. Nantinya, sistem akan mencari nama penerima sesuai wilayah yang diinput.

[Gambas:Video CNN]

Aplikasi Cek Bansos

1. Unduh Aplikasi Cek Bansos

2. Buat akun baru dan isi kolom data

3. Lampirkan swafoto dan foto KTP. Data kemudian akan diverifikasi oleh Kemensos

4. Setelah diverifikasi, klik login dan masukkan username, serta password

5. Pilih menu Cek Bansos dalam aplikasi itu dan lengkapi data

6. Klik Cari Data