emas138

101 tafsir mimpi 784Jutaan kata 330105Orang-orang telah membaca serialisasi

《emas138》

AirAsia gandeng Tay Tawan untuk inspirasi wisatawan pergi ke Thailand******

Jakarta (ANTARA) - Maskapai penerbangan AirAsia secara resmi bekerja sama dengan aktor Tay Tawan melakukan kampanye “Takeover Thailand” yang bertujuan untuk menginspirasi para wisatawan pergi menjelajahi keindahan Thailand.
 

"Kami tergerak untuk meluncurkan kampanye ini guna mendukung pemulihan industri pariwisata regional dan menghidupkan kembali hasrat untuk menjelajahi serta merasakan keajaiban Thailand bagi para pelancong dari negara tetangga kami,” kata Group CEO of AirAsia Aviation Group Bo Lingam dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat.

Bo menuturkan sebagai maskapai ASEAN, kampanye tersebut akan menunjukkan komitmen pihaknya dalam memperkuat hubungan antara masyarakat dan budaya di wilayah tersebut. Apalagi kampanye akan difokuskan untuk mempromosikan 'Land of Smiles' sebagai destinasi wisata unggulan bagi para pelancong dari Malaysia, Singapura, dan Indonesia.

Dengan berkolaborasi bersama Tay Tawan, menurut dia dapat meningkatkan pengalaman berwisata para turis sekaligus menginspirasi para pelancong dari pasar utama untuk menjelajahi keajaiban Thailand yang luar biasa.

Baca juga: Gandeng selebriti, AirAsia promosikan wisata Thailand ke tiga negara

Baca juga: Genjot industri pariwisata, China dan Thailand masuki "era bebas visa"


Seperti dapat melihat keindahan dan budaya kaya yang ditawarkan oleh Thailand sebagai destinasi favorit bagi AirAsia, menarik para wisatawan untuk berlibur, berwisata, menempuh pendidikan dan mengunjungi keluarga atau teman.

“Pada tahun 2023, kami telah mengangkut lebih dari 300.000 penumpang antara Indonesia dan Thailand, dan berharap dapat meningkat
lagi tahun ini,” ujarnya.

Bo berharap pihaknya bisa memberikan kesempatan kepada warga Thailand untuk terbang ke tiga pasar utama dan dapat merangsang permintaan perjalanan dua arah dan turut berkontribusi pada pemulihan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

“Kami menantikan untuk menghubungkan jutaan tamu kami antara Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand melalui kampanye ini dengan penawaran tarif yang sangat berharga,” ucap Bo.

Tay Tawan selaku AirAsia Route Presenter mengaku terasa terhormat dapat mewakili negaranya dan berharap dapat menginspirasi para pelancong seperti dari Malaysia, Singapura dan Indonesia untuk mengunjungi Thailand.

“Thailand memiliki begitu banyak keindahan, mulai dari pemandangan yang memukau hingga keramahan penduduknya, dan saya dengan bangga menghadirkan daya tarik tersebut bersama AirAsia. Dengan menghubungkan Malaysia, Singapura, Indonesia, dan Thailand, kami tidak hanya memfasilitasi pariwisata, tetapi juga memperkuat ikatan antara negara-negara kami,” kata Tay.

Takeover Thailand with Tay Tawan secara resmi diluncurkan pada 29 Februari 2024 di Dadi Cinema, Pavilion Kuala Lumpur, Malaysia dengan lebih dari 1.000 penggemar hadir dari seluruh wilayah. Kampanye tersebut akan berlangsung hingga 22 September 2024.

Baca juga: Thailand targetkan tarik 8 juta wisatawan China pada 2024

Baca juga: Promosikan pariwisata, Thailand gaet influencer dan mitra asal China
 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor hari jumat、slot enak、pinjaman 30 juta kredivo

Terkait：slot338、dolar138、cara pinjam uang di kredivo tenor 12 bulan、link pasarjackpot、pola slot agar maxwin、semibola、02 erek、chip slot 88、aplikasi kredit mudah、cara dapat uang 500rb sehari 2022

---

---

bab terbaru：situs slot bonus 100 di depan to kecil（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10