uang slot 88 login link alternatif

Saat gelombang setan meningkat

Erick soal Letusan Senpi Dirut BUMN: Masa Ketemu Rakyat Bawa Pistol?******

Menteri BUMN Erick Thohir angkat suara soal kabar dirut BUMN membawa pistol di Bandara Sultan Hasanudin Makassar, Sulawesi Selatan.

Ia akan mempelajari temuan di lapangan terlebih dahulu sebelum menentukan tindak lanjut. Tak menutup kemungkinan ada sanksi tegas jika dirut BUMN yang diduga berinisial HW itu membawa senjata api.

"Pasti dong (ada sanksi tegas), kalau sudah ada hitam di atas putihnya. Menterinya aja gak bawa pistol, masa mau ketemu rakyat bawa pistol? Ketemu rakyat harus melayani. Kalau pistol air boleh kali buat lucu-lucuan, biar segar," ujar Erick di Jakarta, Rabu (19/4).

Ia juga mengaku heran lantaran dirinya pun tidak pernah mengantongi senjata api.

"Mestinya (dirut BUMN) enggak boleh (bawa pistol). Kalau saya sebagai menteri enggak pernah bawa pistol," ujarnya.

Pistol milik seorang direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berinisial HW sebelumnya meletus di Bandara Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, Senin (17/4).

Peristiwa ini dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Komang Suartana. Kata dia, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.45 WIB.

"Memang benar (ada peristiwa itu)," kata Komang saat dikonfirmasi.

Komang juga menyampaikan pihak Polsek setempat sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berdasarkan dokumen, pistol tersebut memang milik yang bersangkutan.

"Sudah dilakukan pengecekan surat-surat dokumen oleh polsek bandara, memang senjata milik dari yang bersangkutan," tutur dia.

Lebih lanjut, Komang juga menyampaikan dirut BUMN berinisial HW itu tidak diamankan dan hanya diminta keterangan.

"Tidak diamankan karena keterangan yang diminta dokumen senpi sudah sesuai kepemilikan," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Agen Ratu: Selir Backgammon

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

spoiler alur cerita

Profil Dirut Berdikari Pemilik Pistol Meletus di Bandara Hasanuddin******

Pistol milik Direktur Utama (Dirut) PT Berdikari Harry Warganegara meletus di Bandara Internasional Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin (17/4) lalu.

Letusan terjadi saat personel protokol dari sang pemilik senpi tengah mengosongkan peluru.

Dilansir dari situs resmi PT Berdikari, Harry menjabat sebagai dirut perusahaan sejak 2 April 2020.

Usai meraih gelar sarjana di bidang manajemen bisnis dan keuangan di City University of New York, Harry sempat bekerja di National Westminter Bank Plc New York City, Bear & Sterns New York City, Fund Asia Investment Bank, dan Bank PDFCI.

Saat itu, ia menangani keuangan korporasi, fund raising, dan restrukturisasi.

Selanjutnya, ia bergabung dengan Henan Putihrai Sekuritas sebagai Senior Vice President menangani investment banking, corporate structure,dan merger akuisisi.

Di bidang properti, Harry pernah menjabat sebagai presiden direktur Pacific Metro Realty dan PT Prabu Budi Mulia, pemilik Crowne Plaza Hotel.

Ia juga merupakan salah satu pendiri BUMD Sulawesi Barat PT Sulbar Group dan menjabat sebagai direktur utama pada 2010-2013.

Kemudian, ia menjabat sebagai komisaris utama Sulbar Energi Group dan Krakatau Steel Global Trading/ PT Krakatau Natural Resources sebelum akhirnya menjabat sebagai dirut PT Berdikari.

Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan pengecekan lebih lanjut atas insiden letusan pistol milik Harry. Pasalnya, Erick tak melihat urgensi seorang dirut BUMN untuk membawa pistol saat bertugas melayani masyarakat.

"Menterinya aja gak bawa pistol, masa mau ketemu rakyat bawa pistol? Ketemu rakyat harus melayani. Kalau pistol air boleh kali buat lucu-lucuan, biar segar," ujar Erick di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Jusuf Hamka, Juragan Tol Muslim yang Bermimpi Bangun 1.000 Masjid******

Nama Mohammad Jusuf Hamka termasyhur sebagai pengusaha muslim keturunanTionghoa. Ia juga menyandang status anak ideologis sastrawan, budayawan, sekaligus ulama Buya Hamka.

Jusuf Hamka memang punya kedekatan khusus dengan Buya Hamka. Ikatan keduanya bisa langsung terdeteksi dari predikat 'Hamka' yang terpampang di nama kedua orang hebat tersebut.

"Saya diangkat anak oleh Buya Hamka, disandangkan nama Hamka sebagai anak ideologisnya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini. Langsung oleh Buya Hamka, semuanya, beliau yang ajarin saya (agama Islam)," kata Jusuf kepadaCNNIndonesia.comdi Vihara Dharma Bhakti, Jakarta Barat, Selasa (11/4).

Jusuh mengaku tumbuh dan berkembang di keluarga yang moderat. Di lain sisi, Jusuf kecil sering bersinggungan dengan masyarakat muslim saat masih tinggal di Kalimantan Timur.

Setelah hijrah ke Jakarta, Jusuf mengaku lingkungan tempat tinggalnya masih dikelilingi pemeluk agama Islam. Sampai pada akhirnya ia yakin untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.

Nama aslinya yang awalnya Alun Josef pun berganti menjadi Mohammad Jusuf Hamka.

"Jadi semua kampung saya kampung muslim, akhirnya teman-teman saya muslim semua. Berinteraksi, lama, berjalan, saling suka dan saya lihat baik, kemudian saya memeluk Islam," ungkapnya.

Ia bahkan mengaku mendapat wejangan khusus dari sang ayah ideologis. Jusuf menjelaskan Buya Hamka menitipkan amanat kepadanya untuk terus menyiarkan ajaran Islam kepada kaum Tionghoa.

Menurut pesan Buya Hamka kepadanya, Islam adalah agama leluhur bangsa China. Namun, paham komunisme yang masuk ke Negeri Tirai Bambu itu membuyarkan segalanya.

Terlepas dari itu, Jusuf menegaskan dirinya selalu menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, yakni 'Persatuan Indonesia'. Menurutnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati dan persatuan harga pasti.

Jusuf juga dikenal dengan impiannya membangun 1.000 masjid di Indonesia. Lantas, bagaimana perjalanan spiritual Jusuf Hamka sampai mantap memeluk agama Islam?

Berikut wawancara CNNIndonesia.com dengan Jusuf:

Bapak dilahirkan di keluarga yang seperti apa? Bagaimana ayah dan ibu dulu mendidik Bapak?

Ayah saya dosen, ibu saya guru sekolah menengah atas (SMA). Kami semua asli dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Ayah saya masih keturunan Kutai, Ibu saya keturunan Tionghoa-Dayak. Semua mix, sampai akhirnya orang tua dari hulu Mahakam ke Kota Samarinda, lalu ke Ibu Kota Jakarta sampai hari ini.

Keluarga saya moderat karena keluarga pendidik. Jadi kami gak ada masalah soal toleransi, soal apa, karena tidak diajarkan untuk fanatik.

Ayah saya Kristen, Ibu saya Kristen dan Buddha juga. Kadangkala ikut ke Kelenteng. Kakak saya ada yang Islam, kedua Buddha, ketiga Kristen, saya muslim, adik saya ada yang muslim, ada yang Kristen. Jadi campur baur.

Bagaimana awal mula Bapak menjadi mualaf?

Pergaulan saya dari kecil karena kampung saya kampung muslim waktu di Jakarta. Di sana pun kampung Muslim, banyak orang Bugis, orang Banjar di Samarinda. Di Jakarta juga banyak orang-orang dari suku Madura, suku Jawa dari Pati. Jadi semua kampung saya kampung muslim, akhirnya teman-teman saya muslim semua. Berinteraksi, lama, berjalan, saling suka dan saya lihat baik, kemudian saya memeluk Islam.

Umur berapa, 21 tahun kali ya. Ke Masjid Agung Al Azhar, dengan Buya Hamka. Kemudian saya diangkat anak oleh Buya Hamka disandangkan nama Hamka sebagai anak ideologisnya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini. Langsung oleh Buya Hamka, semuanya, beliau yang ajarin saya.

Pesan dari Buya Hamka hingga lahir dari keluarga moderat

akun profesional kaisar

Sidak Pasar, Satgas Pangan Temukan Harga Minyakita Masih Tinggi******

Satgas pangan Mabes Polri memeriksa harga bahan pokok di Pasar Terong Makassar, Sulawesi Selatan, menjelang Idulfitri 1444 Hijiriah. Hasil pemeriksaan satgas, hargaMinyakita tembus Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter. 

Kasub Satgas Ketersediaan Pangan Satgas Pangan Polri Kombes Pol Hermawan mengatakan selain mengecek Minyakita, pihaknya juga memeriksa harga bahan pokok di pasar tradisional. Hal ini dalam rangka pengendalian inflasi dan pengecekan ketersediaan bahan pokok menjelang Lebaran. 

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri agar ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga stabil di tengah-tengah masyarakat, termasuk di Sulsel, makanya kami hadir dan cek langsung kondisi di sini," kata Hermawan, Senin (17/4).

"Alhamdulillah, tadi kita cek langsung sejumlah harga pahan pokok, seperti harga daging sapi, daging ayam, cabai, bawang putih, dan lainnya stabil. Dari segi kualitas keamanan juga langsung kita tes, ada dari instansi terkait ikut turun. Jadi aman semua," jelasnya.

Meski demikian, Hermawan tak menampik adanya permainan harga di pasaran, terutama minyak goreng Minyakita yang sempat mengalami kelangkaan dan harganya tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yakni, Rp14 ribu per liter, sementara di pedagang harganya menjadi Rp16 ribu hingga Rp18 ribu per liter.

"Semua sudah cek, daging impor, daging lokal, cabai dan beberapa kebutuhan pokok lainnya ketersediaan cukup bagus dan harga relatif normal. Untuk minyak goreng tadi kami temukan adanya kenaikan, tapi tidak semua pedagang menjual mahal. Masih ada yang jual sesuai HET," ungkapnya.

Dengan ditemukannya adanya dugaan permainan harga minyak goreng Minyakita, pihaknya akan memanggil dan memproses temuan itu sesuai aturan yang berlaku.

"Tentunya akan kami lakukan penyelidikan dari mana mendapatkan barang itu. Pastinya akan kami lakukan pemanggilan untuk diperiksa sesuai aturan. Jadi ada tindakan administrasi, berupa pencabutan izin kalau benar melanggar. Pencabutan izin itu, baik izin edar maupun izin perdagangannya. Jadi ini akan kami proses mulai dari surat peringatan pertama. Kalau surat izin edarnya sudah dicabut dan masih ketahuan menjual, maka bisa dikenai hukum pidana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

Alasan Partai Prima Tak Bisa Ikut Pemilu 2024******

Upaya Partai Primauntuk menjadi peserta Pemilu 2024 sempat menjadi sorotan publik. Isu penundaan Pemilu 2024 ikut mencuat dari salah satu hasil putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

Setelah berbagai upaya dilakukan, Partai Prima kembali menjalani tahapan verifikasi faktual yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kendati demikian, Partai Prima lagi-lagi dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk mengikuti Pemilu 2024. KPU menyatakan Partai Prima tak memenuhi syarat keanggotaan partai.

Hasil verifikasi yang dilakukan KPU terhadap keanggotaan Partai Prima sudah terbit sejak Minggu (16/4) lalu.

Awalnya, Partai Prima pernah mengikuti tahapan verifikasi bersama partai-partai lainnya. Kala itu, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

Partai Prima lantas menggugat ke Bawaslu. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memberikan kesempatan lagi kepada Partai Prima.

Tetapi KPU tak menggubris. Hal itu membuat Partai Prima mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat.

PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Prima. Karenanya, KPU diperintahkan untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berjalan. Keputusan itu dapat berimplikasi pada penundaan pemilu yang telah dijadwalkan tahun 2024 mendatang.

KPU kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Banding KPU pun dikabulkan, sehingga putusan PN Jakarta Pusat batal. Tahapan pemilu juga kembali dilanjutkan.

Namun, Partai Prima tetap harus diberikan kesempatan lagi untuk diverifikasi. Setelahnya, KPU kembali menyatakan Partai Prima tidak memenuhi syarat untuk ikut Pemilu 2024.

Menanggapi keputusan KPU itu, Partai Prima menyebut bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan banding Pengadilan Tinggi Jakarta.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo. Dia merasa dicurangi KPU dalam proses verifikasi.

"Kami akan melakukan kasasi dan sedang mempertimbangkan laporan ke DKPP," ujar Jabo pada jumpa pers di Kantor DPP Prima, Jakarta, Selasa (18/4).

Jabo menjelaskan Partai Prima akan mengajukan kasasi penundaan pemilu setelah Idulfitri. Pihaknya bakal beraksi setelah kantor-kantor pemerintah kembali aktif.

"Kita langsung akan melakukan gerakan-gerakan melaksanakan langkah-langkah untuk tersebut, baik kasasi, laporan ke DKPP, maupun ke lembaga lain," jelas dia.