heylink server thailand

Jalan menuju pagi berbintang

IHSG Ditutup Perkasa ke 7.328 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.328 pada Rabu (28/2) sore. Indeks saham menguat 43,31 poin atau 0,59 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,05 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 260 saham menguat, 267 terkoreksi, dan 246 lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia terpantau kompak melemah.

Tercatat, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 1,51 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,08 persen, indeks Shanghai Composite di China minus 1,91 persen, dan indeks Straits Times di Singapura minus 0,53 persen.

Sementara, bursa saham Eropa terpantau bergerak bervariasi. Tercatat, indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,32 persen. Di sisi lain, indeks DAX di Jerman menguat 0,17 persen.

Kemudian mayoritas bursa Amerika terpantau bergerak di zona hijau. Tercatat indeks S&P 500 menguat 0,17 persen dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,37 persen. Sedangkan, indeks Dow Jones minus 0,25 persen.

[Gambas:Video CNN]

Munculnya rumput

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Buka log tugas Anda

Ganjar Komentari Pelanggar Etika Pemilu: Mestinya Malu, Dipecat Masih Menggugat******

“Mestinya ada rasa malu, mestinya ada permintaan maaf. Saya tidak yakin mereka berani mengundurkan diri, wong yang di MK mundur saja, dipecat saja, masih menggugat. Saya tidak tahu apakah negeri ini sudah betul-betul kehilangan etika dan moralnya. Maka ini, peringatan yang sangat keras dalam proses demokrasi,” ujar dia sebagaimana dikabarkan Antara,Selasa (6/2/2024).

Merujuk pada pelanggaran etika pemilu tersebut, Ganjar mengajak masyarakat agar tobat dan sadar serta kembali pada trek yang benar.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan bahwa Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M. Afifuddin juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Mahkamah Konstitusi juga belum lama ini menjadi sorotan publik setelah Majelis Kehormatan MK (MKMK) memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua MK karena dinyatakan melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim konstitusi dalam uji materi Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres).

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda. 

Berjalan-jalan dalam kiamat

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

Guru Besar IPB Prediksi Harga Beras Akan Turun Dalam Waktu Dekat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa memprediksi harga berasdi pasar segera turun dalam beberapa hari ke depan.

Andreas mengatakan turunnya harga beras disebabkan anjloknya harga gabah kering panen (GKP) para petani lokal, seiring banjir impor yang akan masuk ke Indonesia.

Terlebih, pemerintah memutuskan akan mengimpor 3,6 juta ton beras di 2024 ini.

"Sehingga itu transmisi ke harga beras di konsumen, tapi sudah barang tentu turunnya harga di tingkat konsumen tidak sedrastis turunnya harga di tingkat produsen. Jadi, akan stabil dulu di beberapa hari kemudian, nanti di Maret (2024) turunnya lebih banyak, April (2024) betul-betul lumayan turunnya karena puncak panen raya," sambung Andreas.

Ahli IPB itu lantas menyoroti produksi padi di rezim Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Setidaknya, turun satu persen setiap tahunnya sejak 2014 hingga 2023.

Oleh karena itu, Andreas menegaskan tidak aneh jika pemerintah kesulitan memenuhi kebutuhan beras di dalam negeri.

Di lain sisi, ia membantah bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan para petani.

"Isu yang sering kali dimunculkan bahwa kenaikan harga beras di tingkat konsumen tidak menguntungkan petani, hal itu salah besar. Karena kenaikan harga di tingkat konsumen ini tertransmisi dengan sangat baik di tingkat usaha tani," tuturnya.

"Misal, Juni 2022-Desember 2023, karena Januari-Februari (2024) ini anomali karena kesalahan komunikasi pemerintah yang terus mengemukakan defisit, kemudian di ritel kosong, sehingga masyarakat panik. Jadi, kita ambil saja sampai Desember (2023) kenaikan harga beras di tingkat konsumen 24,9 persen, kenaikan GKP di petani 79,1 persen. Jadi, kenaikan harga di tingkat konsumen tertransmisi dengan sangat baik dan dinikmati oleh sedulur tani kita," imbuh Andreas.

Akan tetapi, Andreas menyayangkan keputusan pemerintah membanjiri impor beras sebelum panen raya. Menurutnya, ini adalah kebijakan serampangan.

Ia menyebut pemerintah memutuskan impor tanpa data, dasar, dan perhitungan yang jelas. Pada akhirnya, para petani yang terdampak getahnya.

"Idealnya, (impor) di Agustus (2024) karena Badan Pusat Statistik (BPS) sudah mampu memprediksi dengan relatif baik potensi produksi tahun berjalan," saran Andreas.

"Lalu, ini terus menerus kami minta pemerintah lakukan, yaitu data stok. Ketika memiliki data produksi tahun berjalan dan data stok, kalau produksi turun dan stok rendah, ya sedulur petani legowo dilakukan impor," tandasnya.

Pada akhirnya, ia menilai pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor mesti dilakukan. Andreas mengatakan narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs berujung kepanikan masyarakat awam.

[Gambas:Video CNN]