bandar togel

Brahmacharya

Penduduk IKN Akan Dibatasi Maksimal Hanya 1,91 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmenegaskan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN dibatasi hanya untuk 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun, kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mulai menerapkan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN. Namun, hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut.

Pemindahan ke IKN direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Selain itu, pemindahan ke IKN menjadi upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dikutip dari data BPS, penduduk Jakarta pada 2021 berjumlah 10.644.776 orang. Berdasarkan jenis kelamin, 5.362.748 perempuan dan 5.282.028 sisanya laki-laki.

Sistem aliansi terkuat

Kementan Sebut Stok Beras Capai 8 Juta Ton Sampai Akhir Tahun Ini******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap pasokan beras nasional sebanyak 8,05 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.

Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan pasokan tersebut tersebar di rumah tangga, penggilingan, hotel restoran dan kafe (horeka), pedagang dan bulog.

"Juni ada 9,7 juta ton tersebar di rumah tangga, penggilingan, horeka dan bulog," ujar Ismail dalam konferensi pers daring, Jumat (18/11).

Berdasar data tersebut, Ismail mengakui pasokan yang dimiliki tahun ini memang menurun dibanding 2021 dengan periode yang sama. Data BPS juga mengungkapkan stok cadangan beras nasional periode April juga lebih tinggi dan mencapai 10,15 juta ton.

Lebih jauh, Ismail mengungkapkan saat ini masih terdapat potensi gabah kering panen (GKP) hingga 62,77 kuintal per hektar dan gabah kering giling (GKG) kuintal per hektar.

"Nilai ini lebih tinggi dari 2021, pada 2021 hanya 52,26 kuintal per hektare," tegasnya.

Kabiro Humas Kementan Kuntoro Boga menyebut cadangan 8,05 juta ton beras nasional masih cukup hingga akhir tahun.

"Kondisi stok nasional masih normal. Ada sedikit pola tanam yang bergeser karena curah hujan lebih cepat, tapi kami melihat tidak ada yang tidak normal selain pergeseran pola tanam agak mundur," kata Kuntoro.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk enam bulan ke depan.

Bahkan, beras bisa digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar, sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.

Padahal sebelumnya, dua hari lalu, (16/11), Buwas menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.

Buwas menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Bulog juga sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri.

"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerjasama di luar negeri," ujar Buwas. 

[Gambas:Video CNN]

Dewa Pedang Kekacauan

Buruh Sebut Permenaker 18/2022 Masih Tunjukkan Ketimpangan Upah******

Serikat buruh masih belum puas dengan penerbitan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum (UMP) 2023. Aturan tersebut diklaim masih menunjukkan ketimpangan.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai hadirnya Permenaker tersebut belum menjawab tuntutan buruh.

"Sebenarnya ini masih menunjukkan ketimpangan, di mana sejak pandemi upah buruh tidak terjadi kenaikan bahkan dengan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen berimplikasi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok," tegas Nining kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

KASBI menegaskan ketentuan maksimal 10 persen kenaikan upah minimum 2023 dalam Permenaker Nomor 18/2022 tidak sejalan dengan tuntutan buruh.

"Tuntutan KASBI secara nasional (kenaikan upah minimum) 30 persen agar ada pemerataan dan peningkatan pendapatan buruh dengan situasi harga-harga semakin tinggi dampak dari kenaikan. (Dasar perhitungan) dari hasil survei 64 item harga-harga kebutuhan ditambah pertumbuhan ekonomi dan inflasi," jelasnya.

Di lain sisi, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia Mirah Sumirat mengapresiasi hadirnya aturan baru Menaker soal penetapan UMP 2023 tersebut. Hal ini berarti secara tidak langsung pemerintah mengakui bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan adalah ketentuan yang tidak menyejahterakan pekerja Indonesia.

Namun, Aspek menayangkan formula baru yang digunakan dalam Permenaker tersebut. Mirah menganggap formula itu belum maksimal karena kenaikan upah minimum 2023 dibatasi dengan indeks tertentu.

"Seharusnya formula kenaikan upah minimum dikembalikan saja kepada formula yang ada pada PP Nomor 78/ 2015 Tentang Pengupahan, yaitu kenaikan upah minimum dihitung berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi," jelas Mirah.

Terlepas dari itu, Mirah menegaskan agar kelompok pengusaha berjiwa besar dengan tidak ngotot menolak aturan baru Menaker itu, mengingat selama ini pemerintah sudah banyak memberikan insentif kepada pelaku usaha. 

Aspek juga mendesak kepada gubernur dan bupati/walikota untuk memaksimalkan peran dewan pengupahan daerah agar besaran kenaikan upah minimum bisa maksimal demi kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan lima catatan terkait aturan baru Permenaker Nomor 18/ 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

Salah satu catatannya adalah rumus perhitungan kenaikan upah dalam Permenaker Nomor 18/ 2022 yang dianggap ruwet. Said lantas memberikan dua alternatif perhitungan.

Menurutnya, kenaikan upah minimum dihitung menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, di mana inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah Januari-Desember pada tahun berjalan. Sedangkan alternatif kedua dengan menghitung standar biaya hidup alias living cost.

"Untuk Indonesia, standar biaya hidup dinamai kebutuhan hidup layak (KHL) yang terdiri dari 64 item KHL, mulai dari harga daging, beras, baju, dan seterusnya. Hasil survei KHL inilah yang dirundingkan di Dewan Pengupahan untuk direkomendasikan kepada bupati/wali kota maupun gubernur," jelas Said dalam konferensi pers, Minggu (20/11).

Kendati, Said Iqbal masih berharap kenaikan upah minimum 2023 menyentuh 13 persen sesuai tuntutan awal Partai Buruh dan KSPI, di mana rumus perhitungan yang digunakan adalah inflasi ditambah dengan pertumbuhan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

6 Perjalanan Kereta Dihentikan Sementara Usai Gempa Cianjur******

PTKAI Daop 2 Bandung menghentikan sementara enam perjalanan KA akibat gempayang berpusat di Cianjur, Senin (21/11) siang.

Manajer Humas PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo mengatakan enam perjalanan KA tersebut adalah KA Lodaya dihentikan di Stasiun Indihiang, KA Pasundan dihentikan di Stasiun Ciamis, dan KA Kutojaya Selatan dihentikan di Stasiun Banjar.

Kemudian, KA Serayu dihentikan di Stasiun Kiaracondong, KA Ciremai dihentikan di Stasiun Purwakarta, dan dihentikan di KA Siliwangi dihentikan di Stasiun Ciranjang.

"Untuk prasarana jalan KA semua dalam kondisi aman. Namun, ditemukan ada sedikit kerusakan dan retakan di bangunan Stasiun Cianjur," ujar Kuswardojo, dikutip dari detikcom, Senin (21/11).

Ia juga mengatakan bahwa KAI menghentikan perjalanan KA apabila terjadi gempa di sekitar jalur. KAI berkoordinasi dengan semua petugas di lapangan baik itu di atas KA ataupun di stasiun terkait kondisi gempa yang dirasakan.

"Setelah itu kami akan hentikan semua perjalanan KA di sejumlah daerah yang merasakan dampak gempa tersebut," tuturnya.

Selanjutnya tim KAI akan memeriksa semua prasarana terutama yang dilalui oleh perjalanan KA. Hal ini guna memastikan keselamatan KA yang melintasi lokasi terdampak gempa.

"Jika sudah dipastikan prasarana KA aman, maka perjalanan KA dapat dilanjutkan kembali," katanya.

Sementara itu, PT KAI Daop 1 Jakarta mengatakan sejumlah KA sempat diberhentikan sekitar 10 menit untuk pemeriksaan kondisi prasarana guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan KA pasca gempa.

Namun, seluruh perjalanan KA di wilayah kerja Daop 1 Jakarta saat ini dipastikan dalam kondisi aman dan tidak mengalami gangguan pasca gempa, termasuk perjalanan KA Pangrango pada lintas Bogor - Sukabumi.

[Gambas:Video CNN]

Kahumas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa memastikan seluruh petugas selalu siaga mengantisipasi semua kemungkinan yang berkaitan dengan alam, termasuk gempa. Pada titik rawan, petugas yang berjaga selalu melakukan pengawasan dan pemantau berkala untuk memastikan kondisi prasarana dalam kondisi baik.

Maka dari itu, Daop 1 Jakarta mengimbau kepada pengguna jasa KA agar selalu mengikuti arahan petugas di lapangan jika sewaktu - waktu terjadi kondisi khusus.

Gempa berkekuatan magnitudo 5,6 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin (21/11). Gempa terjadi pada kedalaman 10 kilometer, dengan koordinat 6.84 Lintang Selatan -107.05 Bujur Timur itu terasa hingga Jakarta.

Memikirkan Tibet

Ekonom soal PHK Startup: Investor Capek Bakar Uang dan Tuntut Untung******

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Akhmad Akbar Susamto menduga badai Pemutusan hubungan kerja (PHK) di kalangan startup, seperti GoTo hingga Ruangguru belakangan ini terjadi akibat banyak faktor.

Pertama, karena startup sudah lelah 'bakar uang' dan dituntut keuntungan oleh investor. Akbar tidak menampik situasi ekonomi yang tidak ideal menjadi salah satu faktor badai PHK di kalangan startup belakangan ini.

Namun, ia mencatat ada faktor lain yang mendasari keputusan startup mengurangi jumlah karyawannya secara besar-besaran.

Dalam acara yang sama, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Ketenagakerjaan Adi Mahfudz Wuhadji menyinggung soal badai PHK yang terjadi di Indonesia.

Bahkan, Adi menyinggung soal PHK Ruangguru di dalam pemaparannya. Tertulis bahwa contoh faktual pengurangan 50 persen pekerja Ruangguru melalui online merupakan salah satu indikator bahwa masyarakat mulai melakukan efisiensi biaya rumah tangga.

"Di Indonesia itu pengertian upah minimum sudah salah kaprah, artinya upah minimum tidak sesuai dengan definisinya. Sejauh mana berdampak pada kenaikan PHK ini, itu yang kita hindari jika kenaikan upah minimum ini tidak sesuai dengan regulasi yang saat ini kita pedomani, yaitu PP 36/2021," ujar Adi.

Menurut data yang dipaparkan Adi, terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bakal membuat jumlah PHK meningkat dan potensi relokasi pabrik ke daerah lain semakin banyak.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengungkapkan pemerintah perlu merumuskan kebijakan pengupahan yang lebih tertarget, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan karakter setiap sektor industri.

Selain itu, kebijakan pengupahan tersebut juga perlu bersifat adil dan tidak memberatkan pelaku usaha dan tidak merugikan tenaga kerja atau buruh. Pasalnya, baik pelaku usaha maupun tenaga kerja, keduanya merupakan siklus pertumbuhan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan.

"Dalam situasi pelemahan ekonomi global yang bakal berlanjut pada tahun depan, kami berharap agar kebijakan kenaikan upah dibarengi dengan pemberian insentif bagi industri yang terkena dampak gejolak ekonomi global, seperti industri padat karya dan yang berorientasi pada ekspor," kata Arsjad.

Ayah baptis Stadion

Aturan Baru Menaker: UMP 2023 Tak Boleh Naik Lebih dari 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. 

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Mengutip Antara, Ida meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengikuti aturan yang diterbitkannya.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]