bocoran rtp slot jarwo

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Kemnaker Buka Suara soal 'Jerit' TKW Karawang Mengaku Dijual di Suriah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara soal viral video 'jerit' TKWasal Karawang bernama Dede Aisyah yang merengek minta pulang ke tanah air karena mengaku telah bekerja di Suriah.

Dirjen Binapenta & PKK Kemnaker Suhartono mengatakan setelah mendapatkan video tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Salah satunya Kementerian Luar Negeri dan KBRI Damaskus.

Ia mengatakan dari koordinasi tersebut pihaknya mendapatkan gambaran bahwa kondisi TKI tersebut sehat. Tak hanya itu, gaji TKI tersebut juga masih dibayar secara lancar.

"Hingga kini, KBRI Damaskus masih terus melakukan pendalaman untuk mengetahui pelaku penempatan. Kedua PMI ingin dipulangkan karena tak sesuai dengan yang dijanjikan agensi, saat akan berangkat dijanjikan bekerja di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), " kata Suhartono dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Senin (3//4).

Seorang TKW asal Karawang Dede Aisyah menangis ingin pulang ke tanah air. Dia mengaku telah dijebak untuk bekerja di Suriah.

Pengakuan Dede melalui rekaman video itu viral di media sosial (medsos). Dalam video itu Dede mengungkapkan nasibnya kini sambil terus berurai air mata.

Dalam video tersebut, Dede mengaku awalnya diajak kerja di Turki dengan tawaran gaji US0. Setelah tiba di Istanbul, Dede malah dibawa ke Suriah.

Dede juga mengaku dirinya menjadi korban penjualan oleh perusahaan yang memberangkatkannya. Karena masalah itu, dia diharuskan bekerja selama 4 tahun.

Masih dalam video itu, Dede mengaku pekerjaan yang dijalaninya di Suriah cukup berat. Dia harus bekerja hingga dini hari. Dede mengaku tersiksa. Apalagi dirinya baru melahirkan secara cesar. Informasi dihimpun, Dede dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga (ART).

Selama di Suriah, Dede mengaku sudah menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di sana. Sementara suaminya di Karawang juga sudah meminta pertolongan ke aparat penegak hukum. Namun, sampai saat ini belum ada tindakan.

"Saya sudah ke KBRI tapi belum ada tindakan, suami saya juga sudah meminta tolong ke sana sini, minta tolong ke Polres, sudah ngehabisin uang tapi belum ada tindakan. Belum ada pertolongan dari siapapun, tolong bantu saya, saya ingin pulang," kata Dede dalam video itu.

[Gambas:Video CNN]

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang sudah mengetahui viralnya video Dede di Medsos. Namun data Dede yang bekerja di luar negeri tak tercatat di sistem.

"Sudah, kemarin semenjak video itu viral, kami langsung mengecek nama itu di Sitkom DLN (Sistem Komputer dalam dan Luar Negeri), namun datanya tidak ada," kata Kepala Subkor Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Ijum Junaedi saat ditemui detikJabar di Kantor Disnakertrans.

Belakangan diketahui, Dede Asiyah merupakan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal atau unprosedural. Oleh sebab itu, pihaknya sempat kesulitan mencari data mengenai Dede Asiyah tersebut.

"Dia (Dede Asiyah) memang berangkat ke sana unprosedural. Makanya dia mengaku sudah menghubungi KBRI tapi tidak ada tindakan. Sebetulnya bukan tidak ada tindakan di sana, mungkin belum ditindak karena berangkatnya unprosedural," kata dia.

Ijum menjelaskan pihak Disnakertrans juga telah melakukan upaya mendatangi alamat keluarga Dede Asiyah, serta berkirim surat ke Kementerian.

"Kami sudah ke kediamannya, ternyata dia warga Desa Dawuan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Kami juga telah menyurati Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Luar Negeri untuk tindakan lebih lanjut memproses kepulangan Dede Asiyah," paparnya.

Ijum menuturkan proses kepulangan Dede dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Paling lama, kata Ijum, proses kepulangan memakan waktu 3 bulan.

Di sisi lain, Ijum mendapatkan fakta bila perusahaan yang memberangkatkan Dede Aisyah merupakan agen tenaga kerja asal Suriah. Sehingga pihaknya sulit meminta pertanggungjawaban agen.

"Sponsornya (perusahaan) kan dari sana (Suriah) kita juga bingung meminta pertanggungjawaban bagaimana. Tapi yang jelas kita sudah memproses," pungkasnya.

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Pabrik Mobil Listrik Lucid Group Inc PHK 1.300 Karyawan******

Produsen mobil listrik Lucid Group Inc akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1.300 karyawan atau sekitar 18 persen dari total tenaga kerjanya.

Informasi itu disiarkan Selasa (28/3) dengan dalih pemangkasan biaya sebagai bagian dari rencana restrukturisasi perusahaan.

Pesaing Tesla ini pada Februari lalu memperkirakan angka produksi 2023 jauh dari ekspektasi para analis. Selain itu, perusahaan melaporkan penurunan pesanan yang besar selama kuartal keempat 2022.

CEO Lucid Peter Rawlinson mengatakan dalam sebuah surat menyebut jumlah tenaga kerja di AS akan dipangkas dan ini berlaku di hampir setiap divisi dan level, termasuk jajaran eksekutif. Pada 2022, Lucid memiliki sekitar 7.200 karyawan.

Untuk PHK ini, perusahaan menyiapkan biaya sekitar US juta dan US juta. Pemangkasan jumlah karyawan diharapkan rampung pada akhir kuartal kedua tahun ini.

"Perusahaan juga mengambil langkah lanjutan untuk mengelola biaya kami dengan meninjau semua pengeluaran yang tidak penting saat ini," kata Rawlinson dikutip CNN Business, Selasa (28/3).

Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat memang tengah mengetatkan pengeluaran. Ini lakukan untuk persiapan menghadapi resesi di tengah kenaikan suku bunga yang agresif oleh Bank Sentral AS, The Fed.

Pakar industri menilai diskon harga mobil listrik yang digagas Tesla, serta ketersediaan model kendaraan listrik yang lebih murah dari produsen mobil tradisional telah membebani permintaan kendaraan baru para perusahaan rintisan seperti Lucid dan Rivian Automotive Inc.

Bulan lalu, Rivian lebih dulu mengumumkan akan mem-PHK 6 persen karyawannya untuk menghemat biaya.

[Gambas:Video CNN]

Orang suci pertama sepanjang masa

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Wanita Pedang Cang Lei

Pengusaha Sebut Tak Semua Industri Kuat Bayar THR Pekerja Lebaran Ini******

Wakil Ketua Umum KadinIndonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan tidak semua pengusahabisa atau mampu membayar THR pekerja pada lebaran tahun ini secara penuh alias 100 persen.

Salah satunya, pengusaha industri padat karya yang berorientasi ekspor. Sarman mengatakan industri tersebut kini masih terseok akibat ketidakpastian ekonomi global.

Pasalnya, kondisi itu membuat permintaan barang hasil produksi mereka melemah.

Sarman berharap semua pihak menyadari itu, terutama pekerja. Ia berharap pekerja mau membangun komunikasi yang baik melalui perundingan bipartit dengan perusahaan supaya permasalahan itu bisa diatasi.

"Jadi gaji saja sudah diberikan dispensasi 75 persen, bagaimana dengan kewajiban mereka untuk membayar THR? Nah ini menurut saya tentu semuanya akan kembali kepada kemampuan dari masing-masing pengusaha, dalam hal ini tentu di sini peran dari bipartit sangat dibutuhkan supaya mampu mengkomunikasikan jalan yang terbaik," katanya seperti dikutip dari Antara, Kamis (30/3).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

[Gambas:Video CNN]

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

Meski ada sektor yang kemungkinan kesulitan, Sarman mengatakan sejatinya para pengusaha siap membayarkan THR  sesuai ketentuan pemerintah.

"Kami dari pengusaha mendukung apa yang disampaikan pemerintah karena THR ini juga merupakan kewajiban pengusaha untuk diberikan kepada pekerjaan sesuai UU Ketenagakerjaan. Kami berharap pengusaha-pengusaha kita itu akan mampu melaksanakan kewajibannya memberikan THR kepada pekerjanya tahun ini 100 persen," katanya.

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Tol Becakayu Beroperasi Penuh Mulai 1 April******

PT Kresna Kusuma Dyandra Marga (KKDM) akan mengoperasikan Jalan TolBekasi-Cawang-Kampung Melayu (Tol Becakayu) secara penuh mulai 1 April 2023.

Direktur Utama KKDM Aris Mujiono menjelaskan Tol Becakayu sepanjang 16,78 km tersebut dapat menjadi alternatif untuk menghindari kemacetan di jalan arteri wilayah Jakarta Timur dan Bekasi.

"Selain itu, Tol Becakayu juga dapat mengurai kepadatan lalu lintas dengan adanya akses koneksi dari arah Tanjung Priok menuju Bekasi dan sebaliknya." ujar Aris dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Selain mengurai kemacetan Jakarta-Bekasi, Aris mengatakan waktu tempuh perjalanan juga lebih singkat hingga 30 menit.

Saat pengoperasian penuh 1 April besok, pengelola tol bakalan memberlakukan tarif baru dengan sistem terbuka dalam empat zonasi tarif. Berikut rincian tarifnya:

- Tarif Zona 1

Dari Tol Wiyoto - Wiyono - Jatiwaringin dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500 (Gol. II dan III), dan Rp20.500 (Gol. IV dan V)

- Tarif Zona 2

Dari tol Wiyoto - Wiyono - Pondok Kelapa dan sebaliknya sebesar Rp16.000 (Gol. I), Rp23.500 (Gol. II dan III), dan Rp31.500 (Gol. IV dan V)

- Tarif Zona 3

Dari tol Wiyoto - Wiyono - Jakasampurna dan sebaliknya sebesar Rp22.500 (Gol. I), Rp33.500 (Gol. II dan III), dan Rp44.500 (Gol. IV dan V)

- Tarif Zona 4

Dari tol Wiyoto - Wiyono - Marga Jaya dan sebaliknya sebesar Rp28.500 (Gol. I), Rp43.000 (Gol. II dan III), dan Rp57.000 (Gol.IV dan V).

[Gambas:Video CNN]

Curang dan memasuki dunia lain

Pengusaha Siap Bayar THR Lebaran 2023 Tepat Waktu dan Tanpa Dicicil******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap dan mendukung keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaanmembayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 tepat waktu dan tanpa dicicil.

Pemerintah mewajibkan pengusaha membayar THR pekerja atau buruh paling lambat sepekan sebelum Lebaran dan tak boleh dicicil. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

"Saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insyaallahbisa kita bayarkan, mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar tanggal 18 April, tapi kemungkinan tanggal 17 bisa dibayar," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Rabu (29/3).

"Kadin sambut baik untuk surat edaran ini, kami taat," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz Wuhadji.

Menurutnya, sebelum surat edaran dari Kemnaker terbit, para anggota Kadin memang sudah menyiapkan dana THR dalam rencana kerja anggaran tahunan, sehingga tidak ada kendala.

"Tanpa kita mendahului SE itu, pengusaha jauh-jauh bulan dan hari sudah proyeksi dan cadangkan THR. Karena kita pahami ini sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016," jelasnya.

Namun, Adi mengimbau sebaiknya pemerintah memikirkan usaha kecil dan usaha mikro yang kemungkinan besar belum bisa membayar THR tepat waktu. Sebaiknya pelaku usaha kecil ini diberikan keringanan.

"Tapi kita paham nggak semua pengusaha besar, hanya sekitar 3 persen. Sisa 97 persennya lebih usaha kecil dan usaha mikro, yang kemungkinan THR itu belum dicadangkan. Di antaranya pasti ada yang nggak mampu. Jadi jangan semua dianggap mampu," katanya.

"Itu imbauan kami, agar usaha kecil dan usaha mikro bisa diperhatikan kemampuannya. Kami di Kadin akan taat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]