bapak slot

Kembali ke tahun 1978

Mengintip Tender Alat Deteksi Korban Reruntuhan di Balik OTT Basarnas******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas), termasuk Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Penangkapan yang dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi pada Selasa (25/7) terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) berupa alat pendekteksi korban reruntuhan.

"Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksi korban reruntuhan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan tertulis, Rabu (26/7).

"Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek," kata Firli.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek tersebut bernama 'Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan' dengan kode 3284469. KPK sudah mengonfirmasi hal itu.

Tender ini dibuat pertama kali pada 15 Desember 2022 untuk Basarnas alias Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dengan nilai pagu paket Rp10 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp9,9 miliar.

Lihat Juga : ANALISISAmankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?

Ada beberapa persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas yang kudu dipenuhi peserta tender, antara lain memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar berbagai macam barang KBLI 46900, mempunyai status valid keterangan wajib pajak, punya kantor dengan alamat yang benar, memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) atau nomor induk berusaha (NIB), hingga taat pajak dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) terakhir.

Namun, tender tersebut berstatus gagal. Padahal, ada sekitar 40 peserta yang mengikuti tender ini.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis alasan pembatalan tender tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang mengikuti tender ini, yaitu PT Raksanegara Perkasa Mandiri, PT Bogar Arta Satria, CV Multi Usaha, Vinusa Teknindo Abadi, hingga CV Indotech Global.

Di antara 40 peserta tender tersebut, hanya 3 peserta yang ditampilkan harga penawarannya di situs LPSE.

Pertama,PT Teknindo Jaya Perkasa Prakarsa senilai Rp8,98 miliar.

Kedua,CV Wahana Pembangunan sebesar Rp9,13 miliar.

Ketiga,PT Lab Sistematika Indonesia dengan penawaran Rp9,19 miliar.

[Gambas:Video CNN]

penyelamatan ekstrem

Salip Hartono Bersaudara, Low Tuck Kwong Kembali Jadi Orang Terkaya RI******

Low Tuck Kwong kembali menjadi orang terkayanomor satu di Indonesia. Ia menggeser posisi R Budi Hartono dan Michael Hartono (Hartono bersaudara) yang saat ini ada di posisi kedua dan ketiga dalam daftar.

Pada Januari dan April lalu, Low Tuck Kwong sempat berada di puncak daftar orang terkaya di Indonesia. Namun, posisinya tergeser oleh duo bersaudara itu.

Berdasarkan data real time Forbes pada Senin (24/7), kekayaan Low Tuck Kwong tercatat sebesar US,6 miliar atau sekitar Rp414 triliun (asumsi kurs Rp15.1000 per dolar AS).

Pundi-pundi pemilik perusahaan batu bara, PT Bayan Resources Tbk (BYAN) ini jauh di atas milik Hartono bersaudara.

Harta Budi Hartono yang berada di posisi kedua tercatat sebesar US,3 miliar atau sekitar Rp394,5 triliun. Pundi-pundi Budi berkurang 0,61 persen atau US2 juta dalam sehari.

Menyusul pada posisi ketiga, harta Michael Hartono sebesar US,1 miliar atau Rp376,5 triliun. Total harta ini turun 0,62 persen atau US6 juta dibandingkan hari sebelumnya.

Sementara, secara global Low Tuck Kwong tercatat sebagai orang terkaya nomor 54 di dunia. Sedangkan Budi Hartono cukup puas di posisi 60 dan Michael Hartono di nomor 64.

Pundi-pundi Kwong memang terus bertambah dengan kenaikan harga saham BYAN yang terjadi sejak akhir tahun lalu.

Berikut daftar 10 orang terkaya Indonesia versi Forbes Real Time hari ini:

1. Low Tuck Kwong US,6 miliar
2. R Budi Hartono US,3 miliar
3. Michael Hartono US,1 miliar
4. Sri Prakash Lohia US,2 miliar
5. Prajogo Pangestu US,3 miliar
6. Tahir dan Family US,2 miliar
7. Chairul Tanjung US miliar
8. Dewi Kam US,5 miliar
9. Djoko Susanto US,3 miliar
10. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono US,1 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Gelar Workshop, Satgas Cipta Kerja Beri Kemudahan Akses Izin Usaha******

Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja menggelar Workshop Kemudahan Perizinan Berusaha: Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Acara tersebut digelar di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (18/7) kemarin.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja, Tina Talisa mengatakan, workshop ini digelar dalam rangka memberikan kemudahan akses perizinan berusaha secara langsung (on the spot) bagi nelayan tradisional dan perempuan pengolah hasil laut. Tujuannya untuk mendorong partisipasi ekonomi dari berbagai kelompok masyarakat.

Menurutnya, pemerintah memandang bahwa pelaku UMKM di bidang perikanan dan kelautan sebagai 'investor' yang berperan menekan angka pengangguran dengan cara membuka lapangan kerja.

"Acara ini penting sekali bagi kami khususnya bagi pelaku usaha sektor perikanan di Indonesia." tuturnya.

Menurut Dani, Undang-Undang Cipta Kerja berperan sangat krusial dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha. Tak terkecuali pelaku usaha perikanan.

"Workshop ini untuk memastikan usaha-usaha yang dilakukan dapat mendapat perizinan yang oleh Undang-Undang Cipta Kerja dipermudah," terang Dani.

Adapun workshop dengan format talkshow ini menghadirkan narasumber dari berbagai badan dan lembaga negara. Di antaranya Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya Kementerian Investasi dan BKPM, Agus Prayitno; Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Siti Aminah; FPM Ahli Madya BPOM, Sarmauli Nopeda Purba; dan Muhammad Salim, perwakilan dari Kementerian Kelautan Perikanan Sumatera Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Prayitno turut menyosialisasikan pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) demi mendukung kemajuan sebuah usaha. Menurutnya, NIB merupakan entitas berusaha yang wajib dimiliki pelaku usaha karena sudah mewakili keseluruhan dokumen.

"Dengan adanya NIB, Pemerintah mengakui keberadaan usaha bapak dan ibu," lanjutnya.

Agus menyampaikan kemudahan proses pengurusan NIB ini merupakan manfaat yang dihasilkan Undang-Undang Cipta Kerja. Para pelaku usaha cukup mengakses OSS.go.id untuk bisa mendapatkan NIB dengan syarat cukup memiliki KTP elektronik

"Untuk pengurusan NIB sifatnya gratis atau tidak ada biaya sama sekali," ucapnya.

Sementara itu, Sarmauli menjelaskan perihal Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Menurutnya Undang-Undang Cipta Kerja mempersingkat durasi pengurusan SPP-IRT yang tadinya membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan, namun kini bisa selesai dengan cepat.

"Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, pengurusan SPP-IRT yang tadinya dalam hitungan bulan, sekarang hanya butuh waktu 1 hari bahkan dalam hitungan menit," ujarnya.

Sarmauli juga mengatakan bahwa digitalisasi dalam proses pembuatan SPP-IRT sudah dilakukan dengan membuat dan mengmaksimalkan aplikasi SPP-IRT yang aktif melayani segala kebutuhan masyarakat mengenai SPP-IRT dari senin-jumat.

Selanjutnya, Siti Aminah menjelaskan, bahwa kebutuhan para pelaku usaha membuat sertifikat halal hari ini sangat mendesak. Karena mulai 18 Oktober 2024 mendatang, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

"Pada 18 Oktober 2024 produk yang tidak memiliki sertifikat halal tidak akan bisa beredar," papar Siti.

Karenanya, menurut Siti, workshop yang digelar Satgas UU Cipta Kerja ini sangat berperan dalam penting dalam menghadapi tantangan sertifikasi halal tersebut. Yakni dengan memberikan fasilitas langsung bagi para pelaku usaha dalam membuat sertifikasi halal.

Selain itu, Siti menambahkan, berkat UU Cipta Kerja ini juga membuat masa berlaku sertifikasi halal menjadi seumur hidup.

"Acara ini penting karena dijadikan sarana membantu pelaku UMKM mendapatkan sertifikat halal gratis," tutur Siti.

Hunyuan Wuzong

PUPR Targetkan Jalur Pantai Selatan Yogyakarta Rampung 2024******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) atau Pansela di Provinsi DIY rampung pada 2024.

Pemanfaatan jalur Pansela ini diharapkan dapat menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Timur, sehingga beban lalu lintas dapat terbagi dan tidak menumpuk di Jalan Tol atau Lintas Pantura dan Lintas Tengah Jawa.

Asisten Pelaksana Pelaksanaan Jalan Nasional DIY BBPJN Jawa Tengah-DIY Wahyu Widiantoro mengatakan penyelesaian pembangunan Jalur Pansela di Provinsi DIY diharapkan rampung seluruhnya pada 2024.

Adapun progress fisik pembangunan Jalan Tepus-Jerukwudel II tersebut saat ini telah mencapai 70,75 persen. Wahyu menambahkan, jalur tersebut memiliki total nilai kontrak sebesar Rp269,45 miliar.

Sementara untuk TA 2023-2024, terdapat dua paket pekerjaan yang saat ini masih dalam proses persiapan. Antara lain, paket pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sepanjang 5,64 km, dan paket pembangunan Jembatan Pandansimo.

Lihat Juga : Pelita Air Buka Rute Jakarta-Pontianak

"Paket Pembangunan Jalan Baru Kretek-Girijati sedang dalam persiapan kontrak dengan nilai sebesar Rp261,61 miliar. Sementara, untuk Jembatan Pandansimo statusnya masih proses persiapan lelang," ujarnya.

Sebagai informasi, JJLS alias Jalur Pansela ini merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, dan membentang dari Provinsi Banten hingga Provinsi Jawa Timur.

Adapun ruas Pansela di Provinsi Banten membentang dari ruas Simpang Labuhan-Batas Provinsi Jawa Barat sepanjang 169,5 km. Kemudian, Provinsi Jawa Barat dengan ruas dari Batas Provinsi Banten-Sindang Barang hingga Batas Provinsi Jawa Tengah sepanjang 417,1 km.

Selanjutnya, di Provinsi Jawa Tengah dengan ruas Batas Provinsi Jawa Barat-Congot-Duwet hingga Glonggong sepanjang 212,5 km. Lalu, Provinsi DIY dengan ruas Karang Nongko-Legundi-Duwet sepanjang 117,13 km. Terakhir, Provinsi Jawa Timur dengan ruas Panggul-Sendangbiru-Jarit-Puger hingga Glenmore sepanjang 627,6 km.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

6 BUMN Punya Tingkat Patuh Lapor LHKPN di Bawah 60 Persen******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 6 badan usaha milik negara (BUMN) memiliki tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di bawah 60 persen.

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan dari 6 perusahaan pelat merah itu, ada 155 pejabat yang belum melaporkan LHKPN.

Pertama, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia dengan tingkat kepatuhan 28,13 persen. Kedua, PT Dok dan Perkapalan Surabaya sebesar 33,33 persen. Ketiga, PT Boma Bisma Indra dengan tingkat pelaporan 38,46 persen.

"Tolong disampaikan sama Pak Menteri (Menteri BUMN Erick Thohir) ini enam yang terburuk, ini kalau bisa segera (lapor)," kata Pahala di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (24/7) lalu.

Pahala menegaskan 35.055 pejabat wajib lapor LHKPN dari total 109 perusahaan pelat merah. Namun, sampai sekarang baru 34.900 pejabat BUMN yang melaporkannya.

"Walaupun kepatuhan BUMN itu sudah 99,5 persen, tapi masih ada 155 orang lagi yang belum lapor," tegas Pahala.

Sementara itu, baru 7.358 orang dari 7.552 wajib lapor di 307 instansi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang melaporkan LHKPN ke KPK.

Secara terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan akan menindak tegas 155 bos perusahaan pelat merah yang tak patuh melaporkan LHKPN itu.

Erick sangat menyesalkan kelakuan anak buahnya itu. Ia juga sudah mendengar pernyataan dari KPK soal daftar 6 BUMN yang mendapat predikat paling tidak patuh dalam pelaporan LHKPN.

"Saya akan tindak lanjuti. Saya sudah bicara ke sesmen (Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari) dan tentu deputi area untuk tindak tegas," ujar Erick seperti dikutip Detikpada Rabu kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Bertarung di langit

Erick Thohir Diskusikan Peta Jalan Perbaikan BUMN dengan Tony Blair******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berdiskusi dengan mantan perdana menteri Inggris Tony Blairterkait roadmapatau peta jalan Kementerian BUMN 2024-2034.

Diskusi dilakukan saat Tony berkunjung ke Kantor Kementerian BUMN, Jakarta Pusat pada Jumat (21/7) siang.

"Oh kalau tadi kami bicara mengenai roadmap2024-2034, beliau ingin diskusi seperti apa. Ya saya yakinkan, terlepas nanti ada pergantian menteri," kata Erick selepas pertemuan tersebut.

Erick pun menuturkan roadmap BUMN untuk 2024-2034 dibuat dengan matang. Oleh karena itu, ia optimis jika kelak pengganti dirinya memiliki rasa kepemimpinan yang baik, maka program-program yang sudah dirancang bisa berjalan dengan mulus.

"Mestinya keberlanjutan bisa terjadi," tegas Erick.

Meski demikian, Erick tak menjelaskan secara rinci isi roadmapBUMN 2024-2034 yang dimaksud.

Dalam kesempatan terpisah, Erick sempat menuturkan beberapa program dalam roadmapBUMN 2024-2034. Ia menyebut BUMN akan fokus dalam merger sejumlah perusahaan yang ada saat ini.

Erick mengaku dari 41 perusahaan yang ada, ia ingin memangkas menjadi 30 perusahaan dan bergerak di 12 klaster. Menurutnya, selama ini terlalu banyak BUMN yang bergerak di bidang yang sama, salah satunya adalah Angkasa Pura I dan II.

"Kita juga bikin roadmap2024-2034, kalau bisa nanti cuma 30 aja BUMN-nya. Klasternya 12, BUMN-nya 30. Sekarang ada 41. Supaya BUMN tidak jadi menara gading, semua (sektor) dimonopoli menara gading," kata Erick di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Senin (2/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]