situs slot via pulsa tanpa potongan

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

Pengusaha Penggilingan Sebut Stok Beras Tak Aman Sampai Maret 2024******

Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padidan Pengusaha BerasIndonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso memprediksi stok beras pemerintah yang dikuasai Bulogsaat ini bakal mencukupi hingga akhir tahun.

Bulog sekarang memiliki stok beras 1,5 juta ton. Stok akan bertambah 400 ribu ton.

"Stok untuk sampai akhir tahun diperkirakan cukup dengan 400 ton yang akan masuk. Namun untuk sampai dengan Maret 2024 jumlah stok tersebut tidak aman," ucap Sutarto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

"Diperkirakan panen raya musim tanam 2023/2024 paling cepat Maret, sehingga akan normal pasokan mulai April. Sehingga persiapan Bansos dan operasi pasar seyogyanya disiapkan sampai Maret 2024," jelas dia lebih lanjut.

Jika Bansos dan operasi pasar tepat waktu secara jumlah dan sasaran, menurut Sutarto, harga beras akan terkendali dan tidak akan ada kenaikan.

Presiden Jokowi memastikan stok beras pemerintah aman untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Ia mengungkapkan saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog ada 1,6 juta ton.

Jumlah tersebut akan bertambah 400 ribu ton menjadi 2 juta ton.

"Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengungkap stok beras yang dimiliki Bulog per hari ini belum mampu untuk mencukupi kebutuhan rata-rata nasional.

Berdasarkan temuannya, harga beras, baik beras medium dan premium, telah mengalami lonjakan yang luar biasa.

"Setiap pekan mengalami lonjakan harga. Dan yang tertinggi justru di wilayah Indonesia Timur, Rp14 ribu-Rp15 ribu. Itu untuk yang medium saja ya," ujar Reynaldi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (19/9).

[Gambas:Video CNN]

Reynaldi juga menegaskan Indonesia tak akan mampu bertahan hingga akhir tahun dengan pasokan beras yang dikantongi saat ini. Sebab, beberapa hektare pertanian mengalami gagal panen karena faktor iklim El Nino.

Ia juga mengungkap bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, juga tak mampu untuk menyelesaikan permasalahan terkait hal tersebut.

"Produktivitas pertanian kita justru malah mengalami kewaspadaan. Maka IKAPPI sejak lama menyampaikan kepada pemerintah, terutama kementerian terkait untuk segera menggenjot produksi," ucap dia lebih lanjut.

Pengawal batin Jinyi

Otoritas IKN Minta Tambahan Anggaran Rp3,1 T untuk Ibu Kota Baru******

Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono meminta tambahan anggaran Rp3,15 triliun ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Angka tersebut mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan alokasi sebelumnya yang hanya sebesar Rp434 miliar.

"Kalau kita lihat, untuk semua hal ini kami masih membutuhkan beberapa hal yang tidak termasuk di dalam anggaran yang Rp434 miliar yang kami sampaikan," kata Bambang dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (18/9), mengutip Antara.

Selain itu, Rp2,11 triliun akan digunakan oleh Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana untuk pembangunan infrastruktur IKN.

Menurut Bambang, belum ada alokasi untuk pembangunan tower rumah susun untuk ASN IKN dan juga operasional pemeliharaan hunian bagi pekerja konstruksi sebelumnya.

Kemudian, Kedeputian bidang Transformasi Hijau dan Digital bakal menggunakan anggaran sebesar Rp466,64 miliar untuk pembangunan yang bersifat digital.

"Indonesia sebagai kota cerdas, karena kalau kita ingin tahun depan itu kita mulai dengan semuanya serba digital, tentu ada hal-hal yang kita juga ingin ajukan di sini untuk sistem, untuk peralatan, dan sebagainya, sehingga nantinya semua pelayanan di Indonesia kita mulai dengan pelayanan layaknya sebagai smart city, seperti itu," lanjut Bambang.

Sementara itu, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam memerlukan anggaran senilai Rp387,6 miliar untuk pembangunan bidang lingkungan hidup sebagai antisipasi bencana alam.

"Kalau ada nanti misalnya pengendalian kebakaran hutan, dan sebagainya. Dan juga reforestasi, penghutanan kembali dari beberapa area yang memang kita programkan untuk menjadi hutan tropis Kalimantan," jelas dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Hal itu menjadi dasar bagi Otorita IKN untuk mengajukan tambahan anggaran, meskipun anggaran awal sudah mencakup sejumlah aspek.

Melalui usulan ABT 2024 tersebut, ia berharap kawasan IKN dapat terus berkembang sebagai pusat transformasi hijau dan digital yang berkelanjutan, serta berperan dalam perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Penambahan anggaran yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu mewujudkan visi dan misi Otorita IKN untuk masa depan yang lebih baik.

Kuil Kiamat

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

Saya membunuh Guru

Erick Thohir soal Masyarakat Kritik LRT: Jangan Sedikit******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menanggapi keluhan terhadap LRT Jabodebek yang dibuat oleh PT INKA.

Ia mengatakan ini merupakan kali pertama Indonesia memliki LRT. Maka perlu waktu untuk terus mengoptimalkan moda transportasi itu.

Ia pun meminta agar berbagai pihak tidak mengeluh.

"Akhirnya apa? Ketika polusi udara seperti hari ini, ngambek. Tetapi mendukung buatan Indonesia, menggunakan transportasi publik, ngambek. Jadi solusinya mana coba? Kan sama-sama harus bersyukur," lanjutnya.

Erick mengatakan transportasi publik seperti LRT Jabodebek diperlukan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Erick mengatakan LRT bisa menampung hingga ratusan ribu penumpang.

"Artinnya jumlah kendaraan yang datang ke Jakarta 992 ribu bisa berkurang," katanya.

LRT yang baru beroperasi beberapa hari belakangan ini mendapatkan sorotan dari masyarakat. Sorotan salah satunya terkait gangguan perjalanan.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI meminta maaf atas gangguan pada operasional LRT Jabodebek pagi ini, Rabu (30/8).

"Kami mohon maaf atas gangguan yang terjadi pada perjalanan LRT hari ini dan mengakibatkan kekurang nyamanan bagi pengguna jasa LRT Jabodebek," kata Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.

Kuswardoyo mengatakan ada dua gangguan yang dialami oleh transportasi itu. Pertama, terkait pintu kereta yang tak bisa menutup. Kondisi itu kemudian berdampak pada perjalanan kereta lainnya.

Saat ini, kereta yang mengalami gangguan telah dipindahkan ke depo untuk dievaluasi oleh PT INKA dan KAI.

"Perawatan sarana LRT hingga saat ini masih di bawah tanggungjawab INKA, sehingga kami mengkoordinasikan penanganan sarana tersebut dengan tim INKA," kata Kuswardoyo dalam keterangan tertulis.

Kemudian gangguan keduaterkait listrik yang padam di Stasiun Halim akibat masalah pada pembangkit listrik LRT atau Traction Power Supply Substantion (TPSS). Namun, saat ini kondisi telah kembali normal dan KAI telah berkoordinasi dengan PT Adhi Karya yang bertanggung jawab akan TPSS tersebut.

"Koordinasi dengan semua stakeholder terus kami lakukan agar operasional LRT Jabodebek bisa berjalan dengan baik," tutup Kuswardoyo.

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Pertunjukan Marching Band Kemenhub Buka Puncak Perayaan Harhubnas 2023******

Pertunjukan marching band dan brass band dari Kementerian Perhubunganresmi membuka puncak perayaan Hari Perhubungan Nasional 2023 yang kali ini diadakan di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9).

Dalam helatan bertajuk Hub Fest yang kali ini mengusung tema Melaju untuk Transportasi Maju tersebut, dua rentetan penampilan dibawakan marching band dari Politeknik Penerbangan Medan (Poltekbang).

Sebelum tim marching band dari Poltekbang Medan menampilkan pertunjukannya, acara lebih dahulu dibuka oleh pertunjukan beberapa tarian daerah dari seluruh penjuru Nusantara seperti tarian Sumatera Utara, Dayak, Jawa Timur, hingga Betawi.

Salah satu perwakilan dari Poltekbang Medan, Putu, mengatakan timnya sangat bersemangat untuk tampil di puncak Harhubnas 2023 di Jakarta.

Meski sempat merasa gugup karena disaksikan oleh banyak orang, Putu merasa puas setelah perjalanan panjangnya dari Medan ke Jakarta terbayarkan.

"Kami persiapan sudah dari Mei 2023 lalu. Sebelumnya kami telah melakukan persiapan dengan mengikuti beberapa kompetisi dan mendapatkan lima juara," jelas Putu.

"Pengalaman paling seru tentu tampil di sini, di Istora, karena kami menempuh perjalanan selama tiga hari dua malam," kelakarnya.

Lihat Juga : Kemenhub Pastikan Operasi Kereta Cepat Sesuai Jadwal

Pertunjukan pembuka dari marching band Poltekbang Medan tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan penampilan brass band dari Kementerian Perhubungan sebagai aktivitas utama di area outdoor.

Setelahnya, Hub Fest Harhubnas 2023 akan berlanjut ke area indoor Istora Senayan dengan beberapa penampil lainnya.

Pertunjukan di area Indoor akan dibuka oleh pertunjukan tari dari Dharma Wanita Persatuan Kemenhub melalui koreografi yang dipimpin langsung Ari Tulang.

Usai penampilan tersebut, akan terdapat sambutan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk mengiringi pemberian hadiah bagi pemenang Kegiatan Olahraga Kemenhub.

Di puncak acara, grup musik asal Bandung GIGI akan menjadi penampil pamungkas untuk menutup rangkaian Hub Fest Harhubnas 2023.

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China