zeus maxwin pola gacor olympus

Mata Dharma Tertinggi

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Astra International Akuisisi 100 Persen Saham OLX******

PT Astra International Tbk (ASII) mengakuisisi 100 persen sahamplatform OLX alias PT Tokobagus.

Transaksi dilakukan pada Juli 2023 ini. Berdasarkan kabar yang mereka sampaikan melalui keterbukaan informasi, akuisisi dilakukan lewat anak usaha Astra, PT Astra Digital Mobil (ADMO) dan PT Astra Digital Internasional (ADI).

Corporate Secretary Antra International Gita Tiffany Boer mengatakan melalui Astra Digital Mobil, pembelian saham Tokobagus dari Silver Indonesia JVCo B.V dilakukan sebesar 99,98 persen.

"Astra Digital Mobil (ADMO) telah menandatangani perjanjian untuk membeli 99,98 persen saham PT Tokobagus dari Silver Indonesia JVCo B.V. Sedangkan sisanya, 0,02 persen saham PT Tokobagus akan dibeli oleh PT Astra Digital Internasional (ADI) dari pemegang saham lain PT Tokobagus," katanya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (26/7) kemarin.

"Penyelesaian transaksi oleh ADMO dan ADI tersebut akan tunduk pada dipenuhinya beberapa persyaratan tertentu. ADMO dan ADI merupakan perusahaan-perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki secara langsung dan tidak langsung oleh Perseroan," tambahnya.

Ia menambahkan transaksi akuisisi ini bukanlah informasi atau fakta penting yang dapat mempengaruhi harga saham Perseroan.

Tokobagus adalah perusahaan yang mengoperasikan platform iklan baris terkemuka di Indonesia dengan merek OLX. Platform ini menghubungkan pembeli dan penjual untuk menjual dan membeli barang, khususnya mobil, secara mudah.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Basuki Sebut Pembebasan Lahan Pengendali Banjir Jakarta Macet 5 Tahun******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut selama 5 tahun belakangan ini pembebasan lahan proyek pengendali banjirdi Jakarta, seperti sodetan dan normalisasi Ciliwung macet.

Hal ini katanya, bisa dibuktikan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PUPR yang selalu Rp0 selama 5 tahun belakangan ini.

"Kalau mau bukti ya, DIPA PUPR selama hampir 5 tahun itu Rp0, untuk semua pengendalian banjir di Jakarta. Karena tidak ada pembebasan lahan," katanya seperti dikutip dari detikfinance.com, Selasa (1/8).

Tercatat dari 33 kilometer (km) yang masih perlu dinormalisasi, sampai sekarang masih tersisa 17 km yang belum tersentuh. Dengan kata lain, normalisasi Kali Ciliwung baru terealisasi 16 km saja.

Basuki menuturkan proyek penangkal banjir Jakarta mulai lancar dilakukan setelah pembebasan lahan kembali dilakukan. Dalam hal ini ia sempat menyinggung Pj Gubernur Heru Budi Hartono yang berhasil melakukan pembebasan lahan dengan cepat.

"Sekarang dimulai sama Pak Heru, diupayakan pembebasan lahannya kami baru alokasikan," sebut Basuki.

Masalah pembebasan lahan proyek pengendali banjir Jakarta sebelumnya diungkit Presiden Jokowi. Akibat masalah itu, proyek Sodetan Ciliwung macet.

Ia mengatakan proyek Sodetan Ciliwung harus dibangun hingga belasan tahun karena masalah pembebasan lahan yang terhenti.

Tak heran, proyek tersebut sempat mangkrak 6 tahun sebelum akhirnya dilanjutkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

"Pembebasan lahan. Karena memang pekerjaan ini sangat tergantung pada pekerjaan lahan. Sehingga saat itu kegiatan pengeboran terhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI," kata Jokowi usai meresmikan Sodetan Ciliwung di kawasan Bidara Cina, Jakarta Timur, Senin (31/7).

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Jadi Saksi, Eks Mendag Muhammad Lutfi Tak Hadiri Panggilan Kejagung******

Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dipastikan tidak memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai saksi pada Rabu (2/8) dalam penyidikan perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng,

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum KejagungKetut Sumedana pada Senin (31/7) dalam keterangannya di Jakarta. Ketut menerangkan, penyidik menerima konfirmasi dari penasihat hukum Muhammad Lutfi yang memberikan konfirmasi bahwa kliennya berhalangan hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa.

"Atas pemanggilan tersebut, saksi ML (Muhammad Lutfi) selaku mantan Menteri Perdagangan RI mengonfirmasi bahwa yang bersangkutan dipastikan tidak hadir karena sedang mendampingi pengobatan sang istri,"ujar Ketut, seperti dilansir Antara, Senin (31/7).

"Untuk itu, tim penyidik akan kembali mengirimkan surat pemanggilan berikutnya,"kata Ketut. Tapi, untuk jadwal pemanggilan berikutnya untuk Muhammad Lutfi, Ketut belum menginformasikannya.

Muhammad Lutfi dipanggil sebagai saksi untuk diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crudepalm oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit selama periode Januari hingga April 2022.

Sebelumnya, penyidik sudah memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Pada Juni 2023, Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan tiga perusahaan kelapa sawit sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya, termasuk minyak goreng.

Ketiga perusahaan tersebut, yakni Wilmar Grup, Permata Hijau Grup dan Musim Mas Grup. Ketiganya terbukti dalam perkara ini berdasarkan putusan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,47 triliun.

Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPOdan turunannya pada Januari 2021 sampai Maret 2022telah selesai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) di tingkat Kasasi.

Lima orang terdakwa telah dijatuhi pidana penjara dalam rentang waktu 5 hingga8 tahun. Kelima terpidana itu adalah mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, anggota tim Asisten Menko Bidang Perekonomian Lin Chen Wei, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Palulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley MA, dan GM Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togas Sitanggang.

Forum hiburan super

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.