cara meminjam uang di lazada paylater

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

PUPR Buka Suara soal Batal Uji Coba Tol Tanpa Setop di Bali******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal batalnya uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tol Bali Mandara.

Uji coba sistem MLFF itu sedianya dilakukan pada Kamis (1/6) kemarin. Namun, hal itu batal karena kisruh internal PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku operator. RITS merupakan anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi menyangkut permasalahan internal ini dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Meski begitu, Endra menyebut kerja sama bilateral antara Indonesia-Hungaria dalam menggarap proyek MLFF ini masih akan terus berlanjut.

Saat ditanya mengenai timeline uji coba dari sistem tersebut, ia belum dapat memastikannya. Pendalaman masih terus dilakukan dalam penyusunan timeline terbaru dari penerapan sistem bayar tol tanpa setop ini.

"Kami akan pelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," ucap Endra.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan mengatakan uji coba sistem MLFF yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda karena kisruh internal.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya di kantor Roatex, Selasa (30/5) lalu.

Ia menjelaskan kronologi sampai permasalahan itu bisa terjadi. Ia menjelaskan manajemen Roatex Indonesia dengan kontraktor dan jajaran manajemen dari Hungaria berbeda pandangan. Pihak Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di negaranya diterapkan bulat-bulat di RI.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta.

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya.

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal. Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz. Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan. Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Menteri KKP soal Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut: Ini Bukan Jual RI******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Ia membantah kebijakan itu dilakukan Jokowi karena ingin menjual negara. 

"Ini bukan menjual negara. Ini tidak menjual negara," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian KKP, Rabu (31/5).

Ia mengatakan pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk akan diutamakan untuk kepentingan dalam negeri. Hal ini utamanya, untuk mendukung reklamasi, pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

sistem generasi dewa laki-laki

Pengusaha Ungkap Pasir Laut Sudah Diekspor Sebelum Diizinkan Jokowi******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan ekspor pasir lautsebetulnya sudah dilakukan sebelum Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Namun, ekspor tersebut masih terbatas. 

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," katanya di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjutnya.

Diana mengatakan saat ini pengusaha masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut. Ia menyebut pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah ini yang mudah-mudahan nanti bisa lah dengan pengusaha nya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja.

Lihat Juga : Goldman Sachs Bakal PHK Ratusan Karyawan Lagi

"Cuannya gede," katanya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Lihat Juga : Produsen Bimoli Buka Suara soal Denda KPPU Rp40 M Imbas Timbun Migor

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Alasan Wamen BUMN Curiga Laporan Keuangan Waskita******

Wakil Menteri BUMNII Kartika Wirjoatmodjo menyebut laporan keuangan PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PTWijaya Karya(Persero) Tbk atau Wika tidak sesuai dengan kondisi riil.  Karena itu, ia curiga dua BUMN karya tersebut memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Tiko, sapaan akrabnya, mengungkapkan dalam laporan keuangannya, dua perusahaan itu masih menyebut kondisi mereka selalu untung. Padahal, cash flow perusahaan tidak pernah positif.

"Sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini riil atau jangan-jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak riil. Ini kami akan ada restatement," ujar Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, Senin (5/6) kemarin.

"Apabila memang ada frauddari sisi pelaporan keuangan kami bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governanceyang ada," ucapnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ratna Ningrum untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait hal ini. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Lihat Juga : Sepi Order, Produsen Sepatu Puma di Tangerang Akan PHK 600 Karyawan

Sementara, pihak Wika menuturkan dalam hal penyusunan laporan keuangan perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku. Selain itu, dalam menyusun laporan itu WIKA juga berupaya penuh untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Serta setiap laporan keuangan perseroan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/6).

Manipulasi laporan keuangan di perusahaan pelat merah bukan hal baru. Sebelumnya hal ini juga terjadi di PT Garuda Indonesia (Persero).

Pada 2018, Garuda berhasil membukukan laba bersih US9 ribu. Jumlah ini berbanding terbalik dari 2017 yang merugi US6,58 juta. Karenanya, dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menolak untuk menandatangani laporan keuangan 2018.

Keduanya menolak pencatatan transaksi kerja sama penyediaan layanan konektivitas (wifi) dalam penerbangan dengan PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dalam pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018.

Chairul Tanjung dan Dony Oskaria merupakan perwakilan dari PT Trans Airways selaku pemegang saham Garuda Indonesia dengan kepemilikan sebesar 25,61 persen.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Kementerian BUMN Akan Tata Kawasan Borobudur******

Kementerian BUMNakan merevitalisasi kompleks Taman Wisata Candi Borobudur.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan revitalisasi meliputi penataan kawasan, relokasi UMKM ke sentra UMKM, juga alur perjalanan bagi wisatawan.

Selain itu, Kementerian BUMN juga berencana merevitalisasi kawasan tersebut menjadi destinasi spiritual misalnya untuk meditasi.

"(Dengan revitalisasi ini) Nantinya kita harapkan masyarakat bukan hanya datang untuk naik tapi juga untuk menikmati seluruh kawasan. Juga ada rencana bangun museum di masa yang akan datang," katanya seperti dikutip dari Antara, Senin (5/6).

Namun, ia belum bisa memastikan kebutuhan dan sumber anggaran untuk merealisasikan rencana revitalisasi itu. Mantan bos Bank Mandiri itu hanya menargetkan konsep revitalisasi kawasan Candi Borobudur bisa rampung September atau Oktober mendatang. .

"Ada dari APBN, (Kementerian) PUPR, tapi mungkin nanti untuk yang lain-lain bisa juga dikerjasamakan dengan swasta. Kita sedang konsepkan dulu," katanya.

Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney Maya Watono mengatakan dalam penentuan posisi Candi Borobudur ke depan, ada lima pilar yang akan jadi perhatian utama.

"Jadi heritage, spiritual, education, conservationdan tentu sajaeconomic impact. Itu kita ke depankan lima pilar tersebut. Ke depannya penataan akan berbasis pada lima pilar tersebut," kata Maya.

Pemerintah ingin menjadikan Candi Borobudur sebagai salah satu pusat spiritual Budha dunia sehingga situs tersebut akan jadi destinasi ritual tahunan umat Budha.

Di sisi lain, Candi Borobudur merupakan simbol keberagaman di tengah pluralisme.

[Gambas:Video CNN]

Permainan kiamat akan datang

Jusuf Hamka Tagih Utang ke Pemerintah Rp800 M******

Bos jalan tolJusuf Hamka menagih utangpemerintah Rp800 miliar kepada perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP, yang belum dibayar sejakkrisis moneter 1998.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama, yang kala krisis dilikuidasi.

Namun, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Lihat Juga : Petinggi Muhammadiyah Kritik Lion: Tiap Terbang Delay, Tak Minta Maaf

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Jusuf menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan, yang kala itu menelepon Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara agar utangnya dibayar.

Ia juga mendatangi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tagihan utang dan bunganya sudah membengkak hingga Rp800 miliar. Namun, ia merasa hanya diberi harapan palsu.

Jusuf lalu bersurat dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sekitar 2019-2020. Namun, DJKN selalu sulit dihubungi dengan dalih sedang memverifikasi hal itu di Kemenko Polhukam.

"Pada buang badan semua, PHP semua. Masa sih kepala biro hukum buat kesepakatan enggak bisa ditepati? 'Oh iya nanti, saya (Menkeu Sri Mulyani) akan teruskan ke DJKN, suruh perhatikan'. Janji-janji PHP," tegasnya.

"Sudah 3 tahun verifikasi, enggak ada berita apa-apa. Makanya Polhukam cuma bersuara menagih utang obligor, harusnya bisa membantu juga kalau pemerintah punya utang ke swasta. Bersuara juga dong. Jangan nguber utang obligor saja, utang ke swasta bantuan nih," imbuh Jusuf.

Jusuf mengaku belum pernah berkomunikasi langsung dengan Menko Polhukam Mahfud MD, tetapi ia berharap Mahfud turun tangan.

Jusuf menegaskan utang Rp800 miliar harus dibayar demi kelangsungan proyek CMNP. Terlebih, CMNP adalah perusahaan publik yang menampung uang investor.

"Pak Mahfud, ayo dong dorong pemerintah bayar utang kepada kami. Kenapa pemerintah cuma nguber-nguber obligor? Uber dong Kemenkeu, bayar utang swasta juga," tuntut Jusuf.

"Enggak mau (kena potong), mau tetap dengan hitungan Rp800 miliar sekarang. Saya enggak mau lagi ada kesepakatan karena kesepakatan yang lalu tidak diproses. Pemerintah harus bayar Rp800 miliar, terus berjalan bunganya sesuai putusan MA," tutupnya.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban dan Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo terkait utang Rp800 miliar tersebut. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan hingga berita ini tayang.

[Gambas:Video CNN]