keris24d

pinjam uang online ojk 879Jutaan kata 856954Orang-orang telah membaca serialisasi

《keris24d》

RSUD Probolinggo sukses operasi perdana bedah saraf anak usia 6 tahun******

Kami melaksanakan operasi bedah kepala atau bedah saraf karena ada kasus pendarahan otak. Alhamdulillah pembiayaan seluruhnya dijaminkan BPJS Kesehatan

Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waluyo Jati di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sukses melakukan operasi perdana bedah kepala atau bedah saraf oleh tim dokter spesialis dengan bantuan alat CT Scan.

"Kami melaksanakan operasi bedah kepala atau bedah saraf karena ada kasus pendarahan otak. Alhamdulillah pembiayaan seluruhnya dijaminkan BPJS Kesehatan," kata Plt Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Hariawan Dwi Tamtomo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo, Rabu.

Operasi bedah kepala itu dilakukan untuk kasus anak usia enam tahun yang jatuh dari sepeda dengan pendarahan otak luas. Tanpa perlu merujuk, kata dia, penanganan bisa lebih cepat dan keselamatan serta kesembuhan pasien bisa lebih baik.

Menurutnya, operasi bedah kepala/bedah saraf sekarang sudah bisa dilaksanakan di RSUD Waluyo Jati Kraksaan, Probolinggo, karena sebelumnya harus dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, Malang, atau Jember.

Baca juga: RS Paru Jember sukses operasi perdana bedah saraf aneurisma otak

"Jadi yang pertama dibutuhkan untuk operasi bedah seperti otak atau saraf itu tentunya dari skrining atau pemeriksaan dengan alat CT Scan, untuk mendapatkan gambaran yang akurat dan gambaran yang ada di dalam kepala," tuturnya.

Hal itu terkait lokasi pendarahannya di sebelah mana, tipe pendarahannya seperti apa, volume pendarahannya seperti apa, kata dia, sehingga dengan alat CT Scan diagnosanya bisa lebih jelas dan akurat.

Dengan demikian dokter spesialis bedah saraf, kata dia, bisa melaksanakan operasi atau tindakan yang lebih tepat dan akurat seperti lokasi pembedahannya dimana dan peralatan yang dibutuhkan apa. 

Lebih lanjut ia mengatakan alat CT Scan itu juga juga dibutuhkan untuk pelayanan penyakit jantung, paru-paru, maupun COVID-19, serta gangguan pencernaan dan stroke. 

Baca juga: Profesor ITS kembangkan sistem stereotaktik dukung bedah saraf otak

 

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Rafael Alun pikir******

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo menyatakan pikir-pikir terlebih dahulu atas vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Oleh karenanya, Rafael Alun dan JPU KPK akan pikir-pikir selama satu minggu untuk kemudian menyatakan sikap menerima atau banding terhadap putusan itu.

"Berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, supaya digunakan haknya selama satu minggu, tujuh hari, terhitung mulai besok," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.

Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," ucap Suparman.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara

Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,79 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider tiga tahun penjara.

"Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," sambung hakim Suparman.

Di sisi lain, majelis hakim menyatakan pengabdian sebagai PNS selama lebih dari 30 tahun menjadi pertimbangan meringankan bagi Rafael.

"Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," ucap Suprman.

Dua pertimbangan meringankan lainnya adalah Rafael Alun memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya.

"Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," tambah Suparman.

Baca juga: Mengabdi PNS selama lebih 30 tahun jadi pertimbangan meringankan RAT

Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.

Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.

Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga.

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Baca juga: KPK yakin Rafael Alun diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kementan : Lelang jabatan eselon ramai peminat dari luar kementerian******

Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.

"Kementerian Pertanian tentu menyambut positif ternyata banyak pendaftar dari luar instansi Kementan. Tercatat lebih dari 30 persen merupakan pendaftar dari kementerian/lembaga lain, bahkan ada yang berasal dari unsur pemerintah daerah,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro di Jakarta, Senin.

Kuntoro menuturkan pendaftaran lelang jabatan Eselon I dan II resmi ditutup pada 5 Januari 2024. Berdasarkan data yang direkap oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian, total peserta yang mengikuti lelang adalah 433 orang.

Baca juga: Mentan buka lelang jabatan Eselon 1 dan 2 hingga 5 Januari

Secara rinci, sebanyak 80 orang mendaftar untuk Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau setara jabatan eselon I dan sebanyak 353 orang untuk JPT Pratama atau setara jabatan eselon II. Sebanyak 30 orang dari kementerian/lembaga lain mendaftar untuk JPT Madya dan 118 orang untuk JPT Pratama.

“Setelah pendaftaran resmi ditutup, Kementan akan secepatnya mengumumkan seleksi administrasi. Kemudian untuk tahap berikutnya, Kementan akan menyelenggarakan asesmen baik bagi para peserta lelang JPT Madya maupun JPT Pratama,” ucapnya.

Kuntoro menjelaskan lelang jabatan untuk pejabat Eselon I dan II lingkup Kementan bertujuan untuk mengganti pejabat yang terindikasi tidak bersih, maupun penyegaran terhadap beberapa jabatan di Kementan yang sudah lama tidak berputar ataupun kosong. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun juga secara tegas memerintahkan proses lelang untuk transparan dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Pak Mentan tegas mengatakan tidak akan ada pihak manapun yang dapat mempengaruhi. Tim Pansel merupakan pihak yang mandiri dan profesional. Dengan independensi Tim Pansel, kami harapkan akan terpilih pejabat-pejabat terbaik untuk menyukseskan cita-cita swasembada pangan,” tuturnya.

Baca juga: Kementan tegaskan lelang jabatan Eselon I dan II bebas dari KKN

Pada periode jabatan sebelumnya sebagai Mentan yakni 2014-2019, Amran konsisten dan tegas mencegah praktik KKN di lingkungan Kementan. Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Selain itu, dia juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas upaya tersebut, Kementan meraih penghargaan KPK pada peringatan 'Hari Anti Korupsi Sedunia' pada Desember 2017 dalam Kategori “Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik”.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：terlilit pinjol legal、pola gacor inces 1000、freebet slot gacor

Terkait：buku mimpi 51、togel washington、warga88、kakek zeus petir、judi online paling gacor、asik77、cipinang4d、cara dapat uang 700 ribu、kejuqq、bossjudi88

---

---

bab terbaru：permainan slot gacor hari ini（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29