pinjam uang di m banking bca

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Budiman Sudjatmiko Ungkap Progres Bukit Algoritma Baru 15 Persen******

Ketua Pelaksana Kiniku Bintang Raya KSO Budiman Sudjatmiko memastikan proyek Bukit Algoritmamasih berjalan. Hal ini sekaligus menepis kabar mangkraknya proyek yang digadang sebagai "Silicon Valley"-nya Indonesia itu.

"(Proyek Bukit Algoritma) itu kan masih jalan, cuma memang tidak cepat. Proyek panjang 10 tahun dan ini proyek saya kan tidak ada hubungan dengan APBN," kata Budiman seperti dikutip Detik Finance, Senin (28/8).

Saat ini, sambung Budiman, pembangunan proyek masih dalam tahap pertama. Dalam hal ini, pihaknya masih fokus merenovasi sejumlah gedung terbengkalai di proyek yang peletakan batu pertamanya pada 9 Juni 2021 itu.

Ia mengakui progres proyek tersebut terbilang lambat. Tak ayal, ia memperkirakan penyelesaian proyek ini bisa mundur dari 2024 ke 2025.

"Untuk tahap pertama, masih 10-15 persen lah. Karena masih renovasi, belum ada pembangunan gedung baru. Mungkin akan kita evaluasi terbangunnya bisa 2025 gitu yah," terangnya.

Tak hanya itu, ia juga mengakui investasi proyek masih minim yakni kurang dari Rp1 triliun. Padahal, proyek ini ditargetkan menyerap investasi hingga Rp18 triliun.

Menurut Budiman, salah satu penyebab seretnya investasi masuk adalah keterlambatan penyelesaian proyek Seksi II Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang dekat dengan Bukit Algoritma.

"Ruas kedua jalan tol itu memang agak terlambat kemarin Bocimi (Seksi II Tol Bocimi). Baru dibuka bulan lalu, jadi itu juga ikut berpengaruh pada selesai speed investasi di (pembangunan) fisiknya," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Baca berita lengkap di sini.

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Eropa Mulai Terapkan Aturan Layanan Digital, Sasar Amazon******

Uni Eropa akhirnya memberlakukan Undang-Undang (UU) tentang layanan digital atau Digital Services Act (DSA) mulai, Jumat (25/8) waktu setempat setelah disahkan sejak tahun lalu.

Berdasarkan CNN, UU ini berisi mengenai aturan yang diperketat bagi perusahaan-perusahaan digital besar dunia yang beroperasi di Eropa. Di mana, jika ada perusahaan yang tak menaati akan dikenakan sanksi berat.

Salah satunya yang diatur dalam UU ini adalah ketentuan mengenai iklan, keaslian barang-barang yang dijual di e-commerce, komentar ujaran kebencian hingga informasi palsu.

Dengan adanya UU ini, maka perusahaan digital wajib menghapus semua ujaran kebencian, penjualan barang palsu hingga informasi palsu yang dituliskan pengguna di sosial media mereka dalam waktu 24 jam.

Jika pengguna berkali-kali melakukannya, maka perusahaan wajib memblokir akun pengguna tersebut.

Uni Eropa berharap dengan adanya UU ini, maka ujaran kebencian hingga informasi palsu yang paling banyak tersebar di sosial media dan berbahaya bagi mental khususnya anak muda bisa dihilangkan.

Lihat Juga : Bagaimana Cara Perbaiki Skor BI Checking yang Terlanjur Buruk?

Untuk jenis iklan, UU DSA ini melarang iklan online yang berbau politik, orientasi seksual, dan etnis. Jika ada perusahaan yang melanggar dan tidak melaksanakan UU, maka bisa dikenakan denda hingga miliaran.

Dalam aturan ini, pejabat Eropa diizinkan untuk mengenakan denda hingga 6 persen dari pendapatan tahunan secara global perusahaan digital yang melanggar. Jika sanksi dikenakan kepada perusahaan sebesar Meta yang pendapatannya lebih dari US6 miliar, maka dendanya bisa mencapai miliaran.

Terkait aturan tersebut, TikTok telah meluncurkan alat untuk mendeteksi konten ilegal di platformnya untuk segera dihapus. Perusahaan juga mengatakan akan berhenti menampilkan iklan kepada remaja di Eropa berdasarkan data yang dikumpulkan perusahaan, semuanya untuk mematuhi aturan DSA.

Senada, Meta pun mengatakan akan mematuhi aturan DSA tersebut. Presiden Urusan Global Meta dan Mantan Wakil Perdana Menteri Inggris Nick Clegg menyebutkan Meta bahkan telah membentuk tim beranggotakan 1.000 orang untuk mempersiapkan persyaratan DSA.

"Kami telah mendukung tujuan DSA dan pembentukan rezim peraturan di Eropa yang meminimalkan dampak buruk," kata Clegg dalam sebuah pernyataan.

Lanjutnya, perusahaan juga telah berupaya membatasi iklan apa yang bisa ditonton oleh remaja berusia 13 hingga 17 tahun yang menggunakan Facebook dan Instagram.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

India Klarifikasi Tak Semua Jenis Beras Dilarang Ekspor******

Pemerintah India mengklarifikasi terkait larangan ekspor berasyang berlaku sejak 20 Juli 2023.

Menteri Pangan India Sanjeev Chopra menyatakan pemerintah tidak pernah mengusulkan rencana pembatasan apalagi larangan terhadap ekspor beras pratanak non-basmati.

"Sampai sekarang tidak ada usulan untuk membatasi ekspor beras pratanak," kata Chopra menanggapi pertanyaan wartawan soal pajak ekspor beras pratanak pada Selasa (22/8), dikutip dari Reuters.

Sementara itu, stok beras India saat ini telah mencapai tiga kali lipat dari target tahun ini.

"Pemerintah memiliki stok surplus, pasar terbuka memiliki stok surplus, dan panen baru akan mulai berdatangan dalam dua bulan," kata Presiden Federasi Eksportir Beras India Prem Garg.

"Persediaan beras lebih dari cukup," ucapnya.

Sebelumnya, Pemerintah India menutup keran ekspor beras non-basmati karena harga naik 3 persen dalam sebulan.

Selain itu, gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi, dikutip Reuters, Jumat (21/7).

Akibat dari penutupan keran ekspor itu, beberapa negara pemasok atau produsen beras terbesar di dunia seperti Vietnam berencana memangkas ekspor beras.

Bahkan eksportir beras asal Thailand dan Vietnam pun menuntut kenaikan harga komoditas pangan tersebut.

Lihat Juga : Rumah Dinas Menteri di IKN Nusantara Siap Huni Mulai 2024

Pada 2022, beras pecah dan non-basmati tercatat mencapai 10 juta ton dari 22 juta ton total ekspor beras India.

Adapun beras jenis pratanak, yang menyumbang 7,4 juta ton ekspor pada 2022, tidak termasuk dalam larangan tersebut.

Presiden Asosiasi Eksportir Beras B.V. Krishna Rao mengatakan larangan ekspor beras oleh India ini akan mengganggu stabilitas pasar komoditas itu.

"Langkah India akan mengganggu pasar beras dunia, yang dampaknya lebih cepat dari imbas invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu pasar gandum," kata Rao.

"Larangan ekspor yang tiba-tiba akan sangat menyakitkan bagi pembeli, yang tidak dapat mencari alternatif ekspor dari negara lain," imbuhnya.

Beras adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Hampir 90 persen padi diproduksi di Asia. Harga beras dunia sudah berada di level tertinggi dalam 11 tahun.

Afrika menjadi negara paling terpengaruh oleh keputusan India. Pasalnya, pembeli utama beras India antara lain Benin, Senegal, Pantai Gading, Togo, Guinea, Bangladesh, dan Nepal.

[Gambas:Video CNN]

Aku bukan Yae Rin

BSI Institute: Hilirisasi Nikel Untungkan Ekonomi RI Sampai Rp514 T******

Bank Syariah Indonesia (BSI) Institute memaparkanhilirisasi nikel mampu memberikan nilai tambah pada ekonomi RI hingga Rp514 triliun (US miliar) pada 2022.

Head of BSI Institute Luqyan Tamanni pun mengatakan kebijakan hilirisasi merupakan "kebijakan harga mati" yang diambil pemerintah untuk memastikan terwujudnya Indonesia Maju 2045.

Lihat Juga : Mengintip Kondisi Ekonomi Kenya yang Presiden Girang Dikunjungi Jokowi

Menurut Luqyan, hilirisasi merupakan salah satu solusi atas potensi de-industrialisasi dan juga upaya memanfaatkan bonus demografi semaksimal mungkin.

Ia mengatakan hilirisasi juga bertujuan mengoreksi nilai tambah ekonomi yang hilang dan penerimaan devisa dari berbagai aktivitas pemrosesan komoditas utama Indonesia ke negara tetangga.

"Kemandirian dalam hal pemanfaatan sumber daya alam dapat mendorong energi penduduk Indonesia, yang secara demografi semakin muda ini (memasuki dekade bonus demografi)," ucap Luqyan.

Dalam laporan terbarunya ini, BSI Institute menyinggung juga diskursus kebijakan hilirisasi Indonesia yang memang tengah disorot lembaga internasional lantaran dianggap tidak sejalan dengan globalisasi dan rezim perdagangan bebas.

"Di era Industri 4.0, pemerintah cenderung mengabaikan strategi industri demi integrasi ekonomi global dan liberalisasi pasar. Namun, perkembangan keadaan saat ini dan Covid-19 membuat beberapa negara memprioritaskan kebijakan industri nasional untuk menjaga dan mempromosikan industri domestik mereka," bunyi laporan BSI Intitute tersebut.

"Melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang tidak sehat adalah langkah utama dalam strategi industri, misalnya menetapkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan tidak sehat."

Pemerintah memang tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Ia memberi contoh hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah yang bisa menyediakan pekerjaan bagi 71.500 tenaga kerja. Padahal, sebelumnya, hanya 1.800 tenaga kerja yang terangkut dalam pengolahan nikel di wilayah itu.

Meski begitu, sejumlah ekonom sanksi terhadap kebijakan hilirisasi nikel ini yang justru diyakni akan lebih banyak menguntungkan negara asing ketimbang negeri sendiri.

Tuhan segala bencana

Arti Objek Vital Nasional yang Disandang Kereta Cepat Jakarta******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional(Obvitnas).

Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Nomor KP-DJKA 133 Tahun 2023 tentang Penetapan Objek Vital Transportasi Bidang Perkeretaapian PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan dengan ditetapkannya kereta cepat sebagai Obvitnas, maka penyelenggaraan pengamanan akan dilakukan berdasarkan prinsip pengamanan internal.

Eva juga mengatakan KCJB memerlukan pengamanan terhadap jalur, stasiun, depo, dan fasilitas operasi lainnya. Hal ini dibutuhkan agar kereta api cepat bisa beroperasi dengan baik.

"Penetapan sebagai objek vital nasional ini menjadi penting dan sebagai tanggung jawab kami terhadap negara untuk melindungi aset bangsa," ujar Eva melalui keterangan resmi, Senin (28/8).

Mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, Obvitnas merupakan kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Dengan ditetapkannya KCJB sebagai obvitnas, kepolisian pun berkewajiban memberi bantuan pengamanan. Kemudian, kepolisian dan KCIC selaku pengelola juga perlu melaksanakan secara periodik audit sistem pengamanan yang ada sesuai Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Dalam melaksanakan pengamanan Obyek Vital Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan kekuatan Tentara Nasional Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," demikian bunyi pasal 7 Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tersebut.

Lebih lanjut, Eva menuturkan perusahaan menyambut positif penetapan kereta cepat sebagai Obvitnas. Apalagi, moda transportasi itu akan digunakan oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.

"Peningkatan keamanan di layanan KA Cepat merupakan hal yang utama karena kunci utama transportasi umum adalah keselamatan," ujar

Menantikan kedatangan Anda kembali

Kesan dan Pesan Pertama Masyarakat Saat Menjajal LRT Jabodebek******

Masyarakat ramai mencoba LRT Jabodebek di hari kedua pengoperasian setelah diresmikan Presiden Jokowi pada Senin (28/8) kemarin.

Salah satunya bernama Akbar. Ia tertarik mencoba LRT Jabodebek pada Selasa (29/8).

Usai mencoba, Akbar menyatakan sejatinya perjalanan dengan LRT cukup nyaman. Meski demikian, ada beberapa catatan yang ia berikan terkait moda transportasi massal ini. 

Tetapi, LRT yang ia tunggu baru tiba sekitar pukul 12.30 WIB.  Waktu tunggu itu katanya, berbeda jauh jika dibandingkan dengan KRL yang hanya sekitar 5 menit.

"Ini (LRT Jabodebek) menurut saya harus banyak belajar dari KRL," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua, jumlah peron LRT Jabodebek yang hanya dua. Sedangkan KRL, katanya, memiliki tujuh peron.

Ketiga, tarif LRT Jabodebek yang dicanangkan sekitar Rp20 ribu. Ia  masih terlalu mahal. Apalagi tambahnya, dibandingkan KRL yang sekitar Rp3.000.

"Kalau disubsidi jadi Rp10 ribu saya masih berani deh. Tapi kalau sudah Rp20 ribu, masa delapan kali lebih mahal (dibanding KRL) kita tetap lebih milih ini (LRT)," katanya.

Penumpang lainnya, Budi mengaku senang ada LRT Jabodebek. Apalagi masyarakat diberi promo Rp5.000 untuk mencoba naik moda transportasi tersebut.

Ia meminta pemerintah mensubsidi tarif LRT Jabodebek supaya harganya murah di kantong masyarakat.

"Menurut saya sekitar Rp15 ribu, maksimal Rp20 ribu. Kalau di atas itu kayaknya kemahalan," katanya.

Sama dengan Akbar, ia juga memberikan beberapa kesannya soal LRT Jabodebek. Kesan pertama terkait tempat duduk yang ia rasa keras. 

"Remnya juga masih kasar dibandingkan KRL. Tempat duduknya masih terasa keras, jarak dekat saja rasanya pegal," katanya.

Terkait masalah rem, Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal tak memungkirinya. Pihaknya kini tengah berupaya memperbaiki masalah itu.

"Iya, berhentinya sistem agak ada hentakan, kami masih berupaya memperhalus hentakannya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Presiden Jokowi meresmikan moda transportasi Light Rapid Transit Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (LRT Jabodebek) pada Senin (28/8). 

Jalur yang diresmikan terdiri dari dua rute, yakni Cibubur melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Harjamukti PP dan line Bekasi melewati Stasiun Dukuh Atas-Cawang-Halim-Jatimulya PP. Total 18 stasiun menghubungkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

"Alhamdulillah hari ini LRT siap dioperasikan. Baik dari Harjamukti di Cibubur. Dari Bekasi ke Jakarta. (LRT Jabodebek) sepanjang 41,2 km menghabiskan Rp32,6 triliun," ucap Jokowi di Stasiun Cawang.

Jokowi berharap kehadiran LRT bisa menjadi pilihan bagi masyarakat dalam berpergian menggunakan moda transportasi massal sehingga kemacetan lalu lintas bisa ditekan.